UPNVJUPNVJ
Jurnal YuridisJurnal YuridisTujuan penulisan ini untuk mengkaji pengaturan Corporate Social Responsibility sebagai kewajiban hukum di negara Republik Mauritius, Afrika Timur, sebagai fenomena yang terus berkembang pada konsep CSR berbasis mandatory baik yang terjadi di negara barat, negara kawasan asia bahkan negara di wilayah Afrika. Dengan mengunakan metode penelitian hukum, bersumber pada bahan hukum sekunder, dan dianalisis secara preskriptif dengan pendekatan undang-undang (statute approach), maka diperoleh kajian bahwa Mauritius sebagai negara Republik di wilayah Afrika Timur telah mengatur CSR sebagai mandatory secara tegas didalam Income Tax Act 1995 yang dikonsolidasikan kedalam Finance Act 2009, sebagaimana telah dirubah oleh Finance Act 2023 dan telah diintegrasikan dalam satu dokumen terkonsolidasi oleh Mauritius Revenue Authority (MRA) atau Otoritas Pendapatan Mauritius (ITA). Dimana awal keberadaan CSR di Mauritius lebih didasarkan pada komitmen pemerintah Mauritius untuk memerangi kemiskinan dan bertujuan untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan.
Pengaturan CSR berbasis mandatory di Mauritius dapat menjadi bahan masukan untuk RUU-TJSP di Indonesia.Dana CSR di Mauritius dikelola oleh MRA dan NSIF, yang memastikan transparansi dan manfaat bagi masyarakat.Model ini bisa diadopsi untuk mewujudkan welfare society di Indonesia.
Penelitian lanjutan perlu mengeksplorasi efektivitas regulasi CSR mandatory dalam mengurangi kesenjangan sosial dan lingkungan di negara berkembang. Studi banding antara pengaturan CSR di Mauritius dengan negara lain seperti India atau Taiwan untuk mengevaluasi konsep mandatory secara komparatif. Penelitian juga bisa fokus pada dampak ekonomi jangka panjang, seperti bagaimana kewajiban CSR mempengaruhi daya saing perusahaan di pasar internasional sambil tetap memenuhi tujuan sosial.
- “Implicit” and “Explicit” CSR: A Conceptual Framework for a Comparative Understanding... doi.org/10.5465/amr.2008.31193458AuImplicitAy and AuExplicitAy CSR A Conceptual Framework for a Comparative Understanding doi 10 5465 amr 2008 31193458
- Validate User. validate user sorry experiencing unusual traffic time please help us confirm robot take... doi.org/10.1108/17471111111141503Validate User validate user sorry experiencing unusual traffic time please help us confirm robot take doi 10 1108 17471111111141503
- Regulation on Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) in Indonesia: Changing Concept... iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/46192Regulation on Corporate Social and Environmental Responsibility CSER in Indonesia Changing Concept iiste Journals index php JLPG article view 46192
- The Implications of Mandatory Corporate Social Responsibility—A Literature Review Perspective.... doi.org/10.4236/tel.2018.83031The Implications of Mandatory Corporate Social ResponsibilityAiA Literature Review Perspective doi 10 4236 tel 2018 83031
- The Influence of Corporate Governance and Corporate Foundations on Corporate Social Responsibility (CSR)... tandfonline.com/doi/full/10.1080/15228916.2021.1952521The Influence of Corporate Governance and Corporate Foundations on Corporate Social Responsibility CSR tandfonline doi full 10 1080 15228916 2021 1952521
| File size | 428.08 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
UIADUIAD ; 2) Globalisasi dan Dampaknya Dalam Dunia Pendidikan. ; dan 3) Tantangan dan Peluang Pendidikan Islam. Hasi pembahasan menunjukkan diperlukan adanya perombakan; 2) Globalisasi dan Dampaknya Dalam Dunia Pendidikan. ; dan 3) Tantangan dan Peluang Pendidikan Islam. Hasi pembahasan menunjukkan diperlukan adanya perombakan
IAIN MADURAIAIN MADURA Sosialisasi berkelanjutan oleh akademisi, ulama, dan praktisi ekonomi syariah diperlukan untuk mengubah persepsi masyarakat dari wakaf benda tak bergerakSosialisasi berkelanjutan oleh akademisi, ulama, dan praktisi ekonomi syariah diperlukan untuk mengubah persepsi masyarakat dari wakaf benda tak bergerak
PENERBITPENERBIT CSR yang dilaksanakan oleh Labda Pencingkreman Desa (LPD) di Bali terbentuk dalam kerangka hukum adat yang mengikatnya oleh awig‑awig dan paruman, sehinggaCSR yang dilaksanakan oleh Labda Pencingkreman Desa (LPD) di Bali terbentuk dalam kerangka hukum adat yang mengikatnya oleh awig‑awig dan paruman, sehingga
FISIP UNMULFISIP UNMUL Kontestasi ini termanifestasi dalam isu-isu seperti konflik penggunaan lahan (makam keluarga), kesenjangan perkotaan-pedesaan, akses ke pendidikan, pergeseranKontestasi ini termanifestasi dalam isu-isu seperti konflik penggunaan lahan (makam keluarga), kesenjangan perkotaan-pedesaan, akses ke pendidikan, pergeseran
STITMUBOSTITMUBO Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pendidikan seringkali digunakan sebagai alat untuk mempertahankan dominasi kelas sosial tertentu, yang berpotensiPenelitian ini mengidentifikasi bahwa pendidikan seringkali digunakan sebagai alat untuk mempertahankan dominasi kelas sosial tertentu, yang berpotensi
UNHASUNHAS Semangat pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus mengandung prinsip pengaturan federal sebagai solusi yang tepat dalam sistem pemerintahan Indonesia.Semangat pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus mengandung prinsip pengaturan federal sebagai solusi yang tepat dalam sistem pemerintahan Indonesia.
STKIP JBSTKIP JB Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang ditekankan pada isi novel. Hal ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu pemerolehan gambaranPenelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang ditekankan pada isi novel. Hal ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu pemerolehan gambaran
IAINGAWIIAINGAWI Pendidikan tinggi Islam harus merespons tantangan ini dengan merevisi visi dan kurikulumnya agar lulusannya memiliki pengetahuan mendalam, profesionalisme,Pendidikan tinggi Islam harus merespons tantangan ini dengan merevisi visi dan kurikulumnya agar lulusannya memiliki pengetahuan mendalam, profesionalisme,
Useful /
PENERBITPENERBIT Kesimpulannya perlu ditingkatkan pemahaman konten budaya lokal, minimnya media pembelajaran berbasis kearifan lokal, serta pengaruh budaya luar yang semakinKesimpulannya perlu ditingkatkan pemahaman konten budaya lokal, minimnya media pembelajaran berbasis kearifan lokal, serta pengaruh budaya luar yang semakin
UNSUNS Pengelolaan hulu migas sudah berubah beberapa kali, yaitu sistem Konsesi, sistem Kontrak Karya, Production Sharing Contract (PSC) dan yang terakhir adalahPengelolaan hulu migas sudah berubah beberapa kali, yaitu sistem Konsesi, sistem Kontrak Karya, Production Sharing Contract (PSC) dan yang terakhir adalah
UNSUNS Penelitian ini dilatbertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa kegagalan pengelolaan pertambangan di Indonesia dan model pengelolaan Blok Masela berbasisPenelitian ini dilatbertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa kegagalan pengelolaan pertambangan di Indonesia dan model pengelolaan Blok Masela berbasis
UNSUNS Angka tersebut juga mencerminkan ketidakpedulian pemerintah daerah terhadap seni dan budaya lokal yang menyebabkan inventarisasi warisan leluhur diklaimAngka tersebut juga mencerminkan ketidakpedulian pemerintah daerah terhadap seni dan budaya lokal yang menyebabkan inventarisasi warisan leluhur diklaim