UPNVJUPNVJ

Jurnal YuridisJurnal Yuridis

Tujuan penulisan ini untuk mengkaji pengaturan Corporate Social Responsibility sebagai kewajiban hukum di negara Republik Mauritius, Afrika Timur, sebagai fenomena yang terus berkembang pada konsep CSR berbasis mandatory baik yang terjadi di negara barat, negara kawasan asia bahkan negara di wilayah Afrika. Dengan mengunakan metode penelitian hukum, bersumber pada bahan hukum sekunder, dan dianalisis secara preskriptif dengan pendekatan undang-undang (statute approach), maka diperoleh kajian bahwa Mauritius sebagai negara Republik di wilayah Afrika Timur telah mengatur CSR sebagai mandatory secara tegas didalam Income Tax Act 1995 yang dikonsolidasikan kedalam Finance Act 2009, sebagaimana telah dirubah oleh Finance Act 2023 dan telah diintegrasikan dalam satu dokumen terkonsolidasi oleh Mauritius Revenue Authority (MRA) atau Otoritas Pendapatan Mauritius (ITA). Dimana awal keberadaan CSR di Mauritius lebih didasarkan pada komitmen pemerintah Mauritius untuk memerangi kemiskinan dan bertujuan untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan.

Pengaturan CSR berbasis mandatory di Mauritius dapat menjadi bahan masukan untuk RUU-TJSP di Indonesia.Dana CSR di Mauritius dikelola oleh MRA dan NSIF, yang memastikan transparansi dan manfaat bagi masyarakat.Model ini bisa diadopsi untuk mewujudkan welfare society di Indonesia.

Penelitian lanjutan perlu mengeksplorasi efektivitas regulasi CSR mandatory dalam mengurangi kesenjangan sosial dan lingkungan di negara berkembang. Studi banding antara pengaturan CSR di Mauritius dengan negara lain seperti India atau Taiwan untuk mengevaluasi konsep mandatory secara komparatif. Penelitian juga bisa fokus pada dampak ekonomi jangka panjang, seperti bagaimana kewajiban CSR mempengaruhi daya saing perusahaan di pasar internasional sambil tetap memenuhi tujuan sosial.

  1. “Implicit” and “Explicit” CSR: A Conceptual Framework for a Comparative Understanding... doi.org/10.5465/amr.2008.31193458AuImplicitAy and AuExplicitAy CSR A Conceptual Framework for a Comparative Understanding doi 10 5465 amr 2008 31193458
  2. Validate User. validate user sorry experiencing unusual traffic time please help us confirm robot take... doi.org/10.1108/17471111111141503Validate User validate user sorry experiencing unusual traffic time please help us confirm robot take doi 10 1108 17471111111141503
  3. Regulation on Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) in Indonesia: Changing Concept... iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/46192Regulation on Corporate Social and Environmental Responsibility CSER in Indonesia Changing Concept iiste Journals index php JLPG article view 46192
  4. The Implications of Mandatory Corporate Social Responsibility—A Literature Review Perspective.... doi.org/10.4236/tel.2018.83031The Implications of Mandatory Corporate Social ResponsibilityAiA Literature Review Perspective doi 10 4236 tel 2018 83031
  5. The Influence of Corporate Governance and Corporate Foundations on Corporate Social Responsibility (CSR)... tandfonline.com/doi/full/10.1080/15228916.2021.1952521The Influence of Corporate Governance and Corporate Foundations on Corporate Social Responsibility CSR tandfonline doi full 10 1080 15228916 2021 1952521
Read online
File size428.08 KB
Pages20
DMCAReport

Related /

JURIS Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU XI 2013 Pada Penetapan Calon Legislatif Perempuan di Provinsi Jawa Teng 2025More at 2025

MKRIMKRI dan e) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupadan e) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa

JURIS Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Polri Pelaku Penganiayaan Terhadap Tahanan 2025More at 2025

UNESUNES Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik terhadap anggota Polri pelaku penganiayaan tahanan dilaksanakan melalui mekanisme sistematis yangHasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik terhadap anggota Polri pelaku penganiayaan tahanan dilaksanakan melalui mekanisme sistematis yang

JURIS Strengthening the Implementation of the Police Personality Code of Ethics through Religious Character based FGDs at the Medan Police Headquarters 2025More at 2025

SALNESIASALNESIA Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui Forum Diskusi Kelompok (FGD) berbasis karakter religius di Polrestabes Medan, yang bertujuan untuk memperkuatPengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui Forum Diskusi Kelompok (FGD) berbasis karakter religius di Polrestabes Medan, yang bertujuan untuk memperkuat

JURIS Upaya Bela Negara Wujud Cinta Terhadap Bangsa Negara Di Kalangan Generasi Muda 2024More at 2024

OJSOJS Menjaga negara merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap penduduk Indonesia, termasuk kita sebagai generasiMenjaga negara merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap penduduk Indonesia, termasuk kita sebagai generasi

JURIS Relevansi Pengaturan Dalam Penyelesaian Permasalahan Sengketa Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha N 2023More at 2023

UNISRIUNISRI Misi PTUN adalah menyelesaikan perselisihan antara negara dan warganya. Sengketa sering muncul sebagai akibat dari kebijakan atau tindakan. Cita-cita kedaulatanMisi PTUN adalah menyelesaikan perselisihan antara negara dan warganya. Sengketa sering muncul sebagai akibat dari kebijakan atau tindakan. Cita-cita kedaulatan

JURIS Nama Samaran dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan 2018More at 2018

AKRABJUARAAKRABJUARA 3-2017 tidak sejalan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. 3-2017 juga bertentangan dengan permohonan3-2017 tidak sejalan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. 3-2017 juga bertentangan dengan permohonan

JURIS IMPLEMENTASI KLAUSULA DIKUASAI OLEH NEGARA DALAM PASAL 33 UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PRAKTEK KETATANEGARAAN INDONESIA 2018More at 2018

AKRABJUARAAKRABJUARA Dengan menggunaan model analisis deskriptif kualitatif sebagai pisau analisis. Subjek penelitiannya adalah Pasal 33 UUD 1945 terutama pada klausula “dikuasaiDengan menggunaan model analisis deskriptif kualitatif sebagai pisau analisis. Subjek penelitiannya adalah Pasal 33 UUD 1945 terutama pada klausula “dikuasai

JURIS Kebijakan Pendidikan Nasional Terhadap Pendidikan Islam Dan Pendidikan Sekuler 2017More at 2017

IAIN SUIAIN SU Hal itu dapat dilihat dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Apabila dikaji secara kritis, politik pendidikan sekuler di IndonesiaHal itu dapat dilihat dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Apabila dikaji secara kritis, politik pendidikan sekuler di Indonesia

Useful /

JURIS Motivasi Berhenti Merokok Pada Remaja Pesisir Pantai Sederhana Kabupaten Bekasi 2026More at 2026

STIKES HOLISTICSTIKES HOLISTIC Latar Belakang: Penggunaan tembakau merupakan praktik berbahaya bagi kesehatan dan menjadi penyebab utama penyakit serius seperti kanker dan penyakit jantung.Latar Belakang: Penggunaan tembakau merupakan praktik berbahaya bagi kesehatan dan menjadi penyebab utama penyakit serius seperti kanker dan penyakit jantung.

JURIS Perbandingan Single Linkage dan K Medoids pada Data Penghasilan dan Demografi Area Komunitas Chicago 2025More at 2025

FOURIERFOURIER Penelitian ini menganalisis metode Hierarchical Clustering Single Linkage dan K-Medoids dalam mengelompokkan data penghasilan dan demografi komunitas diPenelitian ini menganalisis metode Hierarchical Clustering Single Linkage dan K-Medoids dalam mengelompokkan data penghasilan dan demografi komunitas di

JURIS Effectiveness of Education on Providing Complementary Feeding Textures Appropriate to Toddlers Ages for Stunting Prevention 2025More at 2025

SALNESIASALNESIA Gagal tumbuh pada anak dipengaruhi oleh kualitas makanan yang dikonsumsi. Anak usia enam bulan ke atas memerlukan makanan pendamping sebagai suplemen gizi,Gagal tumbuh pada anak dipengaruhi oleh kualitas makanan yang dikonsumsi. Anak usia enam bulan ke atas memerlukan makanan pendamping sebagai suplemen gizi,

JURIS Hubungan Kematangan Beragama dengan Konsep Diri 2018More at 2018

UIRUIR Permasalahan penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara kematangan beragama dengan konsep diri. Manfaat teoritis penelitian ini adalah dapat digunakanPermasalahan penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara kematangan beragama dengan konsep diri. Manfaat teoritis penelitian ini adalah dapat digunakan

ads-block-test