UPNVJUPNVJ
Jurnal YuridisJurnal YuridisPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang one roof system di Pengadilan Pajak merupakan momentum penting untuk mencapai keadilan bagi wajib pajak. Putusan ini menegaskan kembali esensi Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung sebagai lembaga penegak hukum untuk mencari keadilan, bukan sekadar alat pemerintah untuk mengamankan pendapatan negara. Penerapan one roof system di Pengadilan Pajak memberikan dampak positif pada transparansi dan akuntabilitas proses penyelesaian sengketa pajak. Namun, penerapan sistem ini saja belum cukup. Masih terdapat berbagai tantangan yang harus diselesaikan agar keadilan bagi para pencari keadilan dapat terwujud sepenuhnya dalam sistem penyelesaian sengketa pajak.
Implementasi sistem peradilan satu atap (one roof system) berdasarkan Keputusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023 diharapkan memperkuat independensi Pengadilan Pajak dengan menempatkannya sepenuhnya di bawah naungan MA, bukan di bawah naungan Kementerian Keuangan.Langkah ini bertujuan untuk mengurangi campur tangan lembaga eksekutif dan memastikan bahwa pengadilan dapat beroperasi secara lebih adil dan objektif.Sistem ini diharapkan memperbaiki kepercayaan publik terhadap peradilan pajak dan mengurangi jumlah sengketa dengan memberikan kepastian hukum yang lebih baik.Meskipun reformasi melalui sistem peradilan satu atap telah diterapkan, permasalahan mendasar seperti jumlah sengketa pajak yang tinggi, kompleksitas aturan perpajakan, dan proses penyelesaian sengketa yang lambat masih perlu diatasi.Penumpukan kasus di Pengadilan Pajak serta tingginya jumlah permohonan peninjauan kembali menunjukkan adanya masalah struktural yang mendalam.Solusi seperti simplifikasi aturan, penerapan advance ruling, dan peningkatan kapasitas hakim perlu diimplementasikan secara menyeluruh untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien.Perbaikan dalam budaya hukum, transparansi, dan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa juga merupakan kunci untuk memperbaiki kualitas peradilan pajak di Indonesia.
Untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pajak, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana meningkatkan independensi dan akuntabilitas Pengadilan Pajak. Penelitian ini dapat fokus pada pengembangan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif, serta implementasi sistem manajemen kasus yang efisien. Selain itu, penting juga untuk mengeksplorasi strategi-strategi inovatif dalam penyelesaian sengketa pajak, seperti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas. Penelitian lanjutan juga dapat fokus pada bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Pengadilan Pajak, termasuk rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karier hakim dan staf pendukung. Dengan demikian, sistem peradilan pajak dapat menjadi lebih responsif, adil, dan efektif dalam melayani masyarakat.
| File size | 442.57 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIMMANUNIMMAN Kinerja perawat pelaksana di rumah sakit tersebut juga mayoritas berada dalam kategori baik, yaitu sebanyak 118 responden (82,5%). Berdasarkan hasil ujiKinerja perawat pelaksana di rumah sakit tersebut juga mayoritas berada dalam kategori baik, yaitu sebanyak 118 responden (82,5%). Berdasarkan hasil uji
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini menyimpulkan bahwa wewenang Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa internal di Desa Rano Jaya, sebagaimanaPenelitian ini menyimpulkan bahwa wewenang Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa internal di Desa Rano Jaya, sebagaimana
APPIHIAPPIHI Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU, tetapi kurang memperhatikan aspek keadilan yang berdampak luas terhadap pihak terkait. Direksi perseroan sebagai personal guaranteePasal 8 ayat (4) UUKPKPU, tetapi kurang memperhatikan aspek keadilan yang berdampak luas terhadap pihak terkait. Direksi perseroan sebagai personal guarantee
APPIHIAPPIHI Studi ini menyoroti Putusan Mahkamah Agung No. 648K/Pdt. Sus-Pailit/2021 yang mengesahkan perdamaian kedua dalam perkara PT Prospek Duta Sukses. PutusanStudi ini menyoroti Putusan Mahkamah Agung No. 648K/Pdt. Sus-Pailit/2021 yang mengesahkan perdamaian kedua dalam perkara PT Prospek Duta Sukses. Putusan
UNNARUNNAR Oleh karena itu, pengembangan kompetensi dan karir guru harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kinerja guru secara keseluruhan dan menciptakan lingkunganOleh karena itu, pengembangan kompetensi dan karir guru harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kinerja guru secara keseluruhan dan menciptakan lingkungan
UNNESUNNES Putusan tersebut menekankan bahwa pihak ketiga di luar koperasi dapat bertanggung jawab atas konsekuensi hukum yang timbul dari tindakan koperasi jikaPutusan tersebut menekankan bahwa pihak ketiga di luar koperasi dapat bertanggung jawab atas konsekuensi hukum yang timbul dari tindakan koperasi jika
JBE UPIYPTKJBE UPIYPTK Hasil diperoleh bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi terhadap kinerja guru pada SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu) Cahaya Hati PauhkambarHasil diperoleh bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi terhadap kinerja guru pada SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu) Cahaya Hati Pauhkambar
JBE UPIYPTKJBE UPIYPTK Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja, pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja, pengaruh lingkunganPenelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja, pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja, pengaruh lingkungan
Useful /
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Kegiatan storytelling di perpustakaan sangat diminati anak-anak dan mampu menumbuhkan minat baca serta rasa cinta terhadap perpustakaan. Program ini efektifKegiatan storytelling di perpustakaan sangat diminati anak-anak dan mampu menumbuhkan minat baca serta rasa cinta terhadap perpustakaan. Program ini efektif
APPIHIAPPIHI Sebuah negara dalam usahanya untuk mensejahterakan rakyat memerlukan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu diperlukan sumber daya keuangan untuk membiayaiSebuah negara dalam usahanya untuk mensejahterakan rakyat memerlukan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu diperlukan sumber daya keuangan untuk membiayai
Yogya UMBYogya UMB Program psikoedukasi SEHATI AYU berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai gangguan mental, manajemen, dan upaya deteksi dini di Kapanewon Sedayu.Program psikoedukasi SEHATI AYU berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai gangguan mental, manajemen, dan upaya deteksi dini di Kapanewon Sedayu.
UNNESUNNES Studi ini menyimpulkan bahwa kebutuhan mendesak bagi Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menegakkan yurisdiksinya dalam menangani pelanggaranStudi ini menyimpulkan bahwa kebutuhan mendesak bagi Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menegakkan yurisdiksinya dalam menangani pelanggaran