IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumDeposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumPenulisan artikel ini berfokus pada efekvitasi penegakan hukum di bidang maritime. Hal tersebut sangat penting, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki lintang pantai yang sangat panjang di dunia. Sehingga penting untuk membahas isu ini. Mengenai metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu studi pustaka. Berdasarkn analisis penulis, maka dapat disimpulkan bahwa praktik penegakan hukum di bidang maritime Indonesia masih terdapat beberapa kekurangan. Berdasarkan analisis penulis, praktik penegakan hukum pertahanan negara pada sector maritime Indonesia masih belum efektif. Hal tersebut disebabkan adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dampak dari adanya tumpang tindih tersebut berakibat pada tersebarnya pihak penegak hukum dan kesulitannya dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Kondisi tersebut membuat pertahanan negara Indonesia di wilayah maritime sering terjadi pelanggaran hukum, baik oleh masyarakat Indonesia maupun negara lain, baik oleh perorangan maupun kelompok.
Praktik penegakan hukum pertahanan negara di wilayah perairan Indonesia masih belum maksimal karena adanya tumpang tindih peran dan fungsi lembaga dalam regulasi.Hal ini menyebabkan kebingungan pada para penegak hukum serta kesulitan dalam penyediaan dana untuk sarana dan prasarana.Akibatnya, data dan informasi keamanan laut bersifat sectoral sehingga sulit terintegrasi dan mengurangi efektivitas penegakan hukum di perairan Indonesia.
Untuk mengatasi tumpang tindih lembaga penegak hukum di sektor maritim, penelitian lanjutan bisa mengeksplorasi cara integrasi sistem multi-lembaga menjadi satu koordinasi terpadu dengan fokus pada pembentukan badan tunggal keamanan laut nasional, serta menilai dampak anggaran yang lebih efisien untuk memperkuat patroli bersama. Selain itu, studi bisa dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi saat ini dengan mengidentifikasi aturan yang saling tumpang tindih, lalu mengusulkan revisi undang-undang yang mengatur distribusi kewenangan dengan jelas berdasarkan zona perairan tertentu seperti teritorial atau zona ekonomi eksklusif. Penelitian berikutnya juga penting untuk menggali peran budaya maritim masyarakat Indonesia dalam mendukung penegakan hukum, misalnya melalui pendidikan kesadaran maritim di komunitas nelayan dan pedagang laut, serta mengukur bagaimana partisipasi masyarakat dapat mengurangi pelanggaran seperti penangkapan ikan ilegal atau penyelundupan, dengan analisis perbandingan antara daerah pantai yang aktif dan kurang aktif dalam pendidikan tersebut. Gabungan saran ini bertujuan membangun kerangka penelitian komprehensif yang menghubungkan aspek regulasi, kelembagaan, dan sosial budaya untuk memperbaiki keamanan maritim Indonesia secara keseluruhan.
- STRATEGI PENANGANAN KEAMANAN MARITIM INDONESIA ; STUDI KASUS PENANGANAN ILLEGAL, UNREGULATED, AND UNREPORTED... doi.org/10.31942/spektrum.v20i1.7946STRATEGI PENANGANAN KEAMANAN MARITIM INDONESIA STUDI KASUS PENANGANAN ILLEGAL UNREGULATED AND UNREPORTED doi 10 31942 spektrum v20i1 7946
- Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional | Aryani | Jurnal... doi.org/10.14710/jphi.v3i2.155-173Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional Aryani Jurnal doi 10 14710 jphi v3i2 155 173
- Efektivitas Penegakan Hukum Pertahanan Negara Pada Sektor Maritim Indonesia | Deposisi: Jurnal Publikasi... ifrelresearch.org/index.php/Deposisi-widyakarya/article/view/2253Efektivitas Penegakan Hukum Pertahanan Negara Pada Sektor Maritim Indonesia Deposisi Jurnal Publikasi ifrelresearch index php Deposisi widyakarya article view 2253
| File size | 311.35 KB |
| Pages | 8 |
| Short Link | https://juris.id/p-1q8 |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsung lama. Kajian artikel ini memperlihatkan kebijakan regulasi pertambangan di IndonesiaDimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsung lama. Kajian artikel ini memperlihatkan kebijakan regulasi pertambangan di Indonesia
UMMUMM Sasaran pembangunan maritim dan kelautan sangat realistis mengingat posisi Indonesia secara geografis sangat strategis dan memiliki keunggulan komparatifSasaran pembangunan maritim dan kelautan sangat realistis mengingat posisi Indonesia secara geografis sangat strategis dan memiliki keunggulan komparatif
UNHASUNHAS Setiap kerangka ditandai oleh lembaga dan metode unik untuk menyelesaikan sengketa. Temuan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki yurisdiksiSetiap kerangka ditandai oleh lembaga dan metode unik untuk menyelesaikan sengketa. Temuan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki yurisdiksi
ITBITB Densitas curah berkisar antara 0,6 hingga 0,7 g/cm³, sedangkan densitas partikel sekitar 0,9 g/cm³ untuk biji hijau, yang turun menjadi rata-rata 0,3Densitas curah berkisar antara 0,6 hingga 0,7 g/cm³, sedangkan densitas partikel sekitar 0,9 g/cm³ untuk biji hijau, yang turun menjadi rata-rata 0,3
UNHASUNHAS Oleh karena itu, tulisan ini akan menyajikan informasi baru tentang model penyelesaian sengketa kehutanan berdasarkan informasi geospasial. Hutan memainkanOleh karena itu, tulisan ini akan menyajikan informasi baru tentang model penyelesaian sengketa kehutanan berdasarkan informasi geospasial. Hutan memainkan
UNHASUNHAS Standarisasi reklamasi dan pengelolaan pascatambang juga menjadi penting untuk menyediakan pedoman pelaksanaan yang sesuai kebutuhan masyarakat. KebijakanStandarisasi reklamasi dan pengelolaan pascatambang juga menjadi penting untuk menyediakan pedoman pelaksanaan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Kebijakan
UMMUMM Penelitian ini merekomendasikan bahwa konstruksi dasar hukum yang dimaksudkan untuk menanggapi keadaan darurat seharusnya secara simultan memenuhi keduaPenelitian ini merekomendasikan bahwa konstruksi dasar hukum yang dimaksudkan untuk menanggapi keadaan darurat seharusnya secara simultan memenuhi kedua
UNSUNS Oleh karena itu, diperlukan amandemen UU Perlindungan Lingkungan untuk memperkuat posisi pidana sebagai remedium utama dalam pelanggaran yang melibatkanOleh karena itu, diperlukan amandemen UU Perlindungan Lingkungan untuk memperkuat posisi pidana sebagai remedium utama dalam pelanggaran yang melibatkan
Useful /
YBPINDOYBPINDO Produk santan instan Tyang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dalam SNI 3816-2020, sehingga layak untuk dikonsumsi. Berdasarkan hasil analisis terhadapProduk santan instan Tyang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dalam SNI 3816-2020, sehingga layak untuk dikonsumsi. Berdasarkan hasil analisis terhadap
YBPINDOYBPINDO Berdasarkan issuing dan receiving, hasil perhitungan ABC membantu mengatur urutan Masing-masing material dikelompokkan berdasarkan jumlah issuing dan receiving,Berdasarkan issuing dan receiving, hasil perhitungan ABC membantu mengatur urutan Masing-masing material dikelompokkan berdasarkan jumlah issuing dan receiving,
UNSUNS Sejauh ini, Pemerintah Indonesia juga menunjukkan ketidaksediaannya untuk mengamandemen ketentuan diskriminatif dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia,Sejauh ini, Pemerintah Indonesia juga menunjukkan ketidaksediaannya untuk mengamandemen ketentuan diskriminatif dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia,
UPGRISUPGRIS Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Waduk Penjalin persentase kehadiran fitoplankton mencapai 96% dengan kelimpahan tertinggi ditemukan pada kelompokHasil penelitian menunjukkan bahwa di Waduk Penjalin persentase kehadiran fitoplankton mencapai 96% dengan kelimpahan tertinggi ditemukan pada kelompok