DAARULHUDADAARULHUDA

Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan disharmonisasi antara pasal 610 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi terkait perbuatan suap dan mengkaji penyelesaian disharmonisasi antara pasal 610 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi terkait perbuatan suap. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, disharmonisasi terjadi pada unsur delik, ruang lingkup pengaturan, serta konsekuensi pemidanaan, yang ditandai oleh kesamaan subjek dan perbuatan yang diatur, ketiadaan klausul pengecualian yang tegas dalam KUHP Baru, serta perbedaan signifikan dalam ancaman pidana. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, penafsiran ganda, dan melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi. Kedua, penyelesaian disharmonisasi perlu dilakukan dengan mengedepankan asas lex specialis derogat legi generali, dengan menempatkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana khusus dalam penanganan tindak pidana suap.

Penelitian mengidentifikasi adanya disharmonisasi antara Pasal 610 UU No.1 Tahun 2023 (KUHP) dan Pasal 12 UU No.20 Tahun 2001 (UU Tipikor) yang terlihat pada kesamaan subjek, irisan unsur perbuatan, ruang lingkup regulasi yang tidak terbatas, serta perbedaan signifikan dalam ancaman dan konsekuensi pidana, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas pemidanaan.Penyelesaian disharmonisasi disarankan dengan mengutamakan asas lex specialis derogat legi generali, menjadikan UU Tipikor sebagai hukum pidana khusus yang diprioritaskan dalam penanganan suap, sementara KUHP berfungsi sebagai pelengkap.Diperlukan konsistensi penegakan hukum dan penegasan batas antara hukum pidana umum dan khusus untuk memastikan kepastian hukum dan menjaga efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi bagaimana penerapan asas lex specialis memengaruhi keputusan pengadilan dalam kasus suap setelah diberlakukannya KUHP baru, dengan meneliti data putusan pengadilan selama lima tahun terakhir. Selain itu, studi kualitatif terhadap persepsi aparat penegak hukum mengenai ambiguitas antara KUHP dan UU Tipikor dapat mengungkap dampaknya terhadap proses penyidikan dan penuntutan, sehingga memberikan gambaran tentang kebutuhan pelatihan atau pedoman khusus. Selanjutnya, analisis komparatif legislasi dapat dirancang untuk mengusulkan kerangka kerja harmonisasi yang jelas antara hukum pidana umum dan khusus, dengan tujuan mengurangi ketidakpastian hukum dan meningkatkan efektivitas penegakan anti‑korupsi di Indonesia.

Read online
File size312.54 KB
Pages9
DMCAReport

Related /

JURIS Pengelolaan TPA Bantar Gebang dalam Perspektif Hukum Lingkungan Penerapan Prinsip Perlindungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Studi ini menganalisis penerapan prinsip penegakan hukum lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dengan fokus padaStudi ini menganalisis penerapan prinsip penegakan hukum lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dengan fokus pada

JURIS Dampak Buruk atas Tindak Pidana Korupsi yang Terjadi di Indonesia 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian menggunakan metode studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan penelitian terdahulu. Hasil analisis menunjukkanPenelitian menggunakan metode studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan penelitian terdahulu. Hasil analisis menunjukkan

JURIS Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Produksi Distribusi dan Penjualan Set Top Box Ilegal yang menimbulkan Kerugian Konsumen di Indonesia 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Migrasi penyiaran televisi dari sistem analog ke digital di Indonesia meningkatkan kebutuhan masyarakat akan Set Top Box (STB). Namun, proses ini jugaMigrasi penyiaran televisi dari sistem analog ke digital di Indonesia meningkatkan kebutuhan masyarakat akan Set Top Box (STB). Namun, proses ini juga

JURIS Analisis Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional ICC Dalam Kasus Rohingya Perspektif Hukum Internasional 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Kasus Rohingya dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional dengan dugaan pelanggaran HAM berat, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan,Kasus Rohingya dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional dengan dugaan pelanggaran HAM berat, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan,

JURIS Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terkait Penahanan Ijazah oleh Perusahaan dalam Hubungan Industrial 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja berkewajiban melakukan pengawasan dan penegakan hukum agar tidak ada perusahaan yangPemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja berkewajiban melakukan pengawasan dan penegakan hukum agar tidak ada perusahaan yang

JURIS Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Terlibat Korupsi 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Upaya pemberantasan korupsi terhadap PNS tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum pidana, tetapi juga melalui mekanisme administratif kepegawaianUpaya pemberantasan korupsi terhadap PNS tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum pidana, tetapi juga melalui mekanisme administratif kepegawaian

JURIS Implikasi Penolakan Bukti Elektronik Tanpa Verifikasi Digital Forensik Studi Putusan dan Analisis Yuridis 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penolakan tersebut didasarkan pada belum adanya jaminan autentifikasi terhadap bukti elektronik, padahal autentifikasi merupakan aspek yang krusial danPenolakan tersebut didasarkan pada belum adanya jaminan autentifikasi terhadap bukti elektronik, padahal autentifikasi merupakan aspek yang krusial dan

JURIS Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Amnesia Karena Trauma Berat Menurut Pasal 44 Undang Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Hukum Pidana 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA 1 Tahun 1946, teori pertanggungjawaban pidana, dan doktrin para ahli. Selain itu penelitian ini mengintegrasikan perspektif psikologi klinis dan psikiatri1 Tahun 1946, teori pertanggungjawaban pidana, dan doktrin para ahli. Selain itu penelitian ini mengintegrasikan perspektif psikologi klinis dan psikiatri

Useful /

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, penelitian ini berupaya untuk memastikan dan mengkaji perlindungan hukum bagi anak diBerdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, penelitian ini berupaya untuk memastikan dan mengkaji perlindungan hukum bagi anak di

JURIS Smart Circular Farming 4 0 IoT and Solar Cell Based Integration of Maggot Farming Laying Hens Biofloc Aquaculture and Hydroponics for Village Food Security 2026More at 2026

SALNESIASALNESIA Melalui pelatihan dan pendampingan, program ini berhasil meningkatkan keterampilan warga, menekan biaya pakan dan energi, serta mendiversifikasi sumberMelalui pelatihan dan pendampingan, program ini berhasil meningkatkan keterampilan warga, menekan biaya pakan dan energi, serta mendiversifikasi sumber

JURIS Generation Z Disinformation and Critical Digital Literacy Strengthening National Identity in the Social Media Era 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Eksplorasi pengetahuan Generasi Z, interpretasi kebangsaan, dan eksistensi mereka sebagai warga negara semua dipengaruhi oleh media sosial, yang telahEksplorasi pengetahuan Generasi Z, interpretasi kebangsaan, dan eksistensi mereka sebagai warga negara semua dipengaruhi oleh media sosial, yang telah

JURIS Pengaruh Reputasi Budaya Organisasi dan Peluang Pengembangan Diri terhadap Loyalitas Atlet Studi pada Klub Bola Basket Hangtuah Jakarta 2025More at 2025

ARIMBIARIMBI Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen reputasi, budaya organisasi, dan kesempatan pengembangan diri secara parsial memiliki pengaruhHasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen reputasi, budaya organisasi, dan kesempatan pengembangan diri secara parsial memiliki pengaruh

ads-block-test