DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan disharmonisasi antara pasal 610 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi terkait perbuatan suap dan mengkaji penyelesaian disharmonisasi antara pasal 610 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi terkait perbuatan suap. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, disharmonisasi terjadi pada unsur delik, ruang lingkup pengaturan, serta konsekuensi pemidanaan, yang ditandai oleh kesamaan subjek dan perbuatan yang diatur, ketiadaan klausul pengecualian yang tegas dalam KUHP Baru, serta perbedaan signifikan dalam ancaman pidana. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, penafsiran ganda, dan melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi. Kedua, penyelesaian disharmonisasi perlu dilakukan dengan mengedepankan asas lex specialis derogat legi generali, dengan menempatkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana khusus dalam penanganan tindak pidana suap.
Penelitian mengidentifikasi adanya disharmonisasi antara Pasal 610 UU No.1 Tahun 2023 (KUHP) dan Pasal 12 UU No.20 Tahun 2001 (UU Tipikor) yang terlihat pada kesamaan subjek, irisan unsur perbuatan, ruang lingkup regulasi yang tidak terbatas, serta perbedaan signifikan dalam ancaman dan konsekuensi pidana, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas pemidanaan.Penyelesaian disharmonisasi disarankan dengan mengutamakan asas lex specialis derogat legi generali, menjadikan UU Tipikor sebagai hukum pidana khusus yang diprioritaskan dalam penanganan suap, sementara KUHP berfungsi sebagai pelengkap.Diperlukan konsistensi penegakan hukum dan penegasan batas antara hukum pidana umum dan khusus untuk memastikan kepastian hukum dan menjaga efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi bagaimana penerapan asas lex specialis memengaruhi keputusan pengadilan dalam kasus suap setelah diberlakukannya KUHP baru, dengan meneliti data putusan pengadilan selama lima tahun terakhir. Selain itu, studi kualitatif terhadap persepsi aparat penegak hukum mengenai ambiguitas antara KUHP dan UU Tipikor dapat mengungkap dampaknya terhadap proses penyidikan dan penuntutan, sehingga memberikan gambaran tentang kebutuhan pelatihan atau pedoman khusus. Selanjutnya, analisis komparatif legislasi dapat dirancang untuk mengusulkan kerangka kerja harmonisasi yang jelas antara hukum pidana umum dan khusus, dengan tujuan mengurangi ketidakpastian hukum dan meningkatkan efektivitas penegakan anti‑korupsi di Indonesia.
| File size | 312.54 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
APPIHIAPPIHI Kegiatan ekspor dan impor harus mengacu pada tiga prinsip dasar hukum perdagangan internasional. kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, dan penggunaanKegiatan ekspor dan impor harus mengacu pada tiga prinsip dasar hukum perdagangan internasional. kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, dan penggunaan
APPIHIAPPIHI Persyaratan pailit di Indonesia terbilang mudah sehingga debitor dapat dengan mudah diputus pailit. Hal ini merugikan debitor karena pailit memiliki dampakPersyaratan pailit di Indonesia terbilang mudah sehingga debitor dapat dengan mudah diputus pailit. Hal ini merugikan debitor karena pailit memiliki dampak
APPIHIAPPIHI Pasal 37 UUD 1945 menjadi dasar hukum utama yang mengatur prosedur perubahan, dengan syarat ketat terkait pengusulan, quorum, serta batasan substantifPasal 37 UUD 1945 menjadi dasar hukum utama yang mengatur prosedur perubahan, dengan syarat ketat terkait pengusulan, quorum, serta batasan substantif
APPIHIAPPIHI Pengajuan perdamaian yang dilakukan dua kali bertentangan dengan UU KPKPU karena berdasarkan Pasal 289 dan 290, debitor wajib dinyatakan pailit tanpa peluangPengajuan perdamaian yang dilakukan dua kali bertentangan dengan UU KPKPU karena berdasarkan Pasal 289 dan 290, debitor wajib dinyatakan pailit tanpa peluang
APPIHIAPPIHI Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan, yang mengandalkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan,Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan, yang mengandalkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan,
APPIHIAPPIHI Dalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapatDalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapat
APPIHIAPPIHI Latar belakang penelitian ini berangkat dari dilema antara perlindungan hak anak sebagai pelaku dengan kewajiban negara menjaga stabilitas ekonomi sertaLatar belakang penelitian ini berangkat dari dilema antara perlindungan hak anak sebagai pelaku dengan kewajiban negara menjaga stabilitas ekonomi serta
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulannya antara lain. 1) Strategi yang dapat dilakukan dalam pemberantasanBerdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulannya antara lain. 1) Strategi yang dapat dilakukan dalam pemberantasan
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Ketentuan tersebut mendukung kontinuitas layanan bagi anggota, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan mekanisme internal seperti persetujuan RapatKetentuan tersebut mendukung kontinuitas layanan bagi anggota, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan mekanisme internal seperti persetujuan Rapat
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini membahas tentang kedudukan hukum pekerja freelance sebagai kreditor konkuren dalam proses kepailitan. Pekerja freelance sebagai penyediaPenelitian ini membahas tentang kedudukan hukum pekerja freelance sebagai kreditor konkuren dalam proses kepailitan. Pekerja freelance sebagai penyedia
APPIHIAPPIHI Penjual umumnya memahami pentingnya produk izin BPOM, tetapi konsumen tetap memilih produk ilegal karena preferensi hasil instan. BPOM menerapkan perlindunganPenjual umumnya memahami pentingnya produk izin BPOM, tetapi konsumen tetap memilih produk ilegal karena preferensi hasil instan. BPOM menerapkan perlindungan
UBBGUBBG Implikasinya, masyarakat perlu menganalisis bahasa pemerintah secara kritis, sementara guru dapat menerapkan strategi legitimasi dalam pembelajaran untukImplikasinya, masyarakat perlu menganalisis bahasa pemerintah secara kritis, sementara guru dapat menerapkan strategi legitimasi dalam pembelajaran untuk