DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan disharmonisasi antara pasal 610 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi terkait perbuatan suap dan mengkaji penyelesaian disharmonisasi antara pasal 610 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi terkait perbuatan suap. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, disharmonisasi terjadi pada unsur delik, ruang lingkup pengaturan, serta konsekuensi pemidanaan, yang ditandai oleh kesamaan subjek dan perbuatan yang diatur, ketiadaan klausul pengecualian yang tegas dalam KUHP Baru, serta perbedaan signifikan dalam ancaman pidana. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, penafsiran ganda, dan melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi. Kedua, penyelesaian disharmonisasi perlu dilakukan dengan mengedepankan asas lex specialis derogat legi generali, dengan menempatkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana khusus dalam penanganan tindak pidana suap.
Penelitian mengidentifikasi adanya disharmonisasi antara Pasal 610 UU No.1 Tahun 2023 (KUHP) dan Pasal 12 UU No.20 Tahun 2001 (UU Tipikor) yang terlihat pada kesamaan subjek, irisan unsur perbuatan, ruang lingkup regulasi yang tidak terbatas, serta perbedaan signifikan dalam ancaman dan konsekuensi pidana, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas pemidanaan.Penyelesaian disharmonisasi disarankan dengan mengutamakan asas lex specialis derogat legi generali, menjadikan UU Tipikor sebagai hukum pidana khusus yang diprioritaskan dalam penanganan suap, sementara KUHP berfungsi sebagai pelengkap.Diperlukan konsistensi penegakan hukum dan penegasan batas antara hukum pidana umum dan khusus untuk memastikan kepastian hukum dan menjaga efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi bagaimana penerapan asas lex specialis memengaruhi keputusan pengadilan dalam kasus suap setelah diberlakukannya KUHP baru, dengan meneliti data putusan pengadilan selama lima tahun terakhir. Selain itu, studi kualitatif terhadap persepsi aparat penegak hukum mengenai ambiguitas antara KUHP dan UU Tipikor dapat mengungkap dampaknya terhadap proses penyidikan dan penuntutan, sehingga memberikan gambaran tentang kebutuhan pelatihan atau pedoman khusus. Selanjutnya, analisis komparatif legislasi dapat dirancang untuk mengusulkan kerangka kerja harmonisasi yang jelas antara hukum pidana umum dan khusus, dengan tujuan mengurangi ketidakpastian hukum dan meningkatkan efektivitas penegakan anti‑korupsi di Indonesia.
| File size | 312.54 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Putusan hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi seperti kasus Eddy Hiariej, hakim seharusnya tidakPutusan hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi seperti kasus Eddy Hiariej, hakim seharusnya tidak
DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian, analisis yuridis ini memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan hukum pada kasus korupsi tingkat daerah dan relevansinya terhadapDengan demikian, analisis yuridis ini memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan hukum pada kasus korupsi tingkat daerah dan relevansinya terhadap
DINASTIREVDINASTIREV Studi ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, menelaah norma KUHAP, Putusan MK, dan doktrin ahli guna menilai peran praperadilanStudi ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, menelaah norma KUHAP, Putusan MK, dan doktrin ahli guna menilai peran praperadilan
UNAIM WAMENAUNAIM WAMENA Pendekatan preventif melibatkan pendidikan antikorupsi, penguatan nilai integritas, serta peningkatan transparansi dalam proses birokrasi melalui pemanfaatanPendekatan preventif melibatkan pendidikan antikorupsi, penguatan nilai integritas, serta peningkatan transparansi dalam proses birokrasi melalui pemanfaatan
IJBLEIJBLE Berdasarkan analisis yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 berakar pada nilai-nilai filosofis Pancasila danBerdasarkan analisis yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 berakar pada nilai-nilai filosofis Pancasila dan
JURNALKUJURNALKU Hasil moderasi Pengendalian Korupsi memperlemah pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) terhadap penerimaan pajak dan memperkuat pengaruh negatif UrbanisasiHasil moderasi Pengendalian Korupsi memperlemah pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) terhadap penerimaan pajak dan memperkuat pengaruh negatif Urbanisasi
UNCMUNCM Pelanggaran kode etik, seperti korupsi, dapat ditangani melalui Majelis Kode Etik atau proses hukum dengan kerja sama Kepolisian dan Komisi PemberantasanPelanggaran kode etik, seperti korupsi, dapat ditangani melalui Majelis Kode Etik atau proses hukum dengan kerja sama Kepolisian dan Komisi Pemberantasan
UNPRIUNPRI Selain itu, mereka juga mengerti dan paham akan dampak massif korupsi. Kemudian, peserta juga menyadari akan pentingnya memiliki nilai dan prinsip antikorupsiSelain itu, mereka juga mengerti dan paham akan dampak massif korupsi. Kemudian, peserta juga menyadari akan pentingnya memiliki nilai dan prinsip antikorupsi
Useful /
UNPRIUNPRI Sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada petugas Command Center terkait penggunaan aplikasi SIAKAD yangSosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada petugas Command Center terkait penggunaan aplikasi SIAKAD yang
JURNALKUJURNALKU Munculnya pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya peningkatan limbah medis berupa bahan berbahaya dan beracun (B3). Oleh karena itu, upaya pengelolaanMunculnya pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya peningkatan limbah medis berupa bahan berbahaya dan beracun (B3). Oleh karena itu, upaya pengelolaan
UNPRIUNPRI Pentingnya deteksi dini kanker srviks dengan menggunakan metode IVA, harus dilakukan oleh setiap WUS yang telah menikah bertujuan mencegah kanker serviks,Pentingnya deteksi dini kanker srviks dengan menggunakan metode IVA, harus dilakukan oleh setiap WUS yang telah menikah bertujuan mencegah kanker serviks,
UNPRIUNPRI Perdagangan orang merupakan permasalahan klasik yang sudah ada sejak kebudayaan manusia ada dan terus terjadi hingga hari ini. Penyebab utama adalah kurangnyaPerdagangan orang merupakan permasalahan klasik yang sudah ada sejak kebudayaan manusia ada dan terus terjadi hingga hari ini. Penyebab utama adalah kurangnya