DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan disharmonisasi antara pasal 610 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi terkait perbuatan suap dan mengkaji penyelesaian disharmonisasi antara pasal 610 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi terkait perbuatan suap. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, disharmonisasi terjadi pada unsur delik, ruang lingkup pengaturan, serta konsekuensi pemidanaan, yang ditandai oleh kesamaan subjek dan perbuatan yang diatur, ketiadaan klausul pengecualian yang tegas dalam KUHP Baru, serta perbedaan signifikan dalam ancaman pidana. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, penafsiran ganda, dan melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi. Kedua, penyelesaian disharmonisasi perlu dilakukan dengan mengedepankan asas lex specialis derogat legi generali, dengan menempatkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana khusus dalam penanganan tindak pidana suap.
Penelitian mengidentifikasi adanya disharmonisasi antara Pasal 610 UU No.1 Tahun 2023 (KUHP) dan Pasal 12 UU No.20 Tahun 2001 (UU Tipikor) yang terlihat pada kesamaan subjek, irisan unsur perbuatan, ruang lingkup regulasi yang tidak terbatas, serta perbedaan signifikan dalam ancaman dan konsekuensi pidana, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas pemidanaan.Penyelesaian disharmonisasi disarankan dengan mengutamakan asas lex specialis derogat legi generali, menjadikan UU Tipikor sebagai hukum pidana khusus yang diprioritaskan dalam penanganan suap, sementara KUHP berfungsi sebagai pelengkap.Diperlukan konsistensi penegakan hukum dan penegasan batas antara hukum pidana umum dan khusus untuk memastikan kepastian hukum dan menjaga efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi bagaimana penerapan asas lex specialis memengaruhi keputusan pengadilan dalam kasus suap setelah diberlakukannya KUHP baru, dengan meneliti data putusan pengadilan selama lima tahun terakhir. Selain itu, studi kualitatif terhadap persepsi aparat penegak hukum mengenai ambiguitas antara KUHP dan UU Tipikor dapat mengungkap dampaknya terhadap proses penyidikan dan penuntutan, sehingga memberikan gambaran tentang kebutuhan pelatihan atau pedoman khusus. Selanjutnya, analisis komparatif legislasi dapat dirancang untuk mengusulkan kerangka kerja harmonisasi yang jelas antara hukum pidana umum dan khusus, dengan tujuan mengurangi ketidakpastian hukum dan meningkatkan efektivitas penegakan anti‑korupsi di Indonesia.
| File size | 312.54 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
APPIHIAPPIHI Penyelundupan fisik dan administratif terjadi akibat pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan, khususnya untuk menghindari pembayaran Bea Cukai. KegiatanPenyelundupan fisik dan administratif terjadi akibat pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan, khususnya untuk menghindari pembayaran Bea Cukai. Kegiatan
APPIHIAPPIHI Praktik penjualan kosmetik ilegal di Pasar Tradisional Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, masih berlangsung meskipun upaya pengawasanPraktik penjualan kosmetik ilegal di Pasar Tradisional Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, masih berlangsung meskipun upaya pengawasan
APPIHIAPPIHI Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU menyatakan bahwa apabila Debitor memiliki dua atau lebih Kreditor dan mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih,Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU menyatakan bahwa apabila Debitor memiliki dua atau lebih Kreditor dan mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih,
APPIHIAPPIHI Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan mekanisme hukum dan politik yang esensial dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Amandemen dipahamiPerubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan mekanisme hukum dan politik yang esensial dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Amandemen dipahami
APPIHIAPPIHI Praktik pengesahan perdamaian kedua setelah debitor dinyatakan pailit menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat ketentuan yang ada tidak memberikan ruangPraktik pengesahan perdamaian kedua setelah debitor dinyatakan pailit menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat ketentuan yang ada tidak memberikan ruang
APPIHIAPPIHI Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan Undang-Undang Ibu Kota Negara dilakukan secara terburu-buru dan tidak sepenuhnya memenuhi ketentuanHasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan Undang-Undang Ibu Kota Negara dilakukan secara terburu-buru dan tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan
APPIHIAPPIHI MoU dalam hukum perdata Indonesia memiliki kedudukan sebagai perjanjian pendahuluan yang mengikat secara hukum, bukan sekadar kesepakatan moral, asalkanMoU dalam hukum perdata Indonesia memiliki kedudukan sebagai perjanjian pendahuluan yang mengikat secara hukum, bukan sekadar kesepakatan moral, asalkan
APPIHIAPPIHI Keterlibatan lembaga seperti Bank Indonesia, aparat penegak hukum, dan perwakilan masyarakat diperlukan untuk memastikan perjanjian restoratif menghasilkanKeterlibatan lembaga seperti Bank Indonesia, aparat penegak hukum, dan perwakilan masyarakat diperlukan untuk memastikan perjanjian restoratif menghasilkan
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Dengan menggunakan pendekatan normatif dan studi literatur, penelitian ini menyoroti prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasionalDengan menggunakan pendekatan normatif dan studi literatur, penelitian ini menyoroti prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional
DAARULHUDADAARULHUDA Pekerja freelance sebagai penyedia jasa yang tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan, memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran atas jasanya. Namun,Pekerja freelance sebagai penyedia jasa yang tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan, memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran atas jasanya. Namun,
BPKBPK Implikasi dari hasil temuan ini adalah bahwa Pemerintah harus mewaspadai adanya flypaper effect pada seluruh provinsi di Indonesia, khusunya pada provinsiImplikasi dari hasil temuan ini adalah bahwa Pemerintah harus mewaspadai adanya flypaper effect pada seluruh provinsi di Indonesia, khusunya pada provinsi
UBBGUBBG Hal ini menunjukkan bahwa skor rata-rata posttest lebih tinggi dari skor rata-rata pretest. Selain itu, skor sig adalah 0,00 < 0,05, sehingga hipotesisHal ini menunjukkan bahwa skor rata-rata posttest lebih tinggi dari skor rata-rata pretest. Selain itu, skor sig adalah 0,00 < 0,05, sehingga hipotesis