APPIHIAPPIHI
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum IndonesiaAmandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum IndonesiaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus peredaran kosmetik ilegal di Pasar Tradisional Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, serta menelaah peran Dinas Kesehatan dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Gorontalo dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif non-doktrinal, melalui wawancara dengan penjual, konsumen, dan aparat pengawas, serta observasi lapangan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas penjual di pasar tersebut sudah memahami pentingnya izin edar dari BPOM dan memilih untuk menjual produk legal, meskipun pada praktiknya kosmetik ilegal masih ditemukan karena tingginya permintaan konsumen terhadap hasil instan. Hambatan utama terletak pada konsumen yang sering kali mengetahui bahaya kosmetik ilegal, tetapi tetap membelinya. BBPOM Gorontalo melaksanakan perlindungan hukum melalui dua jalur, yaitu preventif berupa sosialisasi, edukasi, dan inspeksi rutin, serta represif berupa penindakan hukum sesuai Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan strategi perlindungan hukum yang lebih komprehensif dengan kolaborasi lintas lembaga, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta pemberdayaan konsumen agar lebih kritis dalam memilih produk.
Praktik penjualan kosmetik ilegal di Pasar Tradisional Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, masih berlangsung meskipun upaya pengawasan dilakukan.Penjual umumnya memahami pentingnya produk izin BPOM, tetapi konsumen tetap memilih produk ilegal karena preferensi hasil instan.BPOM menerapkan perlindungan hukum preventif dan represif, namun efektivitasnya dipengaruhi oleh sikap masyarakat.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi pengaruh media sosial dalam memodifikasi perilaku konsumen terhadap kosmetik ilegal, membandingkan efektivitas strategi pengawasan di berbagai wilayah dengan karakteristik pasar berbeda, serta mengembangkan program edukasi berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran bisnis pedagang pasar tradisional. Studi juga perlu melihat korelasi antara tingkat pendidikan dan minat konsumen terhadap kosmetik ilegal.
- Self-Concept Images In Female Students Who Use Harmful Cosmetic Products | Subrata | Psikoborneo: Jurnal... doi.org/10.30872/psikoborneo.v11i2.10775Self Concept Images In Female Students Who Use Harmful Cosmetic Products Subrata Psikoborneo Jurnal doi 10 30872 psikoborneo v11i2 10775
- Unraveling The Efforts of Gorontalo's POM Office Against Consumers Who Are Lost Due to Problematic... ejurnal.ung.ac.id/index.php/eslaw/article/view/12927Unraveling The Efforts of Gorontalos POM Office Against Consumers Who Are Lost Due to Problematic ejurnal ung ac index php eslaw article view 12927
- Analisis Tantangan Kendala Dan Bentuk Responsibilities Dalam Pengiriman Sicepat Express: Implikasi Terhadap... doi.org/10.59188/jcs.v2i6.378Analisis Tantangan Kendala Dan Bentuk Responsibilities Dalam Pengiriman Sicepat Express Implikasi Terhadap doi 10 59188 jcs v2i6 378
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK KOSMETIK ILEGAL DI KOTA PADANG | Journal of Indonesian Comparative... ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/12542PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK KOSMETIK ILEGAL DI KOTA PADANG Journal of Indonesian Comparative ejournal unida gontor ac index php jicl article view 12542
| File size | 447.8 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Konsekwensi logisnya harus dimaknai bahwa baik secara umum maupun dalam perkara-perkara tertentu, pimpinan pengadilan dapat memberikan arahan atau bimbinganKonsekwensi logisnya harus dimaknai bahwa baik secara umum maupun dalam perkara-perkara tertentu, pimpinan pengadilan dapat memberikan arahan atau bimbingan
MKRIMKRI Negara memiliki dua perspektif dalam memenuhi hak tersebut. sebagai hak asasi manusia yang diwajibkan oleh Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, serta melalui penguasaanNegara memiliki dua perspektif dalam memenuhi hak tersebut. sebagai hak asasi manusia yang diwajibkan oleh Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, serta melalui penguasaan
UNRIKAUNRIKA Beberapa daerah di Indonesia telah maju dalam penyusunan Perda, namun banyak Perda yang hanya menjadi dokumen hukum tanpa implementasi yang memadai. FaktorBeberapa daerah di Indonesia telah maju dalam penyusunan Perda, namun banyak Perda yang hanya menjadi dokumen hukum tanpa implementasi yang memadai. Faktor
UNTAGUNTAG Tujuan penulisan permalahan ini yaitu untuk melihat masalah kemiskinan yang menjerat daerah papua ditengah keberlimpahan otonomi khusus yang dibanggakan.Tujuan penulisan permalahan ini yaitu untuk melihat masalah kemiskinan yang menjerat daerah papua ditengah keberlimpahan otonomi khusus yang dibanggakan.
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Penanganan Tindak PidanaPenelitian ini mengambil lokasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Penanganan Tindak Pidana
DINASTIREVDINASTIREV Institusi praperadilan di Indonesia berfungsi sebagai instrumen kontrol yudisial untuk memastikan setiap penetapan tersangka oleh penyidik, termasuk KomisiInstitusi praperadilan di Indonesia berfungsi sebagai instrumen kontrol yudisial untuk memastikan setiap penetapan tersangka oleh penyidik, termasuk Komisi
AKABAAKABA Peran dan fungsi partai oposisi belum diatur secara khusus dalam undang-undang di Indonesia, sehingga diperlukan revisi dalam UU Parpol untuk menambahkanPeran dan fungsi partai oposisi belum diatur secara khusus dalam undang-undang di Indonesia, sehingga diperlukan revisi dalam UU Parpol untuk menambahkan
UNSURUNSUR Hasil dari penelitian ini di Indonesia bahwa gratifikasi seksual hanya diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanHasil dari penelitian ini di Indonesia bahwa gratifikasi seksual hanya diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Useful /
BPKBPK Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan oleh Kementerian Keuangan selaku perancang dan pengevaluasi APBN dan APBDHasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan oleh Kementerian Keuangan selaku perancang dan pengevaluasi APBN dan APBD
BPKBPK A content analysis of the data was performed to identify the Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) in strategy development. The findingsA content analysis of the data was performed to identify the Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) in strategy development. The findings
UNSURUNSUR Regulasi pengelolaan sumber daya air harus memuat prinsip-prinsip dasar pengelolaan air, regulasi harus selaras dengan Undang-Undang Pengelolaan dan PerlindunganRegulasi pengelolaan sumber daya air harus memuat prinsip-prinsip dasar pengelolaan air, regulasi harus selaras dengan Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan
UNSURUNSUR Model diversi mediasi penal, akan menerobos ketatnya syarat-syarat program diversi saat ini. Penerapan model program diversi mediasi penal, akan mempengaruhiModel diversi mediasi penal, akan menerobos ketatnya syarat-syarat program diversi saat ini. Penerapan model program diversi mediasi penal, akan mempengaruhi