IBRAHIMYIBRAHIMY
HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal HukumPenelitian ini menyelidiki pelaksanaan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pelaksanaan kewajiban pendaftaran perusahaan di Kota Surabaya dan mengidentifikasi konsekuensi hukum yang diterapkan kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pendaftaran.
Penerapan pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Surabaya telah menunjukkan efektivitas, namun masih ada beberapa perusahaan yang belum mendaftarkan usahanya.Faktor utama yang menyebabkan pelaku usaha tidak mendaftarkan usahanya adalah tidak adanya sanksi tegas bagi yang tidak memiliki TDP.
Pemerintah perlu menyederhanakan prosedur pendaftaran, mengurangi biaya terkait, dan meningkatkan sosialisasi pentingnya TDP. Langkah-langkah ini akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif di Surabaya dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten perlu diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, keberlanjutan industri, dan menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
| File size | 267.64 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIGRESUNIGRES Dinilai demikian karena perusahaan tersebut seolah‑olah memperdagangkan tenaga kerja sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan pelaku usaha. Namun bagi sebagianDinilai demikian karena perusahaan tersebut seolah‑olah memperdagangkan tenaga kerja sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan pelaku usaha. Namun bagi sebagian
ANTISPUBLISHERANTISPUBLISHER Studi ini memberikan analisis perbandingan lintas negara dan menawarkan solusi reformasi yang selaras dengan standar internasional guna memperkuat sistemStudi ini memberikan analisis perbandingan lintas negara dan menawarkan solusi reformasi yang selaras dengan standar internasional guna memperkuat sistem
IBRAHIMYIBRAHIMY Undang-undang Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan KUHPerdata menjadi dasar kuat dalam melindungi pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli barang/jasa.Undang-undang Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan KUHPerdata menjadi dasar kuat dalam melindungi pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli barang/jasa.
IBRAHIMYIBRAHIMY Dibuatnya Undang-undang Perlindungan Konsumen ini adalah langkah yang sangat baik dari pemerintah untuk memberikan kenyamanan dalam melakukan proses bisnisDibuatnya Undang-undang Perlindungan Konsumen ini adalah langkah yang sangat baik dari pemerintah untuk memberikan kenyamanan dalam melakukan proses bisnis
IBRAHIMYIBRAHIMY Germa yang melakukan eksploitasi seksual terhadap anak melalui aplikasi Michat dapat dijerat dengan konsekuensi hukum yang berat berdasarkan Undang-UndangGerma yang melakukan eksploitasi seksual terhadap anak melalui aplikasi Michat dapat dijerat dengan konsekuensi hukum yang berat berdasarkan Undang-Undang
IBRAHIMYIBRAHIMY Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan korban, pelaku, aparat penegak hukum, dan pakar hukum. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur,Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan korban, pelaku, aparat penegak hukum, dan pakar hukum. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur,
IBRAHIMYIBRAHIMY Bentuk dari perlindungan anak dalam hubungan internasional sudah diatur di dalam Konvensi Hak Anak agar anak harus dijamin dan dilindungi agar tetap bertahanBentuk dari perlindungan anak dalam hubungan internasional sudah diatur di dalam Konvensi Hak Anak agar anak harus dijamin dan dilindungi agar tetap bertahan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Perlindungan anak mencakup non-diskriminasi, non-eksploitasi, dan non-abandonment; merupakan bentuk hak anak yang harus dipenuhi, dihormati, dan dilindungiPerlindungan anak mencakup non-diskriminasi, non-eksploitasi, dan non-abandonment; merupakan bentuk hak anak yang harus dipenuhi, dihormati, dan dilindungi
Useful /
IBRAHIMYIBRAHIMY Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam pelaksanaan undang-undang dan peraturan, kurangnya pelatihan khusus bagi penegak hukum, danHasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam pelaksanaan undang-undang dan peraturan, kurangnya pelatihan khusus bagi penegak hukum, dan
USNIUSNI Pengukuran perangkat lunak dengan mengunakan diagram use case point pada Sistem Informasi Akademik Universitas Satya Negara Indonesia didapatkan nilaiPengukuran perangkat lunak dengan mengunakan diagram use case point pada Sistem Informasi Akademik Universitas Satya Negara Indonesia didapatkan nilai
USNIUSNI Raya Labuan Km. 01 Alaswangi Kec. Menes Kab. Pandeglang. Alasan perancangan ini adalah karena Pihak sekolah masih menggunakan proses pencatatan pada bukuRaya Labuan Km. 01 Alaswangi Kec. Menes Kab. Pandeglang. Alasan perancangan ini adalah karena Pihak sekolah masih menggunakan proses pencatatan pada buku
IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang‑undangan (statute approach) dan sejarah (historical approach). AnalisisPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang‑undangan (statute approach) dan sejarah (historical approach). Analisis