IBRAHIMYIBRAHIMY
HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal HukumVisi Indonesia menjadi poros maritim dunia tidak lepas dari pengembangan zona kelautan dan penegakan kedaulatan perairan. Untuk mencapai visi ini, Indonesia harus memprioritaskan pembangunan berkelanjutan sumber daya kelautan dan memperkuat yurisdiksi dan kemampuan pengawasan maritim. Hal ini memerlukan kolaborasi dan koordinasi terintegrasi antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Perwujudan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu dalam pengembangan zona kelautan dan penegakan kedaulatan perairan. Melalui semangat kesejarahan akan kejayaan masa lalu di bidang kelautan, Indonesia dapat menjadi negara maritim terkemuka dan berkontribusi pada upaya global untuk mendorong konservasi dan pemanfaatan laut dengan memprioritaskan pembangunan berkelanjutan dan memperkuat kemampuan maritimnya sesuai dengan arah pembangunan nasional dan ketentuan hukum kelautan internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang‑undangan (statute approach) dan sejarah (historical approach). Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan konstruktif untuk mengungkapkan konstruksi hukum, serta serta menyusun argumentasi berdasarkan premis‑premis yang menjadi dasar konsep arah pembangunan zona kelautan dan penegakan kedaulatan perairan dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Pembangunan zona kelautan untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia harus berfokus pada pembangunan sumber daya hayati secara berkelanjutan serta penguatan pengawasan teritorial maritim, dengan melibatkan seluruh stakeholder secara komprehensif.Strategi tersebut mengacu pada enam prinsip dasar—wawasan Nusantara, pembangunan berkelanjutan, ekonomi biru, pengelolaan terintegrasi dan transparansi, partisipasi stakeholder, serta kesetaraan dan pemerataan—yang mendukung kemandirian ekonomi kelautan melalui teknologi, industri terbarukan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir.Penegakan kedaulatan maritim harus didukung kebijakan pertahanan dan keamanan yang tangguh, selaras dengan hukum internasional, untuk melindungi wilayah teritorial termasuk pulau‑pulau kecil terluar.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris bagaimana implementasi kebijakan pembangunan zona kelautan yang berkelanjutan berdampak pada kesejahteraan masyarakat pesisir, dengan menggunakan survei lapangan dan analisis statistik untuk mengukur perubahan pendapatan, akses layanan, dan persepsi keamanan. Selanjutnya, studi perbandingan antar negara kepulauan dapat meneliti efektivitas mekanisme koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah dalam pengelolaan maritim, guna mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi Indonesia. Terakhir, penelitian interdisipliner yang menggabungkan ilmu hukum, teknologi maritim, dan ekonomi biru dapat mengevaluasi potensi penerapan teknologi pengawasan satelit dan sistem informasi geografis dalam memperkuat kedaulatan maritim serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Dengan tiga arah penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya pemahaman praktis dan teoritis mengenai pembangunan maritim Indonesia.
| File size | 439.41 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
IBRAHIMYIBRAHIMY Dalam konteks perlindungan anak, sistem perlindungan hukum sangat penting karena dapat menjamin keselamatan anak, membela hak-hak anak, menghentikan diskriminasi,Dalam konteks perlindungan anak, sistem perlindungan hukum sangat penting karena dapat menjamin keselamatan anak, membela hak-hak anak, menghentikan diskriminasi,
UMMUMM Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan Metode Penelitian Hukum dengan pendekatan Statute Approach dan Conceptual Approach yang ditunjang denganMetode penelitian yang digunakan adalah menggunakan Metode Penelitian Hukum dengan pendekatan Statute Approach dan Conceptual Approach yang ditunjang dengan
UMMUMM Indonesia memiliki wilayah laut terbesar di dunia dimana dua pertiga wilayahnya merupakan perairan. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia merupakan wilayahIndonesia memiliki wilayah laut terbesar di dunia dimana dua pertiga wilayahnya merupakan perairan. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia merupakan wilayah
UMMUMM Besarnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah tersebut diharapkan tidak menimbulkan rasa kedaerahan yang berlebihan sehingga dapat membahayakanBesarnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah tersebut diharapkan tidak menimbulkan rasa kedaerahan yang berlebihan sehingga dapat membahayakan
UMMUMM Di sisi lain, Indonesia yang berada di daerah tropis dengan ribuan pulau memiliki kekayaan dan potensi sumberdaya maritim dan kelautan yang sangat besar.Di sisi lain, Indonesia yang berada di daerah tropis dengan ribuan pulau memiliki kekayaan dan potensi sumberdaya maritim dan kelautan yang sangat besar.
ANTISPUBLISHERANTISPUBLISHER Penelitian menggunakan pendekatan hukum analitis-komparatif untuk menilai kekuatan dan kelemahan sistem peradilan anak kedua negara. Hasilnya menunjukkanPenelitian menggunakan pendekatan hukum analitis-komparatif untuk menilai kekuatan dan kelemahan sistem peradilan anak kedua negara. Hasilnya menunjukkan
IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menemukan bahwa urgensi Amerika Serikat mengajukan permintaan ekstradisi kepada Korea SelatanPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menemukan bahwa urgensi Amerika Serikat mengajukan permintaan ekstradisi kepada Korea Selatan
IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian ini juga menemukan bahwa banyak kasus kekerasan terhadap anak bersumber dari lingkup internal seperti keluarga, dengan contoh pemukulan terhadapPenelitian ini juga menemukan bahwa banyak kasus kekerasan terhadap anak bersumber dari lingkup internal seperti keluarga, dengan contoh pemukulan terhadap
Useful /
UMMUMM Banyaknya kasus KDRT yang terjadi di Indonesia merupakan cerminan gagalnya sebuah keluarga membangun dan membina sebuah kondisi rumah tangga yang kondusifBanyaknya kasus KDRT yang terjadi di Indonesia merupakan cerminan gagalnya sebuah keluarga membangun dan membina sebuah kondisi rumah tangga yang kondusif
UMMUMM Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang merupakan penelitian yuridis sosiologis di Polres, KejaksaanUntuk mengetahui implementasi Undang-Undang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang merupakan penelitian yuridis sosiologis di Polres, Kejaksaan
UKIUKI Konsumen terutama mengenal Pizza Marzano melalui kunjungan langsung ke pusat perbelanjaan, sementara promosi lewat media sosial masih kurang efektif, sehinggaKonsumen terutama mengenal Pizza Marzano melalui kunjungan langsung ke pusat perbelanjaan, sementara promosi lewat media sosial masih kurang efektif, sehingga
IBRAHIMYIBRAHIMY Selain perdagangan manusia, germo juga bertanggung jawab atas pelanggaran moral yang melibatkan anak-anak. Penegakan hukum terhadap mucikari menjadi pentingSelain perdagangan manusia, germo juga bertanggung jawab atas pelanggaran moral yang melibatkan anak-anak. Penegakan hukum terhadap mucikari menjadi penting