IBRAHIMYIBRAHIMY
HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal HukumPerlindungan hukum terhadap pelaku usaha merupakan perlindungan hukum yang didapat oleh pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas usahanya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha memiliki hak dan kewajibannya yang harus dilaksanakan dengan baik. Pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat konsumen tidak membayar biaya jasa pengiriman barang memiliki hak yang harus terpenuhi. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pelaku usaha dirugikan atas tindakan konsumen yang tidak membayar biaya jasa pengiriman yang telah disepakati oleh masing-masing pihak. Atas tindakan yang dilakukan oleh konsumen, maka pelaku usaha mengalami kerugian dan tidak mendapatkan haknya, serta konsumen telah dianggap melakukan tindakan wanprestasi dalam hukum perdata. Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat tindakan konsumen yang tidak membayar biaya jasa pengiriman barang memiliki kedudukan yang lebih diuntungkan karena pelaku usaha telah melaksanakan kewajibannya dengan memenuhi prestasi yang ada. Pelaku usaha memiliki perlindungan hukum secara preventif dan represif serta mendapatkan hak untuk melakukan upaya hukum sesuai dengan aturan yang ada pada undang-undang perlindungan konsumen.
Perlindungan hukum harus ditegakkan dengan asas keadilan dan kesetaraan untuk menciptakan kedudukan hukum dan rasa percaya masyarakat terhadap aturan yang berlaku.Undang-undang Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan KUHPerdata menjadi dasar kuat dalam melindungi pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli barang/jasa.Seluruh aturan tersebut diharapkan dapat berjalan efektif untuk menekan tingkat kerugian yang dialami pelaku usaha maupun konsumen.
Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas penerapan Pasal 54 Ayat (3) dan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam penyelesaian sengketa melalui BPSK, khususnya dalam kasus wanprestasi konsumen terhadap pelaku usaha jasa pengiriman, untuk melihat apakah sifat final dan mengikat keputusan BPSK benar-benar terjamin atau masih sering diganggu gugat di pengadilan. Kedua, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana penerapan kontrak digital dalam transaksi pengiriman barang secara online mampu memperkuat legal standing pelaku usaha saat menuntut konsumen yang tidak membayar, termasuk analisis terhadap bukti elektronik dan pengakuannya dalam proses hukum. Ketiga, perlu diteliti dampak sosial dan hukum dari minimnya kesadaran pelaku usaha mikro dan kecil terhadap penggunaan perjanjian tertulis, serta bagaimana pendekatan edukasi hukum berbasis komunitas dapat meningkatkan perlindungan mereka secara preventif dari tindakan wanprestasi konsumen.
| File size | 294.59 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Studi ini memeriksa tanggung jawab pidana atas pelanggaran data pribadi di Indonesia melalui analisis normatif yuridis studi kasus yang melibatkan KomisiStudi ini memeriksa tanggung jawab pidana atas pelanggaran data pribadi di Indonesia melalui analisis normatif yuridis studi kasus yang melibatkan Komisi
PORTALPUBLIKASIPORTALPUBLIKASI Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem E-Laundry berbasis web yang memiliki fitur pelacakan status cucian, manajemen data pelanggan, dan laporanHasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem E-Laundry berbasis web yang memiliki fitur pelacakan status cucian, manajemen data pelanggan, dan laporan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Temuan penelitian menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh promotor terhadap isu-isu tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip perlindunganTemuan penelitian menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh promotor terhadap isu-isu tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Oleh karena itu, penerapan model perlindungan yang lebih adaptif—seperti penguatan unit layanan terpadu, peningkatan kapasitas forensik digital, danOleh karena itu, penerapan model perlindungan yang lebih adaptif—seperti penguatan unit layanan terpadu, peningkatan kapasitas forensik digital, dan
UNIPASBYUNIPASBY Hal ini dapat dicapai dengan membangun kewirausahaan, yang pada dasarnya merupakan kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat. UMKM menjadi salahHal ini dapat dicapai dengan membangun kewirausahaan, yang pada dasarnya merupakan kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat. UMKM menjadi salah
NEOLECTURANEOLECTURA Perkembangan era digital yang cepat telah mengubah perilaku masyarakat secara signifikan, khususnya dalam cara melakukan transaksi di Indonesia. SeiringPerkembangan era digital yang cepat telah mengubah perilaku masyarakat secara signifikan, khususnya dalam cara melakukan transaksi di Indonesia. Seiring
STMIK AMIKBANDUNGSTMIK AMIKBANDUNG Kriteria yang digunakan untuk menentukan lokasi awal UMKM ada 8 yaitu ketersediaan lahan parkir, biaya sewa, mudah dijangkau, mudah dilihat, pesaing, pendapatanKriteria yang digunakan untuk menentukan lokasi awal UMKM ada 8 yaitu ketersediaan lahan parkir, biaya sewa, mudah dijangkau, mudah dilihat, pesaing, pendapatan
STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA Hal ini menyebabkan pemborosan waktu dan media. Peneliti tertarik untuk membuat sebuah sistem pengeloaan persuratan yang mampu menyelesaikan permasalahanHal ini menyebabkan pemborosan waktu dan media. Peneliti tertarik untuk membuat sebuah sistem pengeloaan persuratan yang mampu menyelesaikan permasalahan
Useful /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana perubahan regulasi ini memperluas, memperjelas, dan memperkuat peran BPK dalam mengawasi pengelolaanPermasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana perubahan regulasi ini memperluas, memperjelas, dan memperkuat peran BPK dalam mengawasi pengelolaan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penyelesaian PHPU Kada pada awalnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanPenyelesaian PHPU Kada pada awalnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
STIT ALKIFAYAHRIAUSTIT ALKIFAYAHRIAU Teknik analisis data pada penelitian ini adalah Miles dan Huberman. Teknik validitas yang digunakan adalah metode triangulasi. Berdasarkan hasil penelitianTeknik analisis data pada penelitian ini adalah Miles dan Huberman. Teknik validitas yang digunakan adalah metode triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian
STIT ALKIFAYAHRIAUSTIT ALKIFAYAHRIAU Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif jenis deskriptif. Sumber data primer dan data sekunder Hasil penelitian yang dilakukan di TKPenelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif jenis deskriptif. Sumber data primer dan data sekunder Hasil penelitian yang dilakukan di TK