IBRAHIMYIBRAHIMY
HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal HukumPerlindungan hukum terhadap pelaku usaha merupakan perlindungan hukum yang didapat oleh pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas usahanya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha memiliki hak dan kewajibannya yang harus dilaksanakan dengan baik. Pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat konsumen tidak membayar biaya jasa pengiriman barang memiliki hak yang harus terpenuhi. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pelaku usaha dirugikan atas tindakan konsumen yang tidak membayar biaya jasa pengiriman yang telah disepakati oleh masing-masing pihak. Atas tindakan yang dilakukan oleh konsumen, maka pelaku usaha mengalami kerugian dan tidak mendapatkan haknya, serta konsumen telah dianggap melakukan tindakan wanprestasi dalam hukum perdata. Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat tindakan konsumen yang tidak membayar biaya jasa pengiriman barang memiliki kedudukan yang lebih diuntungkan karena pelaku usaha telah melaksanakan kewajibannya dengan memenuhi prestasi yang ada. Pelaku usaha memiliki perlindungan hukum secara preventif dan represif serta mendapatkan hak untuk melakukan upaya hukum sesuai dengan aturan yang ada pada undang-undang perlindungan konsumen.
Perlindungan hukum harus ditegakkan dengan asas keadilan dan kesetaraan untuk menciptakan kedudukan hukum dan rasa percaya masyarakat terhadap aturan yang berlaku.Undang-undang Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan KUHPerdata menjadi dasar kuat dalam melindungi pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli barang/jasa.Seluruh aturan tersebut diharapkan dapat berjalan efektif untuk menekan tingkat kerugian yang dialami pelaku usaha maupun konsumen.
Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas penerapan Pasal 54 Ayat (3) dan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam penyelesaian sengketa melalui BPSK, khususnya dalam kasus wanprestasi konsumen terhadap pelaku usaha jasa pengiriman, untuk melihat apakah sifat final dan mengikat keputusan BPSK benar-benar terjamin atau masih sering diganggu gugat di pengadilan. Kedua, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana penerapan kontrak digital dalam transaksi pengiriman barang secara online mampu memperkuat legal standing pelaku usaha saat menuntut konsumen yang tidak membayar, termasuk analisis terhadap bukti elektronik dan pengakuannya dalam proses hukum. Ketiga, perlu diteliti dampak sosial dan hukum dari minimnya kesadaran pelaku usaha mikro dan kecil terhadap penggunaan perjanjian tertulis, serta bagaimana pendekatan edukasi hukum berbasis komunitas dapat meningkatkan perlindungan mereka secara preventif dari tindakan wanprestasi konsumen.
| File size | 294.59 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Tulisan ini menganalisis kedudukan bukti elektronik pasca transformasi digital sistem peradilan, dengan fokus pada keabsahan, kekuatan pembuktian, sertaTulisan ini menganalisis kedudukan bukti elektronik pasca transformasi digital sistem peradilan, dengan fokus pada keabsahan, kekuatan pembuktian, serta
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini mengungkap bahwa kedudukan barang bukti yang diperoleh melalui penyidikan yang melanggar kode etik menjadi isu penting di persimpangan penegakanPenelitian ini mengungkap bahwa kedudukan barang bukti yang diperoleh melalui penyidikan yang melanggar kode etik menjadi isu penting di persimpangan penegakan
DAARULHUDADAARULHUDA Oleh karena itu, diperlukan mekanisme digital forensik untuk memverifikasi alat bukti elektronik agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan.Oleh karena itu, diperlukan mekanisme digital forensik untuk memverifikasi alat bukti elektronik agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan.
AKRABJUARAAKRABJUARA Oleh karena itu, Indonesia perlu meratifikasi Konvensi Budapest atau konvensi cybercrime lainnya, sehingga kemudian Indonesia akan mendapatkan banyak manfaatOleh karena itu, Indonesia perlu meratifikasi Konvensi Budapest atau konvensi cybercrime lainnya, sehingga kemudian Indonesia akan mendapatkan banyak manfaat
GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE However, the absence of comprehensive technical regulations, delays in forensic examinations, and the limited availability of direct witnesses create difficultiesHowever, the absence of comprehensive technical regulations, delays in forensic examinations, and the limited availability of direct witnesses create difficulties
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Di perkara perdata, terdapat lima alat bukti utama yaitu tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Hapusnya hak kepemilikan tanah karena kadaluwarsaDi perkara perdata, terdapat lima alat bukti utama yaitu tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Hapusnya hak kepemilikan tanah karena kadaluwarsa
UMMUMM Pengalaman NCB Interpol Indonesia menyediakan studi kasus yang menarik tentang bagaimana biro nasional berinteraksi dengan prinsip hukum global, yang menuntutPengalaman NCB Interpol Indonesia menyediakan studi kasus yang menarik tentang bagaimana biro nasional berinteraksi dengan prinsip hukum global, yang menuntut
UJBUJB Kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU No. 20 tahun 2001 terdapat dalam hukum materil dan hukum formil. Kebijakan kriminalKebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU No. 20 tahun 2001 terdapat dalam hukum materil dan hukum formil. Kebijakan kriminal
Useful /
SERAMBISERAMBI Pada saat yang sama, kader diwajibkan memenuhi standar kerja yang semakin kompleks sejalan dengan perkembangan kebijakan pelayanan kesehatan primer. KondisiPada saat yang sama, kader diwajibkan memenuhi standar kerja yang semakin kompleks sejalan dengan perkembangan kebijakan pelayanan kesehatan primer. Kondisi
GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE Analisis diskriminan mengidentifikasi lima faktor utama yang membedakan perilaku konsumsi, yaitu gaya hidup, kualitas pelayanan, variasi menu, harga terjangkau,Analisis diskriminan mengidentifikasi lima faktor utama yang membedakan perilaku konsumsi, yaitu gaya hidup, kualitas pelayanan, variasi menu, harga terjangkau,
JOURNAL IMAJOURNAL IMA The growth of digital bank users in Indonesia is quite high compared to other countries in Asia, however, in Indonesia the percentage of digital bank usersThe growth of digital bank users in Indonesia is quite high compared to other countries in Asia, however, in Indonesia the percentage of digital bank users
UMMUMM Makalah ini mengeksplorasi pendekatan regulasi dan kebijakan yang melindungi pekerja platform digital di Uni Eropa (EU) dan ASEAN. Meskipun EU menunjukkanMakalah ini mengeksplorasi pendekatan regulasi dan kebijakan yang melindungi pekerja platform digital di Uni Eropa (EU) dan ASEAN. Meskipun EU menunjukkan