APPIHIAPPIHI
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum IndonesiaAmandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum IndonesiaPerubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan mekanisme hukum dan politik yang esensial dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Amandemen dipahami sebagai penyesuaian norma konstitusi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitas dasar negara. Berbeda dengan penggantian konstitusi yang bersifat menyeluruh dan menandai lahirnya sistem ketatanegaraan baru, amandemen bersifat parsial dan terbatas. Pasal 37 UUD 1945 mengatur prosedur perubahan yang ketat, mulai dari syarat pengajuan, quorum kehadiran, hingga batasan substantif yang tidak boleh diubah, yaitu bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mekanisme ini dimaksudkan untuk mencegah perubahan sewenang-wenang serta menjaga stabilitas hukum dan politik. Amandemen 1999–2002 menjadi bukti bahwa konstitusi dapat diperbaiki tanpa mengorbankan kontinuitas negara. Dengan demikian, amandemen dipandang sebagai bentuk constitutional reform yang evolutif, sedangkan penggantian konstitusi identik dengan perubahan radikal. Analisis ini menunjukkan bahwa prosedur amandemen UUD 1945 telah dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas dan stabilitas ketatanegaraan Indonesia.
Makna perubahan dalam konteks amandemen UUD 1945 adalah mekanisme penyesuaian norma konstitusi yang bersifat parsial dan terbatas tanpa menghilangkan identitas dasar negara, berbeda dengan penggantian konstitusi yang berarti lahirnya dokumen hukum baru beserta sistem ketatanegaraan yang berbeda secara fundamental.Pasal 37 UUD 1945 menjadi dasar hukum utama yang mengatur prosedur perubahan, dengan syarat ketat terkait pengusulan, quorum, serta batasan substantif yang melindungi NKRI sebagai bentuk negara yang tidak dapat diubah.Prosedur ini membuktikan keseimbangan antara fleksibilitas konstitusi dalam merespons perkembangan zaman dan rigiditasnya untuk menjaga stabilitas ketatanegaraan.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak amandemen terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam konteks UUD 1945. Selanjutnya, penting untuk mengeksplorasi bagaimana proses partisipasi publik dalam amandemen dapat diperkuat agar lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Selain itu, penelitian juga perlu dilakukan untuk menganalisis potensi amandemen kelima UUD 1945 terkait dengan perubahan sistem presidensial dan hubungan antar lembaga negara, sehingga dapat menciptakan stabilitas serta efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di masa depan.
- Perubahan Undang Undang Dasar : Pemahaman Tentang Arti Perubahan, Tata Cara Perubahan, Kajian Kritis... journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/1291Perubahan Undang Undang Dasar Pemahaman Tentang Arti Perubahan Tata Cara Perubahan Kajian Kritis journal appihi index php Amandemen article view 1291
- Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check And Balance | Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin.... doi.org/10.54923/researchreview.v3i1.79Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check And Balance Research Review Jurnal Ilmiah Multidisiplin doi 10 54923 researchreview v3i1 79
- KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TRIUMVIRAT MENTERI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPRESIDENAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN... ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/1250KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TRIUMVIRAT MENTERI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPRESIDENAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ejournal stih awanglong ac index php juris article view 1250
- The Role of Constitution in Ensuring The Stability of The State System in Indonesia | Innovative: Journal... doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20471The Role of Constitution in Ensuring The Stability of The State System in Indonesia Innovative Journal doi 10 31004 innovative v5i4 20471
| File size | 439.45 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Hasil analisis menunjukkan bahwa kolaborasi yang harmonis antar lembaga negara mampu memperkuat legitimasi pemerintahan sekaligus mendukung tercapainyaHasil analisis menunjukkan bahwa kolaborasi yang harmonis antar lembaga negara mampu memperkuat legitimasi pemerintahan sekaligus mendukung tercapainya
UM-SORONGUM-SORONG Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana Peran Muhammadiyah dalam Pemberdayaan Masyarakat Kokoda Kota Sorong. Dalam penelitianPenelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana Peran Muhammadiyah dalam Pemberdayaan Masyarakat Kokoda Kota Sorong. Dalam penelitian
DINASTIREVDINASTIREV Hasil kajian menunjukkan bahwa kedudukan BNPP yang secara struktural bersifat subordinatif di bawah Kementerian Dalam Negeri telah membatasi ruang geraknyaHasil kajian menunjukkan bahwa kedudukan BNPP yang secara struktural bersifat subordinatif di bawah Kementerian Dalam Negeri telah membatasi ruang geraknya
MKRIMKRI b) Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. d) Memutus perselisihanb) Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. d) Memutus perselisihan
APPIHIAPPIHI Penjual umumnya memahami pentingnya produk izin BPOM, tetapi konsumen tetap memilih produk ilegal karena preferensi hasil instan. BPOM menerapkan perlindunganPenjual umumnya memahami pentingnya produk izin BPOM, tetapi konsumen tetap memilih produk ilegal karena preferensi hasil instan. BPOM menerapkan perlindungan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerahPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah
UNESUNES Data yang digunakan adalah data sekunder selanjutnya dianalisis menggunakan teori-teori secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analistis.Data yang digunakan adalah data sekunder selanjutnya dianalisis menggunakan teori-teori secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analistis.
UNSADAUNSADA Self Defence Force (SDF) sendiri pada awalnya terbentuk sebagai upaya untuk pertahanan diri Jepang namun nyatanya tetap memiliki anggaran militer untukSelf Defence Force (SDF) sendiri pada awalnya terbentuk sebagai upaya untuk pertahanan diri Jepang namun nyatanya tetap memiliki anggaran militer untuk
Useful /
MKRIMKRI Penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap warga Rohingya harus segera ditempuh oleh pemerintah Myanmar guna penghormatan dan perlindungan terhadapPenyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap warga Rohingya harus segera ditempuh oleh pemerintah Myanmar guna penghormatan dan perlindungan terhadap
UIGMUIGM Pelatihan interaktif berdampak positif pada peningkatan kesadaran, namun diperlukan penguatan keterampilan praktis untuk pengelolaan WCO serta edukasiPelatihan interaktif berdampak positif pada peningkatan kesadaran, namun diperlukan penguatan keterampilan praktis untuk pengelolaan WCO serta edukasi
UNIBUNIB Sebagai seorang retorikus, daya tarik ketakutan (pathos) adalah aspek yang paling dominan dalam retorikanya, yang digunakan untuk menegakkan ketertibanSebagai seorang retorikus, daya tarik ketakutan (pathos) adalah aspek yang paling dominan dalam retorikanya, yang digunakan untuk menegakkan ketertiban
UNSADAUNSADA Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab Enjo Kosai, dampak yang ditimbulkan Enjo Kosai, serta untuk mengetahui kaitannya terhadapTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab Enjo Kosai, dampak yang ditimbulkan Enjo Kosai, serta untuk mengetahui kaitannya terhadap