APPIHIAPPIHI
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum IndonesiaAmandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum IndonesiaPerubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan mekanisme hukum dan politik yang esensial dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Amandemen dipahami sebagai penyesuaian norma konstitusi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitas dasar negara. Berbeda dengan penggantian konstitusi yang bersifat menyeluruh dan menandai lahirnya sistem ketatanegaraan baru, amandemen bersifat parsial dan terbatas. Pasal 37 UUD 1945 mengatur prosedur perubahan yang ketat, mulai dari syarat pengajuan, quorum kehadiran, hingga batasan substantif yang tidak boleh diubah, yaitu bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mekanisme ini dimaksudkan untuk mencegah perubahan sewenang-wenang serta menjaga stabilitas hukum dan politik. Amandemen 1999–2002 menjadi bukti bahwa konstitusi dapat diperbaiki tanpa mengorbankan kontinuitas negara. Dengan demikian, amandemen dipandang sebagai bentuk constitutional reform yang evolutif, sedangkan penggantian konstitusi identik dengan perubahan radikal. Analisis ini menunjukkan bahwa prosedur amandemen UUD 1945 telah dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas dan stabilitas ketatanegaraan Indonesia.
Makna perubahan dalam konteks amandemen UUD 1945 adalah mekanisme penyesuaian norma konstitusi yang bersifat parsial dan terbatas tanpa menghilangkan identitas dasar negara, berbeda dengan penggantian konstitusi yang berarti lahirnya dokumen hukum baru beserta sistem ketatanegaraan yang berbeda secara fundamental.Pasal 37 UUD 1945 menjadi dasar hukum utama yang mengatur prosedur perubahan, dengan syarat ketat terkait pengusulan, quorum, serta batasan substantif yang melindungi NKRI sebagai bentuk negara yang tidak dapat diubah.Prosedur ini membuktikan keseimbangan antara fleksibilitas konstitusi dalam merespons perkembangan zaman dan rigiditasnya untuk menjaga stabilitas ketatanegaraan.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak amandemen terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam konteks UUD 1945. Selanjutnya, penting untuk mengeksplorasi bagaimana proses partisipasi publik dalam amandemen dapat diperkuat agar lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Selain itu, penelitian juga perlu dilakukan untuk menganalisis potensi amandemen kelima UUD 1945 terkait dengan perubahan sistem presidensial dan hubungan antar lembaga negara, sehingga dapat menciptakan stabilitas serta efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di masa depan.
- Perubahan Undang Undang Dasar : Pemahaman Tentang Arti Perubahan, Tata Cara Perubahan, Kajian Kritis... journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/1291Perubahan Undang Undang Dasar Pemahaman Tentang Arti Perubahan Tata Cara Perubahan Kajian Kritis journal appihi index php Amandemen article view 1291
- Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check And Balance | Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin.... doi.org/10.54923/researchreview.v3i1.79Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check And Balance Research Review Jurnal Ilmiah Multidisiplin doi 10 54923 researchreview v3i1 79
- KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TRIUMVIRAT MENTERI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPRESIDENAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN... ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/1250KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TRIUMVIRAT MENTERI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPRESIDENAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ejournal stih awanglong ac index php juris article view 1250
- The Role of Constitution in Ensuring The Stability of The State System in Indonesia | Innovative: Journal... doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20471The Role of Constitution in Ensuring The Stability of The State System in Indonesia Innovative Journal doi 10 31004 innovative v5i4 20471
| File size | 439.45 KB |
| Pages | 11 |
| Short Link | https://juris.id/p-1ch |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Pengelompokan lembaga negara berdasarkan landasan yuridis pembentukannya mencakup lembaga yang dibentuk berdasarkan Keppres, UU, dan UUD. Mahkamah KonstitusiPengelompokan lembaga negara berdasarkan landasan yuridis pembentukannya mencakup lembaga yang dibentuk berdasarkan Keppres, UU, dan UUD. Mahkamah Konstitusi
MKRIMKRI Diperlukan instrumen hukum yang lebih tegas dan efektif untuk peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen, yang dimana sasaran implementasinyaDiperlukan instrumen hukum yang lebih tegas dan efektif untuk peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen, yang dimana sasaran implementasinya
UNISMUHUNISMUH Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi korban korupsi di Indonesia, termasuk kelemahan sistem hukum, minimnyaPenelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi korban korupsi di Indonesia, termasuk kelemahan sistem hukum, minimnya
UNHASUNHAS Setiap kerangka ditandai oleh lembaga dan metode unik untuk menyelesaikan sengketa. Temuan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki yurisdiksiSetiap kerangka ditandai oleh lembaga dan metode unik untuk menyelesaikan sengketa. Temuan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki yurisdiksi
IUSIUS Pengaturan Expert Advisor sebagai penasihat berjangka dalam perdagangan berjangka komoditi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku transaksiPengaturan Expert Advisor sebagai penasihat berjangka dalam perdagangan berjangka komoditi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku transaksi
MKRIMKRI Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan No. 025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi, karena dengan kedua putusan tersebut tindak pidana korupsiPutusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan No. 025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi, karena dengan kedua putusan tersebut tindak pidana korupsi
MKRIMKRI Meskipun pelaksanaan putusan Pengadilan TUN telah diperkuat dengan instrumen upaya paksa seperti sanksi administratif dan pengenaan uang paksa, praktiknyaMeskipun pelaksanaan putusan Pengadilan TUN telah diperkuat dengan instrumen upaya paksa seperti sanksi administratif dan pengenaan uang paksa, praktiknya
UNSIQUNSIQ Penelitian ini menghasilkan model pembelajaran permainan Cublak-Cublak Suweng yang diantarkan melalui cerita, poster, nyanyian, tanya jawab, dan kegiatanPenelitian ini menghasilkan model pembelajaran permainan Cublak-Cublak Suweng yang diantarkan melalui cerita, poster, nyanyian, tanya jawab, dan kegiatan
Useful /
APPIHIAPPIHI Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas penjual di pasar tersebut sudah memahami pentingnya izin edar dari BPOM dan memilih untuk menjual produk legal,Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas penjual di pasar tersebut sudah memahami pentingnya izin edar dari BPOM dan memilih untuk menjual produk legal,
IAINPTKIAINPTK Studi ini menunjukkan bahwa identitas religius Aceh Singkil dipengaruhi oleh kesadaran kolektif etnis yang menekankan hukum adat sebagai landasan utamaStudi ini menunjukkan bahwa identitas religius Aceh Singkil dipengaruhi oleh kesadaran kolektif etnis yang menekankan hukum adat sebagai landasan utama
IAINPTKIAINPTK Meski secara formal mayoritas anggota komunitas SAD telah memeluk Islam, praktik hukum yang dijalankan tetap berpijak pada sistem hukum adat matrilinealMeski secara formal mayoritas anggota komunitas SAD telah memeluk Islam, praktik hukum yang dijalankan tetap berpijak pada sistem hukum adat matrilineal
UBBGUBBG Ini berarti Tugas Menulis Tematik Berrespons secara signifikan efektif dalam mengembangkan kelancaran menulis teks deskriptif siswa. Disarankan agar guruIni berarti Tugas Menulis Tematik Berrespons secara signifikan efektif dalam mengembangkan kelancaran menulis teks deskriptif siswa. Disarankan agar guru