APPIHIAPPIHI

Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum IndonesiaAmandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia

Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan mekanisme hukum dan politik yang esensial dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Amandemen dipahami sebagai penyesuaian norma konstitusi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitas dasar negara. Berbeda dengan penggantian konstitusi yang bersifat menyeluruh dan menandai lahirnya sistem ketatanegaraan baru, amandemen bersifat parsial dan terbatas. Pasal 37 UUD 1945 mengatur prosedur perubahan yang ketat, mulai dari syarat pengajuan, quorum kehadiran, hingga batasan substantif yang tidak boleh diubah, yaitu bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mekanisme ini dimaksudkan untuk mencegah perubahan sewenang-wenang serta menjaga stabilitas hukum dan politik. Amandemen 1999–2002 menjadi bukti bahwa konstitusi dapat diperbaiki tanpa mengorbankan kontinuitas negara. Dengan demikian, amandemen dipandang sebagai bentuk constitutional reform yang evolutif, sedangkan penggantian konstitusi identik dengan perubahan radikal. Analisis ini menunjukkan bahwa prosedur amandemen UUD 1945 telah dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas dan stabilitas ketatanegaraan Indonesia.

Makna perubahan dalam konteks amandemen UUD 1945 adalah mekanisme penyesuaian norma konstitusi yang bersifat parsial dan terbatas tanpa menghilangkan identitas dasar negara, berbeda dengan penggantian konstitusi yang berarti lahirnya dokumen hukum baru beserta sistem ketatanegaraan yang berbeda secara fundamental.Pasal 37 UUD 1945 menjadi dasar hukum utama yang mengatur prosedur perubahan, dengan syarat ketat terkait pengusulan, quorum, serta batasan substantif yang melindungi NKRI sebagai bentuk negara yang tidak dapat diubah.Prosedur ini membuktikan keseimbangan antara fleksibilitas konstitusi dalam merespons perkembangan zaman dan rigiditasnya untuk menjaga stabilitas ketatanegaraan.

Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak amandemen terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam konteks UUD 1945. Selanjutnya, penting untuk mengeksplorasi bagaimana proses partisipasi publik dalam amandemen dapat diperkuat agar lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Selain itu, penelitian juga perlu dilakukan untuk menganalisis potensi amandemen kelima UUD 1945 terkait dengan perubahan sistem presidensial dan hubungan antar lembaga negara, sehingga dapat menciptakan stabilitas serta efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di masa depan.

  1. Perubahan Undang Undang Dasar : Pemahaman Tentang Arti Perubahan, Tata Cara Perubahan, Kajian Kritis... journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/1291Perubahan Undang Undang Dasar Pemahaman Tentang Arti Perubahan Tata Cara Perubahan Kajian Kritis journal appihi index php Amandemen article view 1291
  2. Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check And Balance | Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin.... doi.org/10.54923/researchreview.v3i1.79Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check And Balance Research Review Jurnal Ilmiah Multidisiplin doi 10 54923 researchreview v3i1 79
  3. KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TRIUMVIRAT MENTERI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPRESIDENAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN... ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/1250KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TRIUMVIRAT MENTERI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPRESIDENAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ejournal stih awanglong ac index php juris article view 1250
  4. The Role of Constitution in Ensuring The Stability of The State System in Indonesia | Innovative: Journal... doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20471The Role of Constitution in Ensuring The Stability of The State System in Indonesia Innovative Journal doi 10 31004 innovative v5i4 20471
Read online
File size439.45 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

JURIS Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Independen Dalam Ketatanegaraan Indonesia 2026More at 2026

UNRIKAUNRIKA Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis data melalui bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang KPK yangPenelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis data melalui bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang KPK yang

JURIS Pengawasan Terhadap Fungsi Legislasi Dpr Ri Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan 2026More at 2026

IIM JAMBIIIM JAMBI Sementara itu, pengawasan eksternal-pasif-represif dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945, melalui pengujian undang-undangSementara itu, pengawasan eksternal-pasif-represif dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945, melalui pengujian undang-undang

JURIS Analisis Kerentanan Siber Kebocoran Data Polri oleh Bjorka 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kewajiban normatif perlindungan data dengan implementasi teknis keamanan informasi. PenelitianHasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kewajiban normatif perlindungan data dengan implementasi teknis keamanan informasi. Penelitian

JURIS Reposisi Hukum Kelembagaan BNPP dalam Tata Kelola Pembangunan Wilayah Perbatasan 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Reposisi hukum kelembagaan BNPP merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka membangun tata kelola pembangunan wilayah perbatasan yang integratif, partisipatif,Reposisi hukum kelembagaan BNPP merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka membangun tata kelola pembangunan wilayah perbatasan yang integratif, partisipatif,

JURIS Tinjauan Yuridis Pengesahan Undang Undang UU Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan analisis deskriptif-analitis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwaPenelitian menggunakan metode hukum normatif dengan analisis deskriptif-analitis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa

JURIS Kepailitan sebagai Ultimum Remedium Penyelesaian Utang Piutang 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Hal ini merugikan debitor karena pailit memiliki dampak yang besar bagi keberlangsungan bisnis debitor. Kepailitan di Indonesia dapat merugikan debitorHal ini merugikan debitor karena pailit memiliki dampak yang besar bagi keberlangsungan bisnis debitor. Kepailitan di Indonesia dapat merugikan debitor

JURIS Breaking Through Customary Domination for Child Protection An Analysis of the Gerakan Anti Merarik Kodeq GAMAK from the Perspective of Maqasid al Shariah 2025More at 2025

IAIN LANGSAIAIN LANGSA This study finds that the Gerakan Anti-Merarik Kodeq (GAMAK) in Lingsar Subdistrict has played a significant role in reducing the incidence of underageThis study finds that the Gerakan Anti-Merarik Kodeq (GAMAK) in Lingsar Subdistrict has played a significant role in reducing the incidence of underage

JURIS DPR GR dalam Transisi Kekuasaan Soekarno ke Orde Baru Tahun 1965 1971 2025More at 2025

UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Fokus utamanya adalah menganalisis bagaimana DPR-GR, sebagai badan legislatif yang direkayasa oleh rezim Orde Lama, mengalami transformasi fungsi dan posisiFokus utamanya adalah menganalisis bagaimana DPR-GR, sebagai badan legislatif yang direkayasa oleh rezim Orde Lama, mengalami transformasi fungsi dan posisi

Useful /

JURIS Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor di Bawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi Ditinjau dari UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Surabaya Pusat 2026More at 2026

UNRIKAUNRIKA Namun, pelaksanaannya menghadapi hambatan utama berupa keterbatasan personil dan kendaraan patroli, kurangnya dana operasional, serta rendahnya sosialisasiNamun, pelaksanaannya menghadapi hambatan utama berupa keterbatasan personil dan kendaraan patroli, kurangnya dana operasional, serta rendahnya sosialisasi

JURIS Kritik Terhadap Penguasa Kajian Tematik Hadis Dalam Bingkai Demokrasi Dan Keadilan Sosial 2026More at 2026

STAIDDIMAKASSARSTAIDDIMAKASSAR Kritik instrumen menjaga keadilan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta dipandang sebagai memastikan terwujudnya kemaslahatan umat. Namun demikian,Kritik instrumen menjaga keadilan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta dipandang sebagai memastikan terwujudnya kemaslahatan umat. Namun demikian,

JURIS Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah PAD Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Studi Kasus pada 34 Provinsi di Indonesia Periode 2017 2018 2025More at 2025

BPKBPK Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja tidak langsung, sedangkan untuk belanjaHasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja tidak langsung, sedangkan untuk belanja

JURIS Penerapan Model Pembelajaran Picture and Picture Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kelas XI Pemasaran Smkn 8 Pontianak 2021More at 2021

STKIP PERSADASTKIP PERSADA Teknik pengumpulan data melalui tes hasil belajar. Hasil Penelitian menunjukkan aktivitas siswa mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. HasilTeknik pengumpulan data melalui tes hasil belajar. Hasil Penelitian menunjukkan aktivitas siswa mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Hasil

ads-block-test