MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tidak hanya sekedar memberikan perubahan kepada rumusan Pasal 109 ayat (1) KUHAP akan tetapi penekanan konsep hukum acara pidana yang berlaku. Keberadaan Putusan membawa problematika tersendiri dalam hukum acara pidana Indonesia yang berlaku selama ini sehingga kajian terhadap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) penting dilakukan berdasarkan asas hukum acara pidana dan jaminan hak asasi manusia. Metode penelitian yuridis normatif menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi menurut asas hukum acara pidana, ketentuan hukum yang berlaku dan instumen hukum internsional dan nasional terkait hak asasi manusia. Hasil analisis yang diperoleh antara lain pertama, keharusan pemberitahuan SPDP kepada tersangka, korban, dan penuntut umum menunjukkan adanya pergeseran konsep sekaligus sebuah terobosan hukum yang didasarkan pada tujuh asas hukum acara pidana yang berlaku. Mahkamah Konstitusi menunjukkan konsistensi sistem acara pidana ke konsep integrated criminal justice system; kedua Pemahaman akan arti penting penyampaian SPDP juga memenuhi hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka, korban dan Negara.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan arti penting SPDP dalam 3 (tiga) hal utama yaitu kesesuian dengan asas hukum acara pidana nasional terlebih asas kepastian hukum dan peradilan cepat dan terbuka, jalannya sistem peradilan terpadu dan Pemenuhan hak asasi manusia yang sejak semula menjadi komitmen utama pembentuk KUHAP.Mahkamah dalam pertimbangan putusannya telah berhasil mengelaborasikan kepentingan hukum dengan metode penafsiran yang tepat sehingga menghasilkan terobosan hukum dalam menemukan kebenaran substantif dari Pasal 109 ayat (1) KUHAP.SPDP tidak lagi menjadi monopoli antara Penyidik dan Penuntut Umum tetapi berubah kedudukannya sebagai bukti sekaligus tanda komitmen penegakan hukum yang terbuka dan memenuhi kepastian hukum bagi pelapor/korban dan tersangka/terlapor.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terhadap praktik penyidikan di lapangan, khususnya terkait efektivitas pemberitahuan SPDP kepada para pihak yang berkepentingan. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif untuk mengukur dampak perubahan tersebut terhadap penegakan hukum pidana. Kedua, penelitian mendalam mengenai potensi konflik antara asas praduga tak bersalah dengan kewajiban pemberitahuan SPDP, serta bagaimana menemukan keseimbangan yang tepat antara keduanya. Ketiga, perlunya studi komparatif mengenai sistem pemberitahuan dimulainya penyidikan di negara lain yang menerapkan sistem hukum pidana serupa, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia.
| File size | 404.15 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
USUUSU Namun, banyak komunitas adat yang masih memegang teguh tradisi bahwa upacara perkawinan adat sudah cukup untuk mengesahkan sebuah perkawinan tanpa perluNamun, banyak komunitas adat yang masih memegang teguh tradisi bahwa upacara perkawinan adat sudah cukup untuk mengesahkan sebuah perkawinan tanpa perlu
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Fungsi negara tidak dapat dijalankan secara optimal tanpa adanya peran aktif dari lembaga-lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. KetigaFungsi negara tidak dapat dijalankan secara optimal tanpa adanya peran aktif dari lembaga-lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga
MKRIMKRI d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. dan e) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakild) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. dan e) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Temuan ini menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan di bawah umur memerlukan transformasi norma adat yang mengakar melalui kolaborasi antara tokoh masyarakat,Temuan ini menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan di bawah umur memerlukan transformasi norma adat yang mengakar melalui kolaborasi antara tokoh masyarakat,
USUUSU penyertaan konten normatif dalam peraturan pelaksana - khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban - yang seharusnya diatur pada tingkat undang-undang.penyertaan konten normatif dalam peraturan pelaksana - khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban - yang seharusnya diatur pada tingkat undang-undang.
USUUSU Mengingat luasnya kekuasaan presiden, penting untuk menganalisis lebih lanjut tindak pidana sebagai alasan impeachment. Penelitian ini menggunakan pendekatanMengingat luasnya kekuasaan presiden, penting untuk menganalisis lebih lanjut tindak pidana sebagai alasan impeachment. Penelitian ini menggunakan pendekatan
JPTAMJPTAM Tujuan Penelitian ini untuk mencari dan mengetahui hakikat kedudukan lembaga Ombudsman serta maksud pembentukannya dalam Struktur Ketatanegaraan. MetodeTujuan Penelitian ini untuk mencari dan mengetahui hakikat kedudukan lembaga Ombudsman serta maksud pembentukannya dalam Struktur Ketatanegaraan. Metode
MKRIMKRI Pada saat yang bersamaan, tindakan KPU sekaligus mengabaikan terhadap Putusan MA Nomor 65/P/HUM/2018, Putusan PTUN Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT, danPada saat yang bersamaan, tindakan KPU sekaligus mengabaikan terhadap Putusan MA Nomor 65/P/HUM/2018, Putusan PTUN Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT, dan
Useful /
USUUSU Literasi perdagangan karbon sangat mendesak bagi masyarakat lokal dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaranLiterasi perdagangan karbon sangat mendesak bagi masyarakat lokal dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran
USUUSU Dengan insentif fiskal, subsidi, dan kampanye edukasi yang efektif, Indonesia dapat mengatasi hambatan tersebut, menghasilkan manfaat lingkungan yang signifikanDengan insentif fiskal, subsidi, dan kampanye edukasi yang efektif, Indonesia dapat mengatasi hambatan tersebut, menghasilkan manfaat lingkungan yang signifikan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Penelitian ini membantu masyarakat memahami peran media dalam konteks politik dan demokrasi, serta menekankan pentingnya integritas dan etika dalam komunikasiPenelitian ini membantu masyarakat memahami peran media dalam konteks politik dan demokrasi, serta menekankan pentingnya integritas dan etika dalam komunikasi
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Sus-HKI/2022 menegaskan perlindungan hukum merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016. Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannyaSus-HKI/2022 menegaskan perlindungan hukum merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016. Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya