MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tidak hanya sekedar memberikan perubahan kepada rumusan Pasal 109 ayat (1) KUHAP akan tetapi penekanan konsep hukum acara pidana yang berlaku. Keberadaan Putusan membawa problematika tersendiri dalam hukum acara pidana Indonesia yang berlaku selama ini sehingga kajian terhadap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) penting dilakukan berdasarkan asas hukum acara pidana dan jaminan hak asasi manusia. Metode penelitian yuridis normatif menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi menurut asas hukum acara pidana, ketentuan hukum yang berlaku dan instumen hukum internsional dan nasional terkait hak asasi manusia. Hasil analisis yang diperoleh antara lain pertama, keharusan pemberitahuan SPDP kepada tersangka, korban, dan penuntut umum menunjukkan adanya pergeseran konsep sekaligus sebuah terobosan hukum yang didasarkan pada tujuh asas hukum acara pidana yang berlaku. Mahkamah Konstitusi menunjukkan konsistensi sistem acara pidana ke konsep integrated criminal justice system; kedua Pemahaman akan arti penting penyampaian SPDP juga memenuhi hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka, korban dan Negara.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan arti penting SPDP dalam 3 (tiga) hal utama yaitu kesesuian dengan asas hukum acara pidana nasional terlebih asas kepastian hukum dan peradilan cepat dan terbuka, jalannya sistem peradilan terpadu dan Pemenuhan hak asasi manusia yang sejak semula menjadi komitmen utama pembentuk KUHAP.Mahkamah dalam pertimbangan putusannya telah berhasil mengelaborasikan kepentingan hukum dengan metode penafsiran yang tepat sehingga menghasilkan terobosan hukum dalam menemukan kebenaran substantif dari Pasal 109 ayat (1) KUHAP.SPDP tidak lagi menjadi monopoli antara Penyidik dan Penuntut Umum tetapi berubah kedudukannya sebagai bukti sekaligus tanda komitmen penegakan hukum yang terbuka dan memenuhi kepastian hukum bagi pelapor/korban dan tersangka/terlapor.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terhadap praktik penyidikan di lapangan, khususnya terkait efektivitas pemberitahuan SPDP kepada para pihak yang berkepentingan. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif untuk mengukur dampak perubahan tersebut terhadap penegakan hukum pidana. Kedua, penelitian mendalam mengenai potensi konflik antara asas praduga tak bersalah dengan kewajiban pemberitahuan SPDP, serta bagaimana menemukan keseimbangan yang tepat antara keduanya. Ketiga, perlunya studi komparatif mengenai sistem pemberitahuan dimulainya penyidikan di negara lain yang menerapkan sistem hukum pidana serupa, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia.
| File size | 404.15 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
UNUSIAUNUSIA Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-pustaka dengan menelaah hukum normatif dan perundang-undangan (statute approach), serta regulasiMetode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-pustaka dengan menelaah hukum normatif dan perundang-undangan (statute approach), serta regulasi
SEANINSTITUTESEANINSTITUTE Dari perspektif CGR sebagaimana diusulkan oleh Emerson dan Nabatchi, proses kolaboratif antara BAZNAS dan UPZ telah menunjukkan keterlibatan yang berprinsip,Dari perspektif CGR sebagaimana diusulkan oleh Emerson dan Nabatchi, proses kolaboratif antara BAZNAS dan UPZ telah menunjukkan keterlibatan yang berprinsip,
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Kejelasan pembagian tugas dan mandat antar-lembaga menjadi faktor penentu dalam tercapainya efektivitas pembiayaan, karena setiap lembaga membawa otoritasKejelasan pembagian tugas dan mandat antar-lembaga menjadi faktor penentu dalam tercapainya efektivitas pembiayaan, karena setiap lembaga membawa otoritas
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan temuan, hukuman pidana 3 tahun penjara dan 6 bulan pelatihan kerja yang dijatuhkan kepada pelaku pencabulan anak tidak menghasilkan manfaatBerdasarkan temuan, hukuman pidana 3 tahun penjara dan 6 bulan pelatihan kerja yang dijatuhkan kepada pelaku pencabulan anak tidak menghasilkan manfaat
PUBMEDIAPUBMEDIA Selain itu, independensi yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi, mengalami penurunan, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa keputusan kontroversialSelain itu, independensi yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi, mengalami penurunan, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa keputusan kontroversial
UNIPEMUNIPEM Teknologi ini mendukung efisiensi dalam pemetaan, analisis, dan pemantauan aset lahan negara. Disarankan untuk memperluas penerapan ArcGIS pada wilayahTeknologi ini mendukung efisiensi dalam pemetaan, analisis, dan pemantauan aset lahan negara. Disarankan untuk memperluas penerapan ArcGIS pada wilayah
BAJANGJOURNALBAJANGJOURNAL Bawaslu adalah salah satu lembaga yang memperoleh atribusi kewenangan untuk menegakan hukum Pemilu terkait dengan sengketa proses Pemilu. Pada pelaksanaanBawaslu adalah salah satu lembaga yang memperoleh atribusi kewenangan untuk menegakan hukum Pemilu terkait dengan sengketa proses Pemilu. Pada pelaksanaan
UNEJUNEJ Pusham UII (2015) menyoroti banyaknya pelanggaran dalam sistem peradilan pidana Indonesia terhadap difabel seperti pemeriksaan yang tidak tepat, kegagalanPusham UII (2015) menyoroti banyaknya pelanggaran dalam sistem peradilan pidana Indonesia terhadap difabel seperti pemeriksaan yang tidak tepat, kegagalan
Useful /
JOURNALFKIPUNIVERSITASBOSOWAJOURNALFKIPUNIVERSITASBOSOWA Hal ini dibuktikan dengan hasil Paired Sample Test pada skor pre-test dan post-test, yang menunjukkan nilai sig. (2-tailed) adalah 0,00. Oleh karena itu,Hal ini dibuktikan dengan hasil Paired Sample Test pada skor pre-test dan post-test, yang menunjukkan nilai sig. (2-tailed) adalah 0,00. Oleh karena itu,
UNTADUNTAD Hasil pengujian menunjukkan bahwa F1, F2, dan F3 memenuhi semua persyaratan parameter fisik gel, termasuk pH (4,5-6,5), viskositas (2000-4000 Cp), kemampuanHasil pengujian menunjukkan bahwa F1, F2, dan F3 memenuhi semua persyaratan parameter fisik gel, termasuk pH (4,5-6,5), viskositas (2000-4000 Cp), kemampuan
EJGTAEJGTA 19 concludes that if G be a connected graph of order n ≥ 2 and H be a non-trivial graph of order m. Then in the followings conditions ψ(G ⊙ H) gets19 concludes that if G be a connected graph of order n ≥ 2 and H be a non-trivial graph of order m. Then in the followings conditions ψ(G ⊙ H) gets
UNUSIAUNUSIA Selain itu, persoalan hukum dalam transaksi e-commerce lintas negara dapat diselesaikan dengan memperhatikan standar internasional yang saat ini berlakuSelain itu, persoalan hukum dalam transaksi e-commerce lintas negara dapat diselesaikan dengan memperhatikan standar internasional yang saat ini berlaku