MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tidak hanya sekedar memberikan perubahan kepada rumusan Pasal 109 ayat (1) KUHAP akan tetapi penekanan konsep hukum acara pidana yang berlaku. Keberadaan Putusan membawa problematika tersendiri dalam hukum acara pidana Indonesia yang berlaku selama ini sehingga kajian terhadap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) penting dilakukan berdasarkan asas hukum acara pidana dan jaminan hak asasi manusia. Metode penelitian yuridis normatif menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi menurut asas hukum acara pidana, ketentuan hukum yang berlaku dan instumen hukum internsional dan nasional terkait hak asasi manusia. Hasil analisis yang diperoleh antara lain pertama, keharusan pemberitahuan SPDP kepada tersangka, korban, dan penuntut umum menunjukkan adanya pergeseran konsep sekaligus sebuah terobosan hukum yang didasarkan pada tujuh asas hukum acara pidana yang berlaku. Mahkamah Konstitusi menunjukkan konsistensi sistem acara pidana ke konsep integrated criminal justice system; kedua Pemahaman akan arti penting penyampaian SPDP juga memenuhi hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka, korban dan Negara.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan arti penting SPDP dalam 3 (tiga) hal utama yaitu kesesuian dengan asas hukum acara pidana nasional terlebih asas kepastian hukum dan peradilan cepat dan terbuka, jalannya sistem peradilan terpadu dan Pemenuhan hak asasi manusia yang sejak semula menjadi komitmen utama pembentuk KUHAP.Mahkamah dalam pertimbangan putusannya telah berhasil mengelaborasikan kepentingan hukum dengan metode penafsiran yang tepat sehingga menghasilkan terobosan hukum dalam menemukan kebenaran substantif dari Pasal 109 ayat (1) KUHAP.SPDP tidak lagi menjadi monopoli antara Penyidik dan Penuntut Umum tetapi berubah kedudukannya sebagai bukti sekaligus tanda komitmen penegakan hukum yang terbuka dan memenuhi kepastian hukum bagi pelapor/korban dan tersangka/terlapor.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terhadap praktik penyidikan di lapangan, khususnya terkait efektivitas pemberitahuan SPDP kepada para pihak yang berkepentingan. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif untuk mengukur dampak perubahan tersebut terhadap penegakan hukum pidana. Kedua, penelitian mendalam mengenai potensi konflik antara asas praduga tak bersalah dengan kewajiban pemberitahuan SPDP, serta bagaimana menemukan keseimbangan yang tepat antara keduanya. Ketiga, perlunya studi komparatif mengenai sistem pemberitahuan dimulainya penyidikan di negara lain yang menerapkan sistem hukum pidana serupa, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia.
| File size | 404.15 KB |
| Pages | 22 |
| Short Link | https://juris.id/p-Cn |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Untuk menjamin diakuinya hak-hak Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah harus memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai hak ulayat atas hutan adat. HutanUntuk menjamin diakuinya hak-hak Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah harus memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai hak ulayat atas hutan adat. Hutan
UNDIPUNDIP Penelitian ini merekomendasikan agar praktik klinis memprioritaskan intervensi kesehatan mental yang sensitif secara budaya yang disesuaikan dengan pengalamanPenelitian ini merekomendasikan agar praktik klinis memprioritaskan intervensi kesehatan mental yang sensitif secara budaya yang disesuaikan dengan pengalaman
DINASTIREVDINASTIREV Perkembangan pengguna kendaraan bermotor di Indonesia telah berkembang sangat pesat, dimana hal tersebut juga mendorong tingginya tingkat kepadatan laluPerkembangan pengguna kendaraan bermotor di Indonesia telah berkembang sangat pesat, dimana hal tersebut juga mendorong tingginya tingkat kepadatan lalu
DINASTIREVDINASTIREV Sex toys di marketplace shopee diperdagangkan secara bebas. Padahal sex toys bukan produk yang seharusnya bisa diakses oleh semua khalayak. Maka tujuanSex toys di marketplace shopee diperdagangkan secara bebas. Padahal sex toys bukan produk yang seharusnya bisa diakses oleh semua khalayak. Maka tujuan
DINASTIREVDINASTIREV Sebuah undang-undang khusus diperlukan untuk mengatasi masalah di tengah masyarakat hukum adat. Pembentukan UU Masyarakat Hukum Adat sebenarnya sudah dimulaiSebuah undang-undang khusus diperlukan untuk mengatasi masalah di tengah masyarakat hukum adat. Pembentukan UU Masyarakat Hukum Adat sebenarnya sudah dimulai
DINASTIREVDINASTIREV batal demi hukum atau cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena diperoleh dengan penipuan dan kekhilafan yang nyata, maka dari itubatal demi hukum atau cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena diperoleh dengan penipuan dan kekhilafan yang nyata, maka dari itu
DINASTIREVDINASTIREV Hasil temuan penelitian ini ialah menolak hasil gugatan dengan berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat belum masuk pada tahapan broken marriage,Hasil temuan penelitian ini ialah menolak hasil gugatan dengan berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat belum masuk pada tahapan broken marriage,
UMMUMM Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan pada desa pariwisata di Indonesia, dengan mempertimbangkan kompleksitasPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan pada desa pariwisata di Indonesia, dengan mempertimbangkan kompleksitas
Useful /
UNDIPUNDIP Intervensi melibatkan penyediaan layanan ANC menggunakan aplikasi digital Android di rumah, dengan kunjungan layanan kesehatan hanya dilakukan jika diperlukan.Intervensi melibatkan penyediaan layanan ANC menggunakan aplikasi digital Android di rumah, dengan kunjungan layanan kesehatan hanya dilakukan jika diperlukan.
UNDIPUNDIP Selain itu, tekanan darah, kadar glukosa puasa yang terganggu (IFG), dan indeks massa tubuh (BMI) diukur. Regresi logistik multivariat digunakan dalamSelain itu, tekanan darah, kadar glukosa puasa yang terganggu (IFG), dan indeks massa tubuh (BMI) diukur. Regresi logistik multivariat digunakan dalam
MKRIMKRI Oleh karena itu, perlu diterapkan prinsip pengakuan dan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan agar masyarakat hukum adat menjadi subjek,Oleh karena itu, perlu diterapkan prinsip pengakuan dan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan agar masyarakat hukum adat menjadi subjek,
MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi menerapkan asas legalitas formil sedangkan yurisprudensi mengembangkan asas legalitas materiil. Legalitas formil mencegah perlakuanPutusan Mahkamah Konstitusi menerapkan asas legalitas formil sedangkan yurisprudensi mengembangkan asas legalitas materiil. Legalitas formil mencegah perlakuan