UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Tindak Pidana Pencabulan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh laki-laki terhadap seorang wanita dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang tidak memiliki ikatan yang sah. Tindak pidana pencabulan ini yang dilakukan oleh anak terhadap anak menimbulkan dampak negatif dan diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sumenep dengan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smp, di mana hakim memutus terdakwa terbukti bersalah melakukan kekerasan dan memaksa anak melakukan persetubuhan, serta menjatuhkan pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan latihan kerja. Penelitian ini meninjau pertanggungjawaban pidana oleh anak yang melakukan pencabulan terhadap anak dari aspek kemanfaatan hukum (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smp). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang‑undangan, kasus, dan analisis, serta pengumpulan data sekunder melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data bersifat kualitatif deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.

Berdasarkan temuan, hukuman pidana 3 tahun penjara dan 6 bulan pelatihan kerja yang dijatuhkan kepada pelaku pencabulan anak tidak menghasilkan manfaat hukum bagi korban.Penulis berpendapat bahwa putusan harus memperhatikan hak‑hak korban, termasuk restitusi, pemulihan, dan dukungan psikososial sebagaimana diatur dalam Undang‑Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.Negara perlu memastikan pelaksanaan ketentuan tersebut sehingga korban, termasuk anak yang dilahirkan, memperoleh hak hidup, tumbuh, dan identitas yang jelas.

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris bagaimana pelaksanaan restitusi dan pemulihan bagi korban pencabulan anak berdampak pada kesejahteraan psikologis dan sosial mereka, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. Selanjutnya, diperlukan studi komparatif mengenai alternatif hukuman selain penjara, seperti program rehabilitasi terstruktur bagi pelaku anak, untuk menilai apakah pendekatan tersebut lebih menyeimbangkan antara pencegahan recidivism dan pemulihan korban. Terakhir, penting untuk meneliti peran lembaga negara dan non‑pemerintah dalam menyediakan layanan dukungan psikososial serta pendidikan hak anak, guna memastikan hak hidup, tumbuh, dan identitas anak korban terpenuhi secara berkelanjutan.

  1. PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM doi 10 57094 jph v3i2 1353
  2. DOI Name 10.51601 Values. doi name values index type timestamp data hs serv 38z crossref email support... doi.org/10.51601DOI Name 10 51601 Values doi name values index type timestamp data hs serv 38z crossref email support doi 10 51601
  3. PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG | Jurnal Panah... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG Jurnal Panah doi 10 57094 jph v3i2 1930
Read online
File size411.79 KB
Pages18
DMCAReport

Related /

JURIS Negara Menguatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Implementasi Kebijakan Fiskal Ekspansif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional 2026More at 2026

STIALANSTIALAN Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan fiskal ekspansif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentangPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan fiskal ekspansif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang

JURIS Analysis of Islamic Law and Positive Law in Preventing Unregistered Siri Marriages at the Giri Menang Religious Court of West Lombok 2026More at 2026

STAIN TDMSTAIN TDM Faktor-faktor ini secara kolektif memperkuat praktik masyarakat yang memprioritaskan formalitas agama sambil mengabaikan konsekuensi hukum jangka panjang,Faktor-faktor ini secara kolektif memperkuat praktik masyarakat yang memprioritaskan formalitas agama sambil mengabaikan konsekuensi hukum jangka panjang,

JURIS Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Bidang Pangan Studi Putusan Nomor 1130 Pid B 2016 PN Bdg 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku tindak pidana bidang pangan (studiOleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku tindak pidana bidang pangan (studi

JURIS Perlindungan Hukum Film Berbayar Pada Platform Streaming Digital Yang Digandakan Melalui Aplikasi Bstation 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Kajian ini berlandaskan teori hak cipta dan prinsip hak ekonomi eksklusif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.Kajian ini berlandaskan teori hak cipta dan prinsip hak ekonomi eksklusif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

JURIS Application of Sanctions for Return Action to Parents to Children Criminals 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pengembalian tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial‑ekonomi keluarga, sehingga banyak keluargaHasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pengembalian tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial‑ekonomi keluarga, sehingga banyak keluarga

JURIS Breaking Through Customary Domination for Child Protection An Analysis of the Gerakan Anti Merarik Kodeq GAMAK from the Perspective of Maqasid al Shariah 2025More at 2025

IAIN LANGSAIAIN LANGSA Pernikahan di bawah umur tetap menjadi tantangan serius di banyak negara, termasuk Indonesia, di mana persoalan ini menjadi kompleks karena adanya persinggunganPernikahan di bawah umur tetap menjadi tantangan serius di banyak negara, termasuk Indonesia, di mana persoalan ini menjadi kompleks karena adanya persinggungan

JURIS Peringatan Darurat Indonesia Kasus Putusan Rancangan Undang Undang Pilkada Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2025More at 2025

DOKICTIDOKICTI Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi ketidakseimbangan dan potensi manipulasi kekuasaan di antara cabangDengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi ketidakseimbangan dan potensi manipulasi kekuasaan di antara cabang

JURIS Rasio Legis Pengaturan Usia Perkawinan Menurut Undang Undang Perkawinan dari Sudut Pandang Hukum Normatif 2025More at 2025

YAYASANBHZYAYASANBHZ Harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1), dan, Dengan izin orangtua (Pasal 6 ayat 2). Kedua syarat di atas haruslah berdasarkanHarus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1), dan, Dengan izin orangtua (Pasal 6 ayat 2). Kedua syarat di atas haruslah berdasarkan

Useful /

JURIS Implementasi Fungsi Pengamanan Intelijen Keimigrasian Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang Berdasarkan Undang Undang Keimigrasian 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Pelaksanaan fungsi Pengamanan Keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang dalam mendeteksi dan mencegah adanya pelanggaran KeimigrasianPelaksanaan fungsi Pengamanan Keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang dalam mendeteksi dan mencegah adanya pelanggaran Keimigrasian

JURIS Implementasi Program Indonesia Pintar di SDN 14 Teluk Pandan dalam Mewujudkan Pendidikan Inklusif di Desa Sukajaya Lempasing 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi PIP di SDN 14 Teluk Pandan di Desa Sukajaya LempasingData dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi PIP di SDN 14 Teluk Pandan di Desa Sukajaya Lempasing

JURIS Extension and Testing of Motorcycle Speedometer Accuracy Using Portable Speedometer Tester Testing Equipment Based on Arduino to Improve Driving Safety in Bali at Sma Negeri 1 Tabanan 2022More at 2022

POLTRADABALIPOLTRADABALI Kesimpulan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Dosen dan Taruna/i Diploma III Teknologi Otomotif Politeknik TransportasiKesimpulan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Dosen dan Taruna/i Diploma III Teknologi Otomotif Politeknik Transportasi

JURIS Safety Vehicle Explanation to Youth in State 1 High School of Tabanan 2022More at 2022

POLTRADABALIPOLTRADABALI Kecelakaan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa diketahui sebelumnya. Ketidaktahuan pengemudi terhadap aspek keselamatan saat mengemudi harusKecelakaan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa diketahui sebelumnya. Ketidaktahuan pengemudi terhadap aspek keselamatan saat mengemudi harus

ads-block-test