UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Tindak Pidana Pencabulan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh laki-laki terhadap seorang wanita dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang tidak memiliki ikatan yang sah. Tindak pidana pencabulan ini yang dilakukan oleh anak terhadap anak menimbulkan dampak negatif dan diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sumenep dengan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smp, di mana hakim memutus terdakwa terbukti bersalah melakukan kekerasan dan memaksa anak melakukan persetubuhan, serta menjatuhkan pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan latihan kerja. Penelitian ini meninjau pertanggungjawaban pidana oleh anak yang melakukan pencabulan terhadap anak dari aspek kemanfaatan hukum (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smp). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang‑undangan, kasus, dan analisis, serta pengumpulan data sekunder melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data bersifat kualitatif deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.

Berdasarkan temuan, hukuman pidana 3 tahun penjara dan 6 bulan pelatihan kerja yang dijatuhkan kepada pelaku pencabulan anak tidak menghasilkan manfaat hukum bagi korban.Penulis berpendapat bahwa putusan harus memperhatikan hak‑hak korban, termasuk restitusi, pemulihan, dan dukungan psikososial sebagaimana diatur dalam Undang‑Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.Negara perlu memastikan pelaksanaan ketentuan tersebut sehingga korban, termasuk anak yang dilahirkan, memperoleh hak hidup, tumbuh, dan identitas yang jelas.

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris bagaimana pelaksanaan restitusi dan pemulihan bagi korban pencabulan anak berdampak pada kesejahteraan psikologis dan sosial mereka, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. Selanjutnya, diperlukan studi komparatif mengenai alternatif hukuman selain penjara, seperti program rehabilitasi terstruktur bagi pelaku anak, untuk menilai apakah pendekatan tersebut lebih menyeimbangkan antara pencegahan recidivism dan pemulihan korban. Terakhir, penting untuk meneliti peran lembaga negara dan non‑pemerintah dalam menyediakan layanan dukungan psikososial serta pendidikan hak anak, guna memastikan hak hidup, tumbuh, dan identitas anak korban terpenuhi secara berkelanjutan.

  1. PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM doi 10 57094 jph v3i2 1353
  2. DOI Name 10.51601 Values. doi name values index type timestamp data hs serv 38z crossref email support... doi.org/10.51601DOI Name 10 51601 Values doi name values index type timestamp data hs serv 38z crossref email support doi 10 51601
  3. PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG | Jurnal Panah... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG Jurnal Panah doi 10 57094 jph v3i2 1930
Read online
File size411.79 KB
Pages18
DMCAReport

Related /

JURIS Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 PUU IV 2006 dan 025 PUU XIV 2016 2022More at 2022

MKRIMKRI 025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi, karena dengan kedua putusan tersebut tindak pidana korupsi sulit dibuktikan. Terjadi perbedaan penerapan025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi, karena dengan kedua putusan tersebut tindak pidana korupsi sulit dibuktikan. Terjadi perbedaan penerapan

JURIS Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi 2022More at 2022

MKRIMKRI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hukum acara serta ketentuan lainnya tentang MahkamahUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah

JURIS Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 2022More at 2022

MKRIMKRI Ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa hanya bertumpu pada kesadaran hukum masyarakat dan lembaga negara, namun perlu ditunjang jugaKetaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa hanya bertumpu pada kesadaran hukum masyarakat dan lembaga negara, namun perlu ditunjang juga

JURIS Peradilan Konstitusional oleh Mahkamah Agung melalui Mekanisme Pengujian Konkret 2022More at 2022

MKRIMKRI Dalam menguji konstitusionalitas undang-undang, Mahkamah Agung bertindak sebagai peradilan biasa yang memeriksa perkara atau kasus konkret, bukan perkaraDalam menguji konstitusionalitas undang-undang, Mahkamah Agung bertindak sebagai peradilan biasa yang memeriksa perkara atau kasus konkret, bukan perkara

JURIS Progresivitas Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Pembaharuan Hukum Acara 2022More at 2022

MKRIMKRI Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannyaBerdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya

JURIS Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat 2022More at 2022

MKRIMKRI Masyarakat hukum adat tidak mendapatkan manfaat yang maksimal atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara bahkan justru dampak negatif yang dialamiMasyarakat hukum adat tidak mendapatkan manfaat yang maksimal atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara bahkan justru dampak negatif yang dialami

JURIS Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 PUU XIII 2015 2022More at 2022

MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan arti penting SPDP dalam 3 (tiga) hal utama yaitu kesesuian dengan asas hukum acara pidanaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan arti penting SPDP dalam 3 (tiga) hal utama yaitu kesesuian dengan asas hukum acara pidana

JURIS Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara 2022More at 2022

MKRIMKRI Perlu adanya kriminalisasi terhadap Pejabat TUN yang melakukan pembangkangan tersebut karena dampaknya adalah terabaikannya hak konstitusional warga atasPerlu adanya kriminalisasi terhadap Pejabat TUN yang melakukan pembangkangan tersebut karena dampaknya adalah terabaikannya hak konstitusional warga atas

Useful /

JURIS Analisis Hukum Putusan Hakim Terhadap Anggota KPU Pangkajene Dan Kepulauan Studi Putusan Nomor 41 PKE DKPP II 2023 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Dengan demikian, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan. Dalam penelitian ini, jenisDengan demikian, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan. Dalam penelitian ini, jenis

JURIS Implementation Non Communicable Disease Management Policy In Palu City 2024More at 2024

OJS INDONESIAOJS INDONESIA Sumber daya manusia dan fasilitas fisik di Puskesmas Sangurara dianggap kurang, sementara sikap manajemen dan petugas kesehatan dianggap cukup baik. StrukturSumber daya manusia dan fasilitas fisik di Puskesmas Sangurara dianggap kurang, sementara sikap manajemen dan petugas kesehatan dianggap cukup baik. Struktur

JURIS Analisis Framing Model Robert N Entman Dalam Representasi Publik Figur Politik Episode Dosa Dosa Anies di Program Kick Andy Metro TV 2024More at 2024

OJS INDONESIAOJS INDONESIA Analisis episode “Dosa-Dosa Anies menegaskan bahwa media dapat membentuk pandangan masyarakat terhadap calon presiden, sekaligus menimbulkan pertanyaanAnalisis episode “Dosa-Dosa Anies menegaskan bahwa media dapat membentuk pandangan masyarakat terhadap calon presiden, sekaligus menimbulkan pertanyaan

JURIS Analisis Yuridis Putusan Nomor 1082 K PDT Sus HKI 2022 Tentang Sengketa Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Merek MASTERTINT 2024More at 2024

OJS INDONESIAOJS INDONESIA Undang-undang merek yang baru telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek, dan penanganan pelanggaran hak merek seharusnyaUndang-undang merek yang baru telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek, dan penanganan pelanggaran hak merek seharusnya

ads-block-test