UNUSIAUNUSIA
AL WASATH Jurnal Ilmu HukumAL WASATH Jurnal Ilmu HukumDi era digital saat ini, transaksi jual-beli lewat e-commerce telah menimbulkan dinamika dalam implementasi hukum perikatan. Artikel ini mengulas dinamika tersebut yang berupa aspek hukum transaksi e-commerce serta aspek perikatan dan dalam implementasinya baik dalam transaksi yang dilakukan di Indonesia maupun antarnegara. Pendekatan yang diambil dalam artikel ini adalah deskriptif analitis dengan memanfaatkan bahan pustaka. Dengan analisis ini, temuan dalam artikel ini diharapkan bisa berkontribusi pada upaya memahami dinamika implementasi hukum perikatan dalam transaksi e-commerce di era digital ini. Studi ini menyimpulkan bahwa di Indonesia tidak ada regulasi yang secara spesifik mengatur transaksi e-commerce karena pada dasarnya sama dengan transaksi konvensional dengan pembeda pemanfaatan sistem elektronik. Karenanya, implementasi aspek perikatan dalam transaksi e-commerce dapat dianalisis dari perjanjian jual beli yang dibuat pelaku usaha dan konsumen. Perikatan antara penjual dan pembeli dalam transaksi e-commerce pun tidak berbeda dengan perikatan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia.
E-commerce merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik, yang merupakan bagian dari luasnya cakupan transaksi elektronik sebagai suatu perbuatan hukum di era digital saat ini.Hingga kini, tidak ada regulasi yang secara spesifik mengatur transaksi e-commerce sama dengan transaksi konvensional.Bedanya, hanya cara yang dilakukan dalam transaksi e-commerce dibuat secara elektronik atau melalui sistem elektronik.Dengan demikian, secara prinsip aspek-aspek hukum dalam transaksi e-commerce tidak berbeda dengan transaksi pada umumnya dalam sistem konvensional.Implementasi aspek perikatan dalam transaksi e-commerce dapat dianalisis dari perjanjian jual beli yang dibuat pelaku usaha dan konsumen.Sebab, dapat dipastikan bahwa setiap transaksi jual beli lahir dari kesepakatan antara penjual dan pembeli.Perjanjian jual beli dalam transaksi digital dapat dilihat sebagai kontrak elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional.Perikatan antara penjual dan pembeli dalam transaksi e-commerce pun sama dengan perikatan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia.Sehingga, hubungan hukum yang timbul dalam perikatan antara penjual dan pembeli melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.Antara lain, terkait pembayaran, garansi, pengumpulan dan penggunaan data pribadi, perlindungan hak cipta, serta kewajiban perpajakan.Selain itu, persoalan hukum dalam transaksi e-commerce lintas negara dapat diselesaikan dengan memperhatikan standar internasional yang saat ini berlaku dan regulasi yang mengakui keabsahan kontrak elektronik.
Untuk lebih memahami dinamika implementasi hukum perikatan dalam transaksi e-commerce, perlu dilakukan penelitian lanjutan yang berfokus pada aspek-aspek hukum yang spesifik. Misalnya, penelitian tentang perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce, termasuk mekanisme pengembalian barang dan penyelesaian sengketa. Selain itu, penelitian tentang aspek hukum terkait perlindungan kekayaan intelektual dalam e-commerce juga penting, terutama dalam konteks penjualan produk atau konten digital. Penelitian tentang keamanan transaksi e-commerce dan pencegahan kebocoran data atau penipuan juga sangat relevan. Terakhir, penelitian tentang aspek hukum perpajakan dalam transaksi e-commerce dapat memberikan kontribusi dalam optimalisasi penerimaan negara.
| File size | 450.01 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
IAINSORONGIAINSORONG Ajaran hadis menawarkan fondasi etis dan moral yang kuat untuk mengatasi tantangan lingkungan modern, menekankan pentingnya konservasi, pengelolaan sumberAjaran hadis menawarkan fondasi etis dan moral yang kuat untuk mengatasi tantangan lingkungan modern, menekankan pentingnya konservasi, pengelolaan sumber
UntikaUntika Jkt. Brt. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkanJkt. Brt. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan
UntikaUntika Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan pembuktian tanda tangan digital serta menganalisis pengaturan hukumnya dalam sistem hukum Indonesia. MetodePenelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan pembuktian tanda tangan digital serta menganalisis pengaturan hukumnya dalam sistem hukum Indonesia. Metode
DAARULHUDADAARULHUDA Temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi normatif dan peningkatan literasi teknologi di kalangan penegak hukum guna mewujudkan sistem peradilan yangTemuan ini menegaskan perlunya harmonisasi normatif dan peningkatan literasi teknologi di kalangan penegak hukum guna mewujudkan sistem peradilan yang
ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER Penegakan hukum terhadap Cancel Culture mempunyai tantangan karena Cancel Culture bersifat massal dan seringkali dilakukan oleh akun anonim. Oleh karenaPenegakan hukum terhadap Cancel Culture mempunyai tantangan karena Cancel Culture bersifat massal dan seringkali dilakukan oleh akun anonim. Oleh karena
UNUSIAUNUSIA Ketiadaan peraturan pelaksanaan tidak serta merta membatalkan keberlakuan PP, namun dapat mempengaruhi kinerja teknisnya. Oleh karena itu, penyusunan peraturanKetiadaan peraturan pelaksanaan tidak serta merta membatalkan keberlakuan PP, namun dapat mempengaruhi kinerja teknisnya. Oleh karena itu, penyusunan peraturan
DELIHUSADADELIHUSADA Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan peningkatan koordinasi antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk memastikan implementasi KTR berjalan efektifOleh karena itu, diperlukan evaluasi dan peningkatan koordinasi antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk memastikan implementasi KTR berjalan efektif
SEMINAR IDSEMINAR ID Hasil pelatihan menunjukkan siswa/i menjadi lebih berhati-hati dan bijak dalam penggunaan internet, serta meningkatkan kesadaran akan kewajiban agama danHasil pelatihan menunjukkan siswa/i menjadi lebih berhati-hati dan bijak dalam penggunaan internet, serta meningkatkan kesadaran akan kewajiban agama dan
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Sistem perlindungan konsumen Indonesia pada dasarnya telah menyediakan dua instrumen utama, yaitu perlindungan preventif dan represif, yang bekerja melaluiSistem perlindungan konsumen Indonesia pada dasarnya telah menyediakan dua instrumen utama, yaitu perlindungan preventif dan represif, yang bekerja melalui
DAARULHUDADAARULHUDA Penyimpangan praktik dan kurangnya pengawasan menyebabkan hak-hak pekerja outsourcing kerap terabaikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam hubunganPenyimpangan praktik dan kurangnya pengawasan menyebabkan hak-hak pekerja outsourcing kerap terabaikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan
UNTADUNTAD Selain itu, nilai SPF-nya sebesar 10,58, mengkategorikannya ke tingkat perlindungan tertinggi. Fraksi n-butanol buah Kedabu (Sonneratia ovata Backer) padaSelain itu, nilai SPF-nya sebesar 10,58, mengkategorikannya ke tingkat perlindungan tertinggi. Fraksi n-butanol buah Kedabu (Sonneratia ovata Backer) pada