UNUSIAUNUSIA
AL WASATH Jurnal Ilmu HukumAL WASATH Jurnal Ilmu HukumKewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi dalam pemilu mengalami pasang surut. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XX/2022 mengembalikan kewenangan tata dapil dan alokasi kursi kepada KPU secara mutlak melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Penelitian ini bertujuan menelaah ulang kewenangan lembaga negara dalam pembentukan dapil dan alokasi kursi Pemilu melalui ruang lingkup pemberian kewenangan dan prinsip kontrol kelembagaan (check and balances). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-pustaka dengan menelaah hukum normatif dan perundang-undangan (statute approach), serta regulasi yang berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi menjadi bagian dalam kewenangan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu berdasarkan konsep administrasi kewenangan dan prinsip kelembagaan negara.
Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi menjadi hal yang sangat penting dalam kontestasi pemilihan umum karena berkaitan dengan dasar penentuan kursi yang akan diperoleh suatu partai politik serta penentuan jumlah suara untuk mendapatkan calon terpilih.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 telah merekonstruksi kewenangan KPU menentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang mulanya ditentukan oleh DPR melalui lampiran III dan IV UU Nomor 7 Tahun 2017.Berdasarkan hasil telaah kepustakaan, kewenangan tata dapil dan alokasi kursi DPR dan DPRD menjadi bagian integral dari kewenagan KPU sebagai lembaga eksekutif penyelenggara Pemilu.Ke depan, analisis ini dapat menjadi dasar dan landasan dalam pemberian kewenangan kepada suatu lembaga negara.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak putusan MK terhadap efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam hal penataan dapil dan alokasi kursi. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis perbandingan sistem penataan dapil dan alokasi kursi di Indonesia dengan negara-negara demokrasi lainnya, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi. Ketiga, penting untuk meneliti mengenai peran serta partisipasi masyarakat dalam proses penataan dapil dan alokasi kursi, serta bagaimana meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut. Dengan demikian, diharapkan pemilu di Indonesia dapat semakin berkualitas dan demokratis, serta mampu merepresentasikan aspirasi masyarakat secara adil dan proporsional.
| File size | 588.45 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UM SURABAYAUM SURABAYA Kegiatan pengabdian masyarakat di Gampong Alue Bu Tuha berhasil meningkatkan pemanfaatan potensi lokal dan keterampilan ibu rumah tangga dalam mengolahKegiatan pengabdian masyarakat di Gampong Alue Bu Tuha berhasil meningkatkan pemanfaatan potensi lokal dan keterampilan ibu rumah tangga dalam mengolah
UNRIKAUNRIKA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara independen yang bertugas untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam menjalankanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara independen yang bertugas untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam menjalankan
IIM JAMBIIIM JAMBI Karena pergeseran yang sangat kuat dari Presiden ke arah DPR ini yang sebelum UUD 1945 diubah yang terjadi adalah executive heavy setelah UUD 1945 diubahKarena pergeseran yang sangat kuat dari Presiden ke arah DPR ini yang sebelum UUD 1945 diubah yang terjadi adalah executive heavy setelah UUD 1945 diubah
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian ini menganalisis distribusi kewenangan antar-lembaga negara dalam konteks pembiayaan proyek publik di Indonesia. Fokus penelitian adalah bagaimanaPenelitian ini menganalisis distribusi kewenangan antar-lembaga negara dalam konteks pembiayaan proyek publik di Indonesia. Fokus penelitian adalah bagaimana
APPIHIAPPIHI Analisis ini menunjukkan bahwa prosedur amandemen UUD 1945 telah dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas dan stabilitas ketatanegaraan Indonesia.Analisis ini menunjukkan bahwa prosedur amandemen UUD 1945 telah dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas dan stabilitas ketatanegaraan Indonesia.
UIRUIR Konsep-konsep Ibnu Sina merangkai nilai-nilai keislaman dengan pemikiran filosofis, memberikan dimensi luas pada pemahaman tentang pendidikan anak dalamKonsep-konsep Ibnu Sina merangkai nilai-nilai keislaman dengan pemikiran filosofis, memberikan dimensi luas pada pemahaman tentang pendidikan anak dalam
UNUKALTIMUNUKALTIM Hasil terbaik untuk uji organoleptik yaitu pada perendaman konsentrasi 40% sementara itu, total bakteri pada telur asin perendaman konsentrasi 30% diperolehHasil terbaik untuk uji organoleptik yaitu pada perendaman konsentrasi 40% sementara itu, total bakteri pada telur asin perendaman konsentrasi 30% diperoleh
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Kajian ini menunjukkan ada beberapa aspek hubungan konfliktual yang melahirkan sebuah gerakan. Muhammadiyah membentuk organisasi formal atau non-formalKajian ini menunjukkan ada beberapa aspek hubungan konfliktual yang melahirkan sebuah gerakan. Muhammadiyah membentuk organisasi formal atau non-formal
Useful /
BPKBPK Penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap belanja tidak langsung, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) dan DanaPenelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap belanja tidak langsung, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana
APPIHIAPPIHI Kepailitan di Indonesia dapat merugikan debitor karena syarat pailit yang terbilang mudah dan tidak menitikberatkan pada keadaan debitor. Hakim dalam mempertimbangkanKepailitan di Indonesia dapat merugikan debitor karena syarat pailit yang terbilang mudah dan tidak menitikberatkan pada keadaan debitor. Hakim dalam mempertimbangkan
UNTADUNTAD Latar belakang: Eco-enzyme adalah hasil fermentasi limbah organik yang memiliki sifat antibakteri. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkanLatar belakang: Eco-enzyme adalah hasil fermentasi limbah organik yang memiliki sifat antibakteri. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan
UNUSIAUNUSIA Metode Penelitian Ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normative yang menganalisis UU terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menggali data data sekunderMetode Penelitian Ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normative yang menganalisis UU terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menggali data data sekunder