UNUSIAUNUSIA
AL WASATH Jurnal Ilmu HukumAL WASATH Jurnal Ilmu HukumKewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi dalam pemilu mengalami pasang surut. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XX/2022 mengembalikan kewenangan tata dapil dan alokasi kursi kepada KPU secara mutlak melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Penelitian ini bertujuan menelaah ulang kewenangan lembaga negara dalam pembentukan dapil dan alokasi kursi Pemilu melalui ruang lingkup pemberian kewenangan dan prinsip kontrol kelembagaan (check and balances). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-pustaka dengan menelaah hukum normatif dan perundang-undangan (statute approach), serta regulasi yang berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi menjadi bagian dalam kewenangan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu berdasarkan konsep administrasi kewenangan dan prinsip kelembagaan negara.
Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi menjadi hal yang sangat penting dalam kontestasi pemilihan umum karena berkaitan dengan dasar penentuan kursi yang akan diperoleh suatu partai politik serta penentuan jumlah suara untuk mendapatkan calon terpilih.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 telah merekonstruksi kewenangan KPU menentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang mulanya ditentukan oleh DPR melalui lampiran III dan IV UU Nomor 7 Tahun 2017.Berdasarkan hasil telaah kepustakaan, kewenangan tata dapil dan alokasi kursi DPR dan DPRD menjadi bagian integral dari kewenagan KPU sebagai lembaga eksekutif penyelenggara Pemilu.Ke depan, analisis ini dapat menjadi dasar dan landasan dalam pemberian kewenangan kepada suatu lembaga negara.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak putusan MK terhadap efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam hal penataan dapil dan alokasi kursi. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis perbandingan sistem penataan dapil dan alokasi kursi di Indonesia dengan negara-negara demokrasi lainnya, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi. Ketiga, penting untuk meneliti mengenai peran serta partisipasi masyarakat dalam proses penataan dapil dan alokasi kursi, serta bagaimana meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut. Dengan demikian, diharapkan pemilu di Indonesia dapat semakin berkualitas dan demokratis, serta mampu merepresentasikan aspirasi masyarakat secara adil dan proporsional.
| File size | 588.45 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
Yogya UMBYogya UMB Secara keseluruhan, alat ini layak digunakan secara luas dalam pelatihan penjaga gawang karena memenuhi kriteria fungsional dan estetika serta memberikanSecara keseluruhan, alat ini layak digunakan secara luas dalam pelatihan penjaga gawang karena memenuhi kriteria fungsional dan estetika serta memberikan
UMNUUMNU Pendekatan proteksi ini sangat penting karena menjanjikan efek sistemik dengan mencegah biohidrogenasi dan memastikan transfer optimal asam lemak tak jenuhPendekatan proteksi ini sangat penting karena menjanjikan efek sistemik dengan mencegah biohidrogenasi dan memastikan transfer optimal asam lemak tak jenuh
UNUSIAUNUSIA Selain itu, abstrak ini juga mengkaji praktik pelaksanaan pernikahan beda agama di lapangan dan tantangan yang dihadapi pasangan dalam proses tersebut.Selain itu, abstrak ini juga mengkaji praktik pelaksanaan pernikahan beda agama di lapangan dan tantangan yang dihadapi pasangan dalam proses tersebut.
UNUSIAUNUSIA Penyelesaian konflik terus terhambat karena kurangnya peraturan pelaksana yang jelas serta maraknya mafia tanah yang merugikan masyarakat kecil. KonflikPenyelesaian konflik terus terhambat karena kurangnya peraturan pelaksana yang jelas serta maraknya mafia tanah yang merugikan masyarakat kecil. Konflik
UNTADUNTAD coli dibandingkan dengan dua gel antiseptik komersial dan F1, yang berfungsi sebagai kontrol negatif. Kesimpulan: Preparasi gel antiseptik yang mengandungcoli dibandingkan dengan dua gel antiseptik komersial dan F1, yang berfungsi sebagai kontrol negatif. Kesimpulan: Preparasi gel antiseptik yang mengandung
UNUSIAUNUSIA Sosialisasi pentingnya NIB, belum merata, sehingga banyak pelaku usaha belum memahami prosedur dan persyaratan perizinan. Kerangka hukum perizinan usahaSosialisasi pentingnya NIB, belum merata, sehingga banyak pelaku usaha belum memahami prosedur dan persyaratan perizinan. Kerangka hukum perizinan usaha
UNUSIAUNUSIA Penelitian ini secara cermat menjelajahi hubungan kompleks antara aspek kontrak dan perlindungan hukum konsumen dalam dunia transaksi E-commerce di Indonesia.menghadapiPenelitian ini secara cermat menjelajahi hubungan kompleks antara aspek kontrak dan perlindungan hukum konsumen dalam dunia transaksi E-commerce di Indonesia.menghadapi
Q2LIIQ2LII T pada tanggal 24-26 Agustus 2020 dan Ny. M pada tanggal 26-28 Agustus 2020 pada kasus Diabetes Melitus dengan Ulkus Diabetikum di Ruang Penyakit DalamT pada tanggal 24-26 Agustus 2020 dan Ny. M pada tanggal 26-28 Agustus 2020 pada kasus Diabetes Melitus dengan Ulkus Diabetikum di Ruang Penyakit Dalam
Useful /
UNUSIAUNUSIA Perkembangan teknologi memperluas interaksi sekaligus risiko penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik. 1/2024, hadir sebagai payung hukum dengan sanksiPerkembangan teknologi memperluas interaksi sekaligus risiko penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik. 1/2024, hadir sebagai payung hukum dengan sanksi
Q2LIIQ2LII Postpartum blues lebih banyak dialami oleh ibu primipara (52,2%), menunjukkan bahwa pengalaman melahirkan pertama kali dapat menjadi faktor yang berkontribusiPostpartum blues lebih banyak dialami oleh ibu primipara (52,2%), menunjukkan bahwa pengalaman melahirkan pertama kali dapat menjadi faktor yang berkontribusi
AKPERGITAMATURAABADIAKPERGITAMATURAABADI Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Sampling Jenuh dengan jumlah sampel 20 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi wawancara,Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Sampling Jenuh dengan jumlah sampel 20 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi wawancara,
UNUSIAUNUSIA Lasser merupakan telaah kritis dan mendalam terhadap dinamika deliberasi yudisial dalam tiga sistem hukum utama dunia: Amerika Serikat, Prancis, dan EuropeanLasser merupakan telaah kritis dan mendalam terhadap dinamika deliberasi yudisial dalam tiga sistem hukum utama dunia: Amerika Serikat, Prancis, dan European