UNUSIAUNUSIA
AL WASATH Jurnal Ilmu HukumAL WASATH Jurnal Ilmu HukumKewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi dalam pemilu mengalami pasang surut. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XX/2022 mengembalikan kewenangan tata dapil dan alokasi kursi kepada KPU secara mutlak melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Penelitian ini bertujuan menelaah ulang kewenangan lembaga negara dalam pembentukan dapil dan alokasi kursi Pemilu melalui ruang lingkup pemberian kewenangan dan prinsip kontrol kelembagaan (check and balances). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-pustaka dengan menelaah hukum normatif dan perundang-undangan (statute approach), serta regulasi yang berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi menjadi bagian dalam kewenangan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu berdasarkan konsep administrasi kewenangan dan prinsip kelembagaan negara.
Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi menjadi hal yang sangat penting dalam kontestasi pemilihan umum karena berkaitan dengan dasar penentuan kursi yang akan diperoleh suatu partai politik serta penentuan jumlah suara untuk mendapatkan calon terpilih.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 telah merekonstruksi kewenangan KPU menentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang mulanya ditentukan oleh DPR melalui lampiran III dan IV UU Nomor 7 Tahun 2017.Berdasarkan hasil telaah kepustakaan, kewenangan tata dapil dan alokasi kursi DPR dan DPRD menjadi bagian integral dari kewenagan KPU sebagai lembaga eksekutif penyelenggara Pemilu.Ke depan, analisis ini dapat menjadi dasar dan landasan dalam pemberian kewenangan kepada suatu lembaga negara.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak putusan MK terhadap efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam hal penataan dapil dan alokasi kursi. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis perbandingan sistem penataan dapil dan alokasi kursi di Indonesia dengan negara-negara demokrasi lainnya, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi. Ketiga, penting untuk meneliti mengenai peran serta partisipasi masyarakat dalam proses penataan dapil dan alokasi kursi, serta bagaimana meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut. Dengan demikian, diharapkan pemilu di Indonesia dapat semakin berkualitas dan demokratis, serta mampu merepresentasikan aspirasi masyarakat secara adil dan proporsional.
| File size | 588.45 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UNBUNB macrophyllus memiliki 1 parameter dengan kategori suboptimal yaitu kelerengan. Lokasi penelitian ini memiliki 6 faktor pembatas yang perlu dilakukan perbaikanmacrophyllus memiliki 1 parameter dengan kategori suboptimal yaitu kelerengan. Lokasi penelitian ini memiliki 6 faktor pembatas yang perlu dilakukan perbaikan
SEANINSTITUTESEANINSTITUTE Situasi ini menciptakan urgensi untuk implementasi tata kelola kolaboratif lintas sektoral sebagai prasyarat untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutanSituasi ini menciptakan urgensi untuk implementasi tata kelola kolaboratif lintas sektoral sebagai prasyarat untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan
AMSIRAMSIR Strategi legal-politik pencabutan hak pilih dapat diterapkan tanpa melanggar prinsip-prinsip pemenuhan hak asasi manusia atau kedaulatan rakyat, sepertiStrategi legal-politik pencabutan hak pilih dapat diterapkan tanpa melanggar prinsip-prinsip pemenuhan hak asasi manusia atau kedaulatan rakyat, seperti
SINTHOPSINTHOP Transformasi praktik pertanian di Lamteuba, khususnya di Gampong Blang Tingkeum, mencerminkan proses panjang dan kompleks yang dibentuk tidak hanya olehTransformasi praktik pertanian di Lamteuba, khususnya di Gampong Blang Tingkeum, mencerminkan proses panjang dan kompleks yang dibentuk tidak hanya oleh
DOKICTIDOKICTI Terganggunya mekanisme demokrasi dapat menyebabkan konsekuensi jangka panjang, termasuk korupsi, kesenjangan sosial, dan otoritarianisme. Dalam negaraTerganggunya mekanisme demokrasi dapat menyebabkan konsekuensi jangka panjang, termasuk korupsi, kesenjangan sosial, dan otoritarianisme. Dalam negara
UNTADUNTAD Fraksi n-butanol, pada konsentrasi 1000 μg/mL, tampaknya paling efektif sebagai tabir surya, menunjukkan nilai %Te sebesar 8,369% dan %Tp sebesar 50,345%.Fraksi n-butanol, pada konsentrasi 1000 μg/mL, tampaknya paling efektif sebagai tabir surya, menunjukkan nilai %Te sebesar 8,369% dan %Tp sebesar 50,345%.
UNARSUNARS Pengendalian alih fungsi lahan memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, dengan tidak menempatkan pembangunan ekonomi secaraPengendalian alih fungsi lahan memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, dengan tidak menempatkan pembangunan ekonomi secara
BAJANGJOURNALBAJANGJOURNAL Pada pelaksanaan kewenangannya tersebut Bawaslu dinilai seringkali melakukan tindakan yang melampaui yang seharusnya dilakukan. Penelitian ini menggunakanPada pelaksanaan kewenangannya tersebut Bawaslu dinilai seringkali melakukan tindakan yang melampaui yang seharusnya dilakukan. Penelitian ini menggunakan
Useful /
SINTHOPSINTHOP Implementasinya harus dilakukan dengan bijaksana dan mempertimbangkan konteks sosial. Dalam konteks modern, prinsip ini tetap relevan dan dapat diaplikasikanImplementasinya harus dilakukan dengan bijaksana dan mempertimbangkan konteks sosial. Dalam konteks modern, prinsip ini tetap relevan dan dapat diaplikasikan
SINTHOPSINTHOP Applying Berger and Luckmanns Social Construction Theory, the study illustrates how societal norms are formed through externalization, objectification,Applying Berger and Luckmanns Social Construction Theory, the study illustrates how societal norms are formed through externalization, objectification,
DOKICTIDOKICTI Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, kemudian akan disimpulkan terjadinya penyimpangan hubungan pasca talak tiga di KecamatanData yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, kemudian akan disimpulkan terjadinya penyimpangan hubungan pasca talak tiga di Kecamatan
DOKICTIDOKICTI Upaya pencegahan illegal fishing oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Bengkulu belum dilakukan secara massif. hanya dilakukan sosialisasiUpaya pencegahan illegal fishing oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Bengkulu belum dilakukan secara massif. hanya dilakukan sosialisasi