UNUSIAUNUSIA
AL WASATH Jurnal Ilmu HukumAL WASATH Jurnal Ilmu HukumPerizinan usaha merupakan syarat penting dalam menjalankan aktivitas bisnis. Selain memberikan perlindungan terhadap hak hukum dan kepemilikan, perizinan juga berfungsi sebagai alat pengendali kegiatan usaha. Undang-Undang Cipta Kerja telah menyederhanakan prosedur perizinan usaha, khususnya bagi pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan UU Cipta Kerja di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah dirancang dengan baik, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Sosialisasi pentingnya NIB, belum merata, sehingga banyak pelaku usaha belum memahami prosedur dan persyaratan perizinan.
Kerangka hukum perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia terstruktur secara multi-tingkat.Mulai dari landasan konstitusi hingga peraturan perundang-undangan khusus, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, telah mengatur secara rinci mekanisme perizinan UMKM.Meskipun kerangka hukum telah terdefinisi dengan baik, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan.Sosialisasi mengenai perizinan UMKM, terutama terkait pentingnya NIB, belum dilakukan secara merata.Akibatnya, banyak pelaku usaha yang belum memahami prosedur dan persyaratan perizinan.Selain itu, praktik pungutan liar dalam proses perizinan masih ditemukan, meskipun secara aturan telah dilarang.Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan.
Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam proses perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut: Pertama, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif dan terarah kepada pelaku usaha mengenai pentingnya perizinan dan prosedur yang harus diikuti. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, brosur, atau bahkan melalui kunjungan langsung ke lokasi usaha. Kedua, penting untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, terutama pelaku usaha, agar mereka dapat memanfaatkan layanan perizinan secara online dengan mudah. Pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti provider seluler atau organisasi masyarakat, untuk menyelenggarakan pelatihan atau workshop mengenai penggunaan teknologi digital dalam proses perizinan. Ketiga, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa pelatihan-pelatihan UMKM yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pihak terkait benar-benar merata dan dapat diakses oleh seluruh pelaku usaha. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi peserta pelatihan, serta memastikan bahwa informasi mengenai pelatihan tersebut disebarluaskan secara luas.
| File size | 552.32 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
USUUSU Pelembagaan hukum pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri merupakan fase penting dalam transformasi ketatanegaraan Indonesia pasca-ReformasiPelembagaan hukum pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri merupakan fase penting dalam transformasi ketatanegaraan Indonesia pasca-Reformasi
PUBMEDIAPUBMEDIA Perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan berpotensi menimbulkan perselisihan hubungan industrial. PengaturanPerusahaan yang tidak mematuhi ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan berpotensi menimbulkan perselisihan hubungan industrial. Pengaturan
UTSUTS This study employs the event study methodology. The data indicated that investors responded favorably over the four days preceding and following the PresidentialThis study employs the event study methodology. The data indicated that investors responded favorably over the four days preceding and following the Presidential
YAYASANBHZYAYASANBHZ MK sebagai penjaga konstitusi menghadapi keterbatasan dalam menguji undang-undang tersebut akibat tekanan politik, minimnya akses dokumen legislasi, danMK sebagai penjaga konstitusi menghadapi keterbatasan dalam menguji undang-undang tersebut akibat tekanan politik, minimnya akses dokumen legislasi, dan
UNSUNS Artikel ini menggunakan kajian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis atau formal dari aspek filosofi, normatif, dan struktur hukum. Penelitian iniArtikel ini menggunakan kajian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis atau formal dari aspek filosofi, normatif, dan struktur hukum. Penelitian ini
PUBMEDIAPUBMEDIA 15 Tahun 2019, untuk menjamin tata kelola regulasi yang terkoordinasi dan berorientasi pada keadilan sosial serta kesejahteraan rakyat. Keterbatasan utama15 Tahun 2019, untuk menjamin tata kelola regulasi yang terkoordinasi dan berorientasi pada keadilan sosial serta kesejahteraan rakyat. Keterbatasan utama
IAIN MADURAIAIN MADURA Sebaliknya, rancangan Kode Hukum Acara Pidana Indonesia tidak mengandung konsep falsum dan hanya membatasi novum dan keputusan pengadilan yang bertentanganSebaliknya, rancangan Kode Hukum Acara Pidana Indonesia tidak mengandung konsep falsum dan hanya membatasi novum dan keputusan pengadilan yang bertentangan
UNSURUNSUR Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini Penulis gunakan berdasarkan asas-asasPendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini Penulis gunakan berdasarkan asas-asas
Useful /
UNUSIAUNUSIA Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XX/2022 mengembalikan kewenangan tata dapil dan alokasi kursi kepada KPU secara mutlak melalui Peraturan KomisiPutusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XX/2022 mengembalikan kewenangan tata dapil dan alokasi kursi kepada KPU secara mutlak melalui Peraturan Komisi
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum pidana serta penguatan integritas etis dan institusional dalam partai politik merupakan langkah pentingPenelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum pidana serta penguatan integritas etis dan institusional dalam partai politik merupakan langkah penting
UNUSIAUNUSIA Abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi menurut tim pasangan calon 01 dan 03 adalah yang paling banyak dipertanyakan mengenai bantuan sosial.Abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi menurut tim pasangan calon 01 dan 03 adalah yang paling banyak dipertanyakan mengenai bantuan sosial.
UNUSIAUNUSIA Perikatan antara penjual dan pembeli dalam transaksi e-commerce pun tidak berbeda dengan perikatan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. E-commercePerikatan antara penjual dan pembeli dalam transaksi e-commerce pun tidak berbeda dengan perikatan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. E-commerce