UNUSIAUNUSIA
AL WASATH Jurnal Ilmu HukumAL WASATH Jurnal Ilmu HukumPerizinan usaha merupakan syarat penting dalam menjalankan aktivitas bisnis. Selain memberikan perlindungan terhadap hak hukum dan kepemilikan, perizinan juga berfungsi sebagai alat pengendali kegiatan usaha. Undang-Undang Cipta Kerja telah menyederhanakan prosedur perizinan usaha, khususnya bagi pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan UU Cipta Kerja di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah dirancang dengan baik, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Sosialisasi pentingnya NIB, belum merata, sehingga banyak pelaku usaha belum memahami prosedur dan persyaratan perizinan.
Kerangka hukum perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia terstruktur secara multi-tingkat.Mulai dari landasan konstitusi hingga peraturan perundang-undangan khusus, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, telah mengatur secara rinci mekanisme perizinan UMKM.Meskipun kerangka hukum telah terdefinisi dengan baik, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan.Sosialisasi mengenai perizinan UMKM, terutama terkait pentingnya NIB, belum dilakukan secara merata.Akibatnya, banyak pelaku usaha yang belum memahami prosedur dan persyaratan perizinan.Selain itu, praktik pungutan liar dalam proses perizinan masih ditemukan, meskipun secara aturan telah dilarang.Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan.
Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam proses perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut: Pertama, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif dan terarah kepada pelaku usaha mengenai pentingnya perizinan dan prosedur yang harus diikuti. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, brosur, atau bahkan melalui kunjungan langsung ke lokasi usaha. Kedua, penting untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, terutama pelaku usaha, agar mereka dapat memanfaatkan layanan perizinan secara online dengan mudah. Pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti provider seluler atau organisasi masyarakat, untuk menyelenggarakan pelatihan atau workshop mengenai penggunaan teknologi digital dalam proses perizinan. Ketiga, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa pelatihan-pelatihan UMKM yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pihak terkait benar-benar merata dan dapat diakses oleh seluruh pelaku usaha. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi peserta pelatihan, serta memastikan bahwa informasi mengenai pelatihan tersebut disebarluaskan secara luas.
| File size | 552.32 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan implementasi layanan PTM yang terintegrasi dengan fokus pada komunikasi, sumber daya, sikap, danMetode deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan implementasi layanan PTM yang terintegrasi dengan fokus pada komunikasi, sumber daya, sikap, dan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Banyak aparatur terlambat datang dan beberapa tidak berada di kantor selama jam kerja. Aparatur desa Lempe juga masih kurang inisiatif dalam memberikanBanyak aparatur terlambat datang dan beberapa tidak berada di kantor selama jam kerja. Aparatur desa Lempe juga masih kurang inisiatif dalam memberikan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Total peserta dalam penelitian mencapai 273 orang, yang terdiri dari 217 siswa, 45 guru, 2 kepala sekolah, dan 9 orang tua. Empat kuesioner berjenis skalaTotal peserta dalam penelitian mencapai 273 orang, yang terdiri dari 217 siswa, 45 guru, 2 kepala sekolah, dan 9 orang tua. Empat kuesioner berjenis skala
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Sus-HKI/2022 menegaskan perlindungan hukum merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016. Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannyaSus-HKI/2022 menegaskan perlindungan hukum merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016. Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
OJS INDONESIAOJS INDONESIA , Apa kendala yang timbul dari pelaksanaan izin usaha pendirian kafe di kota Medan. dan Bagaimana penerapan sanksi terhadap kafe yang tidak memiliki izin, Apa kendala yang timbul dari pelaksanaan izin usaha pendirian kafe di kota Medan. dan Bagaimana penerapan sanksi terhadap kafe yang tidak memiliki izin
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Oleh karena itu, pengamat politik dan masyarakat harus secara kritis menganalisis konten media serta menegakkan integritas, akuntabilitas, dan etika jurnalistikOleh karena itu, pengamat politik dan masyarakat harus secara kritis menganalisis konten media serta menegakkan integritas, akuntabilitas, dan etika jurnalistik
UNHASUNHAS Pendekatan penegakan hukum pidana yang represif tidak menyelesaikan permasalahan di tingkat akar rumput. Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja memberikanPendekatan penegakan hukum pidana yang represif tidak menyelesaikan permasalahan di tingkat akar rumput. Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja memberikan
UNILAUNILA Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2016 di Resort Batulima KPHL VIII Batutegi, melalui pengisian kuisioner oleh 98 petani respondenPengambilan data dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2016 di Resort Batulima KPHL VIII Batutegi, melalui pengisian kuisioner oleh 98 petani responden
Useful /
UNUSIAUNUSIA 1/2024, hadir sebagai payung hukum dengan sanksi tegas untuk dunia digital, meski dikritik karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi. Perlindungan1/2024, hadir sebagai payung hukum dengan sanksi tegas untuk dunia digital, meski dikritik karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi. Perlindungan
UNUSIAUNUSIA Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi menjadi bagian dalam kewenangan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu berdasarkanHasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi menjadi bagian dalam kewenangan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu berdasarkan
UNUSIAUNUSIA Sehingga, hubungan hukum yang timbul dalam perikatan antara penjual dan pembeli melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Antara lain, terkaitSehingga, hubungan hukum yang timbul dalam perikatan antara penjual dan pembeli melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Antara lain, terkait
ITBITB Karakterisasi menggunakan FTIR menunjukkan gugus fungsi karbonat dan kalsium yang berperan dalam proses adsorpsi. Cangkang telur ayam mampu menurunkanKarakterisasi menggunakan FTIR menunjukkan gugus fungsi karbonat dan kalsium yang berperan dalam proses adsorpsi. Cangkang telur ayam mampu menurunkan