UNUSIAUNUSIA
AL WASATH Jurnal Ilmu HukumAL WASATH Jurnal Ilmu HukumPerizinan usaha merupakan syarat penting dalam menjalankan aktivitas bisnis. Selain memberikan perlindungan terhadap hak hukum dan kepemilikan, perizinan juga berfungsi sebagai alat pengendali kegiatan usaha. Undang-Undang Cipta Kerja telah menyederhanakan prosedur perizinan usaha, khususnya bagi pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan UU Cipta Kerja di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah dirancang dengan baik, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Sosialisasi pentingnya NIB, belum merata, sehingga banyak pelaku usaha belum memahami prosedur dan persyaratan perizinan.
Kerangka hukum perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia terstruktur secara multi-tingkat.Mulai dari landasan konstitusi hingga peraturan perundang-undangan khusus, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, telah mengatur secara rinci mekanisme perizinan UMKM.Meskipun kerangka hukum telah terdefinisi dengan baik, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan.Sosialisasi mengenai perizinan UMKM, terutama terkait pentingnya NIB, belum dilakukan secara merata.Akibatnya, banyak pelaku usaha yang belum memahami prosedur dan persyaratan perizinan.Selain itu, praktik pungutan liar dalam proses perizinan masih ditemukan, meskipun secara aturan telah dilarang.Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan.
Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam proses perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut: Pertama, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif dan terarah kepada pelaku usaha mengenai pentingnya perizinan dan prosedur yang harus diikuti. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, brosur, atau bahkan melalui kunjungan langsung ke lokasi usaha. Kedua, penting untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, terutama pelaku usaha, agar mereka dapat memanfaatkan layanan perizinan secara online dengan mudah. Pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti provider seluler atau organisasi masyarakat, untuk menyelenggarakan pelatihan atau workshop mengenai penggunaan teknologi digital dalam proses perizinan. Ketiga, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa pelatihan-pelatihan UMKM yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pihak terkait benar-benar merata dan dapat diakses oleh seluruh pelaku usaha. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi peserta pelatihan, serta memastikan bahwa informasi mengenai pelatihan tersebut disebarluaskan secara luas.
| File size | 552.32 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
Yogya UMBYogya UMB Desain yang digunakan adalah kuasi-eksperimen pretest–posttest dengan treatment 12 sesi latihan beban mencakup squat, sumo squad, leg extention, danDesain yang digunakan adalah kuasi-eksperimen pretest–posttest dengan treatment 12 sesi latihan beban mencakup squat, sumo squad, leg extention, dan
Yogya UMBYogya UMB Penelitian ini menggunakan metode pengembangan (Research and Development/R&D) dengan prosedur yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: (1) Potensi danPenelitian ini menggunakan metode pengembangan (Research and Development/R&D) dengan prosedur yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: (1) Potensi dan
UNUSIAUNUSIA Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menjamin perlindungan terhadap masa depan dan hak-hak anak yang orang tuanya bercerai. FenomenaBerbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menjamin perlindungan terhadap masa depan dan hak-hak anak yang orang tuanya bercerai. Fenomena
UNTADUNTAD Formula terbaik untuk gel antiseptik eco-enzyme adalah preparasi yang mengandung konsentrasi 50% eco-enzyme dari kulit buah rambutan dan 50% alkohol (F3),Formula terbaik untuk gel antiseptik eco-enzyme adalah preparasi yang mengandung konsentrasi 50% eco-enzyme dari kulit buah rambutan dan 50% alkohol (F3),
UNUSIAUNUSIA Tinjauan Yuridis terkait dengan Analisis konflik Agraria di Kota Depok perlu dianalisa terlebih dalam untuk nantinya bisa mengetahui penyebab terjadinyaTinjauan Yuridis terkait dengan Analisis konflik Agraria di Kota Depok perlu dianalisa terlebih dalam untuk nantinya bisa mengetahui penyebab terjadinya
UNUSIAUNUSIA Salah satu kekuatan utama buku ini adalah keberaniannya untuk menantang asumsi universal tentang transparansi dalam peradilan. Lasser menunjukkan bahwaSalah satu kekuatan utama buku ini adalah keberaniannya untuk menantang asumsi universal tentang transparansi dalam peradilan. Lasser menunjukkan bahwa
UNUSIAUNUSIA Penelitian ini mendalami hubungan yang rumit antara aspek kontrak dan perlindungan hukum konsumen dalam konteks transaksi E-commerce di Indonesia. DenganPenelitian ini mendalami hubungan yang rumit antara aspek kontrak dan perlindungan hukum konsumen dalam konteks transaksi E-commerce di Indonesia. Dengan
UNUSIAUNUSIA Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan keberlakuan PP yang peraturan pelaksanaannya belum ada atau belum dapat berlaku. Penelitian ini menggunakanPenelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan keberlakuan PP yang peraturan pelaksanaannya belum ada atau belum dapat berlaku. Penelitian ini menggunakan
Useful /
UNUSIAUNUSIA Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XX/2022 mengembalikan kewenangan tata dapil dan alokasi kursi kepada KPU secara mutlak melalui Peraturan KomisiPutusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XX/2022 mengembalikan kewenangan tata dapil dan alokasi kursi kepada KPU secara mutlak melalui Peraturan Komisi
UNUSIAUNUSIA Melalui penjelasan mengenai konflik yang tak kunjung selesai, temuan diharapkan dapat berkontribusi dalam penyelesaian konflik agraria di Indonesia yangMelalui penjelasan mengenai konflik yang tak kunjung selesai, temuan diharapkan dapat berkontribusi dalam penyelesaian konflik agraria di Indonesia yang
UNUSIAUNUSIA Abuse of power merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri,Abuse of power merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri,
UNUSIAUNUSIA Antara lain, terkait pembayaran, garansi, pengumpulan dan penggunaan data pribadi, perlindungan hak cipta, serta kewajiban perpajakan. Selain itu, persoalanAntara lain, terkait pembayaran, garansi, pengumpulan dan penggunaan data pribadi, perlindungan hak cipta, serta kewajiban perpajakan. Selain itu, persoalan