UNUSIAUNUSIA
AL WASATH Jurnal Ilmu HukumAL WASATH Jurnal Ilmu HukumAbuse of power merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi, kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi, apabila tidak merugikan keuangan negara seperti karena kebijakan publik hal itu dianggap sebagai kesalahan administratif. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali abuse of the power dalam pemilu tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research) dengan penelusuran dari berbagai sumber seperti berita dan media.
Abuse of power merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi, kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi.Abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi menurut tim pasangan calon 01 dan 03 adalah yang paling banyak dipertanyakan mengenai bantuan sosial.Bansos tahun ini bahkan diperkirakan membengkak dari yang sudah disepakati dalam APBN, ada tambahan sekitar Rp11,25 triliun karena muncul program pengganti El Nino, artinya anggaran bansos bisa jebol sampai Rp508 triliun, tertinggi sepanjang sejarah.Sorotan publik terkait bansos ini adalah kenapa digencarkan dan dicairkan ditahun-tahun politik seolah ada unsur politik pemerintah untuk mendukung salah satu paslon yang ingin dimenangkan.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan analisis lebih mendalam tentang dampak terhadap kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan. Selain itu, dapat juga diteliti bagaimana peran dan tanggung jawab lembaga pengawas pemilu dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. Terakhir, penelitian juga dapat fokus pada strategi dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah untuk mengawasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.
| File size | 592.73 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
LAAROIBALAAROIBA Hasil Penelitian ini menekankan perlu pemahaman yang lebih mendasar dalam memahami konteks yang berkembang dalam tubuh Umat Islam, Maqâṣid Al-shariahHasil Penelitian ini menekankan perlu pemahaman yang lebih mendasar dalam memahami konteks yang berkembang dalam tubuh Umat Islam, Maqâṣid Al-shariah
LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING Menggunakan data keuangan dari 15 kabupaten/kota selama periode 2021‑2024, penelitian menerapkan Data Envelopment Analysis (DEA) dengan pendekatan ConstantMenggunakan data keuangan dari 15 kabupaten/kota selama periode 2021‑2024, penelitian menerapkan Data Envelopment Analysis (DEA) dengan pendekatan Constant
DAARULHUDADAARULHUDA Modus ini menyebabkan penyaluran pembiayaan tidak tepat sasaran, menimbulkan kerugian keuangan negara, serta merusak tujuan utama program KUR sebagai motorModus ini menyebabkan penyaluran pembiayaan tidak tepat sasaran, menimbulkan kerugian keuangan negara, serta merusak tujuan utama program KUR sebagai motor
UPNVJUPNVJ Implikasi UU HKPD terhadap pengaturan pajak daerah dan peningkatan PAD adalah sebagai berikut. Pertama, UU HKPD menghadirkan nuansa reformatif dalam pengaturanImplikasi UU HKPD terhadap pengaturan pajak daerah dan peningkatan PAD adalah sebagai berikut. Pertama, UU HKPD menghadirkan nuansa reformatif dalam pengaturan
RADJAPUBLIKARADJAPUBLIKA Eradicating corruption requires a comprehensive and holistic approach, including system improvements, education, and firm legal enforcement, to achieveEradicating corruption requires a comprehensive and holistic approach, including system improvements, education, and firm legal enforcement, to achieve
AKRABJUARAAKRABJUARA Dalam keadaan seperti itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas sering kali menghadapi ujian yang berat. Di tengah dinamika tersebut, Badan PemeriksaDalam keadaan seperti itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas sering kali menghadapi ujian yang berat. Di tengah dinamika tersebut, Badan Pemeriksa
UNUSIAUNUSIA Ditinjau dari sisi kepastian hukum berdasarkan elemen substansi, masih banyak ditemukan ketidaksesuaian pengaturan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025Ditinjau dari sisi kepastian hukum berdasarkan elemen substansi, masih banyak ditemukan ketidaksesuaian pengaturan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025
STIE MUTTAQIENSTIE MUTTAQIEN Responden dalam penelitian ini adalah 100 orang pada satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan TeknologiResponden dalam penelitian ini adalah 100 orang pada satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Useful /
UPNVJUPNVJ EU AI Act dapat menjamin penyelenggaraan sistem AI berjalan sesuai dengan ketentuan dikarenakan telah mendefinisikan secara jelas Key Actors beserta tanggungEU AI Act dapat menjamin penyelenggaraan sistem AI berjalan sesuai dengan ketentuan dikarenakan telah mendefinisikan secara jelas Key Actors beserta tanggung
UNTADUNTAD Hasil: 20 artikel yang dipilih ditinjau berdasarkan lima frasa yang diidentifikasi. Implan subdermal levonorgestrel terbukti menjadi pilihan yang baikHasil: 20 artikel yang dipilih ditinjau berdasarkan lima frasa yang diidentifikasi. Implan subdermal levonorgestrel terbukti menjadi pilihan yang baik
YBPINDOYBPINDO Masyarakat setempat yang berprofesi sebagai nelayan sangat antusias mengikuti pelatihan dan diskusi yang diadakan. Program pengabdian kepada masyarakatMasyarakat setempat yang berprofesi sebagai nelayan sangat antusias mengikuti pelatihan dan diskusi yang diadakan. Program pengabdian kepada masyarakat
YBPINDOYBPINDO Diperlukan upaya berkelanjutan dan kolaborasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk mengatasi kendala yang ada dan meningkatkan kualitas pelayananDiperlukan upaya berkelanjutan dan kolaborasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk mengatasi kendala yang ada dan meningkatkan kualitas pelayanan