UNUSIAUNUSIA
AL WASATH Jurnal Ilmu HukumAL WASATH Jurnal Ilmu HukumAbuse of power merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi, kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi, apabila tidak merugikan keuangan negara seperti karena kebijakan publik hal itu dianggap sebagai kesalahan administratif. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali abuse of the power dalam pemilu tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research) dengan penelusuran dari berbagai sumber seperti berita dan media.
Abuse of power merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi, kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi.Abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi menurut tim pasangan calon 01 dan 03 adalah yang paling banyak dipertanyakan mengenai bantuan sosial.Bansos tahun ini bahkan diperkirakan membengkak dari yang sudah disepakati dalam APBN, ada tambahan sekitar Rp11,25 triliun karena muncul program pengganti El Nino, artinya anggaran bansos bisa jebol sampai Rp508 triliun, tertinggi sepanjang sejarah.Sorotan publik terkait bansos ini adalah kenapa digencarkan dan dicairkan ditahun-tahun politik seolah ada unsur politik pemerintah untuk mendukung salah satu paslon yang ingin dimenangkan.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan analisis lebih mendalam tentang dampak terhadap kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan. Selain itu, dapat juga diteliti bagaimana peran dan tanggung jawab lembaga pengawas pemilu dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. Terakhir, penelitian juga dapat fokus pada strategi dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah untuk mengawasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.
| File size | 592.73 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA Perusahaan yang tidak menyusun, tidak menerapkan, atau hanya menjadikannya sebagai formalitas administratif dapat dikategorikan melakukan pelanggaran hukumPerusahaan yang tidak menyusun, tidak menerapkan, atau hanya menjadikannya sebagai formalitas administratif dapat dikategorikan melakukan pelanggaran hukum
PUBMEDIAPUBMEDIA In conclusion, the Jakarta policy initiative may serve as a strategic model for national implementation, contributing to equitable educational access andIn conclusion, the Jakarta policy initiative may serve as a strategic model for national implementation, contributing to equitable educational access and
PUBMEDIAPUBMEDIA Kondisi ini menimbulkan ambiguitas normatif, memperluas ruang diskresi administratif, serta berpotensi menciptakan inkonsistensi dalam penegakan hukum.Kondisi ini menimbulkan ambiguitas normatif, memperluas ruang diskresi administratif, serta berpotensi menciptakan inkonsistensi dalam penegakan hukum.
UTSUTS There was a rise in the average amount of stock trading both before and after the presidential elections on February 12, 2024. Based on the research conductedThere was a rise in the average amount of stock trading both before and after the presidential elections on February 12, 2024. Based on the research conducted
PUBMEDIAPUBMEDIA Relasi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif menunjukkan pola dominasi kekuasaan eksekutif yang diperkuat oleh koalisi partai politik mayoritasRelasi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif menunjukkan pola dominasi kekuasaan eksekutif yang diperkuat oleh koalisi partai politik mayoritas
YAYASANBHZYAYASANBHZ Pembentukan undang-undang yang terburu-buru, minim partisipasi publik, dan sering kali mengabaikan prosedur formal telah membuka celah bagi lahirnya produkPembentukan undang-undang yang terburu-buru, minim partisipasi publik, dan sering kali mengabaikan prosedur formal telah membuka celah bagi lahirnya produk
UNESAUNESA Ada juga status perjanjian kerja yang tidak jelas yang diyakini Hadiyansyah sebagai PKWTT, bukan PKWT seperti perjanjian kerja awal. Sebagai langkah hukum,Ada juga status perjanjian kerja yang tidak jelas yang diyakini Hadiyansyah sebagai PKWTT, bukan PKWT seperti perjanjian kerja awal. Sebagai langkah hukum,
UNSURUNSUR Selain permasalahan akan kewenangan, yang tidak kalah penting yaitu permasalahan kelembagaan. Dengan mengingat akan dilaksanakannya Pilkada dan PemiluSelain permasalahan akan kewenangan, yang tidak kalah penting yaitu permasalahan kelembagaan. Dengan mengingat akan dilaksanakannya Pilkada dan Pemilu
Useful /
UMSUMS Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh edukasi Bantuan Hidup Dasar (BHD) dan penanganan tersedak terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilanTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh edukasi Bantuan Hidup Dasar (BHD) dan penanganan tersedak terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan
UMSUMS 8. Kesimpulan: ada perbedaan yang signifikan antara tahun 2020. Pola asuh permisif memiliki risiko 0,8 kali lebih rendah terhadap perilaku seks bebas dibandingkan8. Kesimpulan: ada perbedaan yang signifikan antara tahun 2020. Pola asuh permisif memiliki risiko 0,8 kali lebih rendah terhadap perilaku seks bebas dibandingkan
UNUSIAUNUSIA Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif terhadap dampak dan implikasi hukum yang mungkin timbul dalam transaksi E-commerce.Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif terhadap dampak dan implikasi hukum yang mungkin timbul dalam transaksi E-commerce.
UNUSIAUNUSIA Peraturan Pemerintah (PP) yang mendelegasikan aturan rinci ke dalam peraturan pelaksanaannya menunjukkan bahwa PP dan peraturan pelaksanaannya merupakanPeraturan Pemerintah (PP) yang mendelegasikan aturan rinci ke dalam peraturan pelaksanaannya menunjukkan bahwa PP dan peraturan pelaksanaannya merupakan