AKRABJUARAAKRABJUARA
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialAkrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialSituasi darurat seperti pandemi global, bencana alam, maupun tekanan ekonomi sering memaksa pemerintah mengambil langkah fiskal yang cepat dan tidak lazim. Dalam keadaan seperti itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas sering kali menghadapi ujian yang berat. Di tengah dinamika tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memegang peranan penting dalam memastikan agar pengelolaan keuangan negara tetap berjalan sesuai dengan prinsip konstitusional dan nilai-nilai akuntabilitas publik. Artikel ini menelaah bagaimana kewenangan konstitusional BPK dapat dijalankan secara efektif dalam kondisi darurat, serta bagaimana mekanisme pemeriksaan publik dapat menyesuaikan diri tanpa menghambat fleksibilitas kebijakan pemerintah dalam menangani krisis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan kombinasi pendekatan konseptual dan studi literatur tahun 2022–2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa kewenangan BPK bersifat imperatif dan konstitusional, sehingga tidak dapat dikesampingkan meskipun negara berada dalam situasi luar biasa. Namun demikian, efektivitas pengawasan publik membutuhkan reformulasi metode pemeriksaan, seperti penerapan interim pemeriksaan, pemeriksaan berbasis risiko, serta sinergi antara BPK, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan lembaga penanggulangan krisis nasional. Peneliti juga mencatat, berdasarkan pengalaman pribadi saat meneliti praktik pemeriksaan BPK selama masa pandemi COVID-19, bahwa tantangan utama bukan pada lemahnya dasar hukum, melainkan pada adaptasi kelembagaan dan kapasitas teknologi. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan penguatan kerangka hukum pemeriksaan dalam keadaan darurat, akselerasi digitalisasi sistem pengawasan, dan pembangunan jejaring koordinasi yang responsif lintas lembaga agar prinsip akuntabilitas publik tetap terjaga bahkan di tengah krisis.
In times of emergency, the Supreme Audit Agency (BPK)s right to audit state financial reports remains constitutional and cannot be postponed.However, conventional audit methods are insufficiently effective in times of crisis.the BPK faces various technical and institutional challenges, potentially threatening its independence.Therefore, the need to reconstruct the BPKs authority—in the form of specific regulations on emergency audits, adaptive approaches, audit technology, and inter-agency collaboration—is crucial to maintaining public accountability without hindering policy action.
Berdasarkan penelitian ini, kami merekomendasikan beberapa langkah untuk memperkuat peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam situasi darurat. Pertama, perlu ada penguatan kerangka hukum pemeriksaan dalam keadaan darurat, termasuk pembuatan regulasi khusus tentang audit dalam situasi krisis. Kedua, akselerasi digitalisasi sistem pengawasan menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas audit. BPK harus mengembangkan kemampuan digital, seperti penggunaan data analisis, alat audit forensik, dan machine learning, untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan secara cepat dan akurat. Ketiga, membangun jejaring koordinasi yang responsif lintas lembaga, seperti antara BPK, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan lembaga penanggulangan krisis nasional, dapat mengurangi tumpang tindih audit dan meningkatkan efisiensi pengawasan. Dengan demikian, BPK dapat menjaga prinsip akuntabilitas publik bahkan di tengah krisis, sekaligus mendukung pemerintah dalam merespons situasi darurat dengan cepat dan efektif.
| File size | 360.32 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kerugian Keuangan Negara pada perusahaan BUMN bukan kerugian keuangan negara, melainkan kerugian perusahaan BUMN itu sendiri. Dengan demikian, kerugianKerugian Keuangan Negara pada perusahaan BUMN bukan kerugian keuangan negara, melainkan kerugian perusahaan BUMN itu sendiri. Dengan demikian, kerugian
BPKBPK Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan oleh Kementerian Keuangan selaku perancang dan pengevaluasi APBN dan APBDHasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan oleh Kementerian Keuangan selaku perancang dan pengevaluasi APBN dan APBD
BPKBPK This system is envisioned to solve the lack of asset management in the public sector, which saw the assets as free goods. The explanation about this systemThis system is envisioned to solve the lack of asset management in the public sector, which saw the assets as free goods. The explanation about this system
BPKBPK Pada pemeriksaan BPK tahun anggaran 2011 s. d. 2015 masih ditemukan adanya penyaluran BBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,Pada pemeriksaan BPK tahun anggaran 2011 s. d. 2015 masih ditemukan adanya penyaluran BBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
IUSIUS Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan entitas pemerintah telah disusun sesuai standar dan peraturan akuntansi yang berlaku. Menggunakan pendekatanOpini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan entitas pemerintah telah disusun sesuai standar dan peraturan akuntansi yang berlaku. Menggunakan pendekatan
IUSIUS Isu hukum yang dikaji adalah kekosongan hukum terkait perangkat lunak trading robot atau yang dikenal sebagai Expert Advisor dalam praktik perdaganganIsu hukum yang dikaji adalah kekosongan hukum terkait perangkat lunak trading robot atau yang dikenal sebagai Expert Advisor dalam praktik perdagangan
MKRIMKRI Meski putusan tersebut ada, analisis menunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri masih diabaikan, sebagian wakil menteri saat ini masihMeski putusan tersebut ada, analisis menunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri masih diabaikan, sebagian wakil menteri saat ini masih
IUSIUS Terdapatnya pertentangan norma hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRB terhadap Peraturan PemerintahTerdapatnya pertentangan norma hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRB terhadap Peraturan Pemerintah
Useful /
AKRABJUARAAKRABJUARA Strategi komunikasi di media sosial menjadi alat utama dalam membentuk narasi positif dan memperkuat citra merek yang humanis. Pengumpulan data dilakukanStrategi komunikasi di media sosial menjadi alat utama dalam membentuk narasi positif dan memperkuat citra merek yang humanis. Pengumpulan data dilakukan
HTPHTP Tekanan darah tinggi (hipertensi) merupakan salah satu pencetus utama terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah (cardiovascular disease). PrevalensiTekanan darah tinggi (hipertensi) merupakan salah satu pencetus utama terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah (cardiovascular disease). Prevalensi
HTPHTP Di Indonesia masalah kesehatan termasuk penyakit menular dan penyakit tak menular masih cukup tinggi, yang perlu diatasi dengan pelayanan kesehatan primerDi Indonesia masalah kesehatan termasuk penyakit menular dan penyakit tak menular masih cukup tinggi, yang perlu diatasi dengan pelayanan kesehatan primer
AKRABJUARAAKRABJUARA Hasil uji efektifitas melalui tahap pretest dan posttest menunjukkan peningkatan dan perbaikan dengan nilai N-gain 0,75 pada skala kecil dan 0,72 padaHasil uji efektifitas melalui tahap pretest dan posttest menunjukkan peningkatan dan perbaikan dengan nilai N-gain 0,75 pada skala kecil dan 0,72 pada