MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiKeberadaan posisi wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia pernah menjadi isu konstitusional, baik dalam pengangkatannya maupun dalam isu larangan rangkap jabatan. Artikel ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang memberikan kejelasan mengenai konstitusionalitas pengangkatan wakil menteri dan larangan rangkap jabatan untuk mereka, termasuk sebagai komisaris atau direksi di perusahaan negara atau swasta. Meski putusan tersebut ada, analisis menunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri masih diabaikan, sebagian wakil menteri saat ini masih menjabat sebagai Dewan Komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis data sekunder. Hasilnya adalah bahwa Konstitusi diabaikan karena Putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan rangkap jabatan wakil menteri tidak dilaksanakan. Untuk mengatasi ketidakpatuhan ini, jika wakil menteri yang tetap memegang jabatan sebagai dewan komisaris, Presiden seharusnya dapat memberhentikannya berdasarkan UU Kementerian Negara dan Putusan Mahkamah Konstitusi, dan memberi sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian keuangan negara atas pendapatannya selama melakukan rangkap jabatan.
Pelaksanaan amanat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap larangan rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan pada pelaksanaannya masih ada wakil menteri yang menduduki rangkap jabatan sebagai komisaris dan wakil komisaris di perusahaan milik negara.Hal demikian dapat dikualifisir sebagai suatu bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.Akibat hukum dan sanksi dari rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri yaitu berupa pemberian sanksi administratif yang salah satu sanksinya berupa pemberhentian dari jabatannya.Selain itu, wakil menteri yang rangkap jabatan juga dapat diberikan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian keuangan negara karena mendapatkan gaji dan pendapatan serta fasilitas ganda yang tidak seharusnya yang berasal dari keuangan negara, baik langsung maupun tidak langsung.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara mendalam mengenai faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan rangkap jabatan wakil menteri, serta merumuskan model pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan tersebut. Selain itu, perlu dilakukan penelitian komparatif terhadap regulasi dan praktik larangan rangkap jabatan di negara-negara lain untuk mendapatkan pelajaran dan inspirasi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Untuk memaksimalkan efektivitas pengawasan, disarankan penelitian untuk mengembangkan indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan memberikan umpan balik yang konstruktif bagi para pemangku kepentingan. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.
| File size | 439.05 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Pelatihan pembuatan Eco Enzyme di Desa Klepu diikuti oleh 25 peserta dari kelompok Ibu Rawat Bumi dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan keterampilanPelatihan pembuatan Eco Enzyme di Desa Klepu diikuti oleh 25 peserta dari kelompok Ibu Rawat Bumi dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan keterampilan
ILOMATAILOMATA Penelitian ini menginvestigasi dampak pengelolaan pajak, ukuran perusahaan, dan keuntungan pada F-Score sebagai indikator Penyimpangan Pelaporan KeuanganPenelitian ini menginvestigasi dampak pengelolaan pajak, ukuran perusahaan, dan keuntungan pada F-Score sebagai indikator Penyimpangan Pelaporan Keuangan
IRPIIRPI 000 kiloliter pertahun akan menghasilkan BEP yang lama dicapai yaitu pada tahun ke-8 sehingga pemasangan VRU akan lebih layak secara keekonomian apabila000 kiloliter pertahun akan menghasilkan BEP yang lama dicapai yaitu pada tahun ke-8 sehingga pemasangan VRU akan lebih layak secara keekonomian apabila
UPN VeteranUPN Veteran Kuesioner yang disebar dalam penelitian ini sebanyak 95 kuesioner, dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,001 untukKuesioner yang disebar dalam penelitian ini sebanyak 95 kuesioner, dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,001 untuk
UPN VeteranUPN Veteran PAL Indonesia signifikan terhadap motivasi kerja dan kinerja karyawan. Pelatihan dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan motivasi karyawan, sertaPAL Indonesia signifikan terhadap motivasi kerja dan kinerja karyawan. Pelatihan dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan motivasi karyawan, serta
UNHASUNHAS Dalam negara tuan rumah, BUMN lebih rentan terhadap tekanan institusional dibanding perusahaan swasta, dan status tanah bukanlah aset negara karena penguasaannyaDalam negara tuan rumah, BUMN lebih rentan terhadap tekanan institusional dibanding perusahaan swasta, dan status tanah bukanlah aset negara karena penguasaannya
MKRIMKRI Namun permasalahannya ketika pertambangan mineral dan batubara berada pada tanah ulayat masyarakat hukum adat, prinsip hukum sebagaimana dimaksud belumNamun permasalahannya ketika pertambangan mineral dan batubara berada pada tanah ulayat masyarakat hukum adat, prinsip hukum sebagaimana dimaksud belum
UNSUNS Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua belum mencerminkan prinsip keadilan sosial karena peraturanHasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua belum mencerminkan prinsip keadilan sosial karena peraturan
Useful /
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman mitra dalam pengelolaan e-catalog dan pemanfaatan strategi pemasaran digital, ditandai dengan kenaikan skorEvaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman mitra dalam pengelolaan e-catalog dan pemanfaatan strategi pemasaran digital, ditandai dengan kenaikan skor
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Peningkatan skor pengetahuan terlihat pada seluruh sesi, mengonfirmasi bahwa pembelajaran partisipatif lebih bermakna dibandingkan metode ceramah konvensional.Peningkatan skor pengetahuan terlihat pada seluruh sesi, mengonfirmasi bahwa pembelajaran partisipatif lebih bermakna dibandingkan metode ceramah konvensional.
UPIUPI Perbandingan nilai Vs untuk berbagai jenis tanah pada lapisan pertama antara hasil pengamatan array microtremor dan hasil SCPTu menunjukkan bahwa metodePerbandingan nilai Vs untuk berbagai jenis tanah pada lapisan pertama antara hasil pengamatan array microtremor dan hasil SCPTu menunjukkan bahwa metode
MAHADEWAMAHADEWA Setelah diberikan penanganan berupa Pendekatan Konseling Rational Emotive Behavioral Therapy (REBT) Dengan Teknik Dispute Kognitif, diperoleh hasil yaitu.Setelah diberikan penanganan berupa Pendekatan Konseling Rational Emotive Behavioral Therapy (REBT) Dengan Teknik Dispute Kognitif, diperoleh hasil yaitu.