MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiKeberadaan posisi wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia pernah menjadi isu konstitusional, baik dalam pengangkatannya maupun dalam isu larangan rangkap jabatan. Artikel ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang memberikan kejelasan mengenai konstitusionalitas pengangkatan wakil menteri dan larangan rangkap jabatan untuk mereka, termasuk sebagai komisaris atau direksi di perusahaan negara atau swasta. Meski putusan tersebut ada, analisis menunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri masih diabaikan, sebagian wakil menteri saat ini masih menjabat sebagai Dewan Komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis data sekunder. Hasilnya adalah bahwa Konstitusi diabaikan karena Putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan rangkap jabatan wakil menteri tidak dilaksanakan. Untuk mengatasi ketidakpatuhan ini, jika wakil menteri yang tetap memegang jabatan sebagai dewan komisaris, Presiden seharusnya dapat memberhentikannya berdasarkan UU Kementerian Negara dan Putusan Mahkamah Konstitusi, dan memberi sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian keuangan negara atas pendapatannya selama melakukan rangkap jabatan.
Pelaksanaan amanat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap larangan rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan pada pelaksanaannya masih ada wakil menteri yang menduduki rangkap jabatan sebagai komisaris dan wakil komisaris di perusahaan milik negara.Hal demikian dapat dikualifisir sebagai suatu bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.Akibat hukum dan sanksi dari rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri yaitu berupa pemberian sanksi administratif yang salah satu sanksinya berupa pemberhentian dari jabatannya.Selain itu, wakil menteri yang rangkap jabatan juga dapat diberikan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian keuangan negara karena mendapatkan gaji dan pendapatan serta fasilitas ganda yang tidak seharusnya yang berasal dari keuangan negara, baik langsung maupun tidak langsung.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara mendalam mengenai faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan rangkap jabatan wakil menteri, serta merumuskan model pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan tersebut. Selain itu, perlu dilakukan penelitian komparatif terhadap regulasi dan praktik larangan rangkap jabatan di negara-negara lain untuk mendapatkan pelajaran dan inspirasi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Untuk memaksimalkan efektivitas pengawasan, disarankan penelitian untuk mengembangkan indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan memberikan umpan balik yang konstruktif bagi para pemangku kepentingan. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.
| File size | 439.05 KB |
| Pages | 18 |
| Short Link | https://juris.id/p-DF |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Sebanyak 95% peserta berhasil memproduksi Eco Enzyme yang memenuhi standar. Penerapan Eco Enzyme diperkirakan dapat mengurangi hingga 50% sampah organikSebanyak 95% peserta berhasil memproduksi Eco Enzyme yang memenuhi standar. Penerapan Eco Enzyme diperkirakan dapat mengurangi hingga 50% sampah organik
ILOMATAILOMATA Penelitian ini menggunakan data sekunder dari neraca tahunan BUMN untuk tahun 2019-2023 dan menerapkan regresi linier berganda untuk menganalisis hubunganPenelitian ini menggunakan data sekunder dari neraca tahunan BUMN untuk tahun 2019-2023 dan menerapkan regresi linier berganda untuk menganalisis hubungan
KEMENSOSKEMENSOS Masih banyak pelaksanaan program CSR yang hanya terfokus pada pengumpulan donasi berupa uang dan barang daripada program yang terfokus pada pemberdayaan,Masih banyak pelaksanaan program CSR yang hanya terfokus pada pengumpulan donasi berupa uang dan barang daripada program yang terfokus pada pemberdayaan,
HAMJAHDIHAHAMJAHDIHA Pendidikan non-formal dengan regulasi yang diatur secara personal memberikan kesempatan belajar tambahan pada warga belajar dalam implementasi pembelajaranPendidikan non-formal dengan regulasi yang diatur secara personal memberikan kesempatan belajar tambahan pada warga belajar dalam implementasi pembelajaran
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Struktur bikrokrasi menunjukkan adanya SOP dan koordinasi, meskipun diperlukan perhatian terhadap komunikasi internal antar unit. Secara keseluruhan, implementasiStruktur bikrokrasi menunjukkan adanya SOP dan koordinasi, meskipun diperlukan perhatian terhadap komunikasi internal antar unit. Secara keseluruhan, implementasi
UPN VeteranUPN Veteran Kuesioner yang disebar dalam penelitian ini sebanyak 95 kuesioner, dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,001 untukKuesioner yang disebar dalam penelitian ini sebanyak 95 kuesioner, dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,001 untuk
UPN VeteranUPN Veteran Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang berpotensi menjadi Poros Maritim Dunia. Salah satu langkah strategis pemerintah dalam mewujudkanIndonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang berpotensi menjadi Poros Maritim Dunia. Salah satu langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan
IAIN CURUPIAIN CURUP 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan sebagainya. Dalam hidup bermasyarakat, hukum Islam tetap memiliki peran, meskipun pemerintah di Indonesia merupakan23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan sebagainya. Dalam hidup bermasyarakat, hukum Islam tetap memiliki peran, meskipun pemerintah di Indonesia merupakan
Useful /
UIN WALISONGOUIN WALISONGO Versi bahasa Indonesia MTQ-18 memadai sebagai instrumen unidimensional dengan konsistensi internal yang baik namun memiliki kemampuan memisahkan pesertaVersi bahasa Indonesia MTQ-18 memadai sebagai instrumen unidimensional dengan konsistensi internal yang baik namun memiliki kemampuan memisahkan peserta
HAMJAHDIHAHAMJAHDIHA Website salah satu media yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, disamping dukungan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, website menjadiWebsite salah satu media yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, disamping dukungan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, website menjadi
HAMJAHDIHAHAMJAHDIHA Langkah pengembangan menggunakan model Borg and Gall yang diadaptasi oleh Sugiyono. Tingkat validitas bahan ajar: ahli media 82,4%, ahli materi 91,2%,Langkah pengembangan menggunakan model Borg and Gall yang diadaptasi oleh Sugiyono. Tingkat validitas bahan ajar: ahli media 82,4%, ahli materi 91,2%,
ILOMATAILOMATA Sebaliknya, observabilitas, keunggulan relatif, kualitas informasi, dan kualitas sistem tidak berpengaruh signifikan terhadap adopsi dompet digital diSebaliknya, observabilitas, keunggulan relatif, kualitas informasi, dan kualitas sistem tidak berpengaruh signifikan terhadap adopsi dompet digital di