MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiKeberadaan posisi wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia pernah menjadi isu konstitusional, baik dalam pengangkatannya maupun dalam isu larangan rangkap jabatan. Artikel ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang memberikan kejelasan mengenai konstitusionalitas pengangkatan wakil menteri dan larangan rangkap jabatan untuk mereka, termasuk sebagai komisaris atau direksi di perusahaan negara atau swasta. Meski putusan tersebut ada, analisis menunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri masih diabaikan, sebagian wakil menteri saat ini masih menjabat sebagai Dewan Komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis data sekunder. Hasilnya adalah bahwa Konstitusi diabaikan karena Putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan rangkap jabatan wakil menteri tidak dilaksanakan. Untuk mengatasi ketidakpatuhan ini, jika wakil menteri yang tetap memegang jabatan sebagai dewan komisaris, Presiden seharusnya dapat memberhentikannya berdasarkan UU Kementerian Negara dan Putusan Mahkamah Konstitusi, dan memberi sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian keuangan negara atas pendapatannya selama melakukan rangkap jabatan.
Pelaksanaan amanat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap larangan rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan pada pelaksanaannya masih ada wakil menteri yang menduduki rangkap jabatan sebagai komisaris dan wakil komisaris di perusahaan milik negara.Hal demikian dapat dikualifisir sebagai suatu bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.Akibat hukum dan sanksi dari rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri yaitu berupa pemberian sanksi administratif yang salah satu sanksinya berupa pemberhentian dari jabatannya.Selain itu, wakil menteri yang rangkap jabatan juga dapat diberikan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian keuangan negara karena mendapatkan gaji dan pendapatan serta fasilitas ganda yang tidak seharusnya yang berasal dari keuangan negara, baik langsung maupun tidak langsung.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara mendalam mengenai faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan rangkap jabatan wakil menteri, serta merumuskan model pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan tersebut. Selain itu, perlu dilakukan penelitian komparatif terhadap regulasi dan praktik larangan rangkap jabatan di negara-negara lain untuk mendapatkan pelajaran dan inspirasi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Untuk memaksimalkan efektivitas pengawasan, disarankan penelitian untuk mengembangkan indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan memberikan umpan balik yang konstruktif bagi para pemangku kepentingan. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.
| File size | 439.05 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
POLTESAPOLTESA Aplikasi ini dilengkapi dengan riwayat peminjaman oleh pengguna. Dengan demikian, pengelolaan aset dan peminjaman peralatan di Politeknik Negeri SambasAplikasi ini dilengkapi dengan riwayat peminjaman oleh pengguna. Dengan demikian, pengelolaan aset dan peminjaman peralatan di Politeknik Negeri Sambas
POLBANGTAN GOWAPOLBANGTAN GOWA BUMDes Berkembang di empat desa, yaitu Balaromang, Tonasa, Mamampang, dan Erelembang, dengan skor masing-masing 83, 82, 81, dan 77. BUMDes Tumbuh di duaBUMDes Berkembang di empat desa, yaitu Balaromang, Tonasa, Mamampang, dan Erelembang, dengan skor masing-masing 83, 82, 81, dan 77. BUMDes Tumbuh di dua
IRPIIRPI 000 kiloliter pertahun akan menghasilkan BEP yang lama dicapai yaitu pada tahun ke-8 sehingga pemasangan VRU akan lebih layak secara keekonomian apabila000 kiloliter pertahun akan menghasilkan BEP yang lama dicapai yaitu pada tahun ke-8 sehingga pemasangan VRU akan lebih layak secara keekonomian apabila
STIEGICISTIEGICI Semua variabel secara simultan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Rasio Kecukupan Modal secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada bankSemua variabel secara simultan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Rasio Kecukupan Modal secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada bank
UPN VeteranUPN Veteran Penelitian ini menguji satu variabel bebas yaitu pelatihan dan dua variabel terikat yaitu motivasi kerja dan kinerja karyawan. Metode pengumpulan dataPenelitian ini menguji satu variabel bebas yaitu pelatihan dan dua variabel terikat yaitu motivasi kerja dan kinerja karyawan. Metode pengumpulan data
IAIN CURUPIAIN CURUP Ayat ketiga dari surah al-Nisa sering dipahami sebagai ayat yang memerintahkan poligami, karena berisi rekomendasi untuk menikahi lebih dari satu wanita,Ayat ketiga dari surah al-Nisa sering dipahami sebagai ayat yang memerintahkan poligami, karena berisi rekomendasi untuk menikahi lebih dari satu wanita,
MKRIMKRI Keberadaan Putusan membawa problematika tersendiri dalam hukum acara pidana Indonesia yang berlaku selama ini sehingga kajian terhadap Surat PemberitahuanKeberadaan Putusan membawa problematika tersendiri dalam hukum acara pidana Indonesia yang berlaku selama ini sehingga kajian terhadap Surat Pemberitahuan
STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA Proses perancangan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik UML (Unified Modeling Language). Sedangkan pengembangan sistem digunakan metodeProses perancangan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik UML (Unified Modeling Language). Sedangkan pengembangan sistem digunakan metode
Useful /
POLBANGTAN GOWAPOLBANGTAN GOWA Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kerentanan penghidupan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan lebih rentan dibandingkan dengan Kabupaten Bone Bolango,Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kerentanan penghidupan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan lebih rentan dibandingkan dengan Kabupaten Bone Bolango,
IRPIIRPI Hasil prediksi dengan menggunakan Naive bayes saja pada penelitian ini didapatkan nilai akurasi sebesar 94,3 %, nilai recall sebesar 93,9 % dan nilai precisionHasil prediksi dengan menggunakan Naive bayes saja pada penelitian ini didapatkan nilai akurasi sebesar 94,3 %, nilai recall sebesar 93,9 % dan nilai precision
IRPIIRPI Telepon seluler merupakan perangkat yang sering digunakan untuk pembelajaran online pada masa pandemik covid-19. Banyak pilihan dengan beragam spesifikasiTelepon seluler merupakan perangkat yang sering digunakan untuk pembelajaran online pada masa pandemik covid-19. Banyak pilihan dengan beragam spesifikasi
UNTAG SMDUNTAG SMD Luas lahan 52000 m2, KDB 14700 m2 dan KDH 34300 m2. Pola gubahan massa terpusat terdiri dari bentuk-bentuk sekunder mengitari bangunan utama. Dengan meninjauLuas lahan 52000 m2, KDB 14700 m2 dan KDH 34300 m2. Pola gubahan massa terpusat terdiri dari bentuk-bentuk sekunder mengitari bangunan utama. Dengan meninjau