UNSUNS
BESTUURBESTUURPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua berdasarkan prinsip keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua belum mencerminkan prinsip keadilan sosial karena peraturan yang mengatur mengenai pertambangan terjadi tumpang tindih multitafsir, konfliktual dan tidak taat asas yang pada ujungnya menciptakan tidak harmonisnya antara satu peraturan dan peraturan yang lain.
Pengelolaan sumur tua sulit dijalankan tanpa mencerminkan nilai keadilan sosial guna mencapai keadilan ekonomi yang diperlukan bagi keadilan sosial itu sendiri.Oleh karena itu, pengelolaan sumur tua harus dikontrol secara eksplisit dan tegas agar dapat mengakomodasi partisipasi masyarakat, baik melalui tingkat kontrol warga maupun keterlibatan realistis dalam pertambangan minyak.Hal ini merupakan penyebab utama munculnya aktivitas pertambangan ilegal, yang pada akhirnya berarti manfaat pengelolaan sumur tua di daerah penghasil khususnya serta masyarakat luas secara umum tidak dapat disebarluaskan secara merata kepada penduduk.
Penelitian lanjutan dapat dimulai dengan mengeksplorasi bagaimana desain regulasi baru yang lebih harmonis dapat dikembangkan untuk mengurangi tumpang tindih dan konflik dalam pengelolaan sumur tua, sehingga memberikan kerangka hukum yang lebih kuat bagi keadilan sosial di bidang sumber daya alam seperti minyak bumi. Selain itu, studi dapat fokus pada efektivitas pemberdayaan koperasi unit desa dan badan usaha milik daerah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat, dengan menganalisis bagaimana peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat dioptimalkan tanpa melibatkan entitas swasta yang dominan. Kajian lebih lanjut juga bisa meneliti dampak jangka panjang integrasi teknologi modern dalam pengelolaan sumur tua terhadap distribusi manfaat ekonomi dan sosial, sehingga menghasilkan model partisipasi masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk menghindari masalah seperti pertambangan ilegal yang sering terjadi dalam sistem pengelolaan saat ini. Hal ini bisa dikembangkan menjadi penelitian komparatif lintas wilayah di Indonesia untuk memahami variasi tantangan regional, atau bahkan memperluas ke studi interaksi antara pengelolaan sumber daya migas dengan prinsip-prinsip keadilan global lainnya. Penelitian semacam ini akan memperdalam pemahaman tentang bagaimana keadilan sosial tidak hanya dalam teori tetapi juga dalam praktik sehari-hari masyarakat yang bergantung pada sumur tua untuk mata pencaharian mereka, sehingga memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif dan adil. (Kata: 152).
| File size | 231.83 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UNDIPUNDIP Variabel dependen adalah perilaku kebersihan genital, sedangkan variabel independen meliputi stres, paparan media sosial mengenai kebersihan genital, sanitasiVariabel dependen adalah perilaku kebersihan genital, sedangkan variabel independen meliputi stres, paparan media sosial mengenai kebersihan genital, sanitasi
UNDIPUNDIP Bukti menunjukkan bahwa ibu muda berisiko mengalami masalah kesehatan mental serta masalah perilaku pada anak mereka. Data menunjukkan bahwa 36 per 1.Bukti menunjukkan bahwa ibu muda berisiko mengalami masalah kesehatan mental serta masalah perilaku pada anak mereka. Data menunjukkan bahwa 36 per 1.
UNSUNS Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan peran berbagai pihak baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bersinergi untuk mengembangkanPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan peran berbagai pihak baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bersinergi untuk mengembangkan
UNSUNS Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu memerlukan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiriFriedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu memerlukan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri
Useful /
UPIUPI Hasil maksimum ester metil minyak kulit kelapa sawit (PKSOME) dimodelkan dengan Metodologi Permukaan Respon (RSM) dan biaya produksinya dihitung. PKSOMEHasil maksimum ester metil minyak kulit kelapa sawit (PKSOME) dimodelkan dengan Metodologi Permukaan Respon (RSM) dan biaya produksinya dihitung. PKSOME
UNHASUNHAS Pengaturan desentralisasi sebagai manifestasi semangat otonomi khusus merupakan upaya mewujudkan pembangunan merata dan pengurangan kemiskinan di Papua.Pengaturan desentralisasi sebagai manifestasi semangat otonomi khusus merupakan upaya mewujudkan pembangunan merata dan pengurangan kemiskinan di Papua.
UNHASUNHAS Standarisasi reklamasi dan pengelolaan pascatambang juga menjadi penting untuk menyediakan pedoman pelaksanaan yang sesuai kebutuhan masyarakat. KebijakanStandarisasi reklamasi dan pengelolaan pascatambang juga menjadi penting untuk menyediakan pedoman pelaksanaan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Kebijakan
UNSUNS Munculnya Gross Split bertujuan untuk memperbaiki sistem PSC dan meningkatkan efisiensi serta efektifitas pola bagi hasil produksi migas. Walaupun GrossMunculnya Gross Split bertujuan untuk memperbaiki sistem PSC dan meningkatkan efisiensi serta efektifitas pola bagi hasil produksi migas. Walaupun Gross