UNSUNS
BESTUURBESTUURPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua berdasarkan prinsip keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua belum mencerminkan prinsip keadilan sosial karena peraturan yang mengatur mengenai pertambangan terjadi tumpang tindih multitafsir, konfliktual dan tidak taat asas yang pada ujungnya menciptakan tidak harmonisnya antara satu peraturan dan peraturan yang lain.
Pengelolaan sumur tua sulit dijalankan tanpa mencerminkan nilai keadilan sosial guna mencapai keadilan ekonomi yang diperlukan bagi keadilan sosial itu sendiri.Oleh karena itu, pengelolaan sumur tua harus dikontrol secara eksplisit dan tegas agar dapat mengakomodasi partisipasi masyarakat, baik melalui tingkat kontrol warga maupun keterlibatan realistis dalam pertambangan minyak.Hal ini merupakan penyebab utama munculnya aktivitas pertambangan ilegal, yang pada akhirnya berarti manfaat pengelolaan sumur tua di daerah penghasil khususnya serta masyarakat luas secara umum tidak dapat disebarluaskan secara merata kepada penduduk.
Penelitian lanjutan dapat dimulai dengan mengeksplorasi bagaimana desain regulasi baru yang lebih harmonis dapat dikembangkan untuk mengurangi tumpang tindih dan konflik dalam pengelolaan sumur tua, sehingga memberikan kerangka hukum yang lebih kuat bagi keadilan sosial di bidang sumber daya alam seperti minyak bumi. Selain itu, studi dapat fokus pada efektivitas pemberdayaan koperasi unit desa dan badan usaha milik daerah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat, dengan menganalisis bagaimana peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat dioptimalkan tanpa melibatkan entitas swasta yang dominan. Kajian lebih lanjut juga bisa meneliti dampak jangka panjang integrasi teknologi modern dalam pengelolaan sumur tua terhadap distribusi manfaat ekonomi dan sosial, sehingga menghasilkan model partisipasi masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk menghindari masalah seperti pertambangan ilegal yang sering terjadi dalam sistem pengelolaan saat ini. Hal ini bisa dikembangkan menjadi penelitian komparatif lintas wilayah di Indonesia untuk memahami variasi tantangan regional, atau bahkan memperluas ke studi interaksi antara pengelolaan sumber daya migas dengan prinsip-prinsip keadilan global lainnya. Penelitian semacam ini akan memperdalam pemahaman tentang bagaimana keadilan sosial tidak hanya dalam teori tetapi juga dalam praktik sehari-hari masyarakat yang bergantung pada sumur tua untuk mata pencaharian mereka, sehingga memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif dan adil. (Kata: 152).
| File size | 231.83 KB |
| Pages | 14 |
| Short Link | https://juris.id/p-ao |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan, demonstrasi, dan praktik langsung dengan pendekatan partisipatif berbasis pengembangan kapasitas masyarakat.Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan, demonstrasi, dan praktik langsung dengan pendekatan partisipatif berbasis pengembangan kapasitas masyarakat.
LAAROIBALAAROIBA Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, tax amnesty, dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikanHasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, tax amnesty, dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan
IRPIIRPI 000 kiloliter per tahun mempunyai break even point pada saat tahun ke-8 dan dibandingkan dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Badan usaha Milik Negara000 kiloliter per tahun mempunyai break even point pada saat tahun ke-8 dan dibandingkan dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Badan usaha Milik Negara
MKRIMKRI Pelaksanaan amanat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap larangan rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri belum dilaksanakan dengan baik dikarenakanPelaksanaan amanat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap larangan rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan
UPN VeteranUPN Veteran PAL Indonesia. Pada realisasinya PT. PAL Indonesia menginvestasikan dana PMN untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan. PenelitianPAL Indonesia. Pada realisasinya PT. PAL Indonesia menginvestasikan dana PMN untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan. Penelitian
UPN VeteranUPN Veteran PAL Indonesia. Pada realisasinya PT. PAL Indonesia menginvestasikan dana PMN untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan. Sehingga PenelitianPAL Indonesia. Pada realisasinya PT. PAL Indonesia menginvestasikan dana PMN untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan. Sehingga Penelitian
UNHASUNHAS Regulasi pertambangan di Indonesia saat ini masih belum optimal dalam menjamin perlindungan hak masyarakat adat, ditandai dengan banyaknya lubang tambangRegulasi pertambangan di Indonesia saat ini masih belum optimal dalam menjamin perlindungan hak masyarakat adat, ditandai dengan banyaknya lubang tambang
UNHASUNHAS Kontrol dan kepemilikan tanah memunculkan norma hukum yang mencakup kewenangan, hak, kewajiban, serta kekuasaan. Secara yuridis, sistem ini bertujuan melindungiKontrol dan kepemilikan tanah memunculkan norma hukum yang mencakup kewenangan, hak, kewajiban, serta kekuasaan. Secara yuridis, sistem ini bertujuan melindungi
Useful /
UPIUPI Konversi fungsi hutan di KPHP Dharmasraya terjadi sangat cepat, di mana tutupan hutan menyusut dari 86% menjadi 12% antara tahun 2000 dan 2019, sementaraKonversi fungsi hutan di KPHP Dharmasraya terjadi sangat cepat, di mana tutupan hutan menyusut dari 86% menjadi 12% antara tahun 2000 dan 2019, sementara
UPIUPI Perbandingan profil Vs pada lapisan pertama sekitar 20 m antara hasil array microtremor dan SCPTu menunjukkan bahwa akurasi profil Vs dari array microtremorPerbandingan profil Vs pada lapisan pertama sekitar 20 m antara hasil array microtremor dan SCPTu menunjukkan bahwa akurasi profil Vs dari array microtremor
UPIUPI Katalis SCBB diuji untuk mengesterifikasi residu limbah industri minyak sawit yang mengandung Asam Lemak Bebas (FFA). Pengujian aktivitas katalis SCBBKatalis SCBB diuji untuk mengesterifikasi residu limbah industri minyak sawit yang mengandung Asam Lemak Bebas (FFA). Pengujian aktivitas katalis SCBB
MAHADEWAMAHADEWA Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan model pembelajaran discovery learning dengan metode outdoor dalam upaya meningkatkanTujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan model pembelajaran discovery learning dengan metode outdoor dalam upaya meningkatkan