UNSUNS
BESTUURBESTUURPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menunjukkan peranan serta pengaruh kebijakan dan politik hukum pemerintah daerah dalam melindungi dan mengembangkan Indikasi Geografis sebagai produk unggulan daerah. Artikel ini merupakan penulisan hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan dan politik hukum pemerintah daerah sangat mempengaruhi perlindungan dan pengembangan Indikasi Geografis sebagai produk unggulan daerah, hal tersebut jelas terlihat dalam dua hal, yakni: a. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman memberikan pendampingan, dengan pendampingan oleh Pemerintah Daerah dan setelah dimohonkan secara resmi oleh Komunitas Petani Salak Pondoh dari Kabupaten Sleman, akhirnya varietas salak pondoh berhasil memperoleh sertifikat indikasi geografis pada bulan Agustus tahun 2013, b. Perlindungan dan pengembangan produk Indikasi Geografis Lada Putih Muntok tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung diketahui bahwasanya sertifikat kepemilikan Indikasi Geografis Lada Putih Muntok di bawah kepemilikan Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada Pendirian BP3L sendiri diketahui karena permintaan Gubernur Babel kala itu H Eko Maulana Ali melalui Peraturan Gubernur Provinsi Bangka Belitung.
Kebijakan pemerintah daerah sangat mempengaruhi perlindungan dan pengembangan produk Indikasi Geografis yang sebenarnya adalah produk unggulan yang dimiliki oleh daerah penghasil, tetapi banyak pemerintah daerah yang belum menyadari akan pentingnya kebijakan perlindungan dan pengembangan tersebut.Hal ini tampak dari kurangnya kebijakan dan politik hukum pemerintah daerah yang mengarah pada perlindungan dan pengembangan produk atau potensi Indikasi Geografis di wilayah masing-masing.
Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana cara pemerintah daerah dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan produk Indikasi Geografis. Selain itu, penelitian juga bisa fokus pada dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan perlindungan tersebut terhadap masyarakat lokal. Selanjutnya, penting untuk menganalisis bagaimana masyarakat bisa lebih terlibat dalam proses pendaftaran dan perlindungan Indikasi Geografis agar hasil produksi mereka mendapatkan pengakuan yang sah dan manfaat secara ekonomi.
| File size | 189.36 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Temuan/hasil: Pelaksanaan mutasi tidak sepenuhnya efektif pada kelima aspek tersebut. Standar kriteria tidak selalu selaras dengan regulasi, kebutuhanTemuan/hasil: Pelaksanaan mutasi tidak sepenuhnya efektif pada kelima aspek tersebut. Standar kriteria tidak selalu selaras dengan regulasi, kebutuhan
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana kampung di Kampung Aikai secara umum mematuhi standar tata kelola yang baik, berkontribusiKesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana kampung di Kampung Aikai secara umum mematuhi standar tata kelola yang baik, berkontribusi
AKBAKB Penelitian ini bertujuan menyusun strategi bagi inkubator bisnis melalui pendekatan kombinasi analisis SWOT, kerangka kerja McKinsey 7S, dan analisis PESTEL.Penelitian ini bertujuan menyusun strategi bagi inkubator bisnis melalui pendekatan kombinasi analisis SWOT, kerangka kerja McKinsey 7S, dan analisis PESTEL.
ALIMSPUBLISHINGALIMSPUBLISHING Tujuan penelitian difokuskan untuk mengungkap. Penelitian dalam setting library research dengan analisis content isi. Hasil penelitian menyimpulkan: bahwaTujuan penelitian difokuskan untuk mengungkap. Penelitian dalam setting library research dengan analisis content isi. Hasil penelitian menyimpulkan: bahwa
ALIMSPUBLISHINGALIMSPUBLISHING Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui teknik dokumentasi,Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui teknik dokumentasi,
UNHASUNHAS Pada praktiknya, bahan-bahan hukum dikumpulkan terlebih dahulu dengan menggunakan inventarisasi dan dokumentasi. Kemudian, dilengkapi dengan data wawancaraPada praktiknya, bahan-bahan hukum dikumpulkan terlebih dahulu dengan menggunakan inventarisasi dan dokumentasi. Kemudian, dilengkapi dengan data wawancara
UNSUNS Penelitian ini dilatbertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa kegagalan pengelolaan pertambangan di Indonesia dan model pengelolaan Blok Masela berbasisPenelitian ini dilatbertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa kegagalan pengelolaan pertambangan di Indonesia dan model pengelolaan Blok Masela berbasis
UNSUNS Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan peran berbagai pihak baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bersinergi untuk mengembangkanPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan peran berbagai pihak baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bersinergi untuk mengembangkan
Useful /
ALIMSPUBLISHINGALIMSPUBLISHING Namun, penggunaan bahasa alay dapat diterima jika digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk melestarikanNamun, penggunaan bahasa alay dapat diterima jika digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk melestarikan
UNHASUNHAS Hasil menunjukkan bahwa penerapan prinsip cadangan kekuasaan kepada daerah dan sistem pemilihan langsung untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah. SementaraHasil menunjukkan bahwa penerapan prinsip cadangan kekuasaan kepada daerah dan sistem pemilihan langsung untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sementara
UNHASUNHAS Pemerintah telah menetapkan beragam kebijakan pertambangan di Indonesia. Namun, pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah apakah kebijakan tersebutPemerintah telah menetapkan beragam kebijakan pertambangan di Indonesia. Namun, pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah apakah kebijakan tersebut
UNSUNS Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua belum mencerminkan prinsip keadilan sosial karena peraturanHasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua belum mencerminkan prinsip keadilan sosial karena peraturan