UNSUNS

BESTUURBESTUUR

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menunjukkan peranan serta pengaruh kebijakan dan politik hukum pemerintah daerah dalam melindungi dan mengembangkan Indikasi Geografis sebagai produk unggulan daerah. Artikel ini merupakan penulisan hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan dan politik hukum pemerintah daerah sangat mempengaruhi perlindungan dan pengembangan Indikasi Geografis sebagai produk unggulan daerah, hal tersebut jelas terlihat dalam dua hal, yakni: a. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman memberikan pendampingan, dengan pendampingan oleh Pemerintah Daerah dan setelah dimohonkan secara resmi oleh Komunitas Petani Salak Pondoh dari Kabupaten Sleman, akhirnya varietas salak pondoh berhasil memperoleh sertifikat indikasi geografis pada bulan Agustus tahun 2013, b. Perlindungan dan pengembangan produk Indikasi Geografis Lada Putih Muntok tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung diketahui bahwasanya sertifikat kepemilikan Indikasi Geografis Lada Putih Muntok di bawah kepemilikan Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada Pendirian BP3L sendiri diketahui karena permintaan Gubernur Babel kala itu H Eko Maulana Ali melalui Peraturan Gubernur Provinsi Bangka Belitung.

Kebijakan pemerintah daerah sangat mempengaruhi perlindungan dan pengembangan produk Indikasi Geografis yang sebenarnya adalah produk unggulan yang dimiliki oleh daerah penghasil, tetapi banyak pemerintah daerah yang belum menyadari akan pentingnya kebijakan perlindungan dan pengembangan tersebut.Hal ini tampak dari kurangnya kebijakan dan politik hukum pemerintah daerah yang mengarah pada perlindungan dan pengembangan produk atau potensi Indikasi Geografis di wilayah masing-masing.

Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana cara pemerintah daerah dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan produk Indikasi Geografis. Selain itu, penelitian juga bisa fokus pada dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan perlindungan tersebut terhadap masyarakat lokal. Selanjutnya, penting untuk menganalisis bagaimana masyarakat bisa lebih terlibat dalam proses pendaftaran dan perlindungan Indikasi Geografis agar hasil produksi mereka mendapatkan pengakuan yang sah dan manfaat secara ekonomi.

Read onlineRead online
File size189.36 KB
Pages8
DMCAReportReport

Related /

juris Halal Food on Airplanes in Indonesia Does it Provide Optimal Information 2025More at 2025

UNSUNS Penelitian ini menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan komunitas dalam mengembangkan strategi mitigasi yang efektif. Penelitian menyimpulkanPenelitian ini menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan komunitas dalam mengembangkan strategi mitigasi yang efektif. Penelitian menyimpulkan

juris Gross Split Contract Framework Regulation on the Caring for People 2020More at 2020

UNSUNS Kajian ini didasarkan atas hasil kajian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh teknik pengumpulanKajian ini didasarkan atas hasil kajian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh teknik pengumpulan

juris The Principle of Control Non Primary Gun System of the Indonesian National Army Protect Soldiers 2020More at 2020

UNSUNS Hasil Penelitian menunjukkan pertama, prinsip pengaturan non-alutsista tunduk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional IndonesiaHasil Penelitian menunjukkan pertama, prinsip pengaturan non-alutsista tunduk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

juris Discourse on Creating a Special Environmental Court in Indonesia to Resolve Environmental Disputes 2020More at 2020

UNSUNS Simpulan peraturan perundang -undangan tersedia dan harus dimanfaatkan dengan sebaik -baiknya dan mengamandemen peraturan perundangan -undangan agar biasSimpulan peraturan perundang -undangan tersedia dan harus dimanfaatkan dengan sebaik -baiknya dan mengamandemen peraturan perundangan -undangan agar bias

Useful /

juris Special Autonomy and the Principles of Federal System A Blurred Portrait of the Special Autonomy for Papua 2023More at 2023

UNHASUNHAS Hasil menunjukkan bahwa penerapan prinsip cadangan kekuasaan kepada daerah dan sistem pemilihan langsung untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah. SementaraHasil menunjukkan bahwa penerapan prinsip cadangan kekuasaan kepada daerah dan sistem pemilihan langsung untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sementara

juris The Model of Management of the Masela Block Based on People s Welfare in Maluku 2020More at 2020

UNSUNS Dengan diberlakukannya Pasal 33 UUD 1945 dalam Undang-Undang Migas dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah, khususnya Provinsi Maluku,Dengan diberlakukannya Pasal 33 UUD 1945 dalam Undang-Undang Migas dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah, khususnya Provinsi Maluku,

juris The Influence of CEOs Hubris on Firms Performance in Indonesia The Moderating Effects of CEOs Power and Board Vigilance 2020More at 2020

UGMUGM Hasil menunjukkan bahwa hubris CEO berkontribusi positif terhadap kinerja perusahaan, sementara dewan komisaris yang besar memperkuat pengaruh positifHasil menunjukkan bahwa hubris CEO berkontribusi positif terhadap kinerja perusahaan, sementara dewan komisaris yang besar memperkuat pengaruh positif

juris Fungsi Koordinasi Dinas Sosial Terhadap Kecamatan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Aceh Barat 2017More at 2017

SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi belum dilaksanakan sebagaimana diharapkan. Hambatan yang dihadapi meliputi belum terbentuknya tim koordinasiHasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi belum dilaksanakan sebagaimana diharapkan. Hambatan yang dihadapi meliputi belum terbentuknya tim koordinasi

ads-block-test