UNSUNS
BESTUURBESTUURPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui model tata kelola migas di Indonesia ditinjau dari kepentingan Negara untuk melindungi sumber daya alam yang seharusnya dikuasai untuk dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Kajian ini didasarkan atas hasil kajian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh teknik pengumpulan data studi pustaka, yang selanjutnya dianalisis dengan melaksanakan penafsiran hukum secara sistematis. Sistematis berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan kerjaan analisa dan konstruksi. Hasil dari kajian ini menunjukkan pengaturan pengelolaan migas dimulai pada masa kolonial Belanda dan terus berubah mengikuti jaman hingga saat ini, khususnya pengaturan mengenai hulu migas. Pengelolaan hulu migas sudah berubah beberapa kali, yaitu sistem Konsesi, sistem Kontrak Karya, Production Sharing Contract (PSC) dan yang terakhir adalah Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Munculnya Gross Split bertujuan untuk memperbaiki sistem PSC dan meningkatkan efisiensi serta efektifitas pola bagi hasil produksi migas. Walaupun Gross Split masih ada kelemahan, tetapi jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya, Gross Split lebih sesuai dengan tujuan negara yaitu sebasar-besarnya untuk rakyat.
Pengaturan hukum mengenai produksi hulu minyak dan gas bumi telah mengalami berbagai perubahan sejak masa kolonial Belanda hingga sekarang, yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial, sehingga secara konstitusional menjadi perhatian utama dalam pembangunan nasional.Posisi negara terhadap sumber daya alam migas memberikan hak untuk membuat undang-undang, kebijakan, pengelolaan, dan pengawasan, di mana pemerintah harus memprioritaskan pengelolaan sumber daya alam tersebut untuk membawa manfaat terbesar bagi rakyat.Munculnya sistem PSC dan Gross Split merupakan upaya pemerintah untuk memakmurkan rakyat, meskipun PSC memiliki banyak masalah yang merugikan negara, sehingga Gross Split lahir untuk memperkuat PSC dan meningkatkan efisiensi pola bagi hasil produksi migas, yang lebih selaras dengan tujuan negara sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat meski masih memiliki kelemahan.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana mengatasi kelemahan Gross Split dalam menghadapi fluktuasi harga minyak global dengan mengembangkan mekanisme penyesuaian bagi hasil yang lebih fleksibel berdasarkan analisis data produksi hulu migas di Indonesia. Selain itu, studi selanjutnya bisa menginvestigasi dampak pajak dan insentif dalam kontrak Gross Split terhadap peningkatan investasi domestik, khususnya keterlibatan BUMN seperti Pertamina, untuk memastikan manfaat ekonomi lebih merata bagi masyarakat. Akhirnya, arah penelitian baru dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas pengawasan negara atas aset dan fasilitas kontraktor Gross Split guna mencegah penyalahgunaan dan memaksimalkan transfer teknologi, sehingga mendukung tujuan konstitusional kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.
| File size | 253.02 KB |
| Pages | 12 |
| Short Link | https://juris.id/p-aq |
| DMCA | Report |
Related /
UNSUNS Penelitian normatif ini mengkaji teks hukum, terutama bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, masalah kesehatan mentalPenelitian normatif ini mengkaji teks hukum, terutama bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, masalah kesehatan mental
UNILAUNILA ) dengan INP=73,71%, undal (Gironniera subaequalis Planch. ) dengan INP=42,51%, dan meranti bunga (Shorea acuminata Dyer. ) dengan INP=35,24%. Pada tingkat) dengan INP=73,71%, undal (Gironniera subaequalis Planch. ) dengan INP=42,51%, dan meranti bunga (Shorea acuminata Dyer. ) dengan INP=35,24%. Pada tingkat
UNSUNS Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua belum mencerminkan prinsip keadilan sosial karena peraturanHasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua belum mencerminkan prinsip keadilan sosial karena peraturan
UNSUNS Industri Kreatif sebagai produk unggulan daerah berbasis indikasi geografis dapat digunakan dan dikembangkan sebagai alat guna daya tarik wisatawan untukIndustri Kreatif sebagai produk unggulan daerah berbasis indikasi geografis dapat digunakan dan dikembangkan sebagai alat guna daya tarik wisatawan untuk
UNSUNS Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menunjukkan peranan serta pengaruh kebijakan dan politik hukum pemerintah daerah dalam melindungi dan mengembangkanPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menunjukkan peranan serta pengaruh kebijakan dan politik hukum pemerintah daerah dalam melindungi dan mengembangkan
UNSUNS Simpulan peraturan perundang -undangan tersedia dan harus dimanfaatkan dengan sebaik -baiknya dan mengamandemen peraturan perundangan -undangan agar biasSimpulan peraturan perundang -undangan tersedia dan harus dimanfaatkan dengan sebaik -baiknya dan mengamandemen peraturan perundangan -undangan agar bias
UNSUNS Kebijakan yang dapat dilakukan di mulai dari perijinan, pengawasan pengelolaan lahan pasca tambang, pengelolaan limbah tambang dan menyusun regulasi yangKebijakan yang dapat dilakukan di mulai dari perijinan, pengawasan pengelolaan lahan pasca tambang, pengelolaan limbah tambang dan menyusun regulasi yang
UNSUNS Prinsip pengaturan non-alutsista tunduk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya asas supremasi sipil, yangPrinsip pengaturan non-alutsista tunduk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya asas supremasi sipil, yang
Useful /
IPBIPB Model mengidentifikasi loop penguat yang menunjukkan bagaimana peningkatan produksi Mocaf meningkatkan akses pangan lokal, mendukung nutrisi anak, danModel mengidentifikasi loop penguat yang menunjukkan bagaimana peningkatan produksi Mocaf meningkatkan akses pangan lokal, mendukung nutrisi anak, dan
IPBIPB Sumber daya lahan merupakan dasar penting dalam penyediaan sumber pangan yang tak tergantikan. Permintaan pangan yang terus meningkat menuntut perluasanSumber daya lahan merupakan dasar penting dalam penyediaan sumber pangan yang tak tergantikan. Permintaan pangan yang terus meningkat menuntut perluasan
IPBIPB Temuan ini mengindikasikan perlunya kebijakan yang tidak hanya menyediakan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis masyarakat, tetapi juga memperkuatTemuan ini mengindikasikan perlunya kebijakan yang tidak hanya menyediakan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis masyarakat, tetapi juga memperkuat
UNHASUNHAS Baik secara de facto maupun de jure, kebijakan hukum ini mencerminkan prinsip sistem federal, yang bertujuan untuk menjaga integritas Negara Kesatuan RepublikBaik secara de facto maupun de jure, kebijakan hukum ini mencerminkan prinsip sistem federal, yang bertujuan untuk menjaga integritas Negara Kesatuan Republik