Publisher

UNSUNS

Journal BESTUURBESTUUR Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model tata kelola migas di Indonesia ditinjau dari kepentingan Negara untuk melindungi sumber daya alam yang seharusnya dikuasai untuk dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Kajian ini didasarkan atas hasil kajian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh teknik pengumpulan data studi pustaka, yang selanjutnya dianalisis dengan melaksanakan penafsiran hukum secara sistematis. Sistematis berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan kerjaan analisa dan konstruksi. Hasil dari kajian ini menunjukkan pengaturan pengelolaan migas dimulai pada masa kolonial Belanda dan terus berubah mengikuti jaman hingga saat ini, khususnya pengaturan mengenai hulu migas. Pengelolaan hulu migas sudah berubah beberapa kali, yaitu sistem Konsesi, sistem Kontrak Karya, Production Sharing Contract (PSC) dan yang terakhir adalah Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Munculnya Gross Split bertujuan untuk memperbaiki sistem PSC dan meningkatkan efisiensi serta efektifitas pola bagi hasil produksi migas. Walaupun Gross Split masih ada kelemahan, tetapi jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya, Gross Split lebih sesuai dengan tujuan negara yaitu sebasar-besarnya untuk rakyat.

Conclusion

Pengaturan hukum mengenai produksi hulu minyak dan gas bumi telah mengalami berbagai perubahan sejak masa kolonial Belanda hingga sekarang, yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial, sehingga secara konstitusional menjadi perhatian utama dalam pembangunan nasional.Posisi negara terhadap sumber daya alam migas memberikan hak untuk membuat undang-undang, kebijakan, pengelolaan, dan pengawasan, di mana pemerintah harus memprioritaskan pengelolaan sumber daya alam tersebut untuk membawa manfaat terbesar bagi rakyat.Munculnya sistem PSC dan Gross Split merupakan upaya pemerintah untuk memakmurkan rakyat, meskipun PSC memiliki banyak masalah yang merugikan negara, sehingga Gross Split lahir untuk memperkuat PSC dan meningkatkan efisiensi pola bagi hasil produksi migas, yang lebih selaras dengan tujuan negara sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat meski masih memiliki kelemahan.

Future Research

Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana mengatasi kelemahan Gross Split dalam menghadapi fluktuasi harga minyak global dengan mengembangkan mekanisme penyesuaian bagi hasil yang lebih fleksibel berdasarkan analisis data produksi hulu migas di Indonesia. Selain itu, studi selanjutnya bisa menginvestigasi dampak pajak dan insentif dalam kontrak Gross Split terhadap peningkatan investasi domestik, khususnya keterlibatan BUMN seperti Pertamina, untuk memastikan manfaat ekonomi lebih merata bagi masyarakat. Akhirnya, arah penelitian baru dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas pengawasan negara atas aset dan fasilitas kontraktor Gross Split guna mencegah penyalahgunaan dan memaksimalkan transfer teknologi, sehingga mendukung tujuan konstitusional kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

Metadata

File size	253.02 KB
Pages	12
DMCA	Report