UNSUNS
BESTUURBESTUURKesehatan mental yang tidak terlindungi di kalangan karyawan dapat berdampak merugikan pada produktivitas dan ekonomi nasional. Namun, peraturan ketenagakerjaan saat ini di Indonesia tidak mencakup ketentuan khusus untuk melindungi kesehatan mental pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu terkait kesehatan mental pekerja yang sering diabaikan, yang menyebabkan penurunan produktivitas dan stigma negatif terhadap individu dengan gangguan kesehatan mental, serta petugas medis dan fasilitas yang kurang kompeten dalam melindungi pekerja. Penelitian normatif ini mengkaji teks hukum, terutama bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, masalah kesehatan mental di Indonesia sangat kompleks, mulai dari stigma negatif yang masih tertanam dalam masyarakat terhadap diagnosis kesehatan mental hingga peraturan dan penegakan hukum yang tidak mendukung pekerja dengan gangguan kesehatan mental untuk pulih dari penyakit mereka. Kedua, berdasarkan Singapura, negara tersebut memiliki program dan kerangka hukum yang mendukung kesehatan publik dan pemantauan pekerja yang mengalami gangguan kesehatan mental yang terintegrasi dalam sistem. Ketiga, untuk mengatasi masalah kesehatan mental pada pekerja, diperlukan kerangka regulasi yang jelas, sistem pemantauan kesehatan terintegrasi yang diperluas untuk memberikan pelatihan bagi petugas medis, dan peningkatan kualitas perawatan kesehatan.
Kesehatan mental yang tidak terlindungi, yang ditandai oleh seringnya terjadi stigma negatif dari masyarakat terhadap pekerja dan gangguan kesehatan mental yang tidak diobati, merupakan masalah yang harus diatasi.Di Indonesia, kurangnya penanganan profesional dan penegakan hukum membuat pekerja yang mengalami gangguan kesehatan dan ritme kerja yang tidak seimbang sulit pulih dan menurunkan tingkat produktivitas mereka.Meskipun pemerintah Indonesia telah mengatur dan menjamin kesehatan fisik, mental, dan sosial pekerja melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, perlu dibangun dasar hukum yang lebih maju dan komprehensif dengan fokus pada regulasi yang diperlukan dan penegakan hukum untuk mendukung tempat kerja yang lebih aman dengan memprioritaskan kesehatan mental pekerja.Singapura mengalami penurunan prevalensi gangguan kesehatan mental di kalangan tenaga kerjanya karena inovasi regulasi yang menekankan penyediaan perawatan memadai oleh tenaga medis yang terlatih khusus, dan Indonesia akan diuntungkan dengan mengadopsi strategi-strategi ini.Pemerintah Indonesia juga harus memperkuat regulasi untuk melindungi kesehatan mental karyawan.
Penelitian lanjutan perlu mengkaji bagaimana integrasi sistem pemantauan kesehatan mental berbasis digital di tempat kerja dapat diterapkan secara efektif di Indonesia, terutama untuk sektor informal, dengan mempertimbangkan aksesibilitas dan keberlanjutan teknologi. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi peran pelatihan kesehatan mental dasar bagi manajer dan rekan kerja dalam mengurangi stigma dan meningkatkan dukungan psikososial di lingkungan kerja, serta menilai dampak jangka panjang dari program keterlibatan komunitas yang melibatkan keluarga pekerja dalam pemulihan kesehatan mental. Terakhir, studi komparatif yang mendalam antara kebijakan kesehatan mental di Singapura dan Indonesia perlu dilakukan untuk mengidentifikasi elemen-elemen regulasi yang paling efektif, seperti model pelaporan wajib, insentif perusahaan, dan pelatihan petugas kesehatan primer, agar dapat dirancang menjadi kerangka hukum nasional yang adaptif dan berbasis bukti untuk Indonesia.
- Are they coming for us? Industrial robots and the mental health of workers - ScienceDirect. coming industrial... doi.org/10.1016/j.respol.2024.104956Are they coming for us Industrial robots and the mental health of workers ScienceDirect coming industrial doi 10 1016 j respol 2024 104956
- The use of complementary and alternative medicine in a multi-ethnic Asian population: results from the... doi.org/10.1186/s12906-020-2843-7The use of complementary and alternative medicine in a multi ethnic Asian population results from the doi 10 1186 s12906 020 2843 7
- Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - Supporting workers with mental health problems... doi.org/10.5271/sjweh.4044Scandinavian Journal of Work Environment Health Supporting workers with mental health problems doi 10 5271 sjweh 4044
- Legal Protection for People with Mental Illness as Victims and Perpetrators of Criminal Acts | ARRUS... doi.org/10.35877/soshum1967Legal Protection for People with Mental Illness as Victims and Perpetrators of Criminal Acts ARRUS doi 10 35877 soshum1967
- Mental health, stressors and resources in migrant domestic workers in Singapore: A thematic analysis... doi.org/10.1016/j.ijintrel.2022.08.004Mental health stressors and resources in migrant domestic workers in Singapore A thematic analysis doi 10 1016 j ijintrel 2022 08 004
| File size | 531.19 KB |
| Pages | 27 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UNSUNS kedua, keanggotaan Dewan Pengawas Syariah lebih didasarkan pada popularitas daripada kompetensi teknis di bidang ekonomi dan perbankan syariah. ketiga,kedua, keanggotaan Dewan Pengawas Syariah lebih didasarkan pada popularitas daripada kompetensi teknis di bidang ekonomi dan perbankan syariah. ketiga,
UNSUNS Akibatnya, lingkungan dan ekosistem terancam, merefleksikan tumpang tindih regulasi serta kelemahan koordinasi di sektor pertambangan dan lingkungan. PenegakanAkibatnya, lingkungan dan ekosistem terancam, merefleksikan tumpang tindih regulasi serta kelemahan koordinasi di sektor pertambangan dan lingkungan. Penegakan
UNDIPUNDIP Tujuan: Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan perilaku kebersihan genital pada pasien kanker serviks. Metode: StudiTujuan: Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan perilaku kebersihan genital pada pasien kanker serviks. Metode: Studi
UNSUNS Oleh karena itu, pengelolaan sumur tua harus dikontrol secara eksplisit dan tegas agar dapat mengakomodasi partisipasi masyarakat, baik melalui tingkatOleh karena itu, pengelolaan sumur tua harus dikontrol secara eksplisit dan tegas agar dapat mengakomodasi partisipasi masyarakat, baik melalui tingkat
Useful /
IPBIPB Sumber daya lahan merupakan dasar penting dalam penyediaan sumber pangan yang tak tergantikan. Permintaan pangan yang terus meningkat menuntut perluasanSumber daya lahan merupakan dasar penting dalam penyediaan sumber pangan yang tak tergantikan. Permintaan pangan yang terus meningkat menuntut perluasan
UNHASUNHAS Akan tetapi, pernyataan tersebut, yang mencakup larangan berurusan dengan mata uang kripto, hanya berlaku untuk bank sentral dan bank lokal karena bankAkan tetapi, pernyataan tersebut, yang mencakup larangan berurusan dengan mata uang kripto, hanya berlaku untuk bank sentral dan bank lokal karena bank
UNHASUNHAS Standarisasi reklamasi dan pengelolaan pascatambang juga menjadi penting untuk menyediakan pedoman pelaksanaan yang sesuai kebutuhan masyarakat. KebijakanStandarisasi reklamasi dan pengelolaan pascatambang juga menjadi penting untuk menyediakan pedoman pelaksanaan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Kebijakan
UNHASUNHAS Tulisan ini menyoroti penggunaan data informasi geospasial dalam pembuatan legislasi kehutanan di Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini akan menyajikanTulisan ini menyoroti penggunaan data informasi geospasial dalam pembuatan legislasi kehutanan di Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini akan menyajikan