PENERBITPENERBIT
Jurnal Penelitian Agama HinduJurnal Penelitian Agama HinduFasilitas laktasi pada sektor publik adalah hak bagi ibu menyusui, namun penyediaan fasilitas yang layak masih menjadi masalah utama di Lombok. Secara regulasi, fasilitas ini harus disediakan secara maksimal oleh para pengelola sektor pelayanan publik. Berpijak dari hal tersebut, tujuan dari kajian ini untuk menganalisis faktor penghambat penegakan hukumnya, dan kaitannya dengan ajaran suci Hindu. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, dan data diperoleh melalui proses observasi, wawancara, serta analisis pustaka. Berdasarkan hasil temuan, faktor-faktor penyebab belum maksimalnya implementasi kebijakan meliputi kurangnya komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, stigma sosial, dan kurang tegasnya sanksi. Sedangkan dalam sudut pandang ajaran suci Hindu, penyediaan sarana laktasi merupakan bentuk pelaksanaan terhadap kewajiban moral yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk masyarakat, yang relevan dalam ajaran dharma, sevanam, ahimsa, vasudaiva kutumbhakam, dana dan karuna. Dapat disimpulkan bahwa penting bagi pemerintah untuk tegas dalam menyediakan fasilitas laktasi bagi ibu menyusui pada sektor pelayanan publik, bukan hanya sebagai implementasi regulasi, tapi kewajiban moral dalam pelaksanaan tugas pemerintahan menurut ajaran agama. Sehingga akan sangat mendukung upaya pemerintah dalam mendukung pemberian ASI ekslusif bagi ibu menyusui, dan hasil temuan diharapkan dapat bermanfaat secara teoretis dan praktis dalam kajian-kajian relevan di masa depan.
Penting bagi pemerintah untuk tegas dalam menyediakan fasilitas laktasi bagi ibu menyusui pada sektor pelayanan publik, bukan hanya sebagai implementasi regulasi, tetapi juga sebagai kewajiban moral dalam pelaksanaan tugas pemerintahan menurut ajaran agama.Hal ini sangat mendukung upaya pemerintah dalam mendukung pemberian ASI eksklusif bagi ibu menyusui, dan hasil temuan diharapkan dapat bermanfaat secara teoretis dan praktis dalam kajian-kajian relevan di masa depan.Dengan demikian, penegakan hukum terkait fasilitas laktasi tidak hanya dilihat dari aspek regulasi, tetapi juga dari perspektif nilai-nilai moral dan spiritual yang tertanam dalam ajaran Hindu.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas program sosialisasi terkait pentingnya fasilitas laktasi bagi ibu menyusui, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, pengelola fasilitas publik, dan organisasi masyarakat sipil. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model kebijakan yang lebih adaptif terhadap konteks sosial-budaya lokal, khususnya dalam mengatasi stigma negatif terhadap ibu menyusui di ruang publik. Ketiga, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur dampak penyediaan fasilitas laktasi yang memadai terhadap tingkat eksklusivitas ASI dan kesehatan ibu dan anak di wilayah Lombok. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum fasilitas laktasi dan strategi yang efektif untuk meningkatkan dukungan terhadap ibu menyusui di masyarakat.
| File size | 256.3 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
IC MESIC MES Pelaku sebuah tindakan yang mengindikasikan kekafiran tidak layak dikafirkan jika yang ia lakukan berawal dari ketidaktahuannya. Demikian pula jika yangPelaku sebuah tindakan yang mengindikasikan kekafiran tidak layak dikafirkan jika yang ia lakukan berawal dari ketidaktahuannya. Demikian pula jika yang
HTPHTP Jenis sampling adalah quota sampling, dihitung dengan rumus Lemeshow didapatkan besar sampel 423. Instrument yang digunakan untuk mengukur stigma yaituJenis sampling adalah quota sampling, dihitung dengan rumus Lemeshow didapatkan besar sampel 423. Instrument yang digunakan untuk mengukur stigma yaitu
UNESUNES Aspek regulasi dan birokrasi yang kompleks juga menjadi tantangan dalam implementasi restorative justice. Efektivitas penyelesaian tindak pidana narkotikaAspek regulasi dan birokrasi yang kompleks juga menjadi tantangan dalam implementasi restorative justice. Efektivitas penyelesaian tindak pidana narkotika
UNSUNS Ketiga, untuk mengatasi masalah kesehatan mental pada pekerja, diperlukan kerangka regulasi yang jelas, sistem pemantauan kesehatan terintegrasi yang diperluasKetiga, untuk mengatasi masalah kesehatan mental pada pekerja, diperlukan kerangka regulasi yang jelas, sistem pemantauan kesehatan terintegrasi yang diperluas
IAIN CURUPIAIN CURUP Sejak periode reformasi, meskipun transformasi hukum Islam semakin berkembang, tantangan serius tetap muncul, baik yang bersifat internal seperti belumSejak periode reformasi, meskipun transformasi hukum Islam semakin berkembang, tantangan serius tetap muncul, baik yang bersifat internal seperti belum
UNAIUNAI Jika masyarakat memiliki konsep yang benar dan stigma negatif terhadap rokok, hal itu akan membuat perokok merasa bersalah saat merokok. Diskusi: ProgramJika masyarakat memiliki konsep yang benar dan stigma negatif terhadap rokok, hal itu akan membuat perokok merasa bersalah saat merokok. Diskusi: Program
UINUIN Responsivitas, akurasi, dan obyektivitas Majelis Ulama Indonesia dalam menerbitkan fatwa ini telah membawa pengaruh positif terhadap citra lembaga, danResponsivitas, akurasi, dan obyektivitas Majelis Ulama Indonesia dalam menerbitkan fatwa ini telah membawa pengaruh positif terhadap citra lembaga, dan
CERICCERIC Analisis uji statistik menggunakan correlation test. Hasil dari penelitian adalah ada hubungan antara stigma diri dengan kualitas hidup pasien SkizofreniaAnalisis uji statistik menggunakan correlation test. Hasil dari penelitian adalah ada hubungan antara stigma diri dengan kualitas hidup pasien Skizofrenia
Useful /
IPBIPB Berdasarkan data yang dianalisis menggunakan uji statistik ANOVA, ditemukan bahwa kelompok e-learning mencapai keterlibatan belajar dan hasil ujian akhirBerdasarkan data yang dianalisis menggunakan uji statistik ANOVA, ditemukan bahwa kelompok e-learning mencapai keterlibatan belajar dan hasil ujian akhir
IPBIPB Bobot kriteria dihitung menggunakan analytic network process (ANP), menghasilkan peta risiko banjir dan kelas kesesuaian lahan untuk pangan lokal. PertimbanganBobot kriteria dihitung menggunakan analytic network process (ANP), menghasilkan peta risiko banjir dan kelas kesesuaian lahan untuk pangan lokal. Pertimbangan
UNISAPUNISAP Kurangnya kesadaran siswa serta pemahaman siswa tentang pentingnya tata tertib yang diterapkan. Upaya guru mengatasi siswa yang melanggar aturan tata tertibKurangnya kesadaran siswa serta pemahaman siswa tentang pentingnya tata tertib yang diterapkan. Upaya guru mengatasi siswa yang melanggar aturan tata tertib
UNISAPUNISAP Penelitian ini dilakukan dikelas IV SD ini bertujuan untuk menganalisis dampak prilaku disruptif siswa terhadap kekondusifan kelas. Prilaku disruptif merupakanPenelitian ini dilakukan dikelas IV SD ini bertujuan untuk menganalisis dampak prilaku disruptif siswa terhadap kekondusifan kelas. Prilaku disruptif merupakan