UNSUNS
BESTUURBESTUURPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan prinsip pengaturan non-alutsista sebagai upaya perlindungan hukum bagi anggota Tentara Nasional Indonesia serta merekonstruksi pengaturan non-alutsista dalam rangka perlindungan hukum bagi anggota TNI berbasis nilai kepastian dan keadilan berartabat. Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah juridis deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan filsafat (philosophical approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan-pendekatan dimaksud dapat digabung. Hasil Penelitian menunjukkan pertama, prinsip pengaturan non-alutsista tunduk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia khususnya asas civilian supremacy. Asas tersebut hanya dicantumkan dalam dasar pertimbangan saja. Tidak mengatur secara spesifik dalam ketentuan umum dan batang tubuh peraturan tersebut mengenai istilah dan pengertian non alutsista serta belum menjadi salah satu tugas pokok TNI dalam operasi militer non perang. Kedua, rekonstruksi nilai penyalahgunaan alusista dan non-alusista wajib dikenakan sanksi.
Prinsip pengaturan non-alutsista tunduk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya asas supremasi sipil, yang hanya tercantum dalam pertimbangan saja.Pengaturan tersebut tidak secara spesifik mengatur definisi non-alutsista dalam ketentuan umum dan belum menjadi tugas utama TNI dalam operasi militer non-perang.Rekonstruksi nilai penyalahgunaan alutsista dan non-alutsista harus dikenai sanksi untuk memastikan keadilan.
Penelitian selanjutnya bisa mengeksplorasi penerapan pencatatan khusus untuk penggunaan non-alutsista oleh pihak sipil dalam kegiatan komersial, seperti dalam dunia periklanan atau seni, untuk menguji batasan hukum yang lebih jelas. Selain itu, bisa dilakukan kajian komparasi mendalam antara regulasi non-alutsista di Indonesia dengan negara-negara Eropa lainnya di luar NATO, guna mencari alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi wajib sebelum pengadilan. Juga, perlu ada studi empiris terhadap implementasi sanksi baru untuk penyalahgunaan non-alutsista, dengan melibatkan survei terhadap anggota TNI dan masyarakat sipil, untuk menilai efektivitasnya dalam mencegah pelanggaran dan memastikan solidaritas nasional. Saran-saran ini akan memperkaya landasan teori keadilan Pancasila, mengatasi kelemahan yuridis saat ini, dan mempromosikan pendekatan hukum yang lebih inklusif bagi semua pihak. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat berfokus pada formulasi kebijakan yang lebih adil, di mana keseimbangan antara kewenangan militer dan hak sipil menjadi inti pembahasan.
| File size | 223.77 KB |
| Pages | 13 |
| Short Link | https://juris.id/p-av |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UNIGRESUNIGRES Dengan demikian, sistem hukum olahraga menyediakan kerangka hukum yang khusus untuk mengatur hubungan kerja antara atlet dan klub, mengatasi kekosonganDengan demikian, sistem hukum olahraga menyediakan kerangka hukum yang khusus untuk mengatur hubungan kerja antara atlet dan klub, mengatasi kekosongan
AKADEMITNIALAKADEMITNIAL Pengamanan perairan di Laut Sulawesi terhadap illegal fishing guna meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya maritim. Pokok dari penelitian ini adalahPengamanan perairan di Laut Sulawesi terhadap illegal fishing guna meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya maritim. Pokok dari penelitian ini adalah
UNISTIUNISTI Dalam pelaporan penggajian, Balai KSDA Sumatera Selatan melakukan proses pencatatan manual terlebih dahulu, kemudian diinput ke dalam aplikasi agar tercatatDalam pelaporan penggajian, Balai KSDA Sumatera Selatan melakukan proses pencatatan manual terlebih dahulu, kemudian diinput ke dalam aplikasi agar tercatat
UNSUNS Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua belum mencerminkan prinsip keadilan sosial karena peraturanHasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua belum mencerminkan prinsip keadilan sosial karena peraturan
UNSUNS Posisi negara terhadap sumber daya alam migas memberikan hak untuk membuat undang-undang, kebijakan, pengelolaan, dan pengawasan, di mana pemerintah harusPosisi negara terhadap sumber daya alam migas memberikan hak untuk membuat undang-undang, kebijakan, pengelolaan, dan pengawasan, di mana pemerintah harus
UNSUNS Industri Kreatif sebagai produk unggulan daerah berbasis indikasi geografis dapat digunakan dan dikembangkan sebagai alat guna daya tarik wisatawan untukIndustri Kreatif sebagai produk unggulan daerah berbasis indikasi geografis dapat digunakan dan dikembangkan sebagai alat guna daya tarik wisatawan untuk
UNSUNS Artikel ini merupakan penulisan hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan dan politik hukumArtikel ini merupakan penulisan hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan dan politik hukum
UNSUNS Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum, yaitu aparat penegak hukum mulai dari jaksa, hakim, polisi,Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum, yaitu aparat penegak hukum mulai dari jaksa, hakim, polisi,
Useful /
UPIUPI Integrasi kerangka kerja utama, seperti model Konsepe Desain Implementasi Operasi (CDIO) dan teknik pembelajaran campuran, meningkatkan pengalaman belajar.Integrasi kerangka kerja utama, seperti model Konsepe Desain Implementasi Operasi (CDIO) dan teknik pembelajaran campuran, meningkatkan pengalaman belajar.
PUSTAKAGALERIMANDIRIPUSTAKAGALERIMANDIRI Ruang lingkup kegiatan mencakup pelatihan dan pendampingan penggunaan marketplace (seperti Shopee dan Tokopedia) sebagai media pemasaran dan transaksi.Ruang lingkup kegiatan mencakup pelatihan dan pendampingan penggunaan marketplace (seperti Shopee dan Tokopedia) sebagai media pemasaran dan transaksi.
AKADEMITNIALAKADEMITNIAL Dari perspektif maritim, perkembangan ini telah menarik minat luas dari banyak angkatan laut terhadap teknologi bawah air seperti kapal selam dan kapalDari perspektif maritim, perkembangan ini telah menarik minat luas dari banyak angkatan laut terhadap teknologi bawah air seperti kapal selam dan kapal
UNHASUNHAS Komitmen Indonesia terhadap tata kelola harus dijaga konsisten untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan. Namun, desentralisasi yang mengarah federalKomitmen Indonesia terhadap tata kelola harus dijaga konsisten untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan. Namun, desentralisasi yang mengarah federal