UNSUNS
BESTUURBESTUURPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan prinsip pengaturan non-alutsista sebagai upaya perlindungan hukum bagi anggota Tentara Nasional Indonesia serta merekonstruksi pengaturan non-alutsista dalam rangka perlindungan hukum bagi anggota TNI berbasis nilai kepastian dan keadilan berartabat. Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah juridis deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan filsafat (philosophical approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan-pendekatan dimaksud dapat digabung. Hasil Penelitian menunjukkan pertama, prinsip pengaturan non-alutsista tunduk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia khususnya asas civilian supremacy. Asas tersebut hanya dicantumkan dalam dasar pertimbangan saja. Tidak mengatur secara spesifik dalam ketentuan umum dan batang tubuh peraturan tersebut mengenai istilah dan pengertian non alutsista serta belum menjadi salah satu tugas pokok TNI dalam operasi militer non perang. Kedua, rekonstruksi nilai penyalahgunaan alusista dan non-alusista wajib dikenakan sanksi.
Prinsip pengaturan non-alutsista tunduk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya asas supremasi sipil, yang hanya tercantum dalam pertimbangan saja.Pengaturan tersebut tidak secara spesifik mengatur definisi non-alutsista dalam ketentuan umum dan belum menjadi tugas utama TNI dalam operasi militer non-perang.Rekonstruksi nilai penyalahgunaan alutsista dan non-alutsista harus dikenai sanksi untuk memastikan keadilan.
Penelitian selanjutnya bisa mengeksplorasi penerapan pencatatan khusus untuk penggunaan non-alutsista oleh pihak sipil dalam kegiatan komersial, seperti dalam dunia periklanan atau seni, untuk menguji batasan hukum yang lebih jelas. Selain itu, bisa dilakukan kajian komparasi mendalam antara regulasi non-alutsista di Indonesia dengan negara-negara Eropa lainnya di luar NATO, guna mencari alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi wajib sebelum pengadilan. Juga, perlu ada studi empiris terhadap implementasi sanksi baru untuk penyalahgunaan non-alutsista, dengan melibatkan survei terhadap anggota TNI dan masyarakat sipil, untuk menilai efektivitasnya dalam mencegah pelanggaran dan memastikan solidaritas nasional. Saran-saran ini akan memperkaya landasan teori keadilan Pancasila, mengatasi kelemahan yuridis saat ini, dan mempromosikan pendekatan hukum yang lebih inklusif bagi semua pihak. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat berfokus pada formulasi kebijakan yang lebih adil, di mana keseimbangan antara kewenangan militer dan hak sipil menjadi inti pembahasan.
| File size | 223.77 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN KERINCIIAIN KERINCI Bahkan Indonesia sendiri juga merasakan hal tersebut. Meskipun negara Bhineka Tunggal Ika ini dipandang sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilaiBahkan Indonesia sendiri juga merasakan hal tersebut. Meskipun negara Bhineka Tunggal Ika ini dipandang sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai
UNISMAUNISMA Kebijakan ini juga gagal memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan negara—baik substantif, prosedural, maupun hasil—yang terbukti dari manfaat publikKebijakan ini juga gagal memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan negara—baik substantif, prosedural, maupun hasil—yang terbukti dari manfaat publik
UHBUHB Temuan ini menunjukkan bahwa reformasi perpajakan Indonesia baru menunjukkan keselarasan normatif parsial terhadap prinsip keadilan fiskal. Penguatan koherensiTemuan ini menunjukkan bahwa reformasi perpajakan Indonesia baru menunjukkan keselarasan normatif parsial terhadap prinsip keadilan fiskal. Penguatan koherensi
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Studi ini menyoroti bagaimana keberhasilan elektoral mereka berkontribusi pada pengurangan kesenjangan kelas dan gender, mendorong perubahan politik bertahapStudi ini menyoroti bagaimana keberhasilan elektoral mereka berkontribusi pada pengurangan kesenjangan kelas dan gender, mendorong perubahan politik bertahap
IAIN CURUPIAIN CURUP Penelitian ini membahas pemikiran tentang pertumbuhan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional menurut tokoh-tokoh, yaitu Abū Yūsuf, Abū Ubaid, Al-Ghazāli,Penelitian ini membahas pemikiran tentang pertumbuhan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional menurut tokoh-tokoh, yaitu Abū Yūsuf, Abū Ubaid, Al-Ghazāli,
UNSUNS Dengan diberlakukannya Pasal 33 UUD 1945 dalam Undang-Undang Migas dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah, khususnya Provinsi Maluku,Dengan diberlakukannya Pasal 33 UUD 1945 dalam Undang-Undang Migas dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah, khususnya Provinsi Maluku,
UNSUNS Pengelolaan yang berkelanjutan mampu memenuhi kebutuhan di masa sekarang, di masa depan serta meningkatkan kesehatan, kemakmuran lingkungan dan masyarakatPengelolaan yang berkelanjutan mampu memenuhi kebutuhan di masa sekarang, di masa depan serta meningkatkan kesehatan, kemakmuran lingkungan dan masyarakat
UNSUNS Angka tersebut juga mencerminkan ketidakpedulian pemerintah daerah terhadap seni dan budaya lokal yang menyebabkan inventarisasi warisan leluhur diklaimAngka tersebut juga mencerminkan ketidakpedulian pemerintah daerah terhadap seni dan budaya lokal yang menyebabkan inventarisasi warisan leluhur diklaim
Useful /
UPI YAIUPI YAI Conroy ke dalam kultur dan bahasa Indonesia. Partisipan yang digunakan adalah 300 siswa SMK kelas 12. Analisis properti psikometrik terdiri dari validitasConroy ke dalam kultur dan bahasa Indonesia. Partisipan yang digunakan adalah 300 siswa SMK kelas 12. Analisis properti psikometrik terdiri dari validitas
UNIMALUNIMAL Makalah ini menggambarkan proses dekolonisasi pembuatan kebijakan dan memastikan bahwa massa terintegrasi ke dalam proses akan sangat membantu mensintesisMakalah ini menggambarkan proses dekolonisasi pembuatan kebijakan dan memastikan bahwa massa terintegrasi ke dalam proses akan sangat membantu mensintesis
UNSUNS Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua berdasarkan prinsip keadilan sosial.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua berdasarkan prinsip keadilan sosial.
UNIBUNIB Proses penangkapan ikan baik pada ekosistem padang lamun maupun terumbu karang menggunakan jaring insang dengan panjang 50 meter dan lebar 2 meter danProses penangkapan ikan baik pada ekosistem padang lamun maupun terumbu karang menggunakan jaring insang dengan panjang 50 meter dan lebar 2 meter dan