UNSUNS
BESTUURBESTUURPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan prinsip pengaturan non-alutsista sebagai upaya perlindungan hukum bagi anggota Tentara Nasional Indonesia serta merekonstruksi pengaturan non-alutsista dalam rangka perlindungan hukum bagi anggota TNI berbasis nilai kepastian dan keadilan berartabat. Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah juridis deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan filsafat (philosophical approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan-pendekatan dimaksud dapat digabung. Hasil Penelitian menunjukkan pertama, prinsip pengaturan non-alutsista tunduk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia khususnya asas civilian supremacy. Asas tersebut hanya dicantumkan dalam dasar pertimbangan saja. Tidak mengatur secara spesifik dalam ketentuan umum dan batang tubuh peraturan tersebut mengenai istilah dan pengertian non alutsista serta belum menjadi salah satu tugas pokok TNI dalam operasi militer non perang. Kedua, rekonstruksi nilai penyalahgunaan alusista dan non-alusista wajib dikenakan sanksi.
Prinsip pengaturan non-alutsista tunduk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya asas supremasi sipil, yang hanya tercantum dalam pertimbangan saja.Pengaturan tersebut tidak secara spesifik mengatur definisi non-alutsista dalam ketentuan umum dan belum menjadi tugas utama TNI dalam operasi militer non-perang.Rekonstruksi nilai penyalahgunaan alutsista dan non-alutsista harus dikenai sanksi untuk memastikan keadilan.
Penelitian selanjutnya bisa mengeksplorasi penerapan pencatatan khusus untuk penggunaan non-alutsista oleh pihak sipil dalam kegiatan komersial, seperti dalam dunia periklanan atau seni, untuk menguji batasan hukum yang lebih jelas. Selain itu, bisa dilakukan kajian komparasi mendalam antara regulasi non-alutsista di Indonesia dengan negara-negara Eropa lainnya di luar NATO, guna mencari alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi wajib sebelum pengadilan. Juga, perlu ada studi empiris terhadap implementasi sanksi baru untuk penyalahgunaan non-alutsista, dengan melibatkan survei terhadap anggota TNI dan masyarakat sipil, untuk menilai efektivitasnya dalam mencegah pelanggaran dan memastikan solidaritas nasional. Saran-saran ini akan memperkaya landasan teori keadilan Pancasila, mengatasi kelemahan yuridis saat ini, dan mempromosikan pendekatan hukum yang lebih inklusif bagi semua pihak. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat berfokus pada formulasi kebijakan yang lebih adil, di mana keseimbangan antara kewenangan militer dan hak sipil menjadi inti pembahasan.
| File size | 223.77 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIVSMUNIVSM Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan secara kritis konsep “Ummah sebagaimana diuraikan dalam Piagam Madinah dengan kerangkaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan secara kritis konsep “Ummah sebagaimana diuraikan dalam Piagam Madinah dengan kerangka
IAIN MADURAIAIN MADURA Pada masa pemerintahan kedua, Presiden Joko Widodo mengambil tindakan tegas dengan membubarkan dua organisasi Islam terkemuka di Indonesia, yaitu HizbutPada masa pemerintahan kedua, Presiden Joko Widodo mengambil tindakan tegas dengan membubarkan dua organisasi Islam terkemuka di Indonesia, yaitu Hizbut
IJBLEIJBLE Memiliki akta kelahiran merupakan pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak serta merupakan hak sipil dasar yang harus dijamin. ImplementasiMemiliki akta kelahiran merupakan pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak serta merupakan hak sipil dasar yang harus dijamin. Implementasi
UNDARUNDAR Di tengah suasana tanpa norma ini terjadi peniadaan hukum, aturan seolah ditanggalkan, dan negara seakan absen kehadirannya dalam mengatur masyarakat.Di tengah suasana tanpa norma ini terjadi peniadaan hukum, aturan seolah ditanggalkan, dan negara seakan absen kehadirannya dalam mengatur masyarakat.
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Dalam undang-undang ini, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan antara pria dan wanita, yang menutup kemungkinan pengakuan pernikahan sesama jenis. PenelitianDalam undang-undang ini, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan antara pria dan wanita, yang menutup kemungkinan pengakuan pernikahan sesama jenis. Penelitian
UMPOUMPO Kendatipun demikian realita praktik kehidupan beragama dan berkeyakinan masih banyak terjadi di Indonesia. Baik terjadinya kekerasan atas nama agama, kebijakanKendatipun demikian realita praktik kehidupan beragama dan berkeyakinan masih banyak terjadi di Indonesia. Baik terjadinya kekerasan atas nama agama, kebijakan
UNIRAYAUNIRAYA Perkawinan harus dicatatkan di pencatatan sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ayat (1) menentukan perkawinan adalahPerkawinan harus dicatatkan di pencatatan sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ayat (1) menentukan perkawinan adalah
UNSUNS Dengan diberlakukannya Pasal 33 UUD 1945 dalam Undang-Undang Migas dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah, khususnya Provinsi Maluku,Dengan diberlakukannya Pasal 33 UUD 1945 dalam Undang-Undang Migas dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah, khususnya Provinsi Maluku,
Useful /
STIKES BETHESDASTIKES BETHESDA Anak dapat mengalami cedera yang sengaja atau tidak sengaja saat bermain, melakukan aktivitas di sekolah. Cedera yang dialami anak bersifat ringat hinggaAnak dapat mengalami cedera yang sengaja atau tidak sengaja saat bermain, melakukan aktivitas di sekolah. Cedera yang dialami anak bersifat ringat hingga
UMPOUMPO Indikator kesehatan merupakan indikator yang berpengaruh positif terhadap ketahanan nasional di bidang ekonomi karena kualitas kesehatan memungkinan untukIndikator kesehatan merupakan indikator yang berpengaruh positif terhadap ketahanan nasional di bidang ekonomi karena kualitas kesehatan memungkinan untuk
UPIUPI Selain itu, karbon digunakan sebagai model bioadsorben untuk pengolahan air dengan metode adsorpsi. Di sini, model air limbah yang digunakan dalam penelitianSelain itu, karbon digunakan sebagai model bioadsorben untuk pengolahan air dengan metode adsorpsi. Di sini, model air limbah yang digunakan dalam penelitian
UNSUNS Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode evaluative analisis, yaitu suatu metode mengumpulkan dan menyajikan data yang diperoleh untukMetode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode evaluative analisis, yaitu suatu metode mengumpulkan dan menyajikan data yang diperoleh untuk