UNSUNS
BESTUURBESTUURPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan prinsip pengaturan non-alutsista sebagai upaya perlindungan hukum bagi anggota Tentara Nasional Indonesia serta merekonstruksi pengaturan non-alutsista dalam rangka perlindungan hukum bagi anggota TNI berbasis nilai kepastian dan keadilan berartabat. Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah juridis deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan filsafat (philosophical approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan-pendekatan dimaksud dapat digabung. Hasil Penelitian menunjukkan pertama, prinsip pengaturan non-alutsista tunduk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia khususnya asas civilian supremacy. Asas tersebut hanya dicantumkan dalam dasar pertimbangan saja. Tidak mengatur secara spesifik dalam ketentuan umum dan batang tubuh peraturan tersebut mengenai istilah dan pengertian non alutsista serta belum menjadi salah satu tugas pokok TNI dalam operasi militer non perang. Kedua, rekonstruksi nilai penyalahgunaan alusista dan non-alusista wajib dikenakan sanksi.
Prinsip pengaturan non-alutsista tunduk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya asas supremasi sipil, yang hanya tercantum dalam pertimbangan saja.Pengaturan tersebut tidak secara spesifik mengatur definisi non-alutsista dalam ketentuan umum dan belum menjadi tugas utama TNI dalam operasi militer non-perang.Rekonstruksi nilai penyalahgunaan alutsista dan non-alutsista harus dikenai sanksi untuk memastikan keadilan.
Penelitian selanjutnya bisa mengeksplorasi penerapan pencatatan khusus untuk penggunaan non-alutsista oleh pihak sipil dalam kegiatan komersial, seperti dalam dunia periklanan atau seni, untuk menguji batasan hukum yang lebih jelas. Selain itu, bisa dilakukan kajian komparasi mendalam antara regulasi non-alutsista di Indonesia dengan negara-negara Eropa lainnya di luar NATO, guna mencari alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi wajib sebelum pengadilan. Juga, perlu ada studi empiris terhadap implementasi sanksi baru untuk penyalahgunaan non-alutsista, dengan melibatkan survei terhadap anggota TNI dan masyarakat sipil, untuk menilai efektivitasnya dalam mencegah pelanggaran dan memastikan solidaritas nasional. Saran-saran ini akan memperkaya landasan teori keadilan Pancasila, mengatasi kelemahan yuridis saat ini, dan mempromosikan pendekatan hukum yang lebih inklusif bagi semua pihak. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat berfokus pada formulasi kebijakan yang lebih adil, di mana keseimbangan antara kewenangan militer dan hak sipil menjadi inti pembahasan.
| File size | 223.77 KB |
| Pages | 13 |
| Short Link | https://juris.id/p-av |
| DMCA | Report |
Related /
ITBITB Penggunaan ATF U3Si2-FeCrAl pada inti reaktor KLT-40S mengurangi panjang siklus karena pengaruh besar penyerapan neutron oleh FeCrAl yang melebihi peningkatanPenggunaan ATF U3Si2-FeCrAl pada inti reaktor KLT-40S mengurangi panjang siklus karena pengaruh besar penyerapan neutron oleh FeCrAl yang melebihi peningkatan
UNYUNY Instrumen yang digunakan meliputi kuesioner, catatan observasi, wawancara, dan desk evaluation (penilaian ahli dan praktisi). Data dihitung secara deskriptifInstrumen yang digunakan meliputi kuesioner, catatan observasi, wawancara, dan desk evaluation (penilaian ahli dan praktisi). Data dihitung secara deskriptif
UNDIPUNDIP Ibu muda Indonesia mencari informasi formal tentang menyusui dari tenaga kesehatan, namun praktik terhalang oleh kurangnya dukungan dari pasangan, keyakinanIbu muda Indonesia mencari informasi formal tentang menyusui dari tenaga kesehatan, namun praktik terhalang oleh kurangnya dukungan dari pasangan, keyakinan
UNSUNS Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua belum mencerminkan prinsip keadilan sosial karena peraturanHasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua belum mencerminkan prinsip keadilan sosial karena peraturan
UNSUNS Pengelolaan hulu migas sudah berubah beberapa kali, yaitu sistem Konsesi, sistem Kontrak Karya, Production Sharing Contract (PSC) dan yang terakhir adalahPengelolaan hulu migas sudah berubah beberapa kali, yaitu sistem Konsesi, sistem Kontrak Karya, Production Sharing Contract (PSC) dan yang terakhir adalah
UNSUNS Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan industri kreatif sebagai produk unggulan daerah berbasis indikasi geografis di Indonesia cukup pesat. IndustriHasil Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan industri kreatif sebagai produk unggulan daerah berbasis indikasi geografis di Indonesia cukup pesat. Industri
UNHASUNHAS Terdapat berbagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya dari benda langit, baik sebagai bahan bakar, sumber alternatif untuk mineral langka, maupun sebagaiTerdapat berbagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya dari benda langit, baik sebagai bahan bakar, sumber alternatif untuk mineral langka, maupun sebagai
UPIUPI Salah satu kunci untuk memperoleh hasil kami adalah dengan mengestimasi quasi-norm dari fungsi karakteristik bola terbuka di ℝⁿ. Artikel ini membahasSalah satu kunci untuk memperoleh hasil kami adalah dengan mengestimasi quasi-norm dari fungsi karakteristik bola terbuka di ℝⁿ. Artikel ini membahas
Useful /
UNSUNS Hal ini tampak dari kurangnya kebijakan dan politik hukum pemerintah daerah yang mengarah pada perlindungan dan pengembangan produk atau potensi IndikasiHal ini tampak dari kurangnya kebijakan dan politik hukum pemerintah daerah yang mengarah pada perlindungan dan pengembangan produk atau potensi Indikasi
UNSUNS Simpulan peraturan perundang -undangan tersedia dan harus dimanfaatkan dengan sebaik -baiknya dan mengamandemen peraturan perundangan -undangan agar biasSimpulan peraturan perundang -undangan tersedia dan harus dimanfaatkan dengan sebaik -baiknya dan mengamandemen peraturan perundangan -undangan agar bias
UNHASUNHAS Pada tahap awal, pengadilan memberikan imunitas mutlak atas kapal pemerintah di yurisdiksi asing. Lalu pengadilan, hakim, dan negara menegaskan imunitasPada tahap awal, pengadilan memberikan imunitas mutlak atas kapal pemerintah di yurisdiksi asing. Lalu pengadilan, hakim, dan negara menegaskan imunitas
UPIUPI Proses penyempurnaan adaptif menunjukkan estimasi galat global yang lebih efektif dibandingkan refinemen seragam dari sisi biaya komputasi.metode ini berpotensiProses penyempurnaan adaptif menunjukkan estimasi galat global yang lebih efektif dibandingkan refinemen seragam dari sisi biaya komputasi.metode ini berpotensi