UNIGRESUNIGRES
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas GresikJurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas GresikDalam klausul kontrak pemain sepakbola profesional dengan klub sepakbola secara eksplisit mencantumkan bahwa kontrak pemain sepakbola bersifat khusus dan tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta atlet sepakbola profesional mempunyai hukum yang khusus yaitu Lex Sportiva. Kontrak kerja pemain sepakbola profesional tunduk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang merupakan Lex Specialis dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan FIFA, penyelesaian sengketa antara atlet sepakbola profesional dengan klub dapat diselesaikan melalui arbitrase yang disediakan oleh induk organisasi sepakbola.
Kontrak kerja pemain sepakbola profesional di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang merupakan Lex Specialis dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta tunduk pada ketentuan FIFA.Meskipun terdapat potensi konflik antara regulasi nasional dan Lex Sportiva, perlindungan hak pemain telah tercakup dalam peraturan FIFA dan PSSI, sehingga sengketa dapat diselesaikan melalui mekanisme arbitrase yang ditetapkan.Dengan demikian, sistem hukum olahraga menyediakan kerangka hukum yang khusus untuk mengatur hubungan kerja antara atlet dan klub, mengatasi kekosongan regulasi pada undang‑undang ketenagakerjaan.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi dampak keputusan arbitrase terhadap besaran gaji dan tunjangan pemain sepakbola profesional di Indonesia, sehingga dapat mengukur efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa dalam meningkatkan kesejahteraan atlet. Selanjutnya, sebuah studi perbandingan antara penerapan Lex Sportiva di federasi sepakbola ASEAN dapat mengidentifikasi perbedaan regulasi dan praktik penyelesaian sengketa, memberikan insight tentang harmonisasi standar regional. Terakhir, analisis komparatif efektivitas arbitrase yang dilakukan oleh PSSI dibandingkan dengan Court of Arbitration for Sport (CAS) dapat menilai kecepatan, biaya, dan kepuasan pihak terkait, sehingga membantu reformasi kebijakan penyelesaian sengketa dalam olahraga nasional.
| File size | 465.31 KB |
| Pages | 14 |
| Short Link | https://juris.id/p-11X |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UNIGRESUNIGRES Sus-Anak/2018/PN. Gsk dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pengedar narkotika golonganSus-Anak/2018/PN. Gsk dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pengedar narkotika golongan
UNIGRESUNIGRES Dalam Undang-Undang ini, bila debitor dan kreditor tidak dapat mencapai kesepakatan pembayaran utang pada masa PKPU Sementara, maka debitor dapat dinyatakanDalam Undang-Undang ini, bila debitor dan kreditor tidak dapat mencapai kesepakatan pembayaran utang pada masa PKPU Sementara, maka debitor dapat dinyatakan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XX/2022 menandai tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia dengan implikasi luas terhadap keadilan dan kepatuhanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XX/2022 menandai tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia dengan implikasi luas terhadap keadilan dan kepatuhan
FHUKIFHUKI 35 of 2009 concerning Narcotics, but also must pay attention to related rules, for example SEMA No. 4 of 2010. This is because the article does not contain35 of 2009 concerning Narcotics, but also must pay attention to related rules, for example SEMA No. 4 of 2010. This is because the article does not contain
IUSIUS Kepastian hukum terkait pengaturan Expert Advisor juga diperlukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai elemen pendukungKepastian hukum terkait pengaturan Expert Advisor juga diperlukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai elemen pendukung
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Dengan analisis doktrinal terhadap ketentuan konstitusi, peraturan perundang‑undangan utama, serta interpretasi yudisial, dilengkapi studi kasus kualitatif,Dengan analisis doktrinal terhadap ketentuan konstitusi, peraturan perundang‑undangan utama, serta interpretasi yudisial, dilengkapi studi kasus kualitatif,
AKABAAKABA Dalam upaya untuk menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum yang demokratis, maka dibentuk MK yang berwenang menguji undang-undang atas UUD NRI 1945.Dalam upaya untuk menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum yang demokratis, maka dibentuk MK yang berwenang menguji undang-undang atas UUD NRI 1945.
AKABAAKABA Badan Pengawas Pemilihan Umum atau disingkat Bawaslu, baik sebagai Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota, kemudian Pengadilan Tata Usaha NegaraBadan Pengawas Pemilihan Umum atau disingkat Bawaslu, baik sebagai Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota, kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara
Useful /
SANIYASANIYA Kegiatan BIDUK yang difasilitasi ISAIS menjadi upaya untuk memperkuat kemitraan lintas iman di Riau, serta membuka ruang bagi komunikasi dan penguranganKegiatan BIDUK yang difasilitasi ISAIS menjadi upaya untuk memperkuat kemitraan lintas iman di Riau, serta membuka ruang bagi komunikasi dan pengurangan
UNTANUNTAN Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kadar β-karoten dari buah patikala (Etlingera elatior (Jack) R. M. Smith) yang berasal dari Pangandaran (JawaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kadar β-karoten dari buah patikala (Etlingera elatior (Jack) R. M. Smith) yang berasal dari Pangandaran (Jawa
UNTANUNTAN Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala madrasah telah mengimplementasikanPenelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala madrasah telah mengimplementasikan
UNIPMAUNIPMA Peserta didik membutuhkan bimbingan dan arahan untuk berpikir secara kritis dalam menyelesaikan kasus ekonomi. Penggunaan model pembelajaran yang mengaktifkanPeserta didik membutuhkan bimbingan dan arahan untuk berpikir secara kritis dalam menyelesaikan kasus ekonomi. Penggunaan model pembelajaran yang mengaktifkan