WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsMakalah ini mengkaji aspek normatif desentralisasi dan hukum konstitusional di Indonesia dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara otonomi daerah dan persatuan nasional. Dengan analisis doktrinal terhadap ketentuan konstitusi, peraturan perundang‑undangan utama, serta interpretasi yudisial, dilengkapi studi kasus kualitatif, penelitian ini menelusuri bagaimana Indonesia mengelola hubungan kompleks antara pemberian wewenang kepada pemerintahan lokal dan pemeliharaan identitas nasional yang kohesif. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum menyediakan otonomi daerah yang signifikan, masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum, penanggulangan disparitas regional, dan pencegahan fragmentasi; sehingga diperlukan pendekatan desentralisasi yang bernuansa, yang dapat mengakomodasi keberagaman regional sekaligus memperkuat persatuan nasional, termasuk rekomendasi penguatan pemerintahan lokal, distribusi sumber daya yang lebih adil, serta perbaikan kerangka hukum dan regulasi.
Kerangka konstitusional dan perundang‑undangan sejak akhir 1990‑an telah memperluas otonomi daerah, memberikan pemerintah lokal kontrol lebih besar, namun juga menimbulkan ketegangan antara otonomi dan persatuan nasional.Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menyeimbangkan dinamika tersebut dengan memastikan regulasi daerah sejalan dengan prinsip nasional, sementara disparitas dalam hasil pemerintahan menuntut kebijakan yang diferensial dan sensitif konteks.Oleh karena itu, kebijakan desentralisasi harus terus disempurnakan untuk menyeimbangkan otonomi regional dengan persatuan nasional, memperkuat kerangka hukum, mendukung kapasitas pemerintahan lokal, dan memupuk identitas nasional yang menyatukan.
Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki bagaimana penerapan teknologi pemerintahan digital dapat meningkatkan kapasitas administratif daerah yang lemah dalam mengimplementasikan kebijakan desentralisasi, sehingga memperkecil kesenjangan layanan publik. Selain itu, analisis komparatif antara provinsi dengan kapasitas fiskal tinggi dan rendah dapat mengungkap faktor-faktor kunci yang menentukan efektivitas desentralisasi fiskal, memberikan dasar bagi perancangan kebijakan alokasi anggaran yang lebih adil. Selanjutnya, studi tentang dampak program pendidikan kewarganegaraan yang disesuaikan secara budaya terhadap pembentukan identitas nasional di wilayah otonom dapat memperkuat rasa kebangsaan tanpa mengorbankan keberagaman lokal, yang pada gilirannya mendukung keseimbangan antara otonomi regional dan persatuan nasional.
| File size | 330.8 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
LLDIKTI10LLDIKTI10 Selain itu, urutan penomoran untuk mendefinisikan Bundo Kanduang dalam Pasal 1 ketentuan umum berada pada posisi terakhir, menandakan diskriminasi; penomoranSelain itu, urutan penomoran untuk mendefinisikan Bundo Kanduang dalam Pasal 1 ketentuan umum berada pada posisi terakhir, menandakan diskriminasi; penomoran
OJSAPAJIOJSAPAJI Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan guna memastikan pengelolaanImplikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan guna memastikan pengelolaan
UBBUBB Urgensi regulasi daerah di Provinsi Sulawesi Barat untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS sangat penting guna menjaga keberlanjutanUrgensi regulasi daerah di Provinsi Sulawesi Barat untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS sangat penting guna menjaga keberlanjutan
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN Unit analisis penelitian adalah organisasi yang diwakili oleh kepala LPD. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan teknik analisis regresiUnit analisis penelitian adalah organisasi yang diwakili oleh kepala LPD. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan teknik analisis regresi
GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggabungkan analisis normatif dan data lapangan melalui wawancara dengan pemilik ternak, korbanPenelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggabungkan analisis normatif dan data lapangan melalui wawancara dengan pemilik ternak, korban
BALIDWIPABALIDWIPA Undang‑Undang No. 9 Tahun 2015 dan No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, dimanaUndang‑Undang No. 9 Tahun 2015 dan No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, dimana
PHPMARCHIVEPHPMARCHIVE Metode: Penelitian ini menggunakan desain kualitatif berdasarkan observasi dan wawancara mendalam dengan 13 informan yang terdiri dari pasien, praktisiMetode: Penelitian ini menggunakan desain kualitatif berdasarkan observasi dan wawancara mendalam dengan 13 informan yang terdiri dari pasien, praktisi
UMAUMA Namun belum ada regulasi daerah yang mengatur sumber pendapatan desa secara jelas, termasuk peraturan desa tentang jenis dan besaran pungutan, sehinggaNamun belum ada regulasi daerah yang mengatur sumber pendapatan desa secara jelas, termasuk peraturan desa tentang jenis dan besaran pungutan, sehingga
Useful /
LLDIKTI10LLDIKTI10 Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan analisis dokumen untuk mengungkap strategi mengatasi tantangan lintas budayaData dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan analisis dokumen untuk mengungkap strategi mengatasi tantangan lintas budaya
UNUBLITARUNUBLITAR Dari hasil olah data diperoleh pada aspek pasar keputusan berkunjung dipengaruhi oleh faktor psikologis sebesar 89,3% > faktor yang lain. Metode peramalanDari hasil olah data diperoleh pada aspek pasar keputusan berkunjung dipengaruhi oleh faktor psikologis sebesar 89,3% > faktor yang lain. Metode peramalan
OJSOJS Kesimpulan penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam tentang potensi PBL dalam pembelajaran masalah sosial, serta memberikan dasar bagiKesimpulan penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam tentang potensi PBL dalam pembelajaran masalah sosial, serta memberikan dasar bagi
OJSOJS Metode Penelitian yang digunakan adalah metode Quasi Eksperimen. Populasi dan sampel penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik purpose sampling. InstrumenMetode Penelitian yang digunakan adalah metode Quasi Eksperimen. Populasi dan sampel penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik purpose sampling. Instrumen