WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsMakalah ini mengkaji aspek normatif desentralisasi dan hukum konstitusional di Indonesia dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara otonomi daerah dan persatuan nasional. Dengan analisis doktrinal terhadap ketentuan konstitusi, peraturan perundang‑undangan utama, serta interpretasi yudisial, dilengkapi studi kasus kualitatif, penelitian ini menelusuri bagaimana Indonesia mengelola hubungan kompleks antara pemberian wewenang kepada pemerintahan lokal dan pemeliharaan identitas nasional yang kohesif. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum menyediakan otonomi daerah yang signifikan, masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum, penanggulangan disparitas regional, dan pencegahan fragmentasi; sehingga diperlukan pendekatan desentralisasi yang bernuansa, yang dapat mengakomodasi keberagaman regional sekaligus memperkuat persatuan nasional, termasuk rekomendasi penguatan pemerintahan lokal, distribusi sumber daya yang lebih adil, serta perbaikan kerangka hukum dan regulasi.
Kerangka konstitusional dan perundang‑undangan sejak akhir 1990‑an telah memperluas otonomi daerah, memberikan pemerintah lokal kontrol lebih besar, namun juga menimbulkan ketegangan antara otonomi dan persatuan nasional.Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menyeimbangkan dinamika tersebut dengan memastikan regulasi daerah sejalan dengan prinsip nasional, sementara disparitas dalam hasil pemerintahan menuntut kebijakan yang diferensial dan sensitif konteks.Oleh karena itu, kebijakan desentralisasi harus terus disempurnakan untuk menyeimbangkan otonomi regional dengan persatuan nasional, memperkuat kerangka hukum, mendukung kapasitas pemerintahan lokal, dan memupuk identitas nasional yang menyatukan.
Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki bagaimana penerapan teknologi pemerintahan digital dapat meningkatkan kapasitas administratif daerah yang lemah dalam mengimplementasikan kebijakan desentralisasi, sehingga memperkecil kesenjangan layanan publik. Selain itu, analisis komparatif antara provinsi dengan kapasitas fiskal tinggi dan rendah dapat mengungkap faktor-faktor kunci yang menentukan efektivitas desentralisasi fiskal, memberikan dasar bagi perancangan kebijakan alokasi anggaran yang lebih adil. Selanjutnya, studi tentang dampak program pendidikan kewarganegaraan yang disesuaikan secara budaya terhadap pembentukan identitas nasional di wilayah otonom dapat memperkuat rasa kebangsaan tanpa mengorbankan keberagaman lokal, yang pada gilirannya mendukung keseimbangan antara otonomi regional dan persatuan nasional.
| File size | 330.8 KB |
| Pages | 7 |
| Short Link | https://juris.id/p-2fa |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
APPIHIAPPIHI Pasal 37 UUD 1945 mengatur prosedur perubahan yang ketat, mulai dari syarat pengajuan, quorum kehadiran, hingga batasan substantif yang tidak boleh diubah,Pasal 37 UUD 1945 mengatur prosedur perubahan yang ketat, mulai dari syarat pengajuan, quorum kehadiran, hingga batasan substantif yang tidak boleh diubah,
APPIHIAPPIHI Sedangkan menurut hukum Islam, partisipasi warga negara didasarkan pada prinsip amar maruf nahi munkar, yang mengharuskan individu muslim mendorong kebaikanSedangkan menurut hukum Islam, partisipasi warga negara didasarkan pada prinsip amar maruf nahi munkar, yang mengharuskan individu muslim mendorong kebaikan
STAISAMSTAISAM Hasilnya menunjukkan bahwa konstruksi peringatan darurat demokrasi Indonesia ditandai warna biru bertuliskan Peringatan Darurat; karena putusan MahkamahHasilnya menunjukkan bahwa konstruksi peringatan darurat demokrasi Indonesia ditandai warna biru bertuliskan Peringatan Darurat; karena putusan Mahkamah
HAMJAHDIHAHAMJAHDIHA Tingkat validitas bahan ajar: ahli media 82,4%, ahli materi 91,2%, respon guru 92%, respon siswa (kelompok kecil) 86,5% dan (kelompok besar) 88,3%. BerdasarkanTingkat validitas bahan ajar: ahli media 82,4%, ahli materi 91,2%, respon guru 92%, respon siswa (kelompok kecil) 86,5% dan (kelompok besar) 88,3%. Berdasarkan
UMMUMM Kedua, ketentuan invensi yang bertentangan dengan Agama Islam di bidang obat-obatan yang mengandung unsur haram tidak dapat diimplementasikan karena ketentuanKedua, ketentuan invensi yang bertentangan dengan Agama Islam di bidang obat-obatan yang mengandung unsur haram tidak dapat diimplementasikan karena ketentuan
UINUIN Kajian ini menganalisis bagaimana interaksi antara syariat Islam dan produk hukum daerah dilakukan melalui penalaran berbasis Maqāṣid al-Sharīat dalamKajian ini menganalisis bagaimana interaksi antara syariat Islam dan produk hukum daerah dilakukan melalui penalaran berbasis Maqāṣid al-Sharīat dalam
UNIGRESUNIGRES Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana penulis melakukan pengkajian dari studi peraturan perundang-undanganPenelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana penulis melakukan pengkajian dari studi peraturan perundang-undangan
UINSIUINSI 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014. Fokus analisis meliputi perubahan substansi hukum, bentuk sanksi, dan dasar yuridis penerapan hukum12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014. Fokus analisis meliputi perubahan substansi hukum, bentuk sanksi, dan dasar yuridis penerapan hukum
Useful /
UNDIRAUNDIRA Suasana sosialisasi kondusif, karena adanya rasa antusias para peserta untuk melakukan pengembangan daya tarik objek wisata. Secara keseluruhan para pesertaSuasana sosialisasi kondusif, karena adanya rasa antusias para peserta untuk melakukan pengembangan daya tarik objek wisata. Secara keseluruhan para peserta
UINUIN Artinya, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 belum mampu melindungi hak anak dan hal perempuan dalam kasus perceraian. Data pengadilan yangArtinya, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 belum mampu melindungi hak anak dan hal perempuan dalam kasus perceraian. Data pengadilan yang
UNYUNY Komponen sekolah terdiri atas guru, kepala sekolah, fasilitas, budaya, lingkungan. Semua komponen tersebut memiliki peran masing-masing dalam penerapanKomponen sekolah terdiri atas guru, kepala sekolah, fasilitas, budaya, lingkungan. Semua komponen tersebut memiliki peran masing-masing dalam penerapan
UNYUNY Populasi penelitian adalah siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Gianyar, Bali, dengan sampel dua kelas XI IPA, yaitu XI IPA3 dan XI IPA4 yang masing-masingPopulasi penelitian adalah siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Gianyar, Bali, dengan sampel dua kelas XI IPA, yaitu XI IPA3 dan XI IPA4 yang masing-masing