UNSRATUNSRAT
ACCOUNTABILITYACCOUNTABILITYStandar Akuntansi Pemerintah berubah dari basis kas ke basis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebelum menerapkan basis akrual (PP 71/2010) sering menerima opini non-WTP karena masalah aset. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap aset tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah menerapkan SAP berbasis akrual pada aset tetap sesuai PP 71/2010 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015, masih ditemukan kendala seperti perbedaan pencatatan aset antara divisi akuntansi dan aset, aset tetap yang tidak dikelola oleh SKPD, kurangnya informasi tentang aset yang ada, serta aset yang tidak tercatat dengan jelas. Kendala ini menyebabkan diperolehnya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD 2015 yang diaudit oleh BPK.
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual di Kabupaten Bolaang Mongondow telah dilakukan dengan mengkompilasi data aset dari seluruh SKPD, meninjau kembali nilai saldo aset per 31 Desember 2014, menghitung akumulasi penyusutan hingga 31 Desember 2014, serta menghitung beban penyusutan untuk tahun 2015.Namun, penerapan SAP belum memenuhi semua kriteria pengakuan dan pengungkapan aset tetap.Masih terdapat perbedaan pencatatan antara Simda-BMD dan Neraca, aset yang tidak dikuasai oleh SKPD, aset yang tidak diketahui keberadaannya, serta aset tetap yang tanpa rincian jelas.Kendala ini sejalan dengan temuan BPK yang mengakibatkan opini WDP untuk LKPD 2015.Meski masih ada kendala, Kabupaten Bolaang Mongondow telah berupaya melaksanakan amanat PP 71/2010 berbasis akrual.
Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset tetap di daerah lain di Indonesia. Kedua, penelitian dapat fokus pada pengembangan sistem digitalisasi aset yang lebih efektif untuk mengurangi kesalahan pencatatan dan meningkatkan akurasi data. Ketiga, penelitian tentang strategi optimalisasi pemanfaatan aset tetap yang tidak terpakai dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya pemerintah. Saran-saran ini bertujuan untuk memperkuat penerapan SAP dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan.
| File size | 171.12 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UMSRAPPANGUMSRAPPANG Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam praktik pemerintahan sehari-hari, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan,Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam praktik pemerintahan sehari-hari, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan,
UNIKSUNIKS Berdasarkan analisis belanja, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2020-2022 menunjukkan penurunan pada pertumbuhanBerdasarkan analisis belanja, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2020-2022 menunjukkan penurunan pada pertumbuhan
HARPRESSIDHARPRESSID Rasionalisasi desentralisasi asimetris dapat dirujuk dalam konstitusi sebagai entitas hukum tertinggi. Desentralisasi asimetris menyangkut hal-hal fundamentalRasionalisasi desentralisasi asimetris dapat dirujuk dalam konstitusi sebagai entitas hukum tertinggi. Desentralisasi asimetris menyangkut hal-hal fundamental
FHUKIFHUKI This study addresses two main issues: the regulation of DPRD authority in regional cooperation and the role of the DPRD in cooperation conducted by regionalThis study addresses two main issues: the regulation of DPRD authority in regional cooperation and the role of the DPRD in cooperation conducted by regional
UPDMUPDM Berdasarkan hasil penelitian, kondisi fiskal Provinsi Bali pada periode 2022–2024 menunjukkan perkembangan positif. Rasio kemandirian fiskal berada padaBerdasarkan hasil penelitian, kondisi fiskal Provinsi Bali pada periode 2022–2024 menunjukkan perkembangan positif. Rasio kemandirian fiskal berada pada
DINASTIREVDINASTIREV Saat ini, pengaturan mengenai kedudukan wakil kepala daerah masih diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,Saat ini, pengaturan mengenai kedudukan wakil kepala daerah masih diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
UNIVSMUNIVSM Kendati dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur dan pendanaan, Univsm mampu membangun model inovasi kontekstual yang fleksibel dan inklusif. KesimpulanKendati dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur dan pendanaan, Univsm mampu membangun model inovasi kontekstual yang fleksibel dan inklusif. Kesimpulan
JBE UPIYPTKJBE UPIYPTK Jenis data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang diperoleh dari website BPS. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 95 dari daerah Kabupaten/KotaJenis data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang diperoleh dari website BPS. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 95 dari daerah Kabupaten/Kota
Useful /
UNSRATUNSRAT SIMDA Keuangan sangat penting dan sangat membantu dalam membantu pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi serta berperan dalam mendukung operasionalSIMDA Keuangan sangat penting dan sangat membantu dalam membantu pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi serta berperan dalam mendukung operasional
STAIMTASTAIMTA Penelitian ini berkontribusi pada tubuh penelitian yang sedang berkembang tentang pendidikan Islam dan integrasi teknologi, serta menyediakan dasar untukPenelitian ini berkontribusi pada tubuh penelitian yang sedang berkembang tentang pendidikan Islam dan integrasi teknologi, serta menyediakan dasar untuk
UNISAYOGYAUNISAYOGYA More than 90% of subjects follow frequency of ANC visits for K1 and K4, but only a third of participants meet K6 ANC visit recommendation. ApproximatelyMore than 90% of subjects follow frequency of ANC visits for K1 and K4, but only a third of participants meet K6 ANC visit recommendation. Approximately
JURNALFKMUITJURNALFKMUIT Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kurangnya produksi ASI dengan nilai p sebesar 0,000 dimana nilai p < 0,05 dengan pemberianHasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kurangnya produksi ASI dengan nilai p sebesar 0,000 dimana nilai p < 0,05 dengan pemberian