UNSRATUNSRAT
ACCOUNTABILITYACCOUNTABILITYStandar Akuntansi Pemerintah berubah dari basis kas ke basis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebelum menerapkan basis akrual (PP 71/2010) sering menerima opini non-WTP karena masalah aset. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap aset tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah menerapkan SAP berbasis akrual pada aset tetap sesuai PP 71/2010 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015, masih ditemukan kendala seperti perbedaan pencatatan aset antara divisi akuntansi dan aset, aset tetap yang tidak dikelola oleh SKPD, kurangnya informasi tentang aset yang ada, serta aset yang tidak tercatat dengan jelas. Kendala ini menyebabkan diperolehnya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD 2015 yang diaudit oleh BPK.
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual di Kabupaten Bolaang Mongondow telah dilakukan dengan mengkompilasi data aset dari seluruh SKPD, meninjau kembali nilai saldo aset per 31 Desember 2014, menghitung akumulasi penyusutan hingga 31 Desember 2014, serta menghitung beban penyusutan untuk tahun 2015.Namun, penerapan SAP belum memenuhi semua kriteria pengakuan dan pengungkapan aset tetap.Masih terdapat perbedaan pencatatan antara Simda-BMD dan Neraca, aset yang tidak dikuasai oleh SKPD, aset yang tidak diketahui keberadaannya, serta aset tetap yang tanpa rincian jelas.Kendala ini sejalan dengan temuan BPK yang mengakibatkan opini WDP untuk LKPD 2015.Meski masih ada kendala, Kabupaten Bolaang Mongondow telah berupaya melaksanakan amanat PP 71/2010 berbasis akrual.
Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset tetap di daerah lain di Indonesia. Kedua, penelitian dapat fokus pada pengembangan sistem digitalisasi aset yang lebih efektif untuk mengurangi kesalahan pencatatan dan meningkatkan akurasi data. Ketiga, penelitian tentang strategi optimalisasi pemanfaatan aset tetap yang tidak terpakai dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya pemerintah. Saran-saran ini bertujuan untuk memperkuat penerapan SAP dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan.
| File size | 171.12 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
PUSTAKAGALERIMANDIRIPUSTAKAGALERIMANDIRI exe) dan beroperasi pada jaringan lokal (LAN) Divisi Teknologi. Fungsi utama mencakup administrasi data perangkat elektronik, pengelolaan data karyawanexe) dan beroperasi pada jaringan lokal (LAN) Divisi Teknologi. Fungsi utama mencakup administrasi data perangkat elektronik, pengelolaan data karyawan
UTPUTP Teknik analisis data meliputi pengujian validitas dan reliabilitas, statistik deskriptif, analisis regresi berganda, dan pengujian mediasi menggunakanTeknik analisis data meliputi pengujian validitas dan reliabilitas, statistik deskriptif, analisis regresi berganda, dan pengujian mediasi menggunakan
DIM UNPASDIM UNPAS Penelitian ini menyelidiki efek DA dan DT pada kualitas pelaporan keuangan (FRQ) dan kepatuhan pajak (TC) di antara UMKM Indonesia. Penelitian ini menggunakanPenelitian ini menyelidiki efek DA dan DT pada kualitas pelaporan keuangan (FRQ) dan kepatuhan pajak (TC) di antara UMKM Indonesia. Penelitian ini menggunakan
ACEHPROVACEHPROV Uji hipotesis menggunakan model regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan status BLUD berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkanUji hipotesis menggunakan model regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan status BLUD berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan
BAJANGJOURNALBAJANGJOURNAL Metode kajian akademik yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Peraturan daerah menempati tempat penting dalam hierarki hukum Indonesia dan harusMetode kajian akademik yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Peraturan daerah menempati tempat penting dalam hierarki hukum Indonesia dan harus
DINASTIPUBDINASTIPUB Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan dan mempertahankan status kompensasi karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta mengelolaOleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan dan mempertahankan status kompensasi karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta mengelola
UMTUMT Aktivitas kerjasama usaha antar pihak penyedia modal dan pihak pelaksana usaha dimana konsep pembagian laba antar pihak dilandasi kesepakatan di dalamAktivitas kerjasama usaha antar pihak penyedia modal dan pihak pelaksana usaha dimana konsep pembagian laba antar pihak dilandasi kesepakatan di dalam
UMTUMT Riset ini menekankan kepada penggunaan data kuantitatif berbentuk data numerik disebut data diukur berdasarkan angka berupa laporan keuangan tahunan BSM.Riset ini menekankan kepada penggunaan data kuantitatif berbentuk data numerik disebut data diukur berdasarkan angka berupa laporan keuangan tahunan BSM.
Useful /
PUSTAKAGALERIMANDIRIPUSTAKAGALERIMANDIRI Tahapan text mining yang terdiri atas tujuh langkah praproses terbukti mampu mengubah pesan yang sangat informal menjadi representasi fitur numerik yangTahapan text mining yang terdiri atas tujuh langkah praproses terbukti mampu mengubah pesan yang sangat informal menjadi representasi fitur numerik yang
PUSTAKAGALERIMANDIRIPUSTAKAGALERIMANDIRI Tingginya persentase merge membuktikan adanya peran gatekeeping yang kuat oleh pengembang inti dalam memvalidasi setiap perubahan. Penelitian ini memberikanTingginya persentase merge membuktikan adanya peran gatekeeping yang kuat oleh pengembang inti dalam memvalidasi setiap perubahan. Penelitian ini memberikan
IPBIPB Hal ini dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pengelolaan sistem hutan perkotaan dan memantau dampak kebijakan penghijauan perkotaan terhadapHal ini dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pengelolaan sistem hutan perkotaan dan memantau dampak kebijakan penghijauan perkotaan terhadap
DINASTIPUBDINASTIPUB Selain itu, pengetahuan mendalam terhadap ilmu akuntansi, khususnya Standar Akuntansi Keuangan dan International Financial Reporting Standards, menjadiSelain itu, pengetahuan mendalam terhadap ilmu akuntansi, khususnya Standar Akuntansi Keuangan dan International Financial Reporting Standards, menjadi