WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS

West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human Rights

Perkembangan zaman yang pesat tidak hanya menciptakan kebutuhan terkait pangan, papan, dan sandang, tetapi juga kebutuhan akan kecantikan. Hal ini menyebabkan banyak pelaku usaha beralih menawarkan layanan di bidang kecantikan. Terdapat tumpang tindih mengenai tugas dan kewenangan perawat yang melakukan tindakan invasif dalam praktik bedah independen. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif sebagai dasar penelitiannya dalam mengkaji salon kecantikan di Indonesia. Metode ini dikenal menekankan analisis norma hukum tertulis dan referensi terkait peraturan mengenai kecantikan dan estetika. Tindakan yang dilakukan perawat tanpa pengawasan dokter dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen untuk terus mengawasi dan mengendalikan praktik salon kecantikan guna memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan konsumen. Pengawasan ini juga penting untuk mencegah tindakan invasif yang tidak perlu dan berpotensi membahayakan konsumen.

Beberapa klinik kecantikan di Indonesia belum memberikan perlindungan terhadap pasien sebagai konsumen.Hal ini terlihat dari tidak adanya aturan mengenai tanggung jawab klinik kecantikan atas kerugian yang dialami pasien, sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap klinik kecantikan sebagai pelaku usaha di bidang kecantikan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Perlindungan hukum bagi konsumen penting untuk mencegah permasalahan di masa depan, mengingat setiap orang pasti pernah menjadi konsumen suatu produk atau layanan.Namun, pelaksanaan UU Perlindungan Konsumen di masyarakat masih terkendala oleh rendahnya kesadaran dan pendidikan konsumen, lemahnya pengawasan terhadap standar kualitas barang, serta persepsi keliru pelaku usaha bahwa perlindungan konsumen merugikan bisnis.

Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas pengawasan pemerintah terhadap praktik tindakan invasif di salon kecantikan, khususnya dalam mengidentifikasi celah regulasi yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha ilegal. Kedua, sebaiknya dikaji bagaimana kesadaran hukum konsumen terbentuk melalui media digital, apakah kampanye online mampu meningkatkan pemahaman konsumen mengenai hak-hak mereka sebelum menggunakan jasa salon invasif. Ketiga, perlu diteliti model pelatihan dan sertifikasi alternatif bagi tenaga non-medis di salon kecantikan agar tetap dapat memberikan layanan estetika tanpa melanggar kewenangan medis, serta mengurangi risiko terhadap keselamatan konsumen. Penelitian-penelitian ini dapat saling melengkapi dalam membangun sistem perlindungan konsumen yang lebih responsif dan berbasis bukti. Dengan memahami kelemahan pengawasan, pola edukasi konsumen, dan peluang pemberdayaan tenaga kerja salon, maka dapat dirancang kebijakan hukum yang lebih seimbang. Fokus tidak hanya pada penindakan, tetapi juga pencegahan melalui penguatan kapasitas semua pihak. Pendekatan seperti ini akan mendukung tumbuhnya industri kecantikan yang legal, aman, dan beretika. Selain itu, penelitian tentang integrasi lembaga penyelesaian sengketa konsumen di tingkat daerah juga penting untuk memastikan akses keadilan lebih mudah. Semua arah penelitian ini bertujuan menciptakan ekosistem layanan kecantikan yang adil dan terlindungi secara hukum.

  1. Consumer protection - Publications Office of the EU. consumer protection publications office eu inputbox... op.europa.eu/publication/manifestation_identifier/PUB_QG0718008ENNConsumer protection Publications Office of the EU consumer protection publications office eu inputbox op europa eu publication manifestation identifier PUB QG0718008ENN
  2. О МОДЕЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТОРА САЛОНА КРАСОТЫ.... doi.org/10.18413/2518-1092-2022-8-2-0-4uiiuoeayoo iiiuyo aiuoyoaa auya oa doi 10 18413 2518 1092 2022 8 2 0 4
  3. The health sustainability of herbal wine bioactives towards different chronic diseases. health herbal... doi.org/10.22271/tpi.2021.v10.i5g.6258The health sustainability of herbal wine bioactives towards different chronic diseases health herbal doi 10 22271 tpi 2021 v10 i5g 6258
  4. Consumer protection - Publications Office of the EU. consumer protection publications office eu inputbox... doi.org/10.2863/419916Consumer protection Publications Office of the EU consumer protection publications office eu inputbox doi 10 2863 419916
Read online
File size340.87 KB
Pages9
DMCAReport

Related /

JURIS Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Indonesia yang Dirugikan Akibat Pembelian Produk Palsu dari Pelaku Usaha Luar Negeri Melalui E Commers 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Perlindungan represif, yang meliputi mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi dan litigasi, memberikan ruang bagi konsumen untuk menuntut ganti rugiPerlindungan represif, yang meliputi mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi dan litigasi, memberikan ruang bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi

JURIS Mengungkap Tabir Kejahatan Promosi Digital Produk Kesehatan dan Kecantikan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah 2026More at 2026

IAISKJ MALANGIAISKJ MALANG Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kejahatan promosi digital dalam sektor kesehatan dan kecantikan, serta menganalisisnya dariPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kejahatan promosi digital dalam sektor kesehatan dan kecantikan, serta menganalisisnya dari

JURIS Perlindungan Hukum Pembeli Produk Tidak Sesuai Dihubungkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan data sekunder (studi literatur) dan data primer (wawancara). Hasil penelitian menunjukkanMetode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan data sekunder (studi literatur) dan data primer (wawancara). Hasil penelitian menunjukkan

JURIS Legal Protection For Consumers In Imported Cosmetic Transactions Without A Distribution Permit Through The Marketplace 2025More at 2025

MEJAILMIAHMEJAILMIAH Tindakan ini diatur oleh berbagai regulasi untuk menegakkan perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksiTindakan ini diatur oleh berbagai regulasi untuk menegakkan perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi

JURIS Pertanggungjawaban Developer Atas Wanprestasi Perjanjian Pembelian Rumah Ditinjau Dari Undang Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 2025More at 2025

UNISKAUNISKA Peraturan yang terkait dengan perumahan terhadap pengembang perumahan diatur pasal 130 huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang PerumahanPeraturan yang terkait dengan perumahan terhadap pengembang perumahan diatur pasal 130 huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan

JURIS Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Sebagai Dampak Dari Pemaksaan Kehendak Pelaku Usaha Dalam Pemberian Pengembalian Uang 2023More at 2023

UNSURUNSUR Tindakan pelaku usaha di minimarket yang memberikan pengembalian uang bukan dalam bentuk uang atau tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya menimbulkanTindakan pelaku usaha di minimarket yang memberikan pengembalian uang bukan dalam bentuk uang atau tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya menimbulkan

JURIS Legalisasi Ganja Medis Analisis Putusan MK Nomor 106 PUU XVIII 2020 2022More at 2022

AKABAAKABA Secara garis besar terdapat empat dampak putusan tersebut antara lain, adanya kepastian hukum, tertutupnya peluang pengujian kembali, pemerintah harusSecara garis besar terdapat empat dampak putusan tersebut antara lain, adanya kepastian hukum, tertutupnya peluang pengujian kembali, pemerintah harus

JURIS Legal Protection of Hospital Patients in the Corona Virus Pandemic Period 2020More at 2020

NEWINERANEWINERA Penelitian ini bertujuan menjelaskan perlindungan hukum bagi pasien selama pandemi Covid‑19 serta mekanisme perlindungan bagi pasien sebagai konsumen.Penelitian ini bertujuan menjelaskan perlindungan hukum bagi pasien selama pandemi Covid‑19 serta mekanisme perlindungan bagi pasien sebagai konsumen.

Useful /

JURIS Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri 2026More at 2026

UNISKAUNISKA Model mediasi yang didukung oleh kompetensi mediator dan prosedur administrasi memadai tergolong cukup efektif, namun belum optimal karena keterbatasanModel mediasi yang didukung oleh kompetensi mediator dan prosedur administrasi memadai tergolong cukup efektif, namun belum optimal karena keterbatasan

JURIS Implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Polres Kediri 2026More at 2026

UNISKAUNISKA Faktor yang menghambat kepolisian dalam penyidikan pelanggaran lalu lintas, faktor internal adalah hambatan yang berasal dari dalam institusi kepolisianFaktor yang menghambat kepolisian dalam penyidikan pelanggaran lalu lintas, faktor internal adalah hambatan yang berasal dari dalam institusi kepolisian

JURIS Preposisional pada Kalimat Kompleks dalam Cerpen Perihal Orang Miskin yang Bahagia Karya Agus Noor Sebagai Alternatif Bahan Ajar Teks Anekdot di SMK 2025More at 2025

UTMUTM Cerpen Perihal Orang Miskin yang Bahagia dapat dimanfaatkan sebagai alternatif bahan ajar kebahasaan dengan pendekatan berbasis teks di SMK. PendekatanCerpen Perihal Orang Miskin yang Bahagia dapat dimanfaatkan sebagai alternatif bahan ajar kebahasaan dengan pendekatan berbasis teks di SMK. Pendekatan

JURIS Analysis of Performance Assessment System Model of Civil Servants in Gorontalo Province Training and Education Agency 2020More at 2020

NEWINERANEWINERA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Model Sistem Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara (SIRANSIJA) di Badan Pendidikan dan Pelatihan ProvinsiPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis Model Sistem Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara (SIRANSIJA) di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi

ads-block-test