UNSURUNSUR

PROCEEDING JUSTICIA CONFERENCEPROCEEDING JUSTICIA CONFERENCE

Tindakan pelaku usaha di minimarket yang memberikan pengembalian uang bukan dalam bentuk uang atau tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya menimbulkan beberapa permasalahan yaitu pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha menimbulkan kerugian untuk konsumen, kadang tanpa disadari oleh pelaku usaha dan konsumen itu sendiri. Pengalihan uang kembalian konsumen kedalam bentuk sumbangan atau donasi tanpa persetujuan konsumen adalah cacat kehendak dan dapat dikatakan sebagai pemaksaan kehendak pelaku usaha. Pelanggaran pelaku usaha kepada konsumen karena kurang mengertinya masyarakat dan pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen dan menganggap hal tersebut adalah hal sepele.

Pelaku usaha seringkali melakukan pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan atau donasi tanpa persetujuan, yang merupakan bentuk pemaksaan kehendak.Kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai hak-hak konsumen menjadi penyebab utama pelanggaran ini.Perlindungan hukum terhadap konsumen penting untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak mereka dalam transaksi jual beli.

Berdasarkan hasil penelitian, perlu dilakukan peningkatan kesadaran hukum bagi konsumen mengenai hak-hak mereka, terutama terkait dengan pengembalian uang yang benar. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di tingkat BPSK dan pengadilan, serta bagaimana mempercepat prosesnya agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, perlu ada penelitian mengenai dampak psikologis dari praktik pemaksaan sumbangan atau donasi terhadap konsumen, serta bagaimana hal ini memengaruhi kepercayaan konsumen terhadap minimarket. Penelitian ini dapat menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu ini. Dengan demikian, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak konsumen dan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat.

  1. PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU PRODUKSI NASIONAL | Mansyur | Jurnal... jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1411PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU PRODUKSI NASIONAL Mansyur Jurnal jurnal unissula ac index php PH article view 1411
  2. FUNGSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA : PERLINDUNGAN, KONSUMEN... doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607FUNGSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA PERLINDUNGAN KONSUMEN doi 10 31933 jemsi v2i6 607
  3. PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN YANG DILAKUKAN BADAN PENYELESAIAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Legal Standing... journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/1245PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN YANG DILAKUKAN BADAN PENYELESAIAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Legal Standing journal umpo ac index php LS article view 1245
Read online
File size282.44 KB
Pages15
DMCAReport

Related /

JURIS Evaluating the Legality of GI Airline Standard Terms Through Contract Anatomy and Consumer Protection Frameworks 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini mengkaji kontrak antara GI sebagai penyedia layanan penerbangan dan konsumen berdasarkan anatomi kontrak serta dasar hukum yang berlaku.Penelitian ini mengkaji kontrak antara GI sebagai penyedia layanan penerbangan dan konsumen berdasarkan anatomi kontrak serta dasar hukum yang berlaku.

JURIS Strengthening Access to Justice The Strategic Role of Bpsk Bandung in Consumer Protection Governance 2026More at 2026

JURNALDIALEKTIKAJURNALDIALEKTIKA Menariknya, situasi ini menunjukkan peran strategis sosialisasi BPSK dalam membuka akses ke keadilan, sebuah praktik yang sebelumnya kurang merata. StudiMenariknya, situasi ini menunjukkan peran strategis sosialisasi BPSK dalam membuka akses ke keadilan, sebuah praktik yang sebelumnya kurang merata. Studi

JURIS From Agricultural Roots to Retail Outlets A Critical Analysis of Price Jumps and Distributional Dynamics in Bangladesh s Vegetable Markets 2025More at 2025

RISETPRESSRISETPRESS Tanpa reformasi ini, volatilitas harga akan terus mengancam ketersediaan konsumen, keamanan pangan, serta kesejahteraan pedesaan. Temuannya menekankanTanpa reformasi ini, volatilitas harga akan terus mengancam ketersediaan konsumen, keamanan pangan, serta kesejahteraan pedesaan. Temuannya menekankan

JURIS Halal Certification Training and Assistance for Micro Business Actors through the Sihalal Platform in Blega Bangkalan 2025More at 2025

SALNESIASALNESIA Mayoritas produk pelaku usaha masyarakat Lomaer Kecamatan Blega belum berlabel halal karena kurangnya pemahaman dan belum mendapatkan sosialisasi, edukasiMayoritas produk pelaku usaha masyarakat Lomaer Kecamatan Blega belum berlabel halal karena kurangnya pemahaman dan belum mendapatkan sosialisasi, edukasi

JURIS Implikasi Hukum Terhadap Kebijakan Pengecer Melakukan Distribusi Gas LPG 3 Kg Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen 2025More at 2025

STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Kebijakan yang mengizinkan pengecer dalam distribusi gas LPG 3 kg berpotensi melanggar hukum positif jika tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sepertiKebijakan yang mengizinkan pengecer dalam distribusi gas LPG 3 kg berpotensi melanggar hukum positif jika tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti

JURIS Penerapan Konsultan Contract Drafting Dalam Upaya Mencegah Timbulnya Permasalahan Antara Para Pihak Yang Mengikat Dalam Perjanjian 2025More at 2025

UNSURIUNSURI Sejalan dengan ini penelitian ini bertujuan merespon keberadaan profesi konsultan legal drafting yang mempunyai peran krusial dalam mencegah persoalanSejalan dengan ini penelitian ini bertujuan merespon keberadaan profesi konsultan legal drafting yang mempunyai peran krusial dalam mencegah persoalan

JURIS Kualitas Informasi Dalam Menjamin Hak Konsumen Pada Kredit Pemilikan Rumah Perspektif Konsumen di Kota Batam 2025More at 2025

UNSURIUNSURI Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi kualitas informasi KPR yang disampaikan dan menganalisis pengaruhnya terhadap pemahaman dan keputusan konsumenPenelitian bertujuan untuk mengidentifikasi kualitas informasi KPR yang disampaikan dan menganalisis pengaruhnya terhadap pemahaman dan keputusan konsumen

JURIS Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2017More at 2017

UIBUIB DPRD memiliki fungsi strategis dalam pembentukan peraturan daerah sebagai mekanisme check and balance terhadap eksekutif guna menjalankan sistem desentralisasi.DPRD memiliki fungsi strategis dalam pembentukan peraturan daerah sebagai mekanisme check and balance terhadap eksekutif guna menjalankan sistem desentralisasi.

Useful /

JURIS The role of Islamic education teachers in instilling ukhuwah Islamiyah through tafsir learning 2025More at 2025

UINSALATIGAUINSALATIGA Penelitian kualitatif ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, guru PAIPenelitian kualitatif ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, guru PAI

JURIS Penegakan Hukum Bangunan Liar Di Garis Sempadan Sepanjang Saluran Kabupaten Cianjur 2023More at 2023

UNSURUNSUR Idealnya sempadan sungai berfungsi untuk menjaga kelestarian, fungsi dan manfaat sungai dari aktivitas yang berkembang di sekitarnya. Keberadaan ruangIdealnya sempadan sungai berfungsi untuk menjaga kelestarian, fungsi dan manfaat sungai dari aktivitas yang berkembang di sekitarnya. Keberadaan ruang

JURIS Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia 2023More at 2023

UNSURUNSUR Permasalahan utama adalah sangat jarangnya tindak pidana lingkungan hidup ditindak secara hukum, meskipun prinsip ultimum remedium menyatakan bahwa pidanaPermasalahan utama adalah sangat jarangnya tindak pidana lingkungan hidup ditindak secara hukum, meskipun prinsip ultimum remedium menyatakan bahwa pidana

JURIS Penatalaksanaan Dismenore pada Remaja Putri 2022More at 2022

SALNESIASALNESIA Pengabdian masyarakat dilaksanakan 1 hari di SMA Negeri 13 Makassar. Metode yang digunakan berupa pretest, pelatihan dan posttest. Pre Test dilakukan untukPengabdian masyarakat dilaksanakan 1 hari di SMA Negeri 13 Makassar. Metode yang digunakan berupa pretest, pelatihan dan posttest. Pre Test dilakukan untuk

ads-block-test