UNSURUNSUR

PROCEEDING JUSTICIA CONFERENCEPROCEEDING JUSTICIA CONFERENCE

Dampak pencemaran lingkungan sering kali baru dapat dirasakan setelah beberapa tahun atau puluhan tahun sejak masuknya suatu zat ke dalam lingkungan hidup, karena zat-zat kimia tertentu memerlukan proses akumulatif yang tidak dapat diketahui secara pasti oleh manusia hingga dampaknya terasa. Permasalahan utama adalah sangat jarangnya tindak pidana lingkungan hidup ditindak secara hukum, meskipun prinsip ultimum remedium menyatakan bahwa pidana adalah upaya terakhir. Namun, disayangkan bahwa sanksi pidana tidak dijadikan langkah utama dalam penegakan hukum lingkungan, karena sanksi administratif dan perdata dinilai tidak memberikan efek jera. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan data kepustakaan dan sekunder, serta mengkaji peraturan perundang-undangan dan konsep hukum terkait penegakan hukum lingkungan.

Pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan di Indonesia terdapat dalam Pasal 97 hingga 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda hingga lima belas miliar rupiah.Meskipun demikian, penegakan hukum lingkungan masih jarang menggunakan instrumen pidana dan cenderung tidak memberikan efek jera, terutama terhadap perusahaan atau badan hukum.Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan khusus mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum lingkungan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Pertama, perlu penelitian mengenai efektivitas penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan di Indonesia, untuk mengevaluasi sejauh mana sanksi pidana mampu mencegah pelanggaran oleh perusahaan besar. Kedua, penelitian dapat diarahkan pada perbandingan sistem penegakan hukum lingkungan antara Indonesia dan negara-negara lain yang berhasil menghukum badan hukum secara tegas, guna mengidentifikasi model hukum pidana lingkungan yang lebih efektif. Ketiga, perlu dikaji bagaimana peran penyidik PPNSLH dalam mendeteksi tindak pidana lingkungan secara dini, termasuk tantangan dan kapasitas mereka dalam menangani kasus-kasus kompleks yang melibatkan akumulasi dampak jangka panjang, agar penegakan hukum bisa lebih proaktif dan tidak hanya reaktif setelah kerusakan nyata terjadi. Penelitian-penelitian tersebut dapat saling melengkapi untuk membangun sistem penegakan hukum pidana lingkungan yang lebih kuat, adil, dan memberikan efek jera yang nyata. Selain itu, kajian terhadap aspek sosial dan budaya masyarakat lokal dalam memahami hukum lingkungan juga penting untuk mengurangi pelanggaran dari level individu. Dengan menggabungkan pendekatan hukum formal dan konteks sosial, diharapkan penegakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif. Penelitian lanjutan juga harus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya penegak hukum dalam menangani kasus lingkungan yang membutuhkan bukti teknis dan waktu panjang. Oleh karena itu, ide untuk membangun unit khusus yang terintegrasi antara hukum, sains, dan teknologi perlu dieksplorasi lebih lanjut. Studi tentang mekanisme kolaborasi antara instansi pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi dalam pelaporan dan investigasi dini juga sangat relevan. Dengan pendekatan multipihak seperti ini, sistem peradilan pidana lingkungan dapat menjadi lebih responsif dan akuntabel.

  1. Jurnal Hukum PRIORIS. keberadaan sanksi adat penerapan jurnal prioris main navigation content sidebar... e-journal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/3178Jurnal Hukum PRIORIS keberadaan sanksi adat penerapan jurnal prioris main navigation content sidebar e journal trisakti ac index php prioris article view 3178
  2. Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan... doi.org/10.28932/di.v8i2.725Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan doi 10 28932 di v8i2 725
Read online
File size260.16 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Inovasi Layanan Online Single Submission Di Desa Secara Online Loss Dol Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar 2026More at 2026

UNESAUNESA Hasil studi menunjukkan bahwa tata kelola dan inovasi LOSS DOL sesuai dengan dasar hukum dan peraturan yang berlaku. Sumber ide inovasi dari keluhan masyarakatHasil studi menunjukkan bahwa tata kelola dan inovasi LOSS DOL sesuai dengan dasar hukum dan peraturan yang berlaku. Sumber ide inovasi dari keluhan masyarakat

JURIS INOVASI PELAYANAN AKTA KEMATIAN DAN AKTA KELAHIRAN MELALUI APLIKASI NATA ANGGOTA KELUARGA UNTUK LAPORAN AKTA NAKULA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA 2026More at 2026

UNESAUNESA Dalam jurnal menggunakan jenis penelitian kualitatif serta dijelaskan secara analisis deskriptif. Dalam menganalisis Inovasi aplikasi Nakula peneliti menggunakanDalam jurnal menggunakan jenis penelitian kualitatif serta dijelaskan secara analisis deskriptif. Dalam menganalisis Inovasi aplikasi Nakula peneliti menggunakan

JURIS Politik Hukum Indonesia Dalam Pembangunan Hukum Nasional Dalam Perspektif Teori Hukum Dan Filsafat Hukum 2026More at 2026

UNSURUNSUR Oleh karena itu, politik hukum sangat penting untuk diperhatikan dan dipahami dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. Teori hukum dan filsafat hukumOleh karena itu, politik hukum sangat penting untuk diperhatikan dan dipahami dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. Teori hukum dan filsafat hukum

JURIS Urban Domestic Water Resources as the Basis of Everyday Life in Urban Kampong Sekayu Semarang 2026More at 2026

UMSUMS Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana kondisi spasial yang terbatas dan akses terhadap air mempengaruhi pengaturan domestik di rumah-rumah kampung perkotaanTulisan ini mengeksplorasi bagaimana kondisi spasial yang terbatas dan akses terhadap air mempengaruhi pengaturan domestik di rumah-rumah kampung perkotaan

JURIS Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan Pinjaman Online Ilegal 2023More at 2023

UNSURUNSUR Munculnya dugaan tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencemaran nama baik bahkan penyalahgunaan data pribadi nasabah yang mengiringi proses pinjamanMunculnya dugaan tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencemaran nama baik bahkan penyalahgunaan data pribadi nasabah yang mengiringi proses pinjaman

JURIS Perlindungan Hukum Cagar Budaya 2023More at 2023

UNSURUNSUR Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap Situs Cagar Budaya di Indonesia belum berjalan optimal karena adanya kendala internal danPenelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap Situs Cagar Budaya di Indonesia belum berjalan optimal karena adanya kendala internal dan

JURIS Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Kewajiban Upacara Adat Labuh Saji Di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi 2023More at 2023

UNSURUNSUR Upacara adat labuh saji adalah salah satu upacara yang sudah merupakan kewajiban bagi masyarakat adat di Palabuhanratu yang pasti dilaksanakan setiap tahunUpacara adat labuh saji adalah salah satu upacara yang sudah merupakan kewajiban bagi masyarakat adat di Palabuhanratu yang pasti dilaksanakan setiap tahun

JURIS Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Sebagai Dampak Dari Pemaksaan Kehendak Pelaku Usaha Dalam Pemberian Pengembalian Uang 2023More at 2023

UNSURUNSUR Pelanggaran pelaku usaha kepada konsumen karena kurang mengertinya masyarakat dan pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen dan menganggap hal tersebut adalahPelanggaran pelaku usaha kepada konsumen karena kurang mengertinya masyarakat dan pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen dan menganggap hal tersebut adalah

Useful /

JURIS PERAN BADAN USAHA MILIK DESA BUMDes SUKOSARI MAKMUR DALAM PENGELOLAAN WISATA POETOEK SOEKO DI DESA SUKOSARI KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO 2026More at 2026

UNESAUNESA Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan menggunakan teori peran menurut Munir (dalam Nilawati et al. , 2021) yangPenelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan menggunakan teori peran menurut Munir (dalam Nilawati et al. , 2021) yang

JURIS Dampak Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Lembaga Keagamaan Di Indonesia Perspektif Kriminologi 2024More at 2024

UNSURUNSUR Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual terutama di lingkungan lembaga keagamaan. Kasus kekerasan seksual di lembaga keagamaanOleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual terutama di lingkungan lembaga keagamaan. Kasus kekerasan seksual di lembaga keagamaan

JURIS Perbandingan Alat Bukti Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam 2023More at 2023

UNSURUNSUR Perbandingan alat bukti dan proses pembuktian antara hukum acara pidana dengan qanun hukum acara jinayah terdapat perbedaan yang signifikan baik secaraPerbandingan alat bukti dan proses pembuktian antara hukum acara pidana dengan qanun hukum acara jinayah terdapat perbedaan yang signifikan baik secara

JURIS Faktor Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP Pada Akseptor KB Di Puskesmas Purwosarikota Surakarta 2021More at 2021

UMSUMS Pengambilan data dengan cara wawancara terstruktur menggunakan kuesioner yang valid dan reliabel. Hasil analisis data berdasarkan uji Chi Square menunjukkanPengambilan data dengan cara wawancara terstruktur menggunakan kuesioner yang valid dan reliabel. Hasil analisis data berdasarkan uji Chi Square menunjukkan

ads-block-test