UNSURUNSUR
PROCEEDING JUSTICIA CONFERENCEPROCEEDING JUSTICIA CONFERENCEDampak pencemaran lingkungan sering kali baru dapat dirasakan setelah beberapa tahun atau puluhan tahun sejak masuknya suatu zat ke dalam lingkungan hidup, karena zat-zat kimia tertentu memerlukan proses akumulatif yang tidak dapat diketahui secara pasti oleh manusia hingga dampaknya terasa. Permasalahan utama adalah sangat jarangnya tindak pidana lingkungan hidup ditindak secara hukum, meskipun prinsip ultimum remedium menyatakan bahwa pidana adalah upaya terakhir. Namun, disayangkan bahwa sanksi pidana tidak dijadikan langkah utama dalam penegakan hukum lingkungan, karena sanksi administratif dan perdata dinilai tidak memberikan efek jera. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan data kepustakaan dan sekunder, serta mengkaji peraturan perundang-undangan dan konsep hukum terkait penegakan hukum lingkungan.
Pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan di Indonesia terdapat dalam Pasal 97 hingga 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda hingga lima belas miliar rupiah.Meskipun demikian, penegakan hukum lingkungan masih jarang menggunakan instrumen pidana dan cenderung tidak memberikan efek jera, terutama terhadap perusahaan atau badan hukum.Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan khusus mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum lingkungan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
Pertama, perlu penelitian mengenai efektivitas penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan di Indonesia, untuk mengevaluasi sejauh mana sanksi pidana mampu mencegah pelanggaran oleh perusahaan besar. Kedua, penelitian dapat diarahkan pada perbandingan sistem penegakan hukum lingkungan antara Indonesia dan negara-negara lain yang berhasil menghukum badan hukum secara tegas, guna mengidentifikasi model hukum pidana lingkungan yang lebih efektif. Ketiga, perlu dikaji bagaimana peran penyidik PPNSLH dalam mendeteksi tindak pidana lingkungan secara dini, termasuk tantangan dan kapasitas mereka dalam menangani kasus-kasus kompleks yang melibatkan akumulasi dampak jangka panjang, agar penegakan hukum bisa lebih proaktif dan tidak hanya reaktif setelah kerusakan nyata terjadi. Penelitian-penelitian tersebut dapat saling melengkapi untuk membangun sistem penegakan hukum pidana lingkungan yang lebih kuat, adil, dan memberikan efek jera yang nyata. Selain itu, kajian terhadap aspek sosial dan budaya masyarakat lokal dalam memahami hukum lingkungan juga penting untuk mengurangi pelanggaran dari level individu. Dengan menggabungkan pendekatan hukum formal dan konteks sosial, diharapkan penegakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif. Penelitian lanjutan juga harus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya penegak hukum dalam menangani kasus lingkungan yang membutuhkan bukti teknis dan waktu panjang. Oleh karena itu, ide untuk membangun unit khusus yang terintegrasi antara hukum, sains, dan teknologi perlu dieksplorasi lebih lanjut. Studi tentang mekanisme kolaborasi antara instansi pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi dalam pelaporan dan investigasi dini juga sangat relevan. Dengan pendekatan multipihak seperti ini, sistem peradilan pidana lingkungan dapat menjadi lebih responsif dan akuntabel.
- Jurnal Hukum PRIORIS. keberadaan sanksi adat penerapan jurnal prioris main navigation content sidebar... e-journal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/3178Jurnal Hukum PRIORIS keberadaan sanksi adat penerapan jurnal prioris main navigation content sidebar e journal trisakti ac index php prioris article view 3178
- Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan... doi.org/10.28932/di.v8i2.725Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan doi 10 28932 di v8i2 725
| File size | 260.16 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA Namun, peran strategis ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai akuntabilitas hukum ketika partai politik atau anggotanya melakukan tindak pidana atasNamun, peran strategis ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai akuntabilitas hukum ketika partai politik atau anggotanya melakukan tindak pidana atas
UIDUID Eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan supremasi hukum dan melindungi hak-hakEksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan supremasi hukum dan melindungi hak-hak
SHARIAJOURNALS UINJAMBISHARIAJOURNALS UINJAMBI Sistem pengawasan dan mekanisme penjatuhan sanksi memerlukan harmonisasi koheren antara sanksi administratif, perdata, etik, dan pidana, di mana sanksiSistem pengawasan dan mekanisme penjatuhan sanksi memerlukan harmonisasi koheren antara sanksi administratif, perdata, etik, dan pidana, di mana sanksi
UNIGRESUNIGRES Permasalahan pengelolaan limbah industri masih menjadi isu penting, mengingat masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan hukum lingkungan.Permasalahan pengelolaan limbah industri masih menjadi isu penting, mengingat masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan hukum lingkungan.
UntikaUntika Praktik promosi produk overclaim yang dilakukan oleh influencer dalam promosi produk merupakan bentuk pelanggaran hukum yang merugikan konsumen secaraPraktik promosi produk overclaim yang dilakukan oleh influencer dalam promosi produk merupakan bentuk pelanggaran hukum yang merugikan konsumen secara
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi kebijakan pengecer terhadap distribusi gas LPG 3 kg berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi kebijakan pengecer terhadap distribusi gas LPG 3 kg berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen.
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Pelaku usaha harus mendaftarkan kegiatan usaha dalam TDUP. Pelaku usaha dalam memperoleh NIB wajib melakukan pendaftaran TDUP melalui Teknik informatikaPelaku usaha harus mendaftarkan kegiatan usaha dalam TDUP. Pelaku usaha dalam memperoleh NIB wajib melakukan pendaftaran TDUP melalui Teknik informatika
MKRIMKRI Akibat hukum dan sanksi dari rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri yaitu berupa pemberian sanksi administratif yang salah satu sanksinya berupaAkibat hukum dan sanksi dari rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri yaitu berupa pemberian sanksi administratif yang salah satu sanksinya berupa
Useful /
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi masih menghadapi hambatanData diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi masih menghadapi hambatan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Pembuktian unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara merek antara MASTERTINT dan merek MasterTint.Pembuktian unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara merek antara MASTERTINT dan merek MasterTint.
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Penelitian ini membantu masyarakat memahami peran media dalam konteks politik dan demokrasi, serta menekankan pentingnya integritas dan etika dalam komunikasiPenelitian ini membantu masyarakat memahami peran media dalam konteks politik dan demokrasi, serta menekankan pentingnya integritas dan etika dalam komunikasi
UNSURUNSUR Pelayanan kesehatan adalah suatu upaya yang diberikan kepada masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkanPelayanan kesehatan adalah suatu upaya yang diberikan kepada masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan