UNSURUNSUR
PROCEEDING JUSTICIA CONFERENCEPROCEEDING JUSTICIA CONFERENCEDampak pencemaran lingkungan sering kali baru dapat dirasakan setelah beberapa tahun atau puluhan tahun sejak masuknya suatu zat ke dalam lingkungan hidup, karena zat-zat kimia tertentu memerlukan proses akumulatif yang tidak dapat diketahui secara pasti oleh manusia hingga dampaknya terasa. Permasalahan utama adalah sangat jarangnya tindak pidana lingkungan hidup ditindak secara hukum, meskipun prinsip ultimum remedium menyatakan bahwa pidana adalah upaya terakhir. Namun, disayangkan bahwa sanksi pidana tidak dijadikan langkah utama dalam penegakan hukum lingkungan, karena sanksi administratif dan perdata dinilai tidak memberikan efek jera. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan data kepustakaan dan sekunder, serta mengkaji peraturan perundang-undangan dan konsep hukum terkait penegakan hukum lingkungan.
Pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan di Indonesia terdapat dalam Pasal 97 hingga 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda hingga lima belas miliar rupiah.Meskipun demikian, penegakan hukum lingkungan masih jarang menggunakan instrumen pidana dan cenderung tidak memberikan efek jera, terutama terhadap perusahaan atau badan hukum.Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan khusus mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum lingkungan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
Pertama, perlu penelitian mengenai efektivitas penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan di Indonesia, untuk mengevaluasi sejauh mana sanksi pidana mampu mencegah pelanggaran oleh perusahaan besar. Kedua, penelitian dapat diarahkan pada perbandingan sistem penegakan hukum lingkungan antara Indonesia dan negara-negara lain yang berhasil menghukum badan hukum secara tegas, guna mengidentifikasi model hukum pidana lingkungan yang lebih efektif. Ketiga, perlu dikaji bagaimana peran penyidik PPNSLH dalam mendeteksi tindak pidana lingkungan secara dini, termasuk tantangan dan kapasitas mereka dalam menangani kasus-kasus kompleks yang melibatkan akumulasi dampak jangka panjang, agar penegakan hukum bisa lebih proaktif dan tidak hanya reaktif setelah kerusakan nyata terjadi. Penelitian-penelitian tersebut dapat saling melengkapi untuk membangun sistem penegakan hukum pidana lingkungan yang lebih kuat, adil, dan memberikan efek jera yang nyata. Selain itu, kajian terhadap aspek sosial dan budaya masyarakat lokal dalam memahami hukum lingkungan juga penting untuk mengurangi pelanggaran dari level individu. Dengan menggabungkan pendekatan hukum formal dan konteks sosial, diharapkan penegakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif. Penelitian lanjutan juga harus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya penegak hukum dalam menangani kasus lingkungan yang membutuhkan bukti teknis dan waktu panjang. Oleh karena itu, ide untuk membangun unit khusus yang terintegrasi antara hukum, sains, dan teknologi perlu dieksplorasi lebih lanjut. Studi tentang mekanisme kolaborasi antara instansi pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi dalam pelaporan dan investigasi dini juga sangat relevan. Dengan pendekatan multipihak seperti ini, sistem peradilan pidana lingkungan dapat menjadi lebih responsif dan akuntabel.
- Jurnal Hukum PRIORIS. keberadaan sanksi adat penerapan jurnal prioris main navigation content sidebar... e-journal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/3178Jurnal Hukum PRIORIS keberadaan sanksi adat penerapan jurnal prioris main navigation content sidebar e journal trisakti ac index php prioris article view 3178
- Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan... doi.org/10.28932/di.v8i2.725Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan doi 10 28932 di v8i2 725
| File size | 260.16 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
POLNAMPOLNAM Penelitian ini menganalisis iklim, curah hujan menggunakan metode Gumbel, kebutuhan air masyarakat, debit rencana menggunakan metode rasional, serta potensiPenelitian ini menganalisis iklim, curah hujan menggunakan metode Gumbel, kebutuhan air masyarakat, debit rencana menggunakan metode rasional, serta potensi
BAJANGJOURNALBAJANGJOURNAL Temuan studi ini menunjukkan pentingnya analisis teoritis dalam meningkatkan efisiensi energi dan keandalan operasional sistem irigasi pertanian. HasilTemuan studi ini menunjukkan pentingnya analisis teoritis dalam meningkatkan efisiensi energi dan keandalan operasional sistem irigasi pertanian. Hasil
TRISAKTITRISAKTI Melalui penanaman 50 bibit pohon Ketapang kencana sebagai peneduh dengan melibatkan masyarakat, diharapkan jalan akses menjadi lebih hijau, teduh, terhindarMelalui penanaman 50 bibit pohon Ketapang kencana sebagai peneduh dengan melibatkan masyarakat, diharapkan jalan akses menjadi lebih hijau, teduh, terhindar
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Dengan mengkaji praktik terbaik global dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa, penelitian ini memberikan rekomendasi untukDengan mengkaji praktik terbaik global dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk
POLNAMPOLNAM Rancangan anggaran biaya yang didapat dari perhitungan untuk pembuatan bak recervoir (bak penampungan) di desa Mesiapi dengan rencana 2 bak penampunganRancangan anggaran biaya yang didapat dari perhitungan untuk pembuatan bak recervoir (bak penampungan) di desa Mesiapi dengan rencana 2 bak penampungan
UNSURUNSUR Dengan mengingat akan dilaksanakannya Pilkada dan Pemilu serentak pada Tahun 2024 mendatang, dikhawatirkan MK akan kewalahan menangani seluruh sengketaDengan mengingat akan dilaksanakannya Pilkada dan Pemilu serentak pada Tahun 2024 mendatang, dikhawatirkan MK akan kewalahan menangani seluruh sengketa
UNSURUNSUR Spesifikasi pada penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat/tidak pelanggaran Pasal 22 Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015Spesifikasi pada penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat/tidak pelanggaran Pasal 22 Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015
SERAMBI MEKKAHSERAMBI MEKKAH Hasil analisa kadar besi dalam air PDAM di Kabupaten Pidie Jaya, yaitu PDAM Ulim 0,0628 µg/L, PDAM Panteraja 0,1068 µg/L dan PDAM Meureudu 0,005 µg/L.Hasil analisa kadar besi dalam air PDAM di Kabupaten Pidie Jaya, yaitu PDAM Ulim 0,0628 µg/L, PDAM Panteraja 0,1068 µg/L dan PDAM Meureudu 0,005 µg/L.
Useful /
UBHARAJAYAUBHARAJAYA Konflik terkait klaim warisan sering terjadi di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang cara membagi warisan secaraKonflik terkait klaim warisan sering terjadi di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang cara membagi warisan secara
UBHARAJAYAUBHARAJAYA Norma ini tidak dikenal dalam Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP hanya mengenal dua jenis Pemidanaan yakni, pidana pokok dan pidana tambahan. Sedangkan UU PerlindunganNorma ini tidak dikenal dalam Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP hanya mengenal dua jenis Pemidanaan yakni, pidana pokok dan pidana tambahan. Sedangkan UU Perlindungan
BAJANGJOURNALBAJANGJOURNAL Faktor sosial seperti tekanan ekonomi, gaya hidup konsumtif, dan literasi digital rendah berkontribusi meningkatkan kerentanan remaja. Kesimpulannya, prostitusiFaktor sosial seperti tekanan ekonomi, gaya hidup konsumtif, dan literasi digital rendah berkontribusi meningkatkan kerentanan remaja. Kesimpulannya, prostitusi
TRISAKTITRISAKTI Desa Ambarjaya, kecamatan Ciambar kabupaten Sukabumi Jawa Barat adalah memiliki potensi sumber daya yang melimpah yaitu sebagai desa sentra penghasil pisangDesa Ambarjaya, kecamatan Ciambar kabupaten Sukabumi Jawa Barat adalah memiliki potensi sumber daya yang melimpah yaitu sebagai desa sentra penghasil pisang