UNSURUNSUR
PROCEEDING JUSTICIA CONFERENCEPROCEEDING JUSTICIA CONFERENCEAnak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan, perbudakan, dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbudakan seksual terhadap anak sebagai korban kejahatan perang dan menganalisis pelaku dari perspektif hukum pidana internasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statuta dan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbudakan seksual terhadap anak termasuk dalam kejahatan perang jika dilakukan dalam kondisi konflik, dan kejahatan kemanusiaan jika dilakukan dalam kondisi damai. Kejahatan tersebut, baik dalam kondisi perang maupun damai, termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan Pasal 5. Perbudakan seksual sebagai kejahatan perang diatur dalam Statuta Roma 1998 Pasal 8. Hukum pidana internasional juga mengenal pertanggungjawaban individu, di mana pelaku kejahatan perang, baik komandan maupun prajurit, dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional sesuai Pasal 28, sepanjang negara pelaku tidak bersedia atau tidak mampu melakukan penuntutan.
Perbudakan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang dikategorikan sebagai kejahatan perang dalam situasi konflik bersenjata dan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam situasi damai.Tindakan tersebut berada dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan Statuta Roma 1998, khususnya Pasal 5 dan Pasal 8.Pertanggungjawaban individu, termasuk komandan atau atasan, diakui dalam hukum pidana internasional melalui Pasal 25 dan Pasal 28, selama negara pelaku tidak bersedia atau tidak mampu mengadili pelaku secara hukum nasional.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas penerapan Pasal 28 Statuta Roma dalam menjerat komandan militer yang mengetahui namun tidak mencegah perbudakan seksual terhadap anak di wilayah konflik. Selain itu, perlu diteliti bagaimana sistem hukum nasional negara-negara konflik mengintegrasikan ketentuan Statuta Roma terkait kejahatan perbudakan seksual anak, dan mengapa banyak kasus tidak diproses secara hukum. Studi juga dapat difokuskan pada perlindungan hukum jangka panjang terhadap anak korban perbudakan seksual pasca-konflik, termasuk akses terhadap rehabilitasi, restitusi, dan keadilan transisional yang adil dan sensitif secara gender.
- Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku: Праблемна-тэматычная i жанрава-стылëвая... doi.org/10.15290/bb.2021.13.16Repozytorium Uniwersytetu w BiaCymstoku AA CsCUNa i A ACUya doi 10 15290 bb 2021 13 16
- DOI Name 10.1080 Values. name values index type timestamp data serv crossref email doiadmin namespace... doi.org/10.1080DOI Name 10 1080 Values name values index type timestamp data serv crossref email doiadmin namespace doi 10 1080
| File size | 273.71 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
YWNRYWNR 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews and document analysis7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews and document analysis
PUBMEDIAPUBMEDIA Doktrin strict liability dan vicarious liability belum secara konsisten diterapkan pada organisasi politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasiDoktrin strict liability dan vicarious liability belum secara konsisten diterapkan pada organisasi politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi
UNTAGUNTAG Sus/2025/PN Psw, merupakan pelanggaran hukum yang merusak integritas proses elektoral dan menggerus prinsip-prinsip demokrasi. Pertanggungjawaban pidanaSus/2025/PN Psw, merupakan pelanggaran hukum yang merusak integritas proses elektoral dan menggerus prinsip-prinsip demokrasi. Pertanggungjawaban pidana
UNSURUNSUR Hak-hak pasien harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien menjadi salah satu barometer mutu layanan sedangkan ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkalHak-hak pasien harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien menjadi salah satu barometer mutu layanan sedangkan ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkal
UNSURUNSUR Metode pembahasan berdasar data sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan, dan analisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil pembahasanMetode pembahasan berdasar data sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan, dan analisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil pembahasan
UNSURUNSUR Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan data kepustakaan dan sekunder, serta mengkaji peraturan perundang-undangan dan konsepPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan data kepustakaan dan sekunder, serta mengkaji peraturan perundang-undangan dan konsep
UNTAGUNTAG Hampir separuh atau 48% responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik, dan 15% responden memiliki tingkat pengetahuan yang kurang. Sebagian besar orangtuaHampir separuh atau 48% responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik, dan 15% responden memiliki tingkat pengetahuan yang kurang. Sebagian besar orangtua
POLTEK STPAULPOLTEK STPAUL Perusahaan telah menggunakan komponen penghasilan dan pengurang yang tepat, namun perlu memastikan penerapan peraturan perpajakan yang akurat untuk menghindariPerusahaan telah menggunakan komponen penghasilan dan pengurang yang tepat, namun perlu memastikan penerapan peraturan perpajakan yang akurat untuk menghindari
Useful /
YWNRYWNR ini mengindikasikan bahwa meskipun membuka peluang terjadinya kecurangan, dalam praktik perusahaan farmasi dalam sampel penelitian telah menerapkan mekanismeini mengindikasikan bahwa meskipun membuka peluang terjadinya kecurangan, dalam praktik perusahaan farmasi dalam sampel penelitian telah menerapkan mekanisme
YWNRYWNR Profitabilitas meningkat (ROA 28,01%, ROE 45,76%, NPM 8,26%). Common size menunjukkan peningkatan proporsi aset tetap dan liabilitas, serta penurunan ekuitas.Profitabilitas meningkat (ROA 28,01%, ROE 45,76%, NPM 8,26%). Common size menunjukkan peningkatan proporsi aset tetap dan liabilitas, serta penurunan ekuitas.
YWNRYWNR Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisa menggunakan regresi linier berganda dengan perangkat lunak JAMOVI. Hasil menunjukkan bahwa perceived easeData dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisa menggunakan regresi linier berganda dengan perangkat lunak JAMOVI. Hasil menunjukkan bahwa perceived ease
UNSURUNSUR Pelaku usaha seringkali melakukan pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan atau donasi tanpa persetujuan, yang merupakan bentuk pemaksaanPelaku usaha seringkali melakukan pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan atau donasi tanpa persetujuan, yang merupakan bentuk pemaksaan