UNSURUNSUR
PROCEEDING JUSTICIA CONFERENCEPROCEEDING JUSTICIA CONFERENCEGratifikasi adalah pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh, selain gratifikasi merupakan perluasan dari bentuk kejahatan suap. Fenomena terkait gratifikasi seksual di Indonesia memang seperti fenomena gunung es, yaitu banyak kasus yang dipandang di dalamnya terdapat unsur gratifikasi seksual namun yang muncul di permukaan hanya sedikit sehingga sangat perlu melihat bagaimana konsep pengaturan ini gratifikasi di Indonesia, pelaksanaannya dan hambatannya. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif (kepustakaan). Hasil dari penelitian ini di Indonesia bahwa gratifikasi seksual hanya diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum gratifikasi seksual di Indonesia terletak pada pembuktian dan aturan hukum yang belum mengatur secara baik.
Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi (TIPIKOR) terhadap gratifikasi merujuk pada Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi belumlah bisa mengkriminalisasi dengan baik bentuk perkembangan gratifikasi seperti dengan banyaknya kasus praktik gratifikasi seksual di Indonesia.Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terkait gratifikasi seksual mengalami banyak tantangan dan hambatan.seperti faktor hukumnya itu sendiri (legal substance) dan faktor penegak hukum (legal structure).Demi mewujudkan pembaharuan hukum (legal reform) pidana secara progresif, perlu dilakukan kriminalisasi terhadap praktik gratifikasi seksual (sexual gratification).Mengingat pengaturan mengenai ini belum jelas baik pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perUndang-Undangan lainnya.Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) mengatur mengenai gratifikasi secara luas, namun justru menimbulkan ketidakpastian mengenai modus operandi lain terkait gratifikasi.
Untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap gratifikasi seksual, perlu dilakukan beberapa langkah. Pertama, diperlukan komitmen pemberantasan korupsi yang kuat dari pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menunjukkan taring penindakan dan pemberantasan korupsi yang luar biasa melalui uji materi (judicial review) dan revisi (legislative review) terhadap Undang-Undang TIPIKOR. Kedua, perlu dilakukan penguatan dasar hukum terhadap personel dan lembaga KPK. Ketiga, fenomena gratifikasi seksual ini perlu menjadi perhatian bersama, tidak hanya terkait persoalan hukum, tetapi juga terkait fenomena sosial bangsa ini. Upaya preventif sangat diperlukan dalam menghilangkan praktik ini, dengan memperbaiki sistem dan nalar sosial yang ada dalam masyarakat.
| File size | 281.1 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIKAUNRIKA Hambatan dalam penegakan hukum antara lain keterbatasan persnonil dan jumlah kendaraan untuk patroli, kurangnya dana operasional, serta kurangnya sosialisasiHambatan dalam penegakan hukum antara lain keterbatasan persnonil dan jumlah kendaraan untuk patroli, kurangnya dana operasional, serta kurangnya sosialisasi
UNRIKAUNRIKA Perubahan undang-undang KPK melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 berdampak pada melemahnya independensi KPK. Independensi KPK sangat penting untuk memastikanPerubahan undang-undang KPK melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 berdampak pada melemahnya independensi KPK. Independensi KPK sangat penting untuk memastikan
DAARULHUDADAARULHUDA Tindak pidana korupsi memiliki dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat, seperti merusak fondasi ekonomi, melemahkan sektor pendidikan dan kesehatan,Tindak pidana korupsi memiliki dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat, seperti merusak fondasi ekonomi, melemahkan sektor pendidikan dan kesehatan,
DINASTIREVDINASTIREV Praperadilan kemudian berperan sebagai kontrol yudisial untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh penyidik, sekaligus menyeimbangkan kepentingan negaraPraperadilan kemudian berperan sebagai kontrol yudisial untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh penyidik, sekaligus menyeimbangkan kepentingan negara
YAYASANBHZYAYASANBHZ Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak heran jika agama-agama di dunia mengatur perkawinan, bahkan adat istiadat masyarakat dan lembaga-lembaga negaraBegitu pentingnya perkawinan, maka tidak heran jika agama-agama di dunia mengatur perkawinan, bahkan adat istiadat masyarakat dan lembaga-lembaga negara
NEOLECTURANEOLECTURA Meskipun kerangka hukum telah disiapkan, tantangan signifikan masih dihadapi, seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antarMeskipun kerangka hukum telah disiapkan, tantangan signifikan masih dihadapi, seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar
UNIRAYAUNIRAYA Debasement, yaitu metode penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan kerugian moneter negara, merupakan salah satu metode pencemaran nama baik yang seringDebasement, yaitu metode penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan kerugian moneter negara, merupakan salah satu metode pencemaran nama baik yang sering
IAIN CURUPIAIN CURUP Kedua, pengakuan substansial hukum yang selaras dengan Maqashid Shariah, seperti UU No. 20/2001 tentang Revisi UU No. 31/1999 tentang Korupsi, UU No. 30/2002Kedua, pengakuan substansial hukum yang selaras dengan Maqashid Shariah, seperti UU No. 20/2001 tentang Revisi UU No. 31/1999 tentang Korupsi, UU No. 30/2002
Useful /
IAIN CURUPIAIN CURUP Despite the lack of specific regulations, investigators and judges can leverage this article to address online prostitution. However, effective law enforcementDespite the lack of specific regulations, investigators and judges can leverage this article to address online prostitution. However, effective law enforcement
STAINUPASTAINUPA Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi gagasan Ki Hadjar Dewantara terhadap implementasi pendidikan karakter dalam Kurikulum Merdeka. Metode penelitianPenelitian ini bertujuan menganalisis relevansi gagasan Ki Hadjar Dewantara terhadap implementasi pendidikan karakter dalam Kurikulum Merdeka. Metode penelitian
UNSURUNSUR Rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi keselamatan pasien dan memberikan pelayanan yang bermutu sesuaiRumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi keselamatan pasien dan memberikan pelayanan yang bermutu sesuai
UNSURUNSUR Pemalsuan dan Penggunaan Dokumen Palsu merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Khusus pemalsuan surat, diaturPemalsuan dan Penggunaan Dokumen Palsu merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Khusus pemalsuan surat, diatur