UNSURUNSUR
PROCEEDING JUSTICIA CONFERENCEPROCEEDING JUSTICIA CONFERENCEGratifikasi adalah pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh, selain gratifikasi merupakan perluasan dari bentuk kejahatan suap. Fenomena terkait gratifikasi seksual di Indonesia memang seperti fenomena gunung es, yaitu banyak kasus yang dipandang di dalamnya terdapat unsur gratifikasi seksual namun yang muncul di permukaan hanya sedikit sehingga sangat perlu melihat bagaimana konsep pengaturan ini gratifikasi di Indonesia, pelaksanaannya dan hambatannya. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif (kepustakaan). Hasil dari penelitian ini di Indonesia bahwa gratifikasi seksual hanya diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum gratifikasi seksual di Indonesia terletak pada pembuktian dan aturan hukum yang belum mengatur secara baik.
Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi (TIPIKOR) terhadap gratifikasi merujuk pada Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi belumlah bisa mengkriminalisasi dengan baik bentuk perkembangan gratifikasi seperti dengan banyaknya kasus praktik gratifikasi seksual di Indonesia.Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terkait gratifikasi seksual mengalami banyak tantangan dan hambatan.seperti faktor hukumnya itu sendiri (legal substance) dan faktor penegak hukum (legal structure).Demi mewujudkan pembaharuan hukum (legal reform) pidana secara progresif, perlu dilakukan kriminalisasi terhadap praktik gratifikasi seksual (sexual gratification).Mengingat pengaturan mengenai ini belum jelas baik pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perUndang-Undangan lainnya.Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) mengatur mengenai gratifikasi secara luas, namun justru menimbulkan ketidakpastian mengenai modus operandi lain terkait gratifikasi.
Untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap gratifikasi seksual, perlu dilakukan beberapa langkah. Pertama, diperlukan komitmen pemberantasan korupsi yang kuat dari pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menunjukkan taring penindakan dan pemberantasan korupsi yang luar biasa melalui uji materi (judicial review) dan revisi (legislative review) terhadap Undang-Undang TIPIKOR. Kedua, perlu dilakukan penguatan dasar hukum terhadap personel dan lembaga KPK. Ketiga, fenomena gratifikasi seksual ini perlu menjadi perhatian bersama, tidak hanya terkait persoalan hukum, tetapi juga terkait fenomena sosial bangsa ini. Upaya preventif sangat diperlukan dalam menghilangkan praktik ini, dengan memperbaiki sistem dan nalar sosial yang ada dalam masyarakat.
| File size | 281.1 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UMSUMS Studi ini juga mempertimbangkan dampak penggunaan air secara komunal dan struktur sosial lingkungan terhadap adaptasi spasial di tingkat rumah tangga.Studi ini juga mempertimbangkan dampak penggunaan air secara komunal dan struktur sosial lingkungan terhadap adaptasi spasial di tingkat rumah tangga.
STPNSTPN Kategori ini menghadapi berbagai kendala, sehingga memerlukan skema khusus untuk penataan aset, sesuai dengan moratorium perkebunan sawit, kebijakan LCDI,Kategori ini menghadapi berbagai kendala, sehingga memerlukan skema khusus untuk penataan aset, sesuai dengan moratorium perkebunan sawit, kebijakan LCDI,
UHBUHB Dengan implementasi yang bertanggung jawab, AI dan ML berpotensi besar mendorong peningkatan presisi diagnosis, optimalisasi jalur perawatan, serta penguatanDengan implementasi yang bertanggung jawab, AI dan ML berpotensi besar mendorong peningkatan presisi diagnosis, optimalisasi jalur perawatan, serta penguatan
BTPBTP Pemerintah Kota Batam memiliki berbagai pulau indah dan dunia bawah laut yang menakjubkan, termasuk pulau yang berhadapan dengan Nongsa atau yang dikenalPemerintah Kota Batam memiliki berbagai pulau indah dan dunia bawah laut yang menakjubkan, termasuk pulau yang berhadapan dengan Nongsa atau yang dikenal
IPMIIPMI Wawasan dari buku ini, bersama dengan diskusi dari acara, menjadi fondasi untuk kemajuan AI di masa depan - memastikan bahwa pertumbuhan AI sejalan denganWawasan dari buku ini, bersama dengan diskusi dari acara, menjadi fondasi untuk kemajuan AI di masa depan - memastikan bahwa pertumbuhan AI sejalan dengan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Perkembangan pesat Kecerdasan Artifisial (AI) dan Analitik Data Besar telah mengubah berbagai sektor, termasuk penegakan hukum dan penyelidikan kriminal.Perkembangan pesat Kecerdasan Artifisial (AI) dan Analitik Data Besar telah mengubah berbagai sektor, termasuk penegakan hukum dan penyelidikan kriminal.
UQGRESIKUQGRESIK Penurunan tanah terbesar terjadi pada lapisan lempung lunak menurut Plaxis dan pada lapisan pasir menurut Geostudio, dengan total penurunan mencapai lebihPenurunan tanah terbesar terjadi pada lapisan lempung lunak menurut Plaxis dan pada lapisan pasir menurut Geostudio, dengan total penurunan mencapai lebih
UNSURUNSUR Saat ini, masyarakat semakin menyadari hak-haknya sebagai konsumen kesehatan. Sehingga seringkali secara kritis mempertanyakan tentang penyakit, pemeriksaan,Saat ini, masyarakat semakin menyadari hak-haknya sebagai konsumen kesehatan. Sehingga seringkali secara kritis mempertanyakan tentang penyakit, pemeriksaan,
Useful /
JURNALFKIPUNTADJURNALFKIPUNTAD Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan nilai-nilai adat masyarakat dan pelestarian lingkungan di Desa Wombo Induk. Jenis penelitian iniTujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan nilai-nilai adat masyarakat dan pelestarian lingkungan di Desa Wombo Induk. Jenis penelitian ini
UMSUMS Penelitian ini mengambil pendekatan eksploratif yang bertujuan untuk menilai potensi deteksi proses tersebut dalam konteks virtual dengan paparan minimal,Penelitian ini mengambil pendekatan eksploratif yang bertujuan untuk menilai potensi deteksi proses tersebut dalam konteks virtual dengan paparan minimal,
JURNALFKIPUNTADJURNALFKIPUNTAD Kelas S2 (cukup sesuai) pada SPL 3 dengan luas lahan 115.939,80 ha, dan untuk SPL 4 dengan luas lahan 11.151,500 ha, umumnya dibatasi oleh retensi haraKelas S2 (cukup sesuai) pada SPL 3 dengan luas lahan 115.939,80 ha, dan untuk SPL 4 dengan luas lahan 11.151,500 ha, umumnya dibatasi oleh retensi hara
UMSUMS This research reviewed journal articles related to digital marketing in MSMEs, collecting data from the Scopus database between 2016 and 2022. The analysisThis research reviewed journal articles related to digital marketing in MSMEs, collecting data from the Scopus database between 2016 and 2022. The analysis