UNISKAUNISKA
Mizan: Jurnal Ilmu HukumMizan: Jurnal Ilmu HukumPenelitian ini mengkaji tentang Implementasi Restorative Justice Terhadap tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Blitar, Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Blitar, untuk menganalisis faktor-faktor hambatan kepolisan dalam penerapan Restorative Justice saat penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Blitar, untuk menganalisis trecut yang dilakukan kepolisian dalam menghadapi faktor-faktor hambatan dalam penerapan Restorative Justice saat penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Blitar, Metode Penelitian Menggunakan metode empiris, hasil Penelitian menjelaskan tentang Implementasi restortative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Blitar belum berjalan secara optimal karena masih ada beberapa kasus yang tidak terpenuhi syarat formil dan syarat materil. Faktor yang menghambat kepolisian dalam penyidikan pelanggaran lalu lintas, faktor internal adalah hambatan yang berasal dari dalam institusi kepolisian sendiri meliputi faktor sarana dan prasarana dan faktor hukum. Adapun faktor eksternal meliputi faktor kesadaran hukum dan faktor budaya. Upaya yang dilakukan kepolisian dalam menghadapi faktor-faktor hambatan pada saat penanganan/penyidikan kasus kecelakaan sedang berjalan, apabila masing-masing pihak ada keinginan untuk melakukan Penyelesaian üpjün di luar persidangan, maka penyidik melakukan mediasi kepada kedua belah pihak. Restoratif justice ini penegak hukum perlu menyikapi dengan baik, jika Akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan korban mengalami Luka Ringan Penyidik/Penyidik Pembantu harus menunggu hasil Visum dari Dokter yang menyatakan bahwa korban telah pulih dan tidak terjadi ganguan/dampak/efek lain dari kecelakaan.
Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut.8 Tahun 2021 di Polres Kediri menunjukkan untuk komitmen menggeser paradigmapenegakan hukum dari crime‑fighting menjadi problem‑solving dan mampu bagi mewujudkan masyarakat dalam kasus‑kasus tertentu.Namun, efektivitas dan keberlanjutan RJ sangat bergantung pada konsistensi penyidik dalam memastikan semua syarat materiil dan formil terpenuhi, serta keberhasilan dalam membangun kesediaan kesadaran berdamai di kalangan masyarakat Kediri.
Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Restorative Justice masih belum optimal karena hambatan internal dan eksternal, serta keterbatasan pemahaman masyarakat dan prosedural. Saran penelitian lanjutan pertama adalah mengevaluasi efektivitas program pelatihan Restorative Justice bagi penyidik di Polres Kediri melalui desain eksperimental, sehingga dapat diukur peningkatan kompetensi dan kepatuhan terhadap syarat formil serta materil. Saran kedua adalah meneliti pengaruh faktor budaya lokal pada penerimaan masyarakat terhadap proses mediasi Restorative Justice, dengan metode kualitatif mendalam untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang mempengaruhi keinginan berpartisipasi dalam penyelesaian damai. Saran ketiga bertujuan mengembangkan kerangka kerja pemantauan dan evaluasi implementasi Perpol 8/2021 yang terintegrasi dengan lembaga peradilan dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga dapat mengidentifikasi hambatan real-time dan menyesuaikan intervensi dengan cepat, menjaga kesinambungan dan legitimasi Restorative Justice di tingkat polres.
| File size | 227.12 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
IBRAHIMYIBRAHIMY Sertifikat elektronik tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepemilikan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan sengketa melalui sistem digital yang terintegritas.Sertifikat elektronik tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepemilikan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan sengketa melalui sistem digital yang terintegritas.
IBRAHIMYIBRAHIMY Undang-undang ini sangat menekankan pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional agar dapat berperan sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat.Undang-undang ini sangat menekankan pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional agar dapat berperan sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat.
IBRAHIMYIBRAHIMY Karena tidak memenuhi syarat harm principle, ketentuan ini berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dan asas ultimum remedium. Oleh karena itu, kebijakanKarena tidak memenuhi syarat harm principle, ketentuan ini berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dan asas ultimum remedium. Oleh karena itu, kebijakan
IBRAHIMYIBRAHIMY Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan mencakup dimensi preventif dan represif, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan sepertiPerlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan mencakup dimensi preventif dan represif, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan seperti
IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian normatif ini bertujuan untuk menganalisis. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji regulasiPenelitian normatif ini bertujuan untuk menganalisis. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji regulasi
IBRAHIMYIBRAHIMY Fenomena praktik kekerasan dalam pola asuh di masyarakat adat Manggarai menunjukkan benturan antara nilai kultural komunal dan prinsip perlindungan anakFenomena praktik kekerasan dalam pola asuh di masyarakat adat Manggarai menunjukkan benturan antara nilai kultural komunal dan prinsip perlindungan anak
IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian ini menganalisis peran hukum sebagai motor pembangunan pendidikan melalui implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XXII/2024 dalamPenelitian ini menganalisis peran hukum sebagai motor pembangunan pendidikan melalui implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XXII/2024 dalam
UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini menemukan bahwa penjatuhan hukuman mati dalam kasus persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak di bawah umur dapat dibenarkan dari perspektifPenelitian ini menemukan bahwa penjatuhan hukuman mati dalam kasus persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak di bawah umur dapat dibenarkan dari perspektif
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim untuk menghentikan perkara terhadap tergugat dalam putusan penelitian nomor 04/Pdt.Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim untuk menghentikan perkara terhadap tergugat dalam putusan penelitian nomor 04/Pdt.
UNISKAUNISKA Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan populasi petani milenial di Kabupaten Tulungagung dan sampel 40 responden (35 petani milenialPenelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan populasi petani milenial di Kabupaten Tulungagung dan sampel 40 responden (35 petani milenial
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan fakta bahwa sistem perkawinan adat di Desa Hilitotaö, Kecamatan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan,Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan fakta bahwa sistem perkawinan adat di Desa Hilitotaö, Kecamatan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan,
UNIRAYAUNIRAYA Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier, yang diperoleh dari bahan hukum sekunder. Analisis data kualitatifPengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier, yang diperoleh dari bahan hukum sekunder. Analisis data kualitatif