NEWINERANEWINERA
Journal La SocialeJournal La SocialePenelitian ini bertujuan menjelaskan perlindungan hukum bagi pasien selama pandemi Covid‑19 serta mekanisme perlindungan bagi pasien sebagai konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian doctrinal yang menelaah norma hukum yang mengatur hak pasien serupa dengan pembaruan nilai, kebijakan, dan teknologi yang memengaruhi sektor kesehatan. Di tengah pandemi Covid‑19 yang melejit, seluruh tenaga medis dan rumah sakit diarahkan untuk menangani kasus Covid‑19, mengakibatkan hak dan kebutuhan pasien lain terabaikan. Oleh karena itu, penting dilaksanakan regulasi yang menjamin hak pasien, menjaga kualitas layanan, dan memperkuat peran konsumen dalam sistem kesehatan.
Pandemi Covid‑19 menimpa sistem kesehatan yang memukulnya akibat tenaga medis memusatkan perhatian pada kasus Covid‑19, sehingga layanan untuk pasien non‑Covid menjadi terganggu.Penelitian menegaskan perlunya regulasi pelindungan konsumen, diimplementasikan secara aktif oleh pemerintah, sehingga hak pasien terpenuhi dan prinsip keadilan ditegakkan.Peningkatan transparansi serta penegakan kewenangan BPSK menjadi kunci untuk menanggulangi konflik konsumen di masa pandemi.
Salah satu wilayah yang masih belum terjamah dalam studi ini adalah dampak nyata dari regulasi hukum terhadap kepuasan pasien. Oleh karena itu, penelitian empiris yang mengevaluasi tingkat kepuasan pasien terhadap perlindungan hukum selama pandemi dapat memberikan gambaran konkret apa yang telah berfungsi dan apa yang masih perlu diperbaiki. Selain itu, perbandingan lintas negara mengenai regulasi perlindungan konsumen rumah sakit pada situasi krisis kesehatan dapat mengungkap praktik terbaik dan inovasi regulasi yang dapat diadaptasi di Indonesia. Terakhir, suatu studi longitudinal tentang efektivitas mekanisme mediasi BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen selama pandemi akan menilai apakah regulasi tersebut sejalan dengan kebutuhan pasien dan penyedia layanan kesehatan. Penelitian‑penelitian tersebut dapat memperkaya teori hukum kesehatan sekaligus memberi dasar kebijakan konkret bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam menghadapi pandemi ke depan.
| File size | 445.73 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
APPIHIAPPIHI Dengan demikian, penggunaan MATLAB terbukti dapat membantu lembaga wakaf dalam merumuskan keputusan berbasis data dan model matematis yang akurat. SelainDengan demikian, penggunaan MATLAB terbukti dapat membantu lembaga wakaf dalam merumuskan keputusan berbasis data dan model matematis yang akurat. Selain
UNIGRESUNIGRES Keberadaan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja atau dalam istilah lain disebut outsourcing bagi sebagian orang dinilai seperti perbudakan gaya modern.Keberadaan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja atau dalam istilah lain disebut outsourcing bagi sebagian orang dinilai seperti perbudakan gaya modern.
HTPHTP Komponen sumber daya dalam pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja pada unsur pembina (puskesmas), lembaga (desa), dan pelaksana (petani sawit) telah cukup.Komponen sumber daya dalam pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja pada unsur pembina (puskesmas), lembaga (desa), dan pelaksana (petani sawit) telah cukup.
IAIN CURUPIAIN CURUP Artikel ini bertujuan mengeksplorasi tiga poin utama: (a) sengketa kepemilikan tanah dan hak waris perempuan di Jawa, Bali, dan Sumatra, (b) terobosanArtikel ini bertujuan mengeksplorasi tiga poin utama: (a) sengketa kepemilikan tanah dan hak waris perempuan di Jawa, Bali, dan Sumatra, (b) terobosan
UMMUMM Rangkaian reformasi Omani, termasuk pengesahan perubahan perundang-undangan dan prosedur perlindungan, menunjukkan kontribusi signifikan ratifikasi CEDAWRangkaian reformasi Omani, termasuk pengesahan perubahan perundang-undangan dan prosedur perlindungan, menunjukkan kontribusi signifikan ratifikasi CEDAW
UMMUMM Berdasarkan kasus yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat fakta, yaitu. pertama, jual beli tanah tidak dilakukan melalui Akta PPAT. Kedua,Berdasarkan kasus yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat fakta, yaitu. pertama, jual beli tanah tidak dilakukan melalui Akta PPAT. Kedua,
UIDUID Pasif disini berarti konsiliator tidak diperbolehkan memberikan saran, petunjuk ataupun yang lainnya. Tahapan/proses dalam konsiliasi dalam menyelesaikanPasif disini berarti konsiliator tidak diperbolehkan memberikan saran, petunjuk ataupun yang lainnya. Tahapan/proses dalam konsiliasi dalam menyelesaikan
UMMUMM Penerapannya dipenuhi berbagai masalah, antara lain penolakan pasien, pembayaran NHS yang jauh di bawah biaya kesehatan riil, serta sanksi dan denda. SistemPenerapannya dipenuhi berbagai masalah, antara lain penolakan pasien, pembayaran NHS yang jauh di bawah biaya kesehatan riil, serta sanksi dan denda. Sistem
Useful /
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Moderasi beragama harus dijalankan sungguh-sungguh dan didukung oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari lembaga sosial hingga institusi pendidikan.Moderasi beragama harus dijalankan sungguh-sungguh dan didukung oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari lembaga sosial hingga institusi pendidikan.
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Hasil menunjukkan bahwa hadis tentang niat ini dalam artikel ini memiliki kualitas sahih, baik dari segi sanad maupun matan, karena semua kriteria kesahihanHasil menunjukkan bahwa hadis tentang niat ini dalam artikel ini memiliki kualitas sahih, baik dari segi sanad maupun matan, karena semua kriteria kesahihan
APPIHIAPPIHI Studi difokuskan pada kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) dan PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsipStudi difokuskan pada kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) dan PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip
IAIPD NGANJUKIAIPD NGANJUK Kedua, pergeseran itu terjadi karena adanya kecanggihan teknologi yang merubah sebagian besar tatanan kehidupan, termasuk pendidikan al-Quran. KendalaKedua, pergeseran itu terjadi karena adanya kecanggihan teknologi yang merubah sebagian besar tatanan kehidupan, termasuk pendidikan al-Quran. Kendala