Publisher

UMMUMM

Journal Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah Hukum Abstract

Kerajaan Oman telah menandatangani dan mengamankan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) pada tahun 2005. Namun, Oman masih memiliki kebijakan pembohongan terhadap beberapa pasal Konvensi tersebut karena beberapa ketentuan bersifat bertentangan dengan Syariah Islam atau undang‑undang nasional Oman, termasuk Pasal 16 CEDAW. Oleh karena itu, tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis secara kritis Pasal 16 CEDAW serta sejauh mana Undang-Undang Status Pribadi Oman (Personal Status Law) terkait isu perkawinan dan perceraian bersesuaian atau bertentangan dengan Konvensi. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian menggunakan pendekatan legal doktrin serta analisis terhadap teks Konvensi dan padanan Omani-nya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengadilan dapat menegakkan pasal‑pasal CEDAW untuk menegakkan hak, kecuali ketentuan yang Oman sudi kata akan dipungutkan. Oman menaruh pembohongan terhadap beberapa fitur Pasal 16 Konvensi tersebut karena bertentangan dengan Hukum Syariah. Penelitian menyoroti bahwa Konvensi secara efektif mengatur sejumlah bidang yang memajukan kesetaraan gender dalam urusan keluarga, yakni menetapkan bahwa persetujuan perempuan diperlukan untuk pernikahan dan haknya untuk membubarkan peresahan melalui perceraian atau khulu bila kondisi sesuai. Selanjutnya, Oman secara efektif melaksanakan beberapa ketentuan Konvensi guna memperkuat hak perempuan dengan mengubah undang‑undang dalam negeri. Kesimpulannya, Undang-Undang Nasional Oman konsisten dengan CEDAW, kecuali pencatatan rencana negara terkait pelaksanaan Pasal 16 Konvensi.

Conclusion

Kesimpulannya, CEDAW merupakan bagian dari hukum Oman setelah ratifikasi pada 2005, namun penegakan pasal-pasalnya terhenti pada pasal 16 yang diritau karena bertentangan dengan Syariah.Meski demikian, CEDAW tetap mempengaruhi hak perempuan dalam perkawinan dan perceraian, dengan menegaskan persetujuan perempuan serta haknya untuk mengakhiri pernikahan melalui perceraian atau khulu sesuai kondisi yang ada.Rangkaian reformasi Omani, termasuk pengesahan perubahan perundang-undangan dan prosedur perlindungan, menunjukkan kontribusi signifikan ratifikasi CEDAW dalam memperluas kesetaraan gender di masa kini.

Future Research

Penelitian pertama dapat difokuskan pada dampak pelaksanaan Pasal 16 CEDAW terhadap pengalaman perempuan Omani di bidang hukum keluarga, menggunakan pendekatan kualitatif yang mendalam, menilai kesenjangan antara kebijakan dan praktik nyata pada rumah tangga bersifat agama. Penelitian kedua dapat meneliti potensi penyusunan amandemen undang-undang Status Pribadi yang menghapus atau mengurangi pembatasan hak perempuan dalam proses khulu, membandingkan praktik Omani dengan negara-negara berlandaskan Syariah lain yang telah menegaskan hak perceraian perempuan. Tiga penelitian dapat menilai efektivitas mekanisme mahar dan khulu dalam melindungi hak perempuan, melalui studi kepatuhan pengadilan dan survei partisipan, mengidentifikasi kendala non-hukum, seperti norma sosial dan terbatasnya akses bantuan hukum. Melalui data tersebut, peneliti dapat mempelajari apakah prosedur memegang artian yang diharapkan dan bila perlu, mengusulkan kebijakan adaptif yang meminimalisir kesenjangan gender. Pendekatan lintas disiplin, menggabungkan hukum, ilmu sosial, dan studi Islam dapat meningkatkan pemahaman holistik tentang persepsi perempuan dan respons lembaga hukum. Analisis, bila ditutupi oleh pedoman kebijakan publik, dapat memberikan alternatif regulasi yang lebih adil dan higienis, memperkuat prinsip CEDAW dalam sistem hukum Omani. Ruang penelitian ini juga memungkinkan pengembangan program pelatihan bagi hakim dan petugas kepolisian sehingga mereka dapat memediasi sengketa keluarga secara sensitif gender. Kebijakan yang dihasilkan dapat membangun kohesi masyarakat, memupuk budaya menghormati hak perempuan, sekaligus menjadikan Omani sebagai contoh bagi negara-negara Islam dalam mengimplementasikan konvensi hak asasi.

References

1. Examining the complexity of child marriage as sexual violence in digital era | Legality : Jurnal Ilmiah... ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/28881Examining the complexity of child marriage as sexual violence in digital era Legality Jurnal Ilmiah ejournal umm ac index php legality article view 28881
2. STATUS AND DOWRY RETURN AFTER DIVORCE IN GENDER PERSPECTIVE | Al Hakam : The Indonesian Journal of Islamic... journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index_php/alhakam/article/view/245STATUS AND DOWRY RETURN AFTER DIVORCE IN GENDER PERSPECTIVE Al Hakam The Indonesian Journal of Islamic journal iaialhikmahtuban ac index php alhakam article view 245
3. Gender equality as a component of the equality principle in society | Journal of Community Positive Practices.... jppc.ro/index.php/jppc/article/view/480Gender equality as a component of the equality principle in society Journal of Community Positive Practices jppc ro index php jppc article view 480

Subjects

1. #islamic family law#islamic family law
2. #death penalty#death penalty

Metadata

File size	369.19 KB
Pages	18
Short Link	https://juris.id/p-f1
DMCA	Report