Publisher

UMMUMM

Journal Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah Hukum Abstract

Layanan Kesehatan Nasional Indonesia (NHS) merupakan bagian integral dari sistem jaminan sosial nasional. Penerapannya dipenuhi berbagai masalah, antara lain penolakan pasien, pembayaran NHS yang jauh di bawah biaya kesehatan riil, serta sanksi dan denda. Sistem Jaminan Sosial Nasional—khususnya layanan NHS—didirikan oleh negara untuk memberi perlindungan sosial kepada warga. Teori Black Swan berasumsi bahwa semua itik bermata putih, sehingga pemerintah menganggap NHS seharusnya menjadi program yang menyediakan keamanan sosial di sektor kesehatan sejalan dengan standar jaminan sosial internasional. Penelitian ini mengeksplorasi paradoks yang muncul dalam NHS Indonesia untuk menemukan black swan—simbol paradoksikal regulasi dan masalah NHS. Metodologi doktrinal atau normatif digunakan melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa NHS Indonesia merupakan black swan karena tujuan, praktik, dan regulasi yang sangat berbeda dari sistem jaminan sosial yang ditetapkan, menempatkan beban finansial pada warga daripada negara.

Conclusion

Penelitian menunjukkan bahwa NHS Indonesia beroperasi lebih sebagai entitas asuransi yang mengalihdayakan beban finansial kepada warga daripada sebagai sistem jaminan sosial yang dikelola negara.Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara konstitusi yang mengharuskan negara menyediakan perlindungan kesehatan dan realitas di mana negara hanya menjadi fasilitator dan kontroler.Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan perbaikan kebijakan fiskal, penyesuaian tarif INA‑CBG, serta peningkatan peran negara dalam pengelolaan dan pemantauan NHS.

Future Research

Untuk menanggapi situasi black swan dalam NHS Indonesia, tiga penelitian baru dapat diajukan: pertama, evaluasi dampak peningkatan alokasi dana negara pada kualitas dan akses layanan kesehatan di berbagai daerah, guna memahami hubungan antara financir national dan kesejahteraan warga; kedua, analisis perbandingan tarif INA‑CBG yang telah direvisi dengan tarif real cost rumah sakit, untuk menentukan apakah penyesuaian tarif dapat mencegah kebangkrutan rumah sakit dan meningkatkan kualitas layanan; ketiga, studi persepsi warga mengenai sanksi BPJS dan tingkat kepatuhan pembayaran, guna mengidentifikasi faktor motivasi dan hambatan yang mempengaruhi partisipasi aktif dalam sistem jaminan sosial. Ketiga saran tersebut memberikan kerangka kerja sistematis bagi pembuat kebijakan dan peneliti untuk memperbaiki keseimbangan antara tanggung jawab negara dan partisipasi warga dalam NHS, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem jaminan sosial yang adil dan berkelanjutan.

References

1. Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia | Jurnal Konstitusi. mahkamah konstitusi... jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1333Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia Jurnal Konstitusi mahkamah konstitusi jurnalkonstitusi mkri index php jk article view 1333
2. Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional | Sudrajat | Pandecta... doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23647Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Sudrajat Pandecta doi 10 15294 pandecta v15i1 23647
3. Hukum dan Bahasa: Refleksi dan Transformasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya | Lentera Hukum.... ejlh.jurnal.unej.ac.id/index.php/eJLH/article/view/7534Hukum dan Bahasa Refleksi dan Transformasi Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Lentera Hukum ejlh jurnal unej ac index php eJLH article view 7534
4. PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER PROGRAM INTERNSIP DALAM PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN | Audito... doi.org/10.22219/aclj.v2i2.16501PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER PROGRAM INTERNSIP DALAM PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN Audito doi 10 22219 aclj v2i2 16501

Metadata

File size	298.69 KB
Pages	18
DMCA	Report