PUBMEDIAPUBMEDIA
Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law StudiesPenelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada konsumen yang tidak mendapatkan pengawasan pemerintah, serta upaya hukum yang dapat diambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan data sekunder (studi literatur) dan data primer (wawancara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjual terbukti kurang memperhatikan perlindungan konsumen karena adanya ketidaksesuaian barang yang diterima, yang merugikan konsumen. Konsumen akan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 jika merasa dirugikan oleh produk yang dijual, dan memiliki hak untuk menerima kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk tersebut.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual-beli produk suku cadang kendaraan bermotor melalui marketplace Facebook belum optimal.Konsumen yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang meliputi pengembalian uang atau penggantian barang/jasa yang sejenis atau setara nilainya, serta perawatan kesehatan atau pemberian santunan.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan, berikut adalah beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas pengawasan pemerintah terhadap transaksi online, khususnya terkait dengan keaslian dan kualitas produk yang dijual. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis kebijakan pemerintah dan implementasinya di lapangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengawasan. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model mediasi penyelesaian sengketa konsumen online yang lebih efektif dan efisien, dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti platform e-commerce, lembaga perlindungan konsumen, dan pemerintah. Model ini diharapkan dapat memberikan solusi yang cepat dan adil bagi konsumen yang mengalami kerugian. Ketiga, penting untuk meneliti mengenai peningkatan literasi konsumen online, khususnya terkait dengan hak-hak konsumen dan cara-cara melindungi diri dari praktik penipuan. Penelitian ini dapat melibatkan pengembangan program edukasi dan sosialisasi yang disesuaikan dengan karakteristik konsumen online di Indonesia. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem transaksi online yang lebih aman, terpercaya, dan memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen.
| File size | 459.85 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA Artikel ini menyelidiki kewenangan pemerintah daerah dalam memenuhi hak atas bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan kelompok rentan dalam kerangka supremasiArtikel ini menyelidiki kewenangan pemerintah daerah dalam memenuhi hak atas bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan kelompok rentan dalam kerangka supremasi
UMKUMK Melalui penyuluhan pendewasaan usia perkawinan dan sosialisasi konsumsi tablet tambah darah, program ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswi mengenaiMelalui penyuluhan pendewasaan usia perkawinan dan sosialisasi konsumsi tablet tambah darah, program ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswi mengenai
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosiologis yuridis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yangPenelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosiologis yuridis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang
PUBMEDIAPUBMEDIA Ketidakcukupan regulasi menyebabkan lemahnya perlindungan hak pegawai dan disparitas dalam pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikanKetidakcukupan regulasi menyebabkan lemahnya perlindungan hak pegawai dan disparitas dalam pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan memeriksa bahan-bahan hukum perpustakaan atau data sekunder dengan menginventarisasi dan menganalisisPenelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan memeriksa bahan-bahan hukum perpustakaan atau data sekunder dengan menginventarisasi dan menganalisis
PUBMEDIAPUBMEDIA Secara konstitusional masyarakat Rempang mendapat jaminan hak atas kehidupan yang terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang kemudian diimplementasikanSecara konstitusional masyarakat Rempang mendapat jaminan hak atas kehidupan yang terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang kemudian diimplementasikan
PUBMEDIAPUBMEDIA KUHP 2023 memperkenalkan reformasi signifikan, termasuk ketentuan yang lebih rinci dalam Bab VII dan sanksi alternatif seperti kerja sosial. PenelitianKUHP 2023 memperkenalkan reformasi signifikan, termasuk ketentuan yang lebih rinci dalam Bab VII dan sanksi alternatif seperti kerja sosial. Penelitian
PUBMEDIAPUBMEDIA Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hukuman mati masih menjadi subjek perdebatan yang kompleks, terutama terkait dengan aspek keadilan, transparansi,Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hukuman mati masih menjadi subjek perdebatan yang kompleks, terutama terkait dengan aspek keadilan, transparansi,
Useful /
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Their adoption is proven to enhance supply chain efficiency and resilience, expand market access for small-scale farmers and MSMEs, and improve overallTheir adoption is proven to enhance supply chain efficiency and resilience, expand market access for small-scale farmers and MSMEs, and improve overall
UNISBAUNISBA Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan kepada pemilik/pemegang hak cipta, meskipun belum secara kuat. TindakanUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan kepada pemilik/pemegang hak cipta, meskipun belum secara kuat. Tindakan
UMKUMK Keberadaan sistem ini tidak hanya mengoptimalisasi tata kelola administrasi bagi perangkat desa, tetapi juga secara signifikan meningkatkan partisipasiKeberadaan sistem ini tidak hanya mengoptimalisasi tata kelola administrasi bagi perangkat desa, tetapi juga secara signifikan meningkatkan partisipasi
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Indonesia melalui perspektif sosiologis, dengan fokusPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Indonesia melalui perspektif sosiologis, dengan fokus