PUBMEDIAPUBMEDIA

Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law Studies

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis dan implikasi hukum status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dalam sistem kepegawaian negara Indonesia berdasarkan peraturan terbaru, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pelaksananya. Studi ini mengidentifikasi adanya ambiguitas normatif yang menyebabkan ketidakpastian hukum serta potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum administrasi dan perlindungan hak pegawai. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui analisis dokumen hukum dan literatur hukum terkait. Temuan menunjukkan bahwa pengaturan PPPK paruh waktu masih belum memiliki dasar hukum yang kuat di tingkat undang-undang, sehingga menghambat penerapan yang adil dan konsisten. Ketidakcukupan regulasi menyebabkan lemahnya perlindungan hak pegawai dan disparitas dalam pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka hukum melalui revisi UU Aparatur Sipil Negara dan penerbitan peraturan pelaksana yang komprehensif untuk secara eksplisit mengatur status hukum dan perlindungan bagi pegawai PPPK paruh waktu. Hal ini penting guna menegakkan prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam sistem kepegawaian nasional. Temuan penelitian ini memberikan perspektif baru dalam pengembangan kebijakan kepegawaian yang lebih inklusif dan responsif dalam era reformasi birokrasi.

Keberadaan skema kerja paruh waktu merupakan inovasi administratif dalam reformasi birokrasi, namun belum memiliki dasar hukum yang kuat karena hanya diatur dalam keputusan menteri, bukan undang-undang.Ketidakhadiran pengaturan eksplisit dalam UU ASN menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap status, hak, dan kewajiban PPPK paruh waktu serta membuka ruang terjadinya disparitas perlakuan antar instansi.Untuk mewujudkan keadilan administratif, diperlukan revisi UU ASN dan penetapan standar nasional minimum yang mengatur jaminan sosial, hak cuti, pengembangan karier, serta mekanisme alih status yang transparan dan akuntabel.

Pertama, perlu dilakukan penelitian untuk merancang model hukum ideal yang mengintegrasikan PPPK paruh waktu secara eksplisit dalam Undang-Undang ASN, termasuk kriteria pengangkatan, hak dasar, dan perlindungan hukum, agar status mereka memiliki dasar hukum yang kuat dan terhindar dari sengketa administratif. Kedua, perlu dikaji secara mendalam bagaimana penerapan standar nasional minimum untuk hak-hak PPPK paruh waktu seperti jaminan pensiun, cuti, dan pelatihan dapat diimplementasikan secara merata di seluruh instansi pemerintah, dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah dan kebutuhan pelayanan publik. Ketiga, perlu dikembangkan mekanisme evaluasi kinerja yang objektif dan transparan guna mendukung jalur karier yang adil, termasuk sistem alih status dari PPPK paruh waktu ke penuh waktu, serta memastikan bahwa tidak ada diskriminasi struktural terhadap pegawai dengan status kontrak fleksibel. Penelitian-penelitian ini penting untuk memastikan bahwa fleksibilitas dalam sistem kepegawaian tidak dikorbankan demi keadilan dan perlindungan hukum yang setara. Dengan rancangan hukum yang lebih kuat dan sistem evaluasi yang adil, PPPK paruh waktu dapat berkontribusi optimal tanpa mengorbankan hak-hak dasarnya. Penelitian lanjutan juga harus mengevaluasi dampak sosial dan psikologis dari status kerja paruh waktu terhadap kesejahteraan aparatur, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada manusia. Pendekatan multidisiplin yang menggabungkan hukum, kebijakan publik, dan sosiologi kerja dapat memberikan gambaran utuh tentang tantangan dan solusi terbaik. Hasil penelitian ini akan menjadi dasar kuat bagi penyusunan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan dalam reformasi birokrasi. Tanpa dukungan empiris dan konseptual yang kuat, inovasi kepegawaian berisiko hanya menjadi bentuk formal tanpa makna substansial. Oleh karena itu, penelitian lanjutan harus dilakukan secara sistematis dan terus menerus seiring dengan dinamika kebijakan.

  1. The State's Injustice: Failing to Protect Fixed-Term Workers' Rights | Journal of Human Rights,... jhcls.org/index.php/JHCLS/article/view/531The States Injustice Failing to Protect Fixed Term Workers Rights Journal of Human Rights jhcls index php JHCLS article view 531
  2. GOVERNMENT OFFICERS WITH WORK AGREEMENTS: LEGAL PROTECTION MEASURES AGAINST TERMINATION OF EMPLOYMENT... doi.org/10.30996/dia.v20i01.6261GOVERNMENT OFFICERS WITH WORK AGREEMENTS LEGAL PROTECTION MEASURES AGAINST TERMINATION OF EMPLOYMENT doi 10 30996 dia v20i01 6261
Read online
File size379.45 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

JURIS Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan statutori, konseptual, dan doktrinal untuk menganalisis dasar konstitusionalPenelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan statutori, konseptual, dan doktrinal untuk menganalisis dasar konstitusional

JURIS Analisis Kewajiban Hukum Warga Negara Asing yang Menjalankan Bisnis di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma dalam Undang-Undang tersebut agar lebih jelas, konsisten, dan prediktif untuk memperkuat kepastian hukumOleh karena itu, diperlukan reformulasi norma dalam Undang-Undang tersebut agar lebih jelas, konsisten, dan prediktif untuk memperkuat kepastian hukum

JURIS Penerapan Metode Vector Space Model VSM dengan TF IDF dan Cosine Similarity pada Sistem Temu Kembali Informasi Lowongan Pekerjaan 2026More at 2026

UNPARUNPAR Ketiga, kinerja sistem pada top-N menunjukkan bahwa semakin banyak dokumen yang ditampilkan, nilai presisi cenderung stabil bahkan meningkat, yang menunjukkanKetiga, kinerja sistem pada top-N menunjukkan bahwa semakin banyak dokumen yang ditampilkan, nilai presisi cenderung stabil bahkan meningkat, yang menunjukkan

JURIS Tinjauan Hukum Internasional terhadap Status Organisasi Papua Merdeka OPM sebagai Subjek Hukum Internasional 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Pengaruh pengakuan OPM sebagai subjek hukum internasional secara teoritis dan yuridis memiliki dampak signifikan bagi negara induk seperti Indonesia, termasukPengaruh pengakuan OPM sebagai subjek hukum internasional secara teoritis dan yuridis memiliki dampak signifikan bagi negara induk seperti Indonesia, termasuk

JURIS Perlindungan Hukum Pembeli Produk Tidak Sesuai Dihubungkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjual terbukti kurang memperhatikan perlindungan konsumen karena adanya ketidaksesuaian barang yang diterima, yangHasil penelitian menunjukkan bahwa penjual terbukti kurang memperhatikan perlindungan konsumen karena adanya ketidaksesuaian barang yang diterima, yang

JURIS Keabsahan Perjanjian Jual Beli yang Tanda Tangan Salah Satu Pihak Berubah dalam Perspektif Hukum Perdata 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Sebagai alternatif, verifikasi tersebut juga dapat dilakukan melalui saluran non-litigasi, khususnya dengan membandingkan tanda tangan dengan dokumen lain.Sebagai alternatif, verifikasi tersebut juga dapat dilakukan melalui saluran non-litigasi, khususnya dengan membandingkan tanda tangan dengan dokumen lain.

JURIS Embracing Local Wisdom Enriching Environmental Law Development through the Humanist Lens of Pancasila 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Pusat dari Pancasila adalah filosofi humanis, terutama terwujud dalam sila kedua, yang mendasari nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsipPusat dari Pancasila adalah filosofi humanis, terutama terwujud dalam sila kedua, yang mendasari nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip

JURIS Kontroversi Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana Dilihat dari Perspektif HAM Hak Asasi Manusia dan Kriminologi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Potensi kesalahan yudisial yang dapat menyebabkan eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah merupakan masalah utama. Indonesia harus mempertimbangkanPotensi kesalahan yudisial yang dapat menyebabkan eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah merupakan masalah utama. Indonesia harus mempertimbangkan

Useful /

JURIS Implementasi Mser Dan Optical Character Recognition Ocr Untuk Deteksi Teks Pada Gambar 2026More at 2026

UNPARUNPAR Sistem menunjukkan presisi tinggi sebesar 98% dan recall sebesar 94%, menandakan kemampuan yang baik dalam meminimalkan kesalahan deteksi dan mengenaliSistem menunjukkan presisi tinggi sebesar 98% dan recall sebesar 94%, menandakan kemampuan yang baik dalam meminimalkan kesalahan deteksi dan mengenali

JURIS Pemanfaatan Machine Learning untuk Perencanaan Lokasi Optical Distribution Point dalam Mendukung Pemerataan Akses Internet 2026More at 2026

UNPARUNPAR Hasil pengujian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis machine learning efektif sebagai alat bantu pengambilan keputusan, sehingga dapat menjadi alternatifHasil pengujian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis machine learning efektif sebagai alat bantu pengambilan keputusan, sehingga dapat menjadi alternatif

JURIS Analisis Sentimen Publik Indonesia Terhadap Konflik Israel Iran Di Media Sosial Menggunakan Indobert Dan Explainable Ai Lime 2026More at 2026

UNPARUNPAR Interpretasi berbasis LIME mengungkapkan kata pemicu seperti “zionis (negatif) dan “allahu akbar (positif), yang mengindikasikan polarisasi opini yangInterpretasi berbasis LIME mengungkapkan kata pemicu seperti “zionis (negatif) dan “allahu akbar (positif), yang mengindikasikan polarisasi opini yang

JURIS Pola Asuh Permisif dan Otoriter Orang Tua terhadap Perilaku Seks Bebas pada Remaja di SMK Prima Bakti Citra Raya 2025More at 2025

UMSUMS Kesimpulan: ada perbedaan yang signifikan antara tahun 2020. Pola asuh permisif memiliki risiko 0,8 kali lebih rendah terhadap perilaku seks bebas dibandingkanKesimpulan: ada perbedaan yang signifikan antara tahun 2020. Pola asuh permisif memiliki risiko 0,8 kali lebih rendah terhadap perilaku seks bebas dibandingkan

ads-block-test