PUBMEDIAPUBMEDIA
Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law StudiesTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat mengenai pewarisan tanah berdasarkan hukum adat yang berlaku, dan menjelaskan dinamika praktik tersebut dalam kaitannya dengan hukum waris Islam atau mendeskripsikannya menggunakan teori Maqashid Syariah dari Imam al-Syathibi, yang diklaim sebagai perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma integrasi sosial dan pendekatan sosiologi agama. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara di tiga kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Padang Pariaman, Lima Puluh Kota, dan Agam, serta studi literatur dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pewarisan tanah Minangkabau, dengan dualisme harta pusako tinggi dan rendah, dapat diintegrasikan dengan hukum faraid melalui perspektif Al-Syathibis maqashid syariah. Pendekatan ini memastikan bahwa tujuan syariat, terutama menjaga harta (hifz al-mal) dan keturunan (hifz al-nasl), terpenuhi sambil mempertahankan identitas budaya Minangkabau. Dengan memanfaatkan prinsip mashlahah dan ijtihad maqashidi, sistem pewarisan ini dapat tetap relevan di era modern, mendukung keadilan sosial dan harmoni budaya.
Berdasarkan temuan lapangan, tidak ada yang menerapkan secara utuh apa yang disebut sebagai sistem pewarisan berupa tanah kepada generasi selanjutnya atau anak-anak dan saudaranya dengan mengacu langsung pada hukum faraidh atau hukum waris Islam, tetapi klaim dari para informan ialah menerapkan sistem pewarisan adat Minangkabau yang diwariskan secara kolektif bukan secara individual sebagaimana yang diinginkan anggota keluarga, sedangkan yang diinginkan syariat adalah dibagi sesuai bagian masing-masing secara perseorangan menggunakan perhitungan matematis tergantung bagiannya.Oleh karena itu, hukum Islam dalam Adat Minangkabau hanya sebagai salah satu sumber dalam melengkapi kelembagaan adat sesuai kebutuhannya, perkara petatah petitih adaik basandi syara, syara basandi kitabullah tidak diberlakuan khususnya pada sistem pewarisan harta berupa tanah yang digolongkan harta pusaka tinggi.Akhirnya, sistem pewarisan tanah Minangkabau, dengan dualisme harta pusako tinggi dan harta pusako rendah, dapat diintegrasikan dengan hukum faraid melalui perspektif maqashid syariah Al-Syathibi.Pendekatan ini memastikan bahwa tujuan syariat, khususnya menjaga harta (hifz al-mal) dan keturunan (hifz al-nasl), terpenuhi sambil mempertahankan identitas budaya Minangkabau.Dengan memanfaatkan prinsip mashlahah dan ijtihad maqashidi, sistem pewarisan ini dapat terus relevan di era modern, mendukung keadilan sosial dan harmoni budaya.Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi implikasi hukum ini dalam konteks urbanisasi dan perubahan sosial di Minangkabau.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif antara sistem pewarisan tanah Minangkabau dengan sistem pewarisan tanah di daerah lain di Indonesia, khususnya yang memiliki sistem adat yang kuat. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana sistem adat dan hukum Islam berinteraksi dalam konteks pewarisan tanah di berbagai daerah, dan bagaimana dinamika sosial dan budaya mempengaruhi praktik pewarisan. Selain itu, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis implikasi hukum dan sosial dari sistem pewarisan tanah Minangkabau dalam konteks urbanisasi dan perubahan sosial yang terjadi di Minangkabau saat ini. Studi ini dapat berfokus pada bagaimana sistem adat dan hukum Islam beradaptasi dengan perubahan sosial dan bagaimana hal ini mempengaruhi identitas budaya dan kohesi sosial di masyarakat Minangkabau.
- 0. fatal error uncaught exception mailer driver isn specified application config home stainhac ejurnal... ejurnal.stainh.ac.id/index.php/jurnal/article/view/120 fatal error uncaught exception mailer driver isn specified application config home stainhac ejurnal ejurnal stainh ac index php jurnal article view 12
- TEORI MAQÂSHID SYARÎ’AH PERSPEKTIF AL-SYATIBI | Toriquddin | De Jure: Jurnal Hukum... ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3190TEORI MAQyCSHID SYARyaAoAH PERSPEKTIF AL SYATIBI Toriquddin De Jure Jurnal Hukum ejournal uin malang ac index php syariah article view 3190
| File size | 582.09 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
ARIPAFIARIPAFI Gereja memiliki peran strategis dan signifikan dalam merespons konflik sosial di Yahukimo sebagai institusi iman sekaligus aktor sosial yang memiliki legitimasiGereja memiliki peran strategis dan signifikan dalam merespons konflik sosial di Yahukimo sebagai institusi iman sekaligus aktor sosial yang memiliki legitimasi
IAINSORONGIAINSORONG Islamic legal products such as the Compilation of Islamic Law (KHI) and MUI fatwas have been recognized, but their application remains influenced by theIslamic legal products such as the Compilation of Islamic Law (KHI) and MUI fatwas have been recognized, but their application remains influenced by the
DINASTIRESDINASTIRES Berdasarkan temuan penelitian, kerangka regulasi yang mengatur program magang di Indonesia masih menghadapi kesenjangan signifikan akibat kurangnya sinkronisasiBerdasarkan temuan penelitian, kerangka regulasi yang mengatur program magang di Indonesia masih menghadapi kesenjangan signifikan akibat kurangnya sinkronisasi
UINFASBENGKULUUINFASBENGKULU Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan mengacu pada maqashid syariah ImamData dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan mengacu pada maqashid syariah Imam
UIN SGDUIN SGD Studi ini juga memperkaya diskursus hukum adat dengan menekankan pentingnya epistemologi lokal dan pemerintahan partisipatif dalam proses pengakuan, sertaStudi ini juga memperkaya diskursus hukum adat dengan menekankan pentingnya epistemologi lokal dan pemerintahan partisipatif dalam proses pengakuan, serta
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Konflik sosial di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan berakar dari berbagai faktor seperti perbedaan etnis, agama, politik, dan ekonomi. PemerintahKonflik sosial di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan berakar dari berbagai faktor seperti perbedaan etnis, agama, politik, dan ekonomi. Pemerintah
UIN ALAUDDINUIN ALAUDDIN Pemikiran Muthahhari tentang Islam dan modernitas menegaskan bahwa Islam bukan agama masa lalu yang harus ditinggalkan demi kemajuan, melainkan agama yangPemikiran Muthahhari tentang Islam dan modernitas menegaskan bahwa Islam bukan agama masa lalu yang harus ditinggalkan demi kemajuan, melainkan agama yang
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Peran partai politik dalam menyalurkan aspirasi dan menciptakan diskursus sehat, serta partisipasi masyarakat yang sadar politik dalam memilih pemimpinPeran partai politik dalam menyalurkan aspirasi dan menciptakan diskursus sehat, serta partisipasi masyarakat yang sadar politik dalam memilih pemimpin
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Permasalahan muncul karena tidak adanya ketentuan eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur pemberian wasiat wajibah kepada pihak di luarPermasalahan muncul karena tidak adanya ketentuan eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur pemberian wasiat wajibah kepada pihak di luar
IAINSORONGIAINSORONG Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mampu menjaga kerukunan dan toleransi, tetapi juga berperan aktif sebagai agen perdamaian dalam membangun kehidupanDengan demikian, masyarakat tidak hanya mampu menjaga kerukunan dan toleransi, tetapi juga berperan aktif sebagai agen perdamaian dalam membangun kehidupan
IAINSORONGIAINSORONG Wahyu menjadi sumber kebenaran mutlak, sedangkan akal berperan sebagai alat interpretatif yang menuntun pemahaman manusia secara rasional dan spiritual.Wahyu menjadi sumber kebenaran mutlak, sedangkan akal berperan sebagai alat interpretatif yang menuntun pemahaman manusia secara rasional dan spiritual.
PUBMEDIAPUBMEDIA Ketidakhadiran pengaturan eksplisit dalam UU ASN menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap status, hak, dan kewajiban PPPK paruh waktu serta membuka ruangKetidakhadiran pengaturan eksplisit dalam UU ASN menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap status, hak, dan kewajiban PPPK paruh waktu serta membuka ruang