UNISKAUNISKA
Mizan: Jurnal Ilmu HukumMizan: Jurnal Ilmu HukumPenelitian ini dilatarbelakilty mengenai efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial di tingkat daerah, khususnya di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri, yang belum pernah diukur secara komprehensif meskipun mediasi diharapkan menjadi instrumen alternatif non-litigasi yang cepat, efisien, dan berkeadEPTi. Permasalahan hukum berfokus pada bagaimana proses pelaksanaan mediasi serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitasnya dalam praktik penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pelaksanaan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas pelaksanaan mediasi tersebut. Hasil Elise penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan mediasi telah dilaksanakan secara terstruktur, berాంక, dan sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2004, melalui tahapan bipartit, mediasi, hingga kemungkinan penyelesaian lanjutan. Secara umum, mediasi tergolong recinto cukup efektif sebagai instrumen penyelesaian sengketa non-litigasi, ditandai dengan tercapainya Perjanjian Bersama, anjuran tertulis, dan berkurangnya eskalasi sengketa ke litigasi. Faktor pendukung efektivitas meliputi kompetensi mediator, dukungan kelembagaan, prosedur yang jelas, serta karakteristik mediasi yang cepat dan non-konfrontatif. Namun, efektivitas belum optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah dan kapasitas mediator, rendahnya pem space hukum dan partisipexecution para pihak, ketidakhadiran pihak yang berwenang mengambil keputusan, serta ketidakseimbangan kekuatan antara pekerja dan pengusaha.
Pelaksanaan mediasi perselisihan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri berjalan terstruktur dan sesuai Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 2004, menghasilkan Perjanjian Bersama dengan kekuatan hukum yang menjamin kepastian bagi para pihak.Model mediasi yang didukung oleh kompetensi mediator dan prosedur administrasi memadai tergolong cukup efektif, namun belum optimal karena keterbatasan sumber daya, fasilitas, dan kesadaran hukum pihak terkait.Untuk mencapai tujuan hukum secara optimal, diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi serta literasi hukum para pihak.
Penelitian lanjutan dapat menilai efektivitas program pelatihan mediator formal, mengukur perubahan kualitas fasilitasi dan keputusan mediasi. Penelitian lain dapat mengevaluasi hubungan antara tingkat literasi hukum para pihak dengan partisipasi aktif dan hasil mediasi, guna mengetahui seberapa besar pemahaman hukum memengaruhi kesepakatan. Kajian terintegrasi dapat memanfaatkan platform digital mediasi untuk menilai aksesibilitas, kecepatan penyelesaian, dan kepuasan pihak dalam konteks pandemi dan kerja jarak jauh. Penelitian tersebut dapat membandingkan prosedur mediasi tradisional dengan proses digital, mengidentifikasi keuntungan dan keterbatasan masing‑masing. Analisis kuantitatif dapat mengukur dampak ketidakseimbangan kekuatan antara pekerja dan pengusaha terhadap persetujuan mediasi setelah pelatihan mediator. Studi kualitatif dapat menganalisis persepsi para pihak tentang keadilan proses mediasi, menyoroti aspek budaya musyawarah dalam konteks industri. Pengukuran hasil dapat meliputi waktu penyelesaian, biaya, dan kepuasan, memberikan data empiris bagi pembuat kebijakan. Penelitian semacam ini dapat memberi rekomendasi konkret untuk reformasi kelembagaan Dinas Tenaga Kerja, termasuk peningkatan jumlah mediator dan sumber daya pendukung. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memperkuat dasar hukum dan praktis mediasi sebagai instrumen penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Rencana penelitian ini memperluas pemahaman tentang faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi efektivitas mediasi, membuka jalan bagi kebijakan yang lebih responsif.
| File size | 210.18 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISKAUNISKA Sus. Anak/2018/PN. Spg memunculkan berbagai pertanyaan mengapa Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012Sus. Anak/2018/PN. Spg memunculkan berbagai pertanyaan mengapa Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
UNISKAUNISKA Pengaturan pidana kerja sosial di Indonesia hanya memiliki landasan aturan dalam Pasal 85 KUHP Nasional, pengaturan terhadap pidana kerja sosial memerlukanPengaturan pidana kerja sosial di Indonesia hanya memiliki landasan aturan dalam Pasal 85 KUHP Nasional, pengaturan terhadap pidana kerja sosial memerlukan
UNISKAUNISKA Fenomena politik dinasti di Indonesia telah menjadi isu yang kerap memicu perdebatan publik, terutama dalam pelaksanaan demokrasi dan supremasi hukum.Fenomena politik dinasti di Indonesia telah menjadi isu yang kerap memicu perdebatan publik, terutama dalam pelaksanaan demokrasi dan supremasi hukum.
UNISKAUNISKA Rekomendasi menyarankan peningkatan transparansi, pelacakan berkelanjutan, dan integrasi pendekatan budaya lokal untuk memastikan manfaat program dirasakanRekomendasi menyarankan peningkatan transparansi, pelacakan berkelanjutan, dan integrasi pendekatan budaya lokal untuk memastikan manfaat program dirasakan
UNISKAUNISKA Mojoroto Kota Kediri dilaksanakan berdasarkan syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum syarak serta sesuai dengan apa yang termaktub pada Undang-UndangMojoroto Kota Kediri dilaksanakan berdasarkan syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum syarak serta sesuai dengan apa yang termaktub pada Undang-Undang
UNISKAUNISKA Koordinasi antar lembaga tersebut sangat penting, meskipun terdapat tantangan seperti tumpang tindih kewenangan dan kendala geografis wilayah yang luas.Koordinasi antar lembaga tersebut sangat penting, meskipun terdapat tantangan seperti tumpang tindih kewenangan dan kendala geografis wilayah yang luas.
UNISKAUNISKA Isntitusi perkawinan merupakan sraan aynag syah bagi manusia untuk memenuhi fitrah nya baik itu terkait dengan pemenuhan kebutuhan biologis menrussakanIsntitusi perkawinan merupakan sraan aynag syah bagi manusia untuk memenuhi fitrah nya baik itu terkait dengan pemenuhan kebutuhan biologis menrussakan
UNISKAUNISKA (2) Bagaimana Hambatan-hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0577/Pdt. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris.(2) Bagaimana Hambatan-hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0577/Pdt. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris.
Useful /
UNISKAUNISKA Sus/2021/PN Kdr lebih menekankan pada Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dari pada Pasal 114 ayat (1) Jo Undang-undang NomorSus/2021/PN Kdr lebih menekankan pada Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dari pada Pasal 114 ayat (1) Jo Undang-undang Nomor
UNISKAUNISKA Serta ada tidaknya nusyuz seorang istri. Bahwa terkait nafkah anak majelis hakim mempertimbangkan flame important aspek keberadaan anak berada dalam asuhanSerta ada tidaknya nusyuz seorang istri. Bahwa terkait nafkah anak majelis hakim mempertimbangkan flame important aspek keberadaan anak berada dalam asuhan
UNISKAUNISKA Adapun pendekatan penenelitian ini dengan sosiolegal. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu:Adapun pendekatan penenelitian ini dengan sosiolegal. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu:
UNISKAUNISKA Namun yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah dalam fakta di lapangan, malah harus direpotkan dengan hal-hal yang sifatnya administratif dimana sosialisasi-sosialisasiNamun yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah dalam fakta di lapangan, malah harus direpotkan dengan hal-hal yang sifatnya administratif dimana sosialisasi-sosialisasi