UNISKAUNISKA
Mizan: Jurnal Ilmu HukumMizan: Jurnal Ilmu HukumPemberian sanksi pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam putusan perkara nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/ PN. Spg memunculkan berbagai pertanyaan mengapa Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan pidana penjara merupakan sanksi terakhir yang harus diambil. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Landasan Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sampang Perkara Nomor 2/Pid.Sus.Anak/ 2018/PN.Spg). Rumusan masalah penelitian ini yaitu (1) Apa yang menjadi landasan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun terhadap Anak (pelaku) dalam putusan Pengadilan Negeri Sampang Perkara Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/ PN.Spg? (2) Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap penjatuhan pidana penjara pada anak dalam kasus Perkara Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/ PN.Spg? Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini yaitu (1)Yang menjadi landasan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun terhadap Anak (pelaku) tindak pidana dalam putusan tersebut yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut merupakan perbuatan tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.(2)Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak pelaku dalam putusan tersebut yakni penjatuhan pidana penjara terhadap Anak (pelaku) telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena penjatuhan pidana tersebut tidak melebihi 7,5 tahun.
Yang menjadi landasan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun terhadap Anak (pelaku) tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Perkara Nomor 2/Pid.Spg yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut merupakan perbuatan tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu adanya perbuatan manusia dalam hal ini yakni pemukulan yang dilakukan oleh Anak (pelaku) terhadap korban, unsur pemenuhan terhadap syarat formal, dalam hal ini yaitu tindakan yang dilakukan oleh Anak (pelaku) telah diatur dalam pasal 338 KUHP dan adanya perbuatan melawan hukum yang mana tindakan yang dilakukan oleh Anak (pelaku) merupakan tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak pelaku dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Perkara Nomor 2/Pid.Spg yakni Anak pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama setengah dari maksimal ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.Dan Penjatuhan pidana selama 6 (enam) tahun telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 81 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena penjatuhan pidana tersebut tidak melebihi 7,5 tahun.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk mengkaji lebih dalam tentang implementasi asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas program pembinaan dan pembimbingan anak dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum.
| File size | 255.37 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UINUIN Melalui analisis dokumen kualitatif terhadap fatwa DSN–MUI dan regulasi perbankan nasional, temuan menunjukkan bahwa DSN–MUI semakin menunjukkan pendekatanMelalui analisis dokumen kualitatif terhadap fatwa DSN–MUI dan regulasi perbankan nasional, temuan menunjukkan bahwa DSN–MUI semakin menunjukkan pendekatan
IAINPTKIAINPTK Abou El Fadl secara deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa fatwa MUI menggunakan metode qiyās serta maqāsid al‑syrīah, dan terlepas dari adanyaAbou El Fadl secara deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa fatwa MUI menggunakan metode qiyās serta maqāsid al‑syrīah, dan terlepas dari adanya
UINUIN Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas umat Islam di Indonesia menganut mazhab Syafii, namun MUI tidak semata-mata menganut mazhab Syafii dalamKajian ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas umat Islam di Indonesia menganut mazhab Syafii, namun MUI tidak semata-mata menganut mazhab Syafii dalam
DINASTIREVDINASTIREV Perceraian yang terjadi tentu akan menimbulkan akibat hukum terhadap suami istri dan anak. Banyak perkara perceraian yang tidak dikabulkan oleh majelisPerceraian yang terjadi tentu akan menimbulkan akibat hukum terhadap suami istri dan anak. Banyak perkara perceraian yang tidak dikabulkan oleh majelis
UMMUMM Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, latar belakang pengaturan mengenai ketentuan suatu invensi yang dianggap bertentanganBerdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, latar belakang pengaturan mengenai ketentuan suatu invensi yang dianggap bertentangan
UINSIUINSI The data collection techniques of this study were obtained from interviews, document content, and literature review. This study highlighted several essentialThe data collection techniques of this study were obtained from interviews, document content, and literature review. This study highlighted several essential
UNSUNS Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum, yaitu aparat penegak hukum mulai dari jaksa, hakim, polisi,Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum, yaitu aparat penegak hukum mulai dari jaksa, hakim, polisi,
UINUIN Resolusi konflik pembangunan aula Kelenteng Hok Tek Bio di Ciamis berhasil melalui peran FKUB, MUI, dan pemerintah daerah yang memahami pentingnya keragaman.Resolusi konflik pembangunan aula Kelenteng Hok Tek Bio di Ciamis berhasil melalui peran FKUB, MUI, dan pemerintah daerah yang memahami pentingnya keragaman.
Useful /
UPIUPI Namun, pembelajaran berbasis teknologi dapat berfungsi sebagai alternatif karena memungkinkan eksposur virtual terhadap sistem pesisir. Model PenerimaanNamun, pembelajaran berbasis teknologi dapat berfungsi sebagai alternatif karena memungkinkan eksposur virtual terhadap sistem pesisir. Model Penerimaan
UINUIN Metode yang digunakan melibatkan analisis spasial data bencana dan overlay berbagai lapisan geografis untuk identifikasi risiko. Hasil menunjukkan bahwaMetode yang digunakan melibatkan analisis spasial data bencana dan overlay berbagai lapisan geografis untuk identifikasi risiko. Hasil menunjukkan bahwa
UNISKAUNISKA Proses penyelesaian gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terbagi dua, yaitu gugatan harta bersama digabung dengan perceraian atauProses penyelesaian gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terbagi dua, yaitu gugatan harta bersama digabung dengan perceraian atau
UNISKAUNISKA Kediri dipimpin oleh Ketua Panitia PTSL sebagai mediator atau penengah. Fokus kajian ini yaitu bagaimana penyelesaian sengketa tanah waris yang tidak memilikiKediri dipimpin oleh Ketua Panitia PTSL sebagai mediator atau penengah. Fokus kajian ini yaitu bagaimana penyelesaian sengketa tanah waris yang tidak memiliki