UINSIUINSI

MAZAHIBMAZAHIB

Theoretically, judges have the ex-officio rights to protect the rights of women and children in divorce cases. This study examines the judges considerations in applying Ex officio rights associated with the plaintiffs profession as Pegawai Negeri Sipil (PNS, Indonesian Civil Servant) and non-civil servant. This normative legal research employed a case study and conceptual approach. The data collection techniques of this study were obtained from interviews, document content, and literature review. This study highlighted several essential points. First, the judges reasoning for applying ex-officio rights, which is referred to Article 41 paragraph (c) of Law Number 16 of 2019 and the Decree of the Chairman of the Supreme Court Number: KMA/032/SK/IV/2006 concerning the Enforcement of Guidelines for Administration of Justice in Court. Second, the judges decision did not contradict the Ultra Petita principle since the considerations are based on logical arguments and facts such as the husbands earning capacity, the wifes devotion, and the wifes loyalty. The legal basis of judges decisions on divorce cases involving civil servants is similar to ordinary divorce cases. The divorce case is only distinguished by the addition of the regulations concerning civil servants in the divorce case of civil servants.

The study concludes that judges considerations in applying ex-officio rights in talak divorce cases are rooted in Article 41 paragraph (c) of Law Number 16 of 2019 and the guidelines set by the Supreme Court.The judges decisions do not violate the principle of ultra petita, as they are based on logical arguments and factual considerations like the husbands financial capacity and the wifes dedication.Ultimately, the application of ex-officio rights aims to ensure fairness and protect the rights of the ex-wife, particularly in cases where she is unaware of her entitlements.

Further research could explore the effectiveness of ex-officio rights in achieving substantive justice for divorced women across different socio-economic backgrounds. A comparative study examining the application of ex-officio rights in other Islamic law jurisdictions could reveal best practices and potential improvements to the Indonesian system. Additionally, research investigating the awareness levels of divorced women regarding their rights and the role of legal aid organizations in empowering them to access justice is warranted. These studies should also consider the impact of cultural norms and societal pressures on the implementation of ex-officio rights and the overall outcomes for divorced women, aiming to identify strategies for overcoming barriers to equitable outcomes. Finally, a longitudinal study tracking the long-term financial and social well-being of divorced women who have benefited from ex-officio rights could provide valuable insights into the lasting impact of these legal provisions.

  1. Ratio Decidendi Majelis Hakim tentang Hak Ex Officio Hakim dalam Memberikan Hak Asuh dan Nafkah Anak... ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/SJ/article/view/177Ratio Decidendi Majelis Hakim tentang Hak Ex Officio Hakim dalam Memberikan Hak Asuh dan Nafkah Anak ejournal uniska kediri ac index php SJ article view 177
  2. Yuridika. kajian penerapan asas ultra petita petitum aequo bono yuridika article home current archives... doi.org/10.20473/ydk.v29i1.360Yuridika kajian penerapan asas ultra petita petitum aequo bono yuridika article home current archives doi 10 20473 ydk v29i1 360
  3. Hak Ex Offcio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015 | TSAQAFAH.... ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/1091Hak Ex Offcio Hakim Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No 3513 Th 2015 TSAQAFAH ejournal unida gontor ac index php tsaqafah article view 1091
  4. Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi | Jurnal Konstitusi. prinsip... jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1222Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Jurnal Konstitusi prinsip jurnalkonstitusi mkri index php jk article view 1222
Read online
File size441.86 KB
Pages24
DMCAReport

Related /

JURIS Marriage Guidance as an Effort to Prevent Divorce from the Perspective of Islamic Family Law A Study at the Bandung City AMCDP Agency for Marriage Counselling Development and Preservation 2026More at 2026

UIN SGDUIN SGD Intervensi ini menegaskan pentingnya lembaga hibrid yang menjembatani antara nilai religius, ketentuan hukum, dan praktik psikososial. Studi ini membukaIntervensi ini menegaskan pentingnya lembaga hibrid yang menjembatani antara nilai religius, ketentuan hukum, dan praktik psikososial. Studi ini membuka

JURIS Pengaruh Capaian Jam Pembelajaran Pengembangan Kompetensi dan Kinerja Pegawai Terhadap Kinerja Organisasi Pada Salah Satu Instansi Pemerintah di Indonesia 2026More at 2026

STIALANMAKASSARSTIALANMAKASSAR Sedangkan kinerja pegawai berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi meskipun juga tidak signifikan. Secara simultan, capaian JP pengembangan kompetensiSedangkan kinerja pegawai berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi meskipun juga tidak signifikan. Secara simultan, capaian JP pengembangan kompetensi

JURIS Implementasi Peran Kepala Distrik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 2025More at 2025

PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian, dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian mengidentifikasiAnalisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian, dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian mengidentifikasi

JURIS Efektivitas Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di BKPSDM Pemerintah Kota X 2025More at 2025

PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Tujuan: Penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota X, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, sertaTujuan: Penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota X, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta

JURIS Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur di Kabupaten Garut 2025More at 2025

PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan pernikahan anak, dengan mengacu pada teoriPenelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan pernikahan anak, dengan mengacu pada teori

JURIS Optimalisasi Tata Kelola Dana Kampung untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal 2025More at 2025

PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Perbaikan diperlukan dalam mekanisme akuntabilitas dan partisipasi inklusif di seluruh fase pengelolaan program. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaanPerbaikan diperlukan dalam mekanisme akuntabilitas dan partisipasi inklusif di seluruh fase pengelolaan program. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan

JURIS Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi Untuk Good Governance di Kecamatan Teluk Bayur 2025More at 2025

PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Keterbatasan penelitian ini terbatas pada empat desa, menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat subjektif, dan hanya fokus pada tiga prinsip tataKeterbatasan penelitian ini terbatas pada empat desa, menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat subjektif, dan hanya fokus pada tiga prinsip tata

JURIS Pengaruh Mediasi Modal Psikologis Pada Hubungan Model Perencanaan Anggaran Dan Kinerja Pegawai Studi Empiris Pada Pns Pemerintah Provinsi Banten 2022More at 2022

ECOJOINECOJOIN Metode analisis data menggunakan SEM Partial Least Square (PLS). Uji kualitas meliputi uji reliabilitas dan uji validitas dengan software Partial LeastMetode analisis data menggunakan SEM Partial Least Square (PLS). Uji kualitas meliputi uji reliabilitas dan uji validitas dengan software Partial Least

Useful /

JURIS Cultivating Divine Love via Lailat al Qadr Insights from Mosque Dhikr Gatherings 2026More at 2026

UIN SGDUIN SGD Terkait erat dengan Lailatul Qadar, malam suci selama sepuluh hari terakhir Ramadan, mahabbah berfungsi tidak hanya sebagai ekspresi pribadi dari cintaTerkait erat dengan Lailatul Qadar, malam suci selama sepuluh hari terakhir Ramadan, mahabbah berfungsi tidak hanya sebagai ekspresi pribadi dari cinta

JURIS A Phenomenological Inquiry into Political Marketing Dynamics in Indonesia s 2024 Presidential Election The Case of Anies Baswedan s Campaign Narrative 2026More at 2026

UIN SGDUIN SGD Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemasaran politik yang diimplementasikan oleh pasangan Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin IskandarPenelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemasaran politik yang diimplementasikan oleh pasangan Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar

JURIS The Relevance of Buddhayana Principles to Religious Moderation in Indonesia 2026More at 2026

UIN SGDUIN SGD Komitmen nasional ditemukan dalam Kutadanta Sutta, di mana Buddha mengajarkan bahwa pemerintah dan warga negara suatu negara bertanggung jawab, simpatik,Komitmen nasional ditemukan dalam Kutadanta Sutta, di mana Buddha mengajarkan bahwa pemerintah dan warga negara suatu negara bertanggung jawab, simpatik,

JURIS Penerapan Ice Breaking Guna Meningkatkan Semangat Belajar Mahasiswa Studi Kasus Pada Mahasiswa Semester IV Prodi Administrasi Publik FISIP Universitas Sebelas April 2023More at 2023

UNSAPUNSAP Aktivitas ice breaking yang menarik bisa menjadi pemecah suasana dalam mengatasi kebosanan mahasiswa dalam belajar. Permainan ice breaking yang menyenangkanAktivitas ice breaking yang menarik bisa menjadi pemecah suasana dalam mengatasi kebosanan mahasiswa dalam belajar. Permainan ice breaking yang menyenangkan

ads-block-test