UINUIN
AHKAM : Jurnal Ilmu SyariahAHKAM : Jurnal Ilmu SyariahDalam masyarakat yang dipandang harmonis dan zero intolerance, potensi konflik dapat terjadi. Penyebab konflik dapat disebabkan oleh banyak variabel seperti politik, budaya, agama, dan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus konflik pembangunan gedung serbaguna Kelenteng Hok Tek Bio Ciamis, faktor dominan adalah perbedaan penafsiran atas konsep dan implementasi syariat tentang rumah ibadah dan keragaman. Pemahaman syariat yang menempatkan teologi sebagai dasar keragaman dari para tokoh kunci umat beragama dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Ciamis, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan masyarakat lokal sekitar kelenteng menjadi kekuatan dalam mewujudkan resolusi konflik. Perpaduan nilai-nilai syariat dari tokoh-tokoh Muslim di FKUB, MUI, dan masyarakat dengan nilai-nilai budaya masyarakat Sunda di Kabupaten Ciamis menjadi pengikat kebersamaan dalam kehidupan yang harmonis. Oleh karena itu, model pluralisme kewargaan yang memadukan syariat dan budaya sebagai kearifan lokal menjadi model resolusi konflik yang efektif.
Konflik dalam masyarakat harmonis dapat muncul akibat perbedaan penafsiran syariat terhadap rumah ibadah dan keragaman.Resolusi konflik pembangunan aula Kelenteng Hok Tek Bio di Ciamis berhasil melalui peran FKUB, MUI, dan pemerintah daerah yang memahami pentingnya keragaman.Perpaduan nilai syariat dan budaya Sunda menciptakan model pluralisme kewargaan yang efektif dalam menjaga kerukunan.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana peran tokoh agama lokal dalam menerjemahkan nilai-nilai syariat yang inklusif agar lebih mudah diterima oleh masyarakat majemuk. Selain itu, penting juga untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas model pluralisme kewargaan berbasis kearifan lokal dalam menangani berbagai bentuk konflik di daerah lain di Indonesia. Terakhir, penelitian dapat dilakukan untuk memahami strategi komunikasi antarumat beragama dalam membangun persepsi positif terhadap keberagaman di tengah masyarakat yang mayoritas religius.
| File size | 225.86 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UNUUNU Pernikahan di bawah umur masih menjadi kontroversi di masyarakat karena masing-masing sudut pandang mempunyai pandangan yang berbeda. Dalam hal ini paraPernikahan di bawah umur masih menjadi kontroversi di masyarakat karena masing-masing sudut pandang mempunyai pandangan yang berbeda. Dalam hal ini para
JOURNAL LAAROIBAJOURNAL LAAROIBA Fatwa DSN-MUI No. 157/DSN-MUI/VII/2024 memberikan pedoman hukum yang jelas dalam pengelolaan DPP, dengan menerapkan prinsip wakalah bil ujrah dan kafalahFatwa DSN-MUI No. 157/DSN-MUI/VII/2024 memberikan pedoman hukum yang jelas dalam pengelolaan DPP, dengan menerapkan prinsip wakalah bil ujrah dan kafalah
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Proses pembentukan Perda Syariah perlu melibatkan partisipasi masyarakat luas agar memperoleh legitimasi yang kuat. Penelitian menunjukkan peningkatanProses pembentukan Perda Syariah perlu melibatkan partisipasi masyarakat luas agar memperoleh legitimasi yang kuat. Penelitian menunjukkan peningkatan
APPIHIAPPIHI Penelitian ini mengadopsi metode hukum doktrinal, yang berfokus pada pencarian dan analisis kaidah, asas, dan doktrin hukum untuk menjawab berbagai permasalahanPenelitian ini mengadopsi metode hukum doktrinal, yang berfokus pada pencarian dan analisis kaidah, asas, dan doktrin hukum untuk menjawab berbagai permasalahan
STAIBSLLGSTAIBSLLG Pembelian dan penjualan dalam perdagangan mengandung konsep kontrak pertukaran yang dikenal sebagai bai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu penjualanPembelian dan penjualan dalam perdagangan mengandung konsep kontrak pertukaran yang dikenal sebagai bai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu penjualan
UINSIUINSI 6 Tahun 2014. Fokus analisis meliputi perubahan substansi hukum, bentuk sanksi, dan dasar yuridis penerapan hukum pidana di Aceh berdasarkan otonomi khusus.6 Tahun 2014. Fokus analisis meliputi perubahan substansi hukum, bentuk sanksi, dan dasar yuridis penerapan hukum pidana di Aceh berdasarkan otonomi khusus.
UINUIN Studi ini membantah pendapat yang menyatakan bahwa akomodasi hukum Islam oleh peraturan perundang‑undangan merupakan agenda menuju negara Islam. ProsesStudi ini membantah pendapat yang menyatakan bahwa akomodasi hukum Islam oleh peraturan perundang‑undangan merupakan agenda menuju negara Islam. Proses
UINUIN Ada ulama yang mengkriminalkan orang murtad dengan merujuk pada sebuah Hadis, tetapi ada juga ulama yang menolak memiliki bukti Hadis tersebut. PengertianAda ulama yang mengkriminalkan orang murtad dengan merujuk pada sebuah Hadis, tetapi ada juga ulama yang menolak memiliki bukti Hadis tersebut. Pengertian
Useful /
STAIBSLLGSTAIBSLLG Salah satu faktor dalam keluarga yang memiliki peran dalam pembentukan dan perkembangan kepribadian anak adalah pola asuh yang diterapkan orangtua. KebanyakanSalah satu faktor dalam keluarga yang memiliki peran dalam pembentukan dan perkembangan kepribadian anak adalah pola asuh yang diterapkan orangtua. Kebanyakan
STAIBSLLGSTAIBSLLG Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi lapangan seperti observasi, dokumentasi, dan wawancara. Dalam upaya penelitianPendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi lapangan seperti observasi, dokumentasi, dan wawancara. Dalam upaya penelitian
UNEJUNEJ Karena Thailand tidak mengakui status pengungsi mereka, hak‑hak manusia yang dijanjikan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia tidak dijamin bagi kelompokKarena Thailand tidak mengakui status pengungsi mereka, hak‑hak manusia yang dijanjikan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia tidak dijamin bagi kelompok
UNEJUNEJ Transisi politik dari rezim otoriter Suharto ditandai dengan desentralisasi yang serius mengancam jurnalisme di Indonesia. Pembunuhan di luar proses hukum,Transisi politik dari rezim otoriter Suharto ditandai dengan desentralisasi yang serius mengancam jurnalisme di Indonesia. Pembunuhan di luar proses hukum,