UINSIUINSI
MAZAHIBMAZAHIBPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana dalam Qanun Aceh, khususnya membandingkan Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014. Fokus analisis meliputi perubahan substansi hukum, bentuk sanksi, dan dasar yuridis penerapan hukum pidana di Aceh berdasarkan otonomi khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pergeseran signifikan dalam pendekatan hukum, dari sistem hukum adat dan nasional menuju penerapan syariat Islam secara lebih ketat di bawah Qanun No. 6 Tahun 2014.
Terjadi perubahan mendasar dalam pengaturan tindak pidana di Aceh dari Qanun 2003 ke Qanun 2014, dengan semakin kuatnya penerapan syariat Islam.Sanksi pidana dalam Qanun 2014 lebih tegas dan mencerminkan interpretasi literal terhadap hukum Islam.Perubahan ini menunjukkan dinamika politik hukum yang dipengaruhi oleh identitas keislaman dan otonomi khusus Aceh.
Pertama, perlu penelitian lebih lanjut tentang dampak sosial dari penerapan sanksi hukum berbasis syariat Islam terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan minoritas agama di Aceh. Kedua, penting untuk mengkaji bagaimana interpretasi hakim syariah terhadap pasal-pasal qanun pidana memengaruhi keadilan substantif, serta apakah terdapat variasi putusan antar daerah di Aceh. Ketiga, perlu studi mendalam mengenai efektivitas sistem peradilan adat dan syariah dalam menangani tindak pidana ringan dibandingkan dengan sistem peradilan nasional, termasuk aspek akses keadilan, waktu penyelesaian perkara, dan kepuasan masyarakat. Penelitian-penelitian ini dapat mengungkap ketegangan antara hukum formal dan realitas sosial, serta memberi masukan bagi penyempurnaan hukum yang adil dan responsif. Pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kasus sangat relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hasilnya dapat membantu pemangku kebijakan merancang sistem hukum yang sesuai otonomi Aceh namun tetap menjunjung hak asasi manusia. Lebih jauh, penelitian bisa mengeksplorasi bagaimana generasi muda Aceh memahami dan merespons penerapan hukum pidana syariat. Temuan ini penting untuk memahami penerimaan hukum di tingkat masyarakat. Studi komparatif dengan daerah otonomi khusus lain di Indonesia juga dapat memberikan perspektif yang lebih luas. Secara keseluruhan, arah penelitian lanjutan sebaiknya mengarah pada integrasi hukum, keadilan, dan realitas sosial masyarakat Aceh.
| File size | 549.48 KB |
| Pages | 3 |
| DMCA | Report |
Related /
LAAROIBALAAROIBA Hasil menunjukkan bahwa Harga tidak berpengaruh secara parsial, sedangkan Pengetahuan Produk dan Kualitas Produk berpengaruh secara parsial; ketiga variabelHasil menunjukkan bahwa Harga tidak berpengaruh secara parsial, sedangkan Pengetahuan Produk dan Kualitas Produk berpengaruh secara parsial; ketiga variabel
LAAROIBALAAROIBA Hal ini harus ditinjau kembali oleh MUI dan OJK dalam pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Penjelasan hasil dan pembahasan iniHal ini harus ditinjau kembali oleh MUI dan OJK dalam pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Penjelasan hasil dan pembahasan ini
IAINPTKIAINPTK Praktik pemberian harta di luar kewajiban mahar dalam perkawinan adat merupakan fenomena sosio-legal yang kompleks karena tidak hanya bersifat simbolik,Praktik pemberian harta di luar kewajiban mahar dalam perkawinan adat merupakan fenomena sosio-legal yang kompleks karena tidak hanya bersifat simbolik,
IAINPTKIAINPTK Dengan demikian, deviasi arah kiblat di Makale tidak dapat dipahami sebagai penyimpangan keagamaan, melainkan sebagai strategi eksistensial umat IslamDengan demikian, deviasi arah kiblat di Makale tidak dapat dipahami sebagai penyimpangan keagamaan, melainkan sebagai strategi eksistensial umat Islam
UINUIN Ketiga, substansi sharia dan hukum modern terintegrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologis-sosiologis dengan kerangka Maqāṣid al-Sharīat.Ketiga, substansi sharia dan hukum modern terintegrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologis-sosiologis dengan kerangka Maqāṣid al-Sharīat.
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Penelitian ini membahas aspek epistemologis Islam sebagai langkah dasar dalam reformasi pendidikan, mengkritisi kelemahan pendidikan Islam terkait kurangnyaPenelitian ini membahas aspek epistemologis Islam sebagai langkah dasar dalam reformasi pendidikan, mengkritisi kelemahan pendidikan Islam terkait kurangnya
UINUIN Penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus konflik pembangunan gedung serbaguna Kelenteng Hok Tek Bio Ciamis, faktor dominan adalah perbedaan penafsiranPenelitian menunjukkan bahwa dalam kasus konflik pembangunan gedung serbaguna Kelenteng Hok Tek Bio Ciamis, faktor dominan adalah perbedaan penafsiran
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Hasil kajian menunjukkan bahwa memuat hukum rajam bagi pezina muh}s}an dalam Qanun Hukum Jina>yat tidaklah bertentangan dengan nas} hadis, dan ini telahHasil kajian menunjukkan bahwa memuat hukum rajam bagi pezina muh}s}an dalam Qanun Hukum Jina>yat tidaklah bertentangan dengan nas} hadis, dan ini telah
Useful /
LAAROIBALAAROIBA Dengan analisis SWOT pada 11 komisi, 298 anggota (50,26%) adalah petahana. Hasil wawancara dengan empat fraksi menunjukkan dominasi kompetensi kesadaranDengan analisis SWOT pada 11 komisi, 298 anggota (50,26%) adalah petahana. Hasil wawancara dengan empat fraksi menunjukkan dominasi kompetensi kesadaran
LAAROIBALAAROIBA Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh tingkat pengetahuan, lokasi dan literasi keuangan syariah terhadap minatBerdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh tingkat pengetahuan, lokasi dan literasi keuangan syariah terhadap minat
LAAROIBALAAROIBA Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi terhadap pengawas dan kepala madrasah sebagai informan kunci. Analisis data berpedoman pada teoriPengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi terhadap pengawas dan kepala madrasah sebagai informan kunci. Analisis data berpedoman pada teori
IAINPTKIAINPTK Temuan menunjukkan perlunya pendekatan sosial-hukum yang interdisipliner untuk memahami perkembangan otoritas hukum Islam, serta pentingnya institusi keagamaanTemuan menunjukkan perlunya pendekatan sosial-hukum yang interdisipliner untuk memahami perkembangan otoritas hukum Islam, serta pentingnya institusi keagamaan