Publisher

IAINPTKIAINPTK

Journal Journal of Islamic LawJournal of Islamic Law Abstract

Artikel ini membahas dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia sebagaimana tercermin dalam fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait isu ibadah, sains, dan teknologi. Selama ini, hukum Islam kerap dipahami sebagai produk penafsiran normatif berbasis teks, padahal dalam praktiknya ia mengalami transformasi signifikan melalui interaksi dengan inovasi ilmiah dan konteks sosial-politik. Kajian sebelumnya cenderung memisahkan dimensi normatif, ilmiah, atau politis, tanpa menelaah secara komprehensif persinggungan di antara ketiganya. Artikel ini bertujuan mengidentifikasi pola perubahan dalam fatwa MUI sekaligus menjelaskan bagaimana dialektika antara penafsiran keagamaan, otoritas institusional, sains modern, dan kebijakan negara membentuk transformasi tersebut. Dengan menggunakan metodologi kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menganalisis sembilan fatwa yang diterbitkan antara 1975–2024 terkait empat isu utama—vasektomi, vaksin meningitis, arah kiblat, dan penentuan awal bulan kamariah—dalam kerangka sosiologi pengetahuan. Temuan dalam artikel menunjukkan tiga pola utama perubahan: pelonggaran ketentuan yang semula ketat, pembatalan fatwa sebelumnya, dan penyempurnaan norma hukum. Pergeseran ini dipicu oleh bukti ilmiah baru (seperti kemungkinan rekanalisasi pasca-vasektomi, hadirnya vaksin halal, serta metode astronomi modern), tekanan sosial (kebutuhan kesehatan publik dan persatuan umat), serta pertimbangan politik (dukungan terhadap kebijakan negara). Dengan demikian, fatwa MUI tidak semata-mata dipahami sebagai hasil ijtihad normatif, melainkan sebagai konstruksi sosial yang lahir dari negosiasi antara otoritas agama, legitimasi sains, dan kepentingan politik. Transformasi ini menegaskan upaya MUI untuk menjaga relevansi hukum Islam di tengah tantangan modernitas dan percepatan kemajuan sains.

Conclusion

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa transformasi fatwa MUI mencerminkan dialektika dinamis antara prinsip keagamaan normatif, kemajuan ilmiah, dan realitas sosiopolitik kontemporer Indonesia, dengan pola perubahan mulai dari pelonggaran hingga penyempurnaan norma.Temuan menunjukkan perlunya pendekatan sosial-hukum yang interdisipliner untuk memahami perkembangan otoritas hukum Islam, serta pentingnya institusi keagamaan seperti MUI menjadi lebih transparan dan partisipatif dalam merespons kebutuhan ilmiah dan sosial.Keterbatasan penelitian ini pada akses terbatas terhadap proses ijtihad internal MUI menjadi pijakan bagi penelitian selanjutnya, misalnya melalui wawancara pembuat fatwa, studi komparatif institusi fatwa di negara Muslim lain, dan analisis penerimaan komunitas Muslim terhadap fatwa baru.

Future Research

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mengadakan wawancara mendalam bersama anggota Komisi Fatwa MUI untuk mengungkap proses internal ijtihad jamāʿī dan faktor-faktor pertimbangan yang belum terpaparkan secara publik, sehingga argumen dan dinamika di balik setiap fatwa dapat dipahami lebih transparan. Selain itu, studi komparatif antara MUI dan lembaga fatwa di negara-negara Muslim lain dapat mengidentifikasi perbedaan metodologis dan sosial-politik dalam membuat fatwa, sehingga diperoleh gambaran tentang model otoritas keagamaan yang responsif, inklusif, dan kontekstual. Terakhir, penelitian tentang bagaimana komunitas Muslim menanggapi dan mengimplementasikan fatwa baru—termasuk bentuk penerimaan, penolakan, atau modifikasi praktik—dapat menggambarkan efektivitas fatwa sebagai produk sosial serta strategi komunikasi yang efektif untuk memperkuat legitimasi fatwa di tingkat akar rumput.

References

1. Islamic Law and Environment Issues: Indonesian Ulama Council’s Fatwas on Climate Change | Harnowo... doi.org/10.15408/ajis.v24i1.34161Islamic Law and Environment Issues Indonesian Ulama CouncilAos Fatwas on Climate Change Harnowo doi 10 15408 ajis v24i1 34161
2. Dharurah and the Realization of Maqashid Sharia: Analysis of the Implementation of Islamic Legal Maxims... doi.org/10.19109/nurani.v22i1.11449Dharurah and the Realization of Maqashid Sharia Analysis of the Implementation of Islamic Legal Maxims doi 10 19109 nurani v22i1 11449
3. A Typology of Fatwas
 in: Die Welt des Islams Volume 55 Issue 3-4... doi.org/10.1163/15700607-05534p02A Typology of FatwasyEAyCAAyCA in Die Welt des Islams Volume 55 Issue 3 4 doi 10 1163 15700607 05534p02
4. Reformulation of Islamic Law in Indonesia: Study on Indonesian Ulama Council’s Fatwa... doi.org/10.30659/jua.v4i2.15604Reformulation of Islamic Law in Indonesia Study on Indonesian Ulama CouncilyCEs Fatwa doi 10 30659 jua v4i2 15604
5. Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis. navigating sunan sittah exploring prophetic style coping... doi.org/10.14421/qh.v26i2.5699Jurnal Studi Ilmu ilmu Al Quran dan Hadis navigating sunan sittah exploring prophetic style coping doi 10 14421 qh v26i2 5699

Subjects

1. #arah kiblat aplikasi#arah kiblat aplikasi
2. #fatwa majelis ulama#fatwa majelis ulama

Metadata

File size	788.56 KB
Pages	31
DMCA	ReportReport