IAINPTKIAINPTK
Journal of Islamic LawJournal of Islamic LawArtikel ini membahas dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia sebagaimana tercermin dalam fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait isu ibadah, sains, dan teknologi. Selama ini, hukum Islam kerap dipahami sebagai produk penafsiran normatif berbasis teks, padahal dalam praktiknya ia mengalami transformasi signifikan melalui interaksi dengan inovasi ilmiah dan konteks sosial-politik. Kajian sebelumnya cenderung memisahkan dimensi normatif, ilmiah, atau politis, tanpa menelaah secara komprehensif persinggungan di antara ketiganya. Artikel ini bertujuan mengidentifikasi pola perubahan dalam fatwa MUI sekaligus menjelaskan bagaimana dialektika antara penafsiran keagamaan, otoritas institusional, sains modern, dan kebijakan negara membentuk transformasi tersebut. Dengan menggunakan metodologi kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menganalisis sembilan fatwa yang diterbitkan antara 1975–2024 terkait empat isu utama—vasektomi, vaksin meningitis, arah kiblat, dan penentuan awal bulan kamariah—dalam kerangka sosiologi pengetahuan. Temuan dalam artikel menunjukkan tiga pola utama perubahan: pelonggaran ketentuan yang semula ketat, pembatalan fatwa sebelumnya, dan penyempurnaan norma hukum. Pergeseran ini dipicu oleh bukti ilmiah baru (seperti kemungkinan rekanalisasi pasca-vasektomi, hadirnya vaksin halal, serta metode astronomi modern), tekanan sosial (kebutuhan kesehatan publik dan persatuan umat), serta pertimbangan politik (dukungan terhadap kebijakan negara). Dengan demikian, fatwa MUI tidak semata-mata dipahami sebagai hasil ijtihad normatif, melainkan sebagai konstruksi sosial yang lahir dari negosiasi antara otoritas agama, legitimasi sains, dan kepentingan politik. Transformasi ini menegaskan upaya MUI untuk menjaga relevansi hukum Islam di tengah tantangan modernitas dan percepatan kemajuan sains.
Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa transformasi fatwa MUI mencerminkan dialektika dinamis antara prinsip keagamaan normatif, kemajuan ilmiah, dan realitas sosiopolitik kontemporer Indonesia, dengan pola perubahan mulai dari pelonggaran hingga penyempurnaan norma.Temuan menunjukkan perlunya pendekatan sosial-hukum yang interdisipliner untuk memahami perkembangan otoritas hukum Islam, serta pentingnya institusi keagamaan seperti MUI menjadi lebih transparan dan partisipatif dalam merespons kebutuhan ilmiah dan sosial.Keterbatasan penelitian ini pada akses terbatas terhadap proses ijtihad internal MUI menjadi pijakan bagi penelitian selanjutnya, misalnya melalui wawancara pembuat fatwa, studi komparatif institusi fatwa di negara Muslim lain, dan analisis penerimaan komunitas Muslim terhadap fatwa baru.
Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mengadakan wawancara mendalam bersama anggota Komisi Fatwa MUI untuk mengungkap proses internal ijtihad jamāʿī dan faktor-faktor pertimbangan yang belum terpaparkan secara publik, sehingga argumen dan dinamika di balik setiap fatwa dapat dipahami lebih transparan. Selain itu, studi komparatif antara MUI dan lembaga fatwa di negara-negara Muslim lain dapat mengidentifikasi perbedaan metodologis dan sosial-politik dalam membuat fatwa, sehingga diperoleh gambaran tentang model otoritas keagamaan yang responsif, inklusif, dan kontekstual. Terakhir, penelitian tentang bagaimana komunitas Muslim menanggapi dan mengimplementasikan fatwa baru—termasuk bentuk penerimaan, penolakan, atau modifikasi praktik—dapat menggambarkan efektivitas fatwa sebagai produk sosial serta strategi komunikasi yang efektif untuk memperkuat legitimasi fatwa di tingkat akar rumput.
- Islamic Law and Environment Issues: Indonesian Ulama Council’s Fatwas on Climate Change | Harnowo... doi.org/10.15408/ajis.v24i1.34161Islamic Law and Environment Issues Indonesian Ulama CouncilAos Fatwas on Climate Change Harnowo doi 10 15408 ajis v24i1 34161
- Dharurah and the Realization of Maqashid Sharia: Analysis of the Implementation of Islamic Legal Maxims... doi.org/10.19109/nurani.v22i1.11449Dharurah and the Realization of Maqashid Sharia Analysis of the Implementation of Islamic Legal Maxims doi 10 19109 nurani v22i1 11449
- A Typology of Fatwasâ© in: Die Welt des Islams Volume 55 Issue 3-4... doi.org/10.1163/15700607-05534p02A Typology of FatwasyEAyCAAyCA in Die Welt des Islams Volume 55 Issue 3 4 doi 10 1163 15700607 05534p02
- Reformulation of Islamic Law in Indonesia: Study on Indonesian Ulama Council’s Fatwa... doi.org/10.30659/jua.v4i2.15604Reformulation of Islamic Law in Indonesia Study on Indonesian Ulama CouncilyCEs Fatwa doi 10 30659 jua v4i2 15604
- Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis. navigating sunan sittah exploring prophetic style coping... doi.org/10.14421/qh.v26i2.5699Jurnal Studi Ilmu ilmu Al Quran dan Hadis navigating sunan sittah exploring prophetic style coping doi 10 14421 qh v26i2 5699
| File size | 788.56 KB |
| Pages | 31 |
| DMCA | Report |
Related /
IAINPTKIAINPTK Melalui pendekatan kualitatif berbasis teks, penelitian ini memperlakukan fatwa sebagai teks hukum Islam yang dianalisis dari segi struktur, argumentasi,Melalui pendekatan kualitatif berbasis teks, penelitian ini memperlakukan fatwa sebagai teks hukum Islam yang dianalisis dari segi struktur, argumentasi,
UINSAIZUUINSAIZU Meskipun cakupan substantifnya lebih sempit dan mengecualikan pekerja rumah tangga, mekanismenya lebih selaras dengan prinsip Islam tentang pencegahanMeskipun cakupan substantifnya lebih sempit dan mengecualikan pekerja rumah tangga, mekanismenya lebih selaras dengan prinsip Islam tentang pencegahan
UINSIUINSI Pasangan yang memiliki izin resmi namun tidak mengelola hubungan dengan baik mengalami ketegangan dan konflik signifikan, sedangkan pasangan yang dikelolaPasangan yang memiliki izin resmi namun tidak mengelola hubungan dengan baik mengalami ketegangan dan konflik signifikan, sedangkan pasangan yang dikelola
UINSIUINSI While some administrations prioritized inclusive pluralism, others aligned with conservative religious agendas. Populist religiosity, transnational influences,While some administrations prioritized inclusive pluralism, others aligned with conservative religious agendas. Populist religiosity, transnational influences,
UINSIUINSI Peningkatan ekspor produk halal sesuai hukum Islam memerlukan dukungan luas dari berbagai pihak, terutama dengan mengoptimalisasi kinerja Asisten ProsesPeningkatan ekspor produk halal sesuai hukum Islam memerlukan dukungan luas dari berbagai pihak, terutama dengan mengoptimalisasi kinerja Asisten Proses
UINSIUINSI Studi ini menyarankan agar inisiatif kebijakan inklusivitas gender di negara mayoritas Muslim seperti Bangladesh secara jelas membedakan antara genderStudi ini menyarankan agar inisiatif kebijakan inklusivitas gender di negara mayoritas Muslim seperti Bangladesh secara jelas membedakan antara gender
UINSIUINSI Reformasi peradilan sendiri tidak cukup untuk menjamin peningkatan perlindungan hak asasi manusia. Kehendak politik yang berkelanjutan dan pengaruh internasionalReformasi peradilan sendiri tidak cukup untuk menjamin peningkatan perlindungan hak asasi manusia. Kehendak politik yang berkelanjutan dan pengaruh internasional
TAMANLITERATAMANLITERA Untuk itu dengan adanya Fatwa yang mengatur diharapkan penerapan akad ijarah pada perbankan syariah dapat lebih sesuai lagi dengan peraturan tersebut,Untuk itu dengan adanya Fatwa yang mengatur diharapkan penerapan akad ijarah pada perbankan syariah dapat lebih sesuai lagi dengan peraturan tersebut,
Useful /
LAP4BANGSALAP4BANGSA Menurut Vosviewer untuk melakukan pemetaan sehingga dapatkan disimpulkan bahwa keyword yang berhubungan adalah ecommerce adoption perlu dikaji lebih dalam.Menurut Vosviewer untuk melakukan pemetaan sehingga dapatkan disimpulkan bahwa keyword yang berhubungan adalah ecommerce adoption perlu dikaji lebih dalam.
IAINPTKIAINPTK Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa limbah plastik PP dapat dimanfaatkan hingga 20% sebagai pengganti sebagian agregat halus dalam produksi paving blockKesimpulan penelitian menyatakan bahwa limbah plastik PP dapat dimanfaatkan hingga 20% sebagai pengganti sebagian agregat halus dalam produksi paving block
UGMUGM Peneliti menggunakan obligasi hijau sebagai perlakuan dan mengukur perubahan nilai perusahaan dengan menggunakan Tobins Q, mengontrol variabel waktu, efekPeneliti menggunakan obligasi hijau sebagai perlakuan dan mengukur perubahan nilai perusahaan dengan menggunakan Tobins Q, mengontrol variabel waktu, efek
STIEPANCASETIASTIEPANCASETIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kompetensi Penyidik berpengaruh signifikan terhadap Penanganan Perkara; Responsivitas Penyidik berpengaruh signifikanHasil penelitian menunjukkan bahwa: Kompetensi Penyidik berpengaruh signifikan terhadap Penanganan Perkara; Responsivitas Penyidik berpengaruh signifikan