IAINPTKIAINPTK

Journal of Islamic LawJournal of Islamic Law

Artikel ini mengkaji bentuk‑bentuk resistensi yang muncul dalam komunitas Suku Anak Dalam (SAD) terhadap penerapan hukum Islam dalam ranah hukum keluarga, khususnya terkait penetapan mahar, pengelolaan harta bersama, dan pembagian warisan. Meski secara formal mayoritas anggota komunitas SAD telah memeluk Islam, praktik hukum yang dijalankan tetap berpijak pada sistem hukum adat matrilineal yang diwariskan lintas generasi. Berbeda dari kecenderungan literatur sebelumnya yang menekankan model integratif antara syariah dan adat, studi ini justru menunjukkan bahwa dalam konteks SAD, resistensi muncul ketika ketentuan‑ketentuan fikih dianggap tidak sejalan dengan struktur sosial dan nilai‑nilai kolektif komunitas. Dengan pendekatan sosio‑legal dan metode kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan tujuh informan kunci: tokoh agama, tumenggung (kepala suku), pemimpin adat, pendamping komunitas, pejabat lokal, dan anggota komunitas SAD. Temuan utama memperlihatkan bahwa praktik hukum keluarga di komunitas ini lebih menekankan otoritas kolektif perempuan, tercermin dari penentuan mahar oleh keluarga pihak ibu, pengalihan penuh harta bersama kepada istri setelah perceraian, serta sistem pewarisan yang mengikuti garis keturunan perempuan. Artikel ini berargumen bahwa resistensi tersebut bukan merupakan penolakan teologis terhadap hukum Islam, melainkan lahir dari penalaran publik yang bertumpu pada konsensus adat. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan hukum Islam yang lebih kontekstual, dialogis, dan responsif terhadap pluralitas hukum dalam masyarakat adat.

Penelitian menunjukkan bahwa resistensi terhadap hukum Islam dalam praktik keluarga SAD terfokus pada penetapan mahar, manajemen harta bersama, dan pembagian warisan, yang divergen dengan normatif fiqh.Resistensi ini dipicu oleh struktur hubungan matrilineal, nilai tradisi adat, dan legitimasi kolektif atas normatif adat, sehingga hukum Islam belum sepenuhnya diinternalisasi.Penelitian di masa depan perlu memperluas cakupan data, mengevaluasi dinamika intergenerasional, dan menyelidiki potensi transformasi sinergis antara adat dan fiqh.

Sumber penelitian baru dapat difokuskan pada (1) bagaimana peran perempuan dalam ketergantungan matrilineal memengaruhi adaptasi hukum Islam di ranah mahar; (2) perubahan persepsi generasi muda SAD terhadap norma fiqh ketika pendidikan Islam menjadi lebih intensif; (3) efektivitas intervensi kebijakan nasional dalam menyelaraskan hukum adat dan syariah melalui forum musyawarah komunitas. Penelitian ini akan menggabungkan wawancara longitudinal dengan komparasi etno‑legal di beberapa desa SAD untuk melihat dinamika praktik hukum sewaktu perubahan struktural. Selain itu, peneliti dapat mencatat pergeseran nilai dalam matrilineal yang memfasilitasi atau menghambat penerapan norma fiqh. Terakhir, studi kepolisian komunitas dapat menilai bagaimana lembaga formal dan informal berkolaborasi untuk mencapai keseimbangan hukum yang adil.

  1. Islamic Law of Inheritance among the Yoruba of Southwest Nigeria: A Case Study of Dar ul-Qadha (Arbitration... doi.org/10.24260/jil.v5i1.2058Islamic Law of Inheritance among the Yoruba of Southwest Nigeria A Case Study of Dar ul Qadha Arbitration doi 10 24260 jil v5i1 2058
  2. Fiqh Reform in the Sultanate of Aceh Darussalam: Is it Modernism or Moderatism? A Study of the Hareuta... doi.org/10.26811/peuradeun.v13i1.1397Fiqh Reform in the Sultanate of Aceh Darussalam Is it Modernism or Moderatism A Study of the Hareuta doi 10 26811 peuradeun v13i1 1397
  3. Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis. gender equality family islamic perspective insights... doi.org/10.14421/qh.v25i1.5260Jurnal Studi Ilmu ilmu Al Quran dan Hadis gender equality family islamic perspective insights doi 10 14421 qh v25i1 5260
  4. The Differences of Men's and Women's Shares in Islamic Inheritance Law Defense to Criticism... doi.org/10.19109/nurani.v22i1.11251The Differences of Mens and Womens Shares in Islamic Inheritance Law Defense to Criticism doi 10 19109 nurani v22i1 11251
  5. Joint Property Division in Indonesia: A Gender Equality Viewpoint | Rouf | De Jure: Jurnal Hukum dan... doi.org/10.18860/j-fsh.v15i2.23050Joint Property Division in Indonesia A Gender Equality Viewpoint Rouf De Jure Jurnal Hukum dan doi 10 18860 j fsh v15i2 23050
  1. #tokoh agama#tokoh agama
  2. #science palembang darussalam#science palembang darussalam
File size752.67 KB
Pages29
DMCAReportReport

ads-block-test