UINUIN

AHKAM : Jurnal Ilmu SyariahAHKAM : Jurnal Ilmu Syariah

Sistem hukum Indonesia berasal dari hukum perdata yang dibawa oleh pemerintah kerajaan Belanda selama masa kolonial. Hukum perdata Indonesia mewarisi hukum sipil Prancis dan hukum Romawi. Asuransi dianggap setara dengan perjudian. Konsep asuransi dalam undang-undang dinyatakan sebagai lembaga transfer risiko. Meskipun Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Asuransi telah diberlakukan, undang-undang ini masih mengonseptualisasikan asuransi sebagai lembaga perlindungan. Undang-undang asuransi baru ini merupakan sistem asuransi ganda yang mengatur asuransi konvensional dan syariah. Oleh karena itu, perlu segera dibentuk undang-undang khusus yang mengatur asuransi syariah di Indonesia, karena asuransi konvensional dan syariah pada prinsipnya sangat berbeda.

40 tahun 2014 tentang Asuransi mengatur dua sistem asuransi, yaitu konvensional dan syariah, tetapi operasionalnya tidak membedakan prinsip syariah secara jelas.Regulasi asuransi berbasis investasi belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang, melainkan hanya terdapat dalam peraturan OJK, sehingga menimbulkan ketidakjelasan hukum.Perlu dibentuk undang-undang khusus asuransi syariah yang secara tegas memisahkan prinsip syariah dari konvensional agar sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan kepastian hukum.

Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana mekanisme transfer risiko dalam asuransi syariah dapat dirancang secara otentik berdasarkan prinsip taawun (saling membantu) tanpa meniru struktur asuransi konvensional, sehingga tidak hanya mengganti istilah tetapi juga merekonstruksi fondasi hukumnya. Selanjutnya, perlu diteliti bagaimana pengelolaan dana tabarru dalam asuransi syariah berbasis unit link dapat dioptimalkan agar tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial tetapi juga memperkuat dimensi sosial dan keadilan distributif sesuai maqasid syariah. Terakhir, studi mendalam tentang implementasi peraturan OJK yang mengatur asuransi syariah di tingkat lapangan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi formil dengan realitas operasional, guna merumuskan kerangka hukum yang lebih konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara syariah maupun konstitusional.

Read online
File size1.6 MB
Pages20
DMCAReport

Related /

JURIS Perkawinan Lari Pakondang Yang Dilakukan Adat Sumba Barat Di Tinjau Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES 1 Tahun 1974 dapat mencegah perkawinan lari di Sumba Barat melalui dekonstruksi perilaku dan penyuluhan masyarakat. Perkawinan lari dapat diakui sah secara1 Tahun 1974 dapat mencegah perkawinan lari di Sumba Barat melalui dekonstruksi perilaku dan penyuluhan masyarakat. Perkawinan lari dapat diakui sah secara

JURIS Bentuk Perlindungan Dan Jaminan Hak Pekerja Buruh Outsourcing Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 PUU IX 2011 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur perlindungan pekerja outsourcing melalui ketentuan preventif pada Pasal 65 dan 66 serta mekanisme reaktifUndang‑Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur perlindungan pekerja outsourcing melalui ketentuan preventif pada Pasal 65 dan 66 serta mekanisme reaktif

JURIS Partispasi Bermakna Dalam Formulasi Kebijakan Publik Studi Mengenai Proses Legislasi Rancangan Undang Undang Masyarakat Hukum Adat Tahun 2018 2023 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV Ketiga, alasan utama RUU MHA belum disahkan, adalah tidak adanya kemauan politik dari Presiden dan DPR RI untuk mengesahkan RUU MHA. Akhirnya, partisipasiKetiga, alasan utama RUU MHA belum disahkan, adalah tidak adanya kemauan politik dari Presiden dan DPR RI untuk mengesahkan RUU MHA. Akhirnya, partisipasi

JURIS Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit yang Bermasalah dalam Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi Berdasarkan Studi Putusan Nomor 15 Pdt G 2023 Pn Mgg 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV Bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit di (KSP) Kusuma Arta jaya yang ditimbulkan akibat gugatan sederhana wanprestasi dalam perjanjian kredit adalahBentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit di (KSP) Kusuma Arta jaya yang ditimbulkan akibat gugatan sederhana wanprestasi dalam perjanjian kredit adalah

JURIS A critical overview of Islamic Performance Bonds 2024More at 2024

UMMUMM Selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa teknologi blockchain dan kontrak pintar berpengaruh positif terhadap praktik perbankan Islam. Berdasarkan diskusiSelanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa teknologi blockchain dan kontrak pintar berpengaruh positif terhadap praktik perbankan Islam. Berdasarkan diskusi

JURIS Designing A Waqf Based Agricultural Financing Model 2023More at 2023

JIMF BIJIMF BI Model ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional, serta mendorong inovasi produk keuangan Islam yang mengintegrasikanModel ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional, serta mendorong inovasi produk keuangan Islam yang mengintegrasikan

JURIS The Effect Of Return On Assets ROA Net Profit Margin NPM Dividend Payout Ratio DPR And Dividend Yield DY On Stock Prices In The Subsectors Insurance Company Listed In Indonesia Stock Exchang 2021More at 2021

ILOMATAILOMATA Populasi yang dikaji mencakup 16 perusahaan dengan sampel sebanyak 10 perusahaan yang dipilih melalui purposive sampling, sehingga jumlah observasi sebanyakPopulasi yang dikaji mencakup 16 perusahaan dengan sampel sebanyak 10 perusahaan yang dipilih melalui purposive sampling, sehingga jumlah observasi sebanyak

JURIS Tanggunggugat Kerugian Nasabah Asuransi Terhadap Kasus Gagal Bayar Produk Asuransi Unit Link 2020More at 2020

UNIGRESUNIGRES Manusia dibelahan dunia manapun setiap saat dihampiri oleh musibah maupun risiko yang datang silih berganti, hal ini perlu ditanggulangi oleh para pihakManusia dibelahan dunia manapun setiap saat dihampiri oleh musibah maupun risiko yang datang silih berganti, hal ini perlu ditanggulangi oleh para pihak

Useful /

JURIS Perlindungan Nasabah Reksa Dana Pada Kelalaian Penempatan Dana Oleh Manajer Investasi 2020More at 2020

UNIGRESUNIGRES Risiko yang membayangi terutama dengan kaitan timbulnya kerugian dalam berinvestasi karena keaplaan Manajer pun besar. Terutama diakibatkan oleh minimnyaRisiko yang membayangi terutama dengan kaitan timbulnya kerugian dalam berinvestasi karena keaplaan Manajer pun besar. Terutama diakibatkan oleh minimnya

JURIS Pandangan Hukum Islam Mengenai Jurisprudensi Tentang Delik Zina Dalam Perkembangan Hukum Pidana Nasional 2020More at 2020

UNIGRESUNIGRES Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana penulis melakukan pengkajian dari studi peraturan perundang-undanganPenelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana penulis melakukan pengkajian dari studi peraturan perundang-undangan

JURIS The Positivisation of National Sharia Board Fatwa About Mudaraba Into Financial Service Authority Regulation 2019More at 2019

UINUIN 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dengan positivisasi ini, fatwa DSN memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat karena masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan21 Tahun 2011 tentang OJK. Dengan positivisasi ini, fatwa DSN memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat karena masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan

JURIS Women Dealing with The Law in Religious Courts 2019More at 2019

UINUIN Siswa yang belajar dengan PBL menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan siswa yang menerima pembelajaran konvensional. Oleh karena itu, disarankanSiswa yang belajar dengan PBL menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan siswa yang menerima pembelajaran konvensional. Oleh karena itu, disarankan

ads-block-test