UINUIN
AHKAM : Jurnal Ilmu SyariahAHKAM : Jurnal Ilmu SyariahUU No. 42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan beberapa amandemen berikutnya telah membebaskan bank syariah dari pajak pertambahan nilai (PPN) pada transaksi murabahah. Namun ketentuan ini dianggap menimbulkan isu syariah karena barang diserahkan langsung dari pemasok ke nasabah, sedangkan Fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah mengatur bahwa bank harus membeli dan memiliki barang terlebih dahulu dari pemasok sebelum menjualnya kembali kepada nasabah. Dengan ketentuan pajak ini, transaksi murabahah telah bergeser dari sistem jual beli menjadi sistem jasa karena bank dianggap tidak melakukan pembelian barang melainkan mentransfer dana pembelian barang kepada nasabah. Ketentuan pajak ini telah meringankan beban pajak pertambahan nilai bank syariah namun mengorbankan pemenuhan prinsip syariah. Kajian ini berupaya mencari solusi dilema ini dengan usulan revisi regulasi perpajakan untuk transaksi murabahah dengan pendekatan analisa legal filosofis, normatif, dan sosiologis. Penyerahan barang dari pemasok kepada bank dan dari bank kepada nasabah dimasukkan dalam transaksi barang tidak kena pajak. Dengan usulan ini diharapkan bank syariah tetap terhindar dari pajak ganda, namun tetap memenuhi prinsip syariah serta berdaya saing dengan bank konvensional.
42/2009 dan amandemennya menghapus pajak berganda pada murabahah, beban pajak ganda bagi bank syariah teratasi tetapi proses pengiriman barang langsung dari pemasok ke nasabah menyalahi prinsip akad murabahah menurut Fatwa DSN-MUI No.Akibatnya, murabahah bergeser menjadi transaksi jasa di mana bank hanya mentransfer dana, bukan membeli dan menjual barang, sehingga pelaksanaan akad tidak sesuai syariah.Rekomendasi revisi regulasi mencakup klasifikasi pengiriman barang dari pemasok ke bank sebagai transaksi tidak kena pajak dan penyerahan barang dari bank ke nasabah sebagai transaksi kena pajak, sehingga bank syariah terhindar dari pajak ganda sekaligus tetap mematuhi prinsip syariah dan bersaing dengan bank konvensional.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi dampak implementasi usulan revisi regulasi PPN untuk transaksi murabahah terhadap efisiensi operasional bank syariah dan tingkat kepuasan nasabah dalam memastikan bahwa prinsip jual beli syariah terpenuhi secara riil tanpa menimbulkan beban biaya tambahan yang signifikan. Selain itu, studi komparatif antarnegara dapat menjadi arahan penting, misalnya membandingkan model pengecualian atau pemungutan PPN atas murabahah di Indonesia dan Malaysia, sehingga kebijakan terbaik yang berhasil menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah dan daya saing industri perbankan dapat diidentifikasi. Sebagai pelengkap, penelitian kualitatif mendalam juga diperlukan untuk memahami perspektif para pemangku kepentingan, mulai dari otoritas fiskal, pelaku bank syariah, hingga Dewan Syariah Nasional, tentang kendala dan peluang dalam menerapkan mekanisme revisi regulasi PPN murabahah. Lebih lanjut, riset empiris dapat merancang dan menguji model klasifikasi transaksi murabahah dalam kerangka akuntansi dan perpajakan yang baru, dengan mengukur perbedaan beban pajak dan kepatuhan syariah sebelum dan sesudah perubahan regulasi. Studi berikutnya sebaiknya menggunakan pendekatan multidisipliner, memadukan analisa filosofi hukum, normatif, dan sosiologis, agar solusi kebijakan yang dihasilkan tidak hanya valid secara teknis, tetapi juga diterima secara sosial. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan peta jalan yang konkret bagi regulator dan praktisi perbankan syariah untuk merumuskan aturan PPN murabahah yang adil, efisien, dan berlandaskan prinsip syariah.
| File size | 371.06 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
TYARLYTATYARLYTA Hampir 80% perdagangan dunia ditransfer lewat laut atau seaborae trede. Dalam mendukung tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah, dibutuhkan sistem infrastrukturHampir 80% perdagangan dunia ditransfer lewat laut atau seaborae trede. Dalam mendukung tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah, dibutuhkan sistem infrastruktur
UBHARAJAYAUBHARAJAYA Untuk menjelaskan fenomena kejahatan, terdapat tiga aliran pemikiran dalam kriminologi, yaitu kriminologi klasik, positivis, dan kritis. Kejahatan dipandangUntuk menjelaskan fenomena kejahatan, terdapat tiga aliran pemikiran dalam kriminologi, yaitu kriminologi klasik, positivis, dan kritis. Kejahatan dipandang
UMMUMM Penelitian ini menyajikan analisis ilmiah tentang perlindungan hukum data pribadi warga negara yang dikelola oleh aplikasi layanan publik pemerintah. BerdasarkanPenelitian ini menyajikan analisis ilmiah tentang perlindungan hukum data pribadi warga negara yang dikelola oleh aplikasi layanan publik pemerintah. Berdasarkan
IAIN MADURAIAIN MADURA Perempuan di Indonesia terus menghadapi tantangan dalam mencapai kemandirian ekonomi dan sosial. Dalam kerangka hukum Islam, khususnya Maqāṣid Syarīah,Perempuan di Indonesia terus menghadapi tantangan dalam mencapai kemandirian ekonomi dan sosial. Dalam kerangka hukum Islam, khususnya Maqāṣid Syarīah,
JIMF BIJIMF BI Melalui rekayasa kelembagaan, seorang nazhir akan melibatkan kendaraan khusus dalam mengembangkan rantai nilai untuk memfasilitasi off-taker yang siapMelalui rekayasa kelembagaan, seorang nazhir akan melibatkan kendaraan khusus dalam mengembangkan rantai nilai untuk memfasilitasi off-taker yang siap
STIES PURWAKARTASTIES PURWAKARTA Syarat menjadi nasabah PMD meliputi: warga negara Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; perempuan dari keluarga pra/cukup sejahtera yang sudah atauSyarat menjadi nasabah PMD meliputi: warga negara Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; perempuan dari keluarga pra/cukup sejahtera yang sudah atau
UIAUIA Penelitian ini berfokus pada kartu syariah gold yang diterbitkan oleh Bank Niaga Syariah, untuk menjawab pertanyaan apakah kartu tersebut sesuai denganPenelitian ini berfokus pada kartu syariah gold yang diterbitkan oleh Bank Niaga Syariah, untuk menjawab pertanyaan apakah kartu tersebut sesuai dengan
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT 11/2006 menyatakan tugasnya sebagai perekat masyarakat Aceh melalui pendekatan adat, bukan sebagai institusi politik. Institusi Wali Nanggroe (WN) merupakan11/2006 menyatakan tugasnya sebagai perekat masyarakat Aceh melalui pendekatan adat, bukan sebagai institusi politik. Institusi Wali Nanggroe (WN) merupakan
Useful /
TYARLYTATYARLYTA Peningkatan kemampuan pemahaman dan representasi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran kontekstual berbasis soft skills pada setiap klaster sekolahPeningkatan kemampuan pemahaman dan representasi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran kontekstual berbasis soft skills pada setiap klaster sekolah
UNDIKSHAUNDIKSHA Guru merupakan salah satu elemen kunci yang harus memiliki kompetensi yang memadai dalam mengajar kewirausahaan digital. Tujuan penelitian adalah untukGuru merupakan salah satu elemen kunci yang harus memiliki kompetensi yang memadai dalam mengajar kewirausahaan digital. Tujuan penelitian adalah untuk
UNDIKSHAUNDIKSHA Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa, yang ditunjukkan oleh perbedaan nilaiHasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa, yang ditunjukkan oleh perbedaan nilai
UNDIKSHAUNDIKSHA Abstrak ini menjelaskan penelitian tentang dampak media sosial pada perilaku konsumen, termasuk faktor utama seperti pengaruh iklan daring, endorsmentAbstrak ini menjelaskan penelitian tentang dampak media sosial pada perilaku konsumen, termasuk faktor utama seperti pengaruh iklan daring, endorsment