UINUIN
AHKAM : Jurnal Ilmu SyariahAHKAM : Jurnal Ilmu SyariahPositivisasi fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang mudarabah ke dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan upaya yang dilakukan OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dengan positivisasi ini, fatwa DSN memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat karena masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3). Namun, terdapat kesenjangan dan perbedaan konten antara ketentuan dalam fatwa DSN di atas dengan regulasi OJK akibat pola positivisasi. Selain itu, meskipun terdapat konten fatwa DSN yang belum terserap ke dalam regulasi OJK, namun fatwa tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan mengikat industri keuangan syariah bila ditinjau dari perspektif teori hukum H.L.A Hart.
Indonesia telah mengakui fatwa DSN sebagai bagian dari dinamika hukum positif di industri keuangan syariah dan peradilan agama, meski tradisi hukum kontinental masih mendominasi sistem hukum nasional.Fatwa DSN tentang mudaraba diformalisasi ke dalam regulasi OJK dengan berbagai pola, menimbulkan kesenjangan konten dan beberapa ketentuan yang belum terserap, namun ketentuan yang diadopsi memiliki kekuatan mengikat setara regulasi dan mengikuti prinsip lex superior derogat legi inferiori.Dengan demikian, fatwa DSN menempati posisi regulasi primer (primary regulation) menurut teori H.Hart, mempertahankan legitimasi dan ikatannya meski belum seluruhnya diintegrasikan dalam regulasi OJK.
Penelitian kualitatif mendalam dapat dirancang untuk mengungkap faktor penyebab kesenjangan konten antara fatwa DSN dan regulasi OJK pada codification produk dan kegiatan lembaga keuangan syariah, dengan mewawancarai pembuat kebijakan, anggota DSN, regulator OJK, dan praktisi perbankan untuk mengeksplorasi dinamika proses pembentukan regulasi dan merumuskan model harmonisasi positivisasi fatwa yang sistematis. Sementara itu, sebuah studi komparatif multikasus bisa dilakukan untuk mempelajari pola positivisasi fatwa lembaga serupa di negara-negara dengan kerangka hukum syariah, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi Indonesia dan memperkuat kedudukan fatwa sebagai regulasi primer. Selain itu, penelitian empiris dalam bentuk survei dan analisis dokumen perlu dilakukan untuk menilai dampak hukum positivisasi fatwa DSN tentang mudarabah terhadap kepatuhan kontrak dan distribusi risiko pada praktik perbankan syariah, serta mengevaluasi efektivitas penerapan prinsip lex superior derogat legi inferiori di lapangan. Ketiga arah studi ini akan melengkapi temuan sebelumnya dan memberikan dasar rekomendasi kebijakan dan regulasi yang lebih akurat serta aplikatif di lapangan.
| File size | 1.63 MB |
| Pages | 26 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia menunjukkan dinamika panjang yang melibatkan interaksi antara hukum adat, hukum kolonial, dan hukum Islam.Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia menunjukkan dinamika panjang yang melibatkan interaksi antara hukum adat, hukum kolonial, dan hukum Islam.
UM SURABAYAUM SURABAYA Selain itu, restrukturisasi mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan melalui perlindungan harta, jiwa, dan keberlangsungan nasabah dengan menerapkan kaidahSelain itu, restrukturisasi mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan melalui perlindungan harta, jiwa, dan keberlangsungan nasabah dengan menerapkan kaidah
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan ahli waris pengganti dalam KHI merupakan inovasi penting yang menggabungkan unsur hukum adat, hukum perdataPenelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan ahli waris pengganti dalam KHI merupakan inovasi penting yang menggabungkan unsur hukum adat, hukum perdata
UNIVSMUNIVSM Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
ALFITHRAHALFITHRAH Penelitian ini membahas implementasi multiakad dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait pasar uang. Multiakad merupakanPenelitian ini membahas implementasi multiakad dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait pasar uang. Multiakad merupakan
UM SURABAYAUM SURABAYA Kesenjangan pertumbuhan ekonomi syariah dengan rendahnya kasus sengketa yang masuk ke Pengadilan Agama Singaraja disebabkan oleh. 1) Mayoritas pendudukKesenjangan pertumbuhan ekonomi syariah dengan rendahnya kasus sengketa yang masuk ke Pengadilan Agama Singaraja disebabkan oleh. 1) Mayoritas penduduk
UGMUGM Namun, hingga saat ini, sedikit penelitian yang memeriksa isu ini di negara-negara berkembang dan tidak ada penelitian yang memeriksa IFRS-FDI di negara-negaraNamun, hingga saat ini, sedikit penelitian yang memeriksa isu ini di negara-negara berkembang dan tidak ada penelitian yang memeriksa IFRS-FDI di negara-negara
IAIN CURUPIAIN CURUP Hukum konvensional mengacu pada undang-undang, norma kesusilaan, dan ketertiban umum, sementara hukum Islam bersumber pada syariah (Al-Quran, hadis, kaidahHukum konvensional mengacu pada undang-undang, norma kesusilaan, dan ketertiban umum, sementara hukum Islam bersumber pada syariah (Al-Quran, hadis, kaidah
Useful /
POLBANGTANBOGORPOLBANGTANBOGOR Peran pemangku kepentingan seperti pemerintah, universitas, sektor swasta, lembaga keuangan, dan agen perubahan memiliki kontribusi yang beragam, tetapiPeran pemangku kepentingan seperti pemerintah, universitas, sektor swasta, lembaga keuangan, dan agen perubahan memiliki kontribusi yang beragam, tetapi
ALFITHRAHALFITHRAH Sehingga apa yang menjadi pondasi para Madhahib al-Arbaah pendapat-pendapatnya dapat diterima oleh masyarakat tidak menerjemahkan al-Quran secara tekstualSehingga apa yang menjadi pondasi para Madhahib al-Arbaah pendapat-pendapatnya dapat diterima oleh masyarakat tidak menerjemahkan al-Quran secara tekstual
ITBITB Revisi kode seismik dengan parameter desain yang mempertimbangkan guncangan besar terkini akan meningkatkan kesiapsiagaan dan menjadi bagian penting dalamRevisi kode seismik dengan parameter desain yang mempertimbangkan guncangan besar terkini akan meningkatkan kesiapsiagaan dan menjadi bagian penting dalam
UINUIN Dasar nyabek toloh merupakan kewajiban adat yang mengharuskan mengikuti langkah-langkah para sesepuh, karena tidak adanya toloh dapat menyebabkan pembatalanDasar nyabek toloh merupakan kewajiban adat yang mengharuskan mengikuti langkah-langkah para sesepuh, karena tidak adanya toloh dapat menyebabkan pembatalan