UINUIN
AHKAM : Jurnal Ilmu SyariahAHKAM : Jurnal Ilmu SyariahPositivisasi fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang mudarabah ke dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan upaya yang dilakukan OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dengan positivisasi ini, fatwa DSN memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat karena masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3). Namun, terdapat kesenjangan dan perbedaan konten antara ketentuan dalam fatwa DSN di atas dengan regulasi OJK akibat pola positivisasi. Selain itu, meskipun terdapat konten fatwa DSN yang belum terserap ke dalam regulasi OJK, namun fatwa tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan mengikat industri keuangan syariah bila ditinjau dari perspektif teori hukum H.L.A Hart.
Indonesia telah mengakui fatwa DSN sebagai bagian dari dinamika hukum positif di industri keuangan syariah dan peradilan agama, meski tradisi hukum kontinental masih mendominasi sistem hukum nasional.Fatwa DSN tentang mudaraba diformalisasi ke dalam regulasi OJK dengan berbagai pola, menimbulkan kesenjangan konten dan beberapa ketentuan yang belum terserap, namun ketentuan yang diadopsi memiliki kekuatan mengikat setara regulasi dan mengikuti prinsip lex superior derogat legi inferiori.Dengan demikian, fatwa DSN menempati posisi regulasi primer (primary regulation) menurut teori H.Hart, mempertahankan legitimasi dan ikatannya meski belum seluruhnya diintegrasikan dalam regulasi OJK.
Penelitian kualitatif mendalam dapat dirancang untuk mengungkap faktor penyebab kesenjangan konten antara fatwa DSN dan regulasi OJK pada codification produk dan kegiatan lembaga keuangan syariah, dengan mewawancarai pembuat kebijakan, anggota DSN, regulator OJK, dan praktisi perbankan untuk mengeksplorasi dinamika proses pembentukan regulasi dan merumuskan model harmonisasi positivisasi fatwa yang sistematis. Sementara itu, sebuah studi komparatif multikasus bisa dilakukan untuk mempelajari pola positivisasi fatwa lembaga serupa di negara-negara dengan kerangka hukum syariah, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi Indonesia dan memperkuat kedudukan fatwa sebagai regulasi primer. Selain itu, penelitian empiris dalam bentuk survei dan analisis dokumen perlu dilakukan untuk menilai dampak hukum positivisasi fatwa DSN tentang mudarabah terhadap kepatuhan kontrak dan distribusi risiko pada praktik perbankan syariah, serta mengevaluasi efektivitas penerapan prinsip lex superior derogat legi inferiori di lapangan. Ketiga arah studi ini akan melengkapi temuan sebelumnya dan memberikan dasar rekomendasi kebijakan dan regulasi yang lebih akurat serta aplikatif di lapangan.
| File size | 1.63 MB |
| Pages | 26 |
| Short Link | https://juris.id/p-5c |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM 18 Tahun 2020. Kementerian Agama, sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab atas kehidupan beragama, telah menerbitkan beberapa dokumen terkait18 Tahun 2020. Kementerian Agama, sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab atas kehidupan beragama, telah menerbitkan beberapa dokumen terkait
UMMUMM Penelitian ini menunjukkan peran penting kerangka hukum Aceh dalam mentransformasikan lembaga keuangan konvensional menjadi yang sesuai syariah melaluiPenelitian ini menunjukkan peran penting kerangka hukum Aceh dalam mentransformasikan lembaga keuangan konvensional menjadi yang sesuai syariah melalui
UMMUMM Penelitian ini berfokus pada fenomena politisasi penegakan hukum kasus korupsi pada tahun-tahun pemilihan, di mana tindakan hukum diduga digunakan sebagaiPenelitian ini berfokus pada fenomena politisasi penegakan hukum kasus korupsi pada tahun-tahun pemilihan, di mana tindakan hukum diduga digunakan sebagai
UMMUMM Dengan metode yuridis normatif, teknik preskriptif digunakan untuk menganalisis lebih lanjut masalah dan menemukan konsep baru konstruksi dasar hukum yangDengan metode yuridis normatif, teknik preskriptif digunakan untuk menganalisis lebih lanjut masalah dan menemukan konsep baru konstruksi dasar hukum yang
UINUIN Dengan ketentuan pajak ini, transaksi murabahah telah bergeser dari sistem jual beli menjadi sistem jasa karena bank dianggap tidak melakukan pembelianDengan ketentuan pajak ini, transaksi murabahah telah bergeser dari sistem jual beli menjadi sistem jasa karena bank dianggap tidak melakukan pembelian
UINUIN Maqāṣid al-sharīat memiliki dua peran utama yang signifikan bernama sistem direktif dan defensif, yang menjadikan agama sebagai kekuatan pendorongMaqāṣid al-sharīat memiliki dua peran utama yang signifikan bernama sistem direktif dan defensif, yang menjadikan agama sebagai kekuatan pendorong
UINUIN Oleh karena itu, perlu segera dibentuk undang-undang khusus yang mengatur asuransi syariah di Indonesia, karena asuransi konvensional dan syariah padaOleh karena itu, perlu segera dibentuk undang-undang khusus yang mengatur asuransi syariah di Indonesia, karena asuransi konvensional dan syariah pada
UINUIN Hal ini dapat dilihat sebagai kohesi antara agama dan tradisi di Indonesia. Makna filosofis nyabek toloh adalah membangun hubungan antara dua bhisan, mempertahankanHal ini dapat dilihat sebagai kohesi antara agama dan tradisi di Indonesia. Makna filosofis nyabek toloh adalah membangun hubungan antara dua bhisan, mempertahankan
Useful /
UMMUMM Namun, menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, kewenangan ini dialihkan dari Bapepam-LK ke OJK. Metode penelitian yang digunakanNamun, menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, kewenangan ini dialihkan dari Bapepam-LK ke OJK. Metode penelitian yang digunakan
UMMUMM Temuan utama menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pendekatan berbeda dalam mempertimbangkan izin pendirian rumah ibadah, khususnya pada aspek regulasi,Temuan utama menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pendekatan berbeda dalam mempertimbangkan izin pendirian rumah ibadah, khususnya pada aspek regulasi,
ITBITB Penelitian ini memberi bukti bahwa kulit pisang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mengurangi limbah pertanian sekaligus menekan penggunaanPenelitian ini memberi bukti bahwa kulit pisang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mengurangi limbah pertanian sekaligus menekan penggunaan
UINUIN Tulisan ini menyimpulkan bahwasanya penetapan itsbat Waqf merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selain itu, berdasarkan fiqh syahadah istifadhahTulisan ini menyimpulkan bahwasanya penetapan itsbat Waqf merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selain itu, berdasarkan fiqh syahadah istifadhah