UINUIN
AHKAM : Jurnal Ilmu SyariahAHKAM : Jurnal Ilmu SyariahPositivisasi fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang mudarabah ke dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan upaya yang dilakukan OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dengan positivisasi ini, fatwa DSN memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat karena masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3). Namun, terdapat kesenjangan dan perbedaan konten antara ketentuan dalam fatwa DSN di atas dengan regulasi OJK akibat pola positivisasi. Selain itu, meskipun terdapat konten fatwa DSN yang belum terserap ke dalam regulasi OJK, namun fatwa tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan mengikat industri keuangan syariah bila ditinjau dari perspektif teori hukum H.L.A Hart.
Indonesia telah mengakui fatwa DSN sebagai bagian dari dinamika hukum positif di industri keuangan syariah dan peradilan agama, meski tradisi hukum kontinental masih mendominasi sistem hukum nasional.Fatwa DSN tentang mudaraba diformalisasi ke dalam regulasi OJK dengan berbagai pola, menimbulkan kesenjangan konten dan beberapa ketentuan yang belum terserap, namun ketentuan yang diadopsi memiliki kekuatan mengikat setara regulasi dan mengikuti prinsip lex superior derogat legi inferiori.Dengan demikian, fatwa DSN menempati posisi regulasi primer (primary regulation) menurut teori H.Hart, mempertahankan legitimasi dan ikatannya meski belum seluruhnya diintegrasikan dalam regulasi OJK.
Penelitian kualitatif mendalam dapat dirancang untuk mengungkap faktor penyebab kesenjangan konten antara fatwa DSN dan regulasi OJK pada codification produk dan kegiatan lembaga keuangan syariah, dengan mewawancarai pembuat kebijakan, anggota DSN, regulator OJK, dan praktisi perbankan untuk mengeksplorasi dinamika proses pembentukan regulasi dan merumuskan model harmonisasi positivisasi fatwa yang sistematis. Sementara itu, sebuah studi komparatif multikasus bisa dilakukan untuk mempelajari pola positivisasi fatwa lembaga serupa di negara-negara dengan kerangka hukum syariah, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi Indonesia dan memperkuat kedudukan fatwa sebagai regulasi primer. Selain itu, penelitian empiris dalam bentuk survei dan analisis dokumen perlu dilakukan untuk menilai dampak hukum positivisasi fatwa DSN tentang mudarabah terhadap kepatuhan kontrak dan distribusi risiko pada praktik perbankan syariah, serta mengevaluasi efektivitas penerapan prinsip lex superior derogat legi inferiori di lapangan. Ketiga arah studi ini akan melengkapi temuan sebelumnya dan memberikan dasar rekomendasi kebijakan dan regulasi yang lebih akurat serta aplikatif di lapangan.
| File size | 1.63 MB |
| Pages | 26 |
| DMCA | Report |
Related /
STIQ WALISONGOSTIQ WALISONGO Temuan penelitian menunjukkan bahwa penetapan masa iddah dalam Al-Quran (di antaranya Q. S. al-Baqarah: 228 dan at-Ṭalāq: 4) merupakan mekanisme hukumTemuan penelitian menunjukkan bahwa penetapan masa iddah dalam Al-Quran (di antaranya Q. S. al-Baqarah: 228 dan at-Ṭalāq: 4) merupakan mekanisme hukum
RUMAHJURNALRUMAHJURNAL Studi ini mengkaji bagaimana penerapan akad dalam jual beli online dan relevansinya dengan tuntunan hukum Islam di era digital. Perkembangan teknologiStudi ini mengkaji bagaimana penerapan akad dalam jual beli online dan relevansinya dengan tuntunan hukum Islam di era digital. Perkembangan teknologi
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam perkara perceraian, nafkah, dan hak anak di Indonesia masih menghadapi berbagaiHasil kajian menunjukkan bahwa implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam perkara perceraian, nafkah, dan hak anak di Indonesia masih menghadapi berbagai
RADEN FATAHRADEN FATAH Efektivitas pengiriman laporan ini dipengaruhi oleh lima faktor utama dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, termasuk aspek hukum, penegakan hukum,Efektivitas pengiriman laporan ini dipengaruhi oleh lima faktor utama dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, termasuk aspek hukum, penegakan hukum,
UMMUMM Artikel ini bertujuan untuk menganalisis rasio hukum atau alasan hukum di balik alih kewenangan dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK) kepada OtoritasArtikel ini bertujuan untuk menganalisis rasio hukum atau alasan hukum di balik alih kewenangan dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK) kepada Otoritas
STIEMADANISTIEMADANI Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah Jaminan Kesehatan Sosial sudah memenuhi kepatuhan syariah tetapi dengan syarat dan kondisi tertentu,Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah Jaminan Kesehatan Sosial sudah memenuhi kepatuhan syariah tetapi dengan syarat dan kondisi tertentu,
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dengan demikian, peran OJK dalam melindungi nasabah perbankan sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Otoritas JasaDengan demikian, peran OJK dalam melindungi nasabah perbankan sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Otoritas Jasa
UCYUCY Masyarakat memerlukan adanya suatau tatanan (orde atau ordenung), yaitu berupa aturan-aturan yang menjadi pedoman dan bimbingan segala tingkah laku manusiaMasyarakat memerlukan adanya suatau tatanan (orde atau ordenung), yaitu berupa aturan-aturan yang menjadi pedoman dan bimbingan segala tingkah laku manusia
Useful /
STIEMADANISTIEMADANI Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review berbasis pustaka sehingga data-data yang digunakan merupakan data pustaka. Hasil penelitian iniPenelitian ini menggunakan pendekatan literature review berbasis pustaka sehingga data-data yang digunakan merupakan data pustaka. Hasil penelitian ini
STKIPKUSUMANEGARASTKIPKUSUMANEGARA Kegiatan pemberdayaan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas masyarakat, memanfaatkan limbah, dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunanKegiatan pemberdayaan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas masyarakat, memanfaatkan limbah, dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan
STKIPKUSUMANEGARASTKIPKUSUMANEGARA Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPPH) penting bagi tenaga pendidik anak usia dini dalam memberikan kegiatan pembelajaran yang baik, karena mempermudahRencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPPH) penting bagi tenaga pendidik anak usia dini dalam memberikan kegiatan pembelajaran yang baik, karena mempermudah
ITBITB Pemanfaatannya secara berkelanjutan dapat menurunkan limbah pertanian dan mengurangi tekanan terhadap hutan. Penerapan teknologi ini diharapkan dapat diperluasPemanfaatannya secara berkelanjutan dapat menurunkan limbah pertanian dan mengurangi tekanan terhadap hutan. Penerapan teknologi ini diharapkan dapat diperluas