UINUIN
AHKAM : Jurnal Ilmu SyariahAHKAM : Jurnal Ilmu SyariahPositivisasi fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang mudarabah ke dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan upaya yang dilakukan OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dengan positivisasi ini, fatwa DSN memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat karena masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3). Namun, terdapat kesenjangan dan perbedaan konten antara ketentuan dalam fatwa DSN di atas dengan regulasi OJK akibat pola positivisasi. Selain itu, meskipun terdapat konten fatwa DSN yang belum terserap ke dalam regulasi OJK, namun fatwa tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan mengikat industri keuangan syariah bila ditinjau dari perspektif teori hukum H.L.A Hart.
Indonesia telah mengakui fatwa DSN sebagai bagian dari dinamika hukum positif di industri keuangan syariah dan peradilan agama, meski tradisi hukum kontinental masih mendominasi sistem hukum nasional.Fatwa DSN tentang mudaraba diformalisasi ke dalam regulasi OJK dengan berbagai pola, menimbulkan kesenjangan konten dan beberapa ketentuan yang belum terserap, namun ketentuan yang diadopsi memiliki kekuatan mengikat setara regulasi dan mengikuti prinsip lex superior derogat legi inferiori.Dengan demikian, fatwa DSN menempati posisi regulasi primer (primary regulation) menurut teori H.Hart, mempertahankan legitimasi dan ikatannya meski belum seluruhnya diintegrasikan dalam regulasi OJK.
Penelitian kualitatif mendalam dapat dirancang untuk mengungkap faktor penyebab kesenjangan konten antara fatwa DSN dan regulasi OJK pada codification produk dan kegiatan lembaga keuangan syariah, dengan mewawancarai pembuat kebijakan, anggota DSN, regulator OJK, dan praktisi perbankan untuk mengeksplorasi dinamika proses pembentukan regulasi dan merumuskan model harmonisasi positivisasi fatwa yang sistematis. Sementara itu, sebuah studi komparatif multikasus bisa dilakukan untuk mempelajari pola positivisasi fatwa lembaga serupa di negara-negara dengan kerangka hukum syariah, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi Indonesia dan memperkuat kedudukan fatwa sebagai regulasi primer. Selain itu, penelitian empiris dalam bentuk survei dan analisis dokumen perlu dilakukan untuk menilai dampak hukum positivisasi fatwa DSN tentang mudarabah terhadap kepatuhan kontrak dan distribusi risiko pada praktik perbankan syariah, serta mengevaluasi efektivitas penerapan prinsip lex superior derogat legi inferiori di lapangan. Ketiga arah studi ini akan melengkapi temuan sebelumnya dan memberikan dasar rekomendasi kebijakan dan regulasi yang lebih akurat serta aplikatif di lapangan.
| File size | 1.63 MB |
| Pages | 26 |
| DMCA | Report |
Related /
UM SURABAYAUM SURABAYA Penelitian ini menegaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan dalam kondisi force majeure bukan hanya kebijakan teknis perbankan, melainkan instrumen perlindunganPenelitian ini menegaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan dalam kondisi force majeure bukan hanya kebijakan teknis perbankan, melainkan instrumen perlindungan
ECOJOINECOJOIN Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sementara capital intensity berpengaruh signifikan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sementara capital intensity berpengaruh signifikan.
STAINIDAELADABISTAINIDAELADABI Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi dalam sukuk dan saham syariah diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip-prinsip syariah yang telahHasil penelitian menunjukkan bahwa investasi dalam sukuk dan saham syariah diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip-prinsip syariah yang telah
RUMAHJURNALRUMAHJURNAL 8 Tahun 1999, agar konsumen tetap terlindungi dari praktik yang merugikan. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip syariah dan regulasi positif negara8 Tahun 1999, agar konsumen tetap terlindungi dari praktik yang merugikan. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip syariah dan regulasi positif negara
IAIN MADURAIAIN MADURA Dalam kerangka hukum Islam, khususnya Maqāṣid Syarīah, Keuangan Sosial Islam (KSI) muncul sebagai instrumen kunci untuk mendorong pemberdayaan perempuan.Dalam kerangka hukum Islam, khususnya Maqāṣid Syarīah, Keuangan Sosial Islam (KSI) muncul sebagai instrumen kunci untuk mendorong pemberdayaan perempuan.
DINASTIPUBDINASTIPUB Populasi penelitian mencakup semua perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016‑2018, dengan sampel purposif sebanyakPopulasi penelitian mencakup semua perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016‑2018, dengan sampel purposif sebanyak
UINUIN Penyerahan barang dari pemasok kepada bank dan dari bank kepada nasabah dimasukkan dalam transaksi barang tidak kena pajak. Dengan usulan ini diharapkanPenyerahan barang dari pemasok kepada bank dan dari bank kepada nasabah dimasukkan dalam transaksi barang tidak kena pajak. Dengan usulan ini diharapkan
UINUIN Dana talangan haji merupakan salah satu produk pembiayaan perbankan syariah yang berlandaskan fatwa Dewan Syariah Nasional yang diperkuat oleh IjtimakDana talangan haji merupakan salah satu produk pembiayaan perbankan syariah yang berlandaskan fatwa Dewan Syariah Nasional yang diperkuat oleh Ijtimak
Useful /
STAINIDAELADABISTAINIDAELADABI Pokok masalah tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1). Bagaimana proses Prinsip-prinsip Hak asasi manusia dalam Praktik Advokat.Pokok masalah tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1). Bagaimana proses Prinsip-prinsip Hak asasi manusia dalam Praktik Advokat.
STAINIDAELADABISTAINIDAELADABI Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman, resistensi terhadap perubahan, dan ketidakpastian hukum masih menjadi hambatan dalam implementasi yang efektif.Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman, resistensi terhadap perubahan, dan ketidakpastian hukum masih menjadi hambatan dalam implementasi yang efektif.
STAINIDAELADABISTAINIDAELADABI 31 Tahun 2014, dan apa saja kendala dalam pelaksanaannya. Dengan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum sudah diterapkan,31 Tahun 2014, dan apa saja kendala dalam pelaksanaannya. Dengan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum sudah diterapkan,
ITBITB Metode yang digunakan meliputi pulping, pembuatan komposit, serta pengujian sifat fisik dan mekanik kertas. Hasil menunjukkan bahwa kertas komposit berbasisMetode yang digunakan meliputi pulping, pembuatan komposit, serta pengujian sifat fisik dan mekanik kertas. Hasil menunjukkan bahwa kertas komposit berbasis