UINUIN
AHKAM : Jurnal Ilmu SyariahAHKAM : Jurnal Ilmu SyariahTulisan ini mengkaji tentang bagaimana sejatinya kompetensi absolut Pengadilan Agama dan pengguanaan kesasian syahadah istifadhah (testimonium de auditu) dalam hal perkara itsbat Waqf yang diajukan ke Pengadilan Agama sebagai institusi peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada pembahasan ini dijelaskan bagaimana sesungguhnya kompetensi Pengadilan Agama terutama dalam perkara itsbat Waqf sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama digandengkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Waqf. Selain itu tulisan ini juga mengkomparasikan konsep syahadah istifadhah dengan konsep testimonium de auditu serta kekuatan hukumnya dalam hal pembuktian di Pengadilan khususnya dalam perkara itsbat Waqf. Tulisan ini menyimpulkan bahwasanya penetapan itsbat Waqf merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selain itu, berdasarkan fiqh syahadah istifadhah dapat digunakan sebagai alat bukti dalam penetapan itsbat Waqf.
Optimalisasi waqf untuk mendukung pembangunan nasional memerlukan peran sentral Pengadilan Agama dalam menetapkan itsbat waqf, termasuk penggunaan syahadah istifadhah sebagai alat bukti.Penetapan itsbat waqf dengan syahadah istifadhah menunjukkan bahwa metodologi klasik ulama Islam tetap relevan dan dapat memberikan kepastian hukum.Namun, hakim tidak boleh terikat pada produk fikih semata, melainkan harus mengkaji metodologi tersebut untuk mencapai maslahah sesuai tujuan hukum.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi perbandingan prosedur penentuan waqf antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum untuk memperjelas batas yurisdiksi masing‑masing; selanjutnya, studi empirik mengenai frekuensi, proses, dan hasil perkara itsbat waqf yang menggunakan syahadah istifadhah dapat menilai efektivitas dan keadilan penerapannya; terakhir, pengembangan kerangka yurisprudensi yang mengintegrasikan prinsip‑prinsip maslahah bagi hakim dalam menerapkan syahadah istifadhah pada kasus waqf dapat memberikan panduan praktis yang sejalan dengan tujuan hukum Islam dan kebutuhan perkembangan sosial ekonomi Indonesia.
| File size | 1.65 MB |
| Pages | 28 |
| DMCA | Report |
Related /
IPBIPB Hal ini memicu perkembangan permukiman yang tidak terkendali dan peningkatan kebutuhan lahan, padahal ketersediaan lahan terbatas. Penelitian ini bertujuanHal ini memicu perkembangan permukiman yang tidak terkendali dan peningkatan kebutuhan lahan, padahal ketersediaan lahan terbatas. Penelitian ini bertujuan
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Kedua sistem hukum mengakui bahwa hak‑hak anak di luar nikah harus dilindungi, namun perbedaan terminologi mencerminkan pendekatan berbeda dalam mengaturKedua sistem hukum mengakui bahwa hak‑hak anak di luar nikah harus dilindungi, namun perbedaan terminologi mencerminkan pendekatan berbeda dalam mengatur
UNUSAUNUSA Subjek penelitian adalah pasien yang melakukan analisis semen di Laboratorium Patologi Klinik RSIA Restu Ibu Sragen pada Juni hingga Agustus 2020. MetodeSubjek penelitian adalah pasien yang melakukan analisis semen di Laboratorium Patologi Klinik RSIA Restu Ibu Sragen pada Juni hingga Agustus 2020. Metode
UNUSAUNUSA Coronavirus disease 2019 telah menjadi masalah global yang menyebabkan ratusan ribu kematian di seluruh dunia. Hemoglobin lebih rentan terhadap seranganCoronavirus disease 2019 telah menjadi masalah global yang menyebabkan ratusan ribu kematian di seluruh dunia. Hemoglobin lebih rentan terhadap serangan
ITBITB Data dikumpulkan melalui tes kemampuan berpikir kritis matematis sebanyak 5 soal uraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasisData dikumpulkan melalui tes kemampuan berpikir kritis matematis sebanyak 5 soal uraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis
ITBITB Algoritma penyetelan PID real-time berbasis PSO berhasil menghasilkan parameter optimal yang meningkatkan kinerja stabilisasi quadcopter secara signifikan.Algoritma penyetelan PID real-time berbasis PSO berhasil menghasilkan parameter optimal yang meningkatkan kinerja stabilisasi quadcopter secara signifikan.
UNISMAUNISMA 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Untuk pelaksanaan eksekusi, peradilan agama mengacu pada HIR dan RBg. Pengadilan14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Untuk pelaksanaan eksekusi, peradilan agama mengacu pada HIR dan RBg. Pengadilan
UINUIN Fatwa DSN tentang mudaraba diformalisasi ke dalam regulasi OJK dengan berbagai pola, menimbulkan kesenjangan konten dan beberapa ketentuan yang belum terserap,Fatwa DSN tentang mudaraba diformalisasi ke dalam regulasi OJK dengan berbagai pola, menimbulkan kesenjangan konten dan beberapa ketentuan yang belum terserap,
Useful /
UNUSAUNUSA Durasi dan pola penggunaan media sosial berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mental remaja. Dukungan orang tua serta kemampuan literasi media menjadiDurasi dan pola penggunaan media sosial berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mental remaja. Dukungan orang tua serta kemampuan literasi media menjadi
UNISMAUNISMA Deponering adalah wewenang yang hanya dimiliki oleh jaksa agung atau dikenal dengan penyampingaan perkara demi kepentingan umum. Sifat keputusan deponeringDeponering adalah wewenang yang hanya dimiliki oleh jaksa agung atau dikenal dengan penyampingaan perkara demi kepentingan umum. Sifat keputusan deponering
UNISMAUNISMA bagaimana kedudukan rekam medis sebagai alat bukti menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana (KUHAP). Menggunakan metode penelitianbagaimana kedudukan rekam medis sebagai alat bukti menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana (KUHAP). Menggunakan metode penelitian
UNYUNY Populasi adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 1 Banguntapan tahun ajaran 2022/2023, dengan sampel dua kelas yang dipilih secara cluster random sampling.Populasi adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 1 Banguntapan tahun ajaran 2022/2023, dengan sampel dua kelas yang dipilih secara cluster random sampling.