UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPopulasi ikan hiu dan ikan pari di Indonesia terancam mengalami kepunahan. Berdasarkan temuan WWF Indonesia bahwa setidaknya terdapat 10 juta ekor hiu ditangkap di perairan Indonesia setiap tahunnya untuk keperluan komersial. Urgensi perlindungan terhadap ikan hiu dan ikan pari adalah kegiatan konservasi hiu tidak hanya terkait dengan upaya penyelamatan spesies hewan laut yang hampir punah, namun juga terkait dengan masalah lingkungan secara global. Sampai saat ini masih belum ada regulasi dari pemerintah Indonesia yang secara spesifik memberikan perlindungan terhadap kelestarian ikan hiu dan ikan pari di perairan laut Indonesia. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas dua temuan. Pertama, sedikitnya regulasi yang memberikan perlindungan hukum terhadap ikan hiu dan ikan pari dari aktivitas perburuan ilegal. Kedua, terdapat dua upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yakni upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum dengan memberi sanksi yang sangat berat kepada pelaku penangcap ikan hiu dan ikan pari. Upaya preventif dilakukan dengan cara membuat wilayah konservasi ikan hiu dan melalui pendidikan dan penyadaran bagi masyarakat.
Masihsedikitregulasiyangmemberikanperlindunganhukumterhadapperburuanikanhiu dang ikan pari baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan beberapa peraturan lainnya.Pemerintah dapat melakukan upaya represif melalui penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang sangat berat kepada pelaku, serta upaya preventif dengan membangun wilayah konservasi dan meningkatkan pendidikan masyarakat tentang pelestarian laut.Apabila upaya tersebut gagal, sanksi sosial oleh masyarakat setempat dapat dijadikan alternatif, seperti yang diterapkan di perairan Raja Ampat.
Berdasarkan penelitian ini yang mengungkap kurangnya regulasi perlindungan ikan hiu dan pari serta dampak perburuan terhadap ekosistem laut, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi jalur baru yang lebih mendalam. Pertama, studi bisa dilakukan untuk memahami bagaimana pola migrasi ikan hiu dan pari di seluruh perairan Indonesia berubah akibat perburuan manusia, agar bisa dijawab pertanyaan penelitian seperti apakah perubahan migrasi tersebut menyebabkan hilangnya habitat permanen bagi spesies tertentu dan dapatkah teknologi pelacakan satelit membantu memetakan jalur migrasi mereka secara akurat. Kedua, penelitian dapat dikembangkan untuk menganalisis efek rantai makanan laut ketika populasi hiu dan pari menurun, dengan fokus pada studi eksperimental di laboratorium atau analisis data spesies predator kecil, misalnya melalui pertanyaan apakah kenaikan jumlah ikan karnivora kecil yang tidak lagi diatur oleh hiu dapat mengakibatkan kerusakan terumbu karang lebih cepat dan bagaimana intervensi manusia seperti pembuatan habitat buatan dapat memulihkan keseimbangan tersebut. Ketiga, riset dapat menyelidiki nilai ekonomis jangka panjang dari konservasi hiu dan pari dibandingkan eksploitasi, seperti apakah investasi dalam budi daya ikan substitusi dapat memberikan keuntungan yang sama besar bagi nelayan pesisir tanpa merusak ekosistem, sehingga menggabungkan data ekonomi dan ekologi untuk membuat model simulasicontoh yang menunjukkan bahwa konservasi lebih menguntungkan secara jangka panjang. Dengan menggabungkan hasil dari penelitian ini tentang regulasi dan upaya preventif, studi lanjutan ini dapat memberikan wawasan praktis bagi kebijakan pengelolaan laut di Indonesia agar lebih efektif melindungi spesies langka dan menjaga keseimbangan ekosistem untuk generasi mendatang.
| File size | 268.86 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
TYARLYTATYARLYTA Maka dari itu penerapan EAFM sangat berperan penting dalam pengolahan perikanan agar dalam upaya penangkapan, harus ada standarnisasi alat sehingga tidakMaka dari itu penerapan EAFM sangat berperan penting dalam pengolahan perikanan agar dalam upaya penangkapan, harus ada standarnisasi alat sehingga tidak
UMMUMM Konflik Laut Cina Selatan (LCS) yang berlarut berawal dari diterbitkanya peta baru oleh Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1947 yang sebagian besar mengklaimKonflik Laut Cina Selatan (LCS) yang berlarut berawal dari diterbitkanya peta baru oleh Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1947 yang sebagian besar mengklaim
UMMUMM Adanya pengaturan tentang hak berdaulat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu UU No 5 tahun 1983 yang menyatakan hak Negara pantai atas ekploitasi,Adanya pengaturan tentang hak berdaulat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu UU No 5 tahun 1983 yang menyatakan hak Negara pantai atas ekploitasi,
UMMUMM Permasalahan dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir laut meliputi belum diaturnya peraturan perundang-undangan yang jelas, sifat sektoral yangPermasalahan dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir laut meliputi belum diaturnya peraturan perundang-undangan yang jelas, sifat sektoral yang
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Pengamatan dilakukan dengan cara dengan cara menyusuri garis transek sepanjang 100 m dengan jarak pandang 2,5 m ke kiri dan kanan. Titik lokasi penelitianPengamatan dilakukan dengan cara dengan cara menyusuri garis transek sepanjang 100 m dengan jarak pandang 2,5 m ke kiri dan kanan. Titik lokasi penelitian
TRI GUNA DHARMATRI GUNA DHARMA Kegiatan ini rutin dilakukan oleh nelayan untuk mendapatkan ikan, hal ini biasa dilakukan pada pagi dan sore hari. Namun kendala yang sering dialami nelayanKegiatan ini rutin dilakukan oleh nelayan untuk mendapatkan ikan, hal ini biasa dilakukan pada pagi dan sore hari. Namun kendala yang sering dialami nelayan
UNPARUNPAR Tedros menyatakan bahwa Covid-19 dapat dikategorikan sebagai pandemi dan menyerukan tindakan global untuk mencegah penyebaran serta menangani krisis kesehatanTedros menyatakan bahwa Covid-19 dapat dikategorikan sebagai pandemi dan menyerukan tindakan global untuk mencegah penyebaran serta menangani krisis kesehatan
UNPARUNPAR Dengan status dan fungsi yang diperbaharui, negara akan menegaskan kekuasaannya, dan tidak akan mengembalikan status dan fungsinya ke masa pra-deglobalisasi.Dengan status dan fungsi yang diperbaharui, negara akan menegaskan kekuasaannya, dan tidak akan mengembalikan status dan fungsinya ke masa pra-deglobalisasi.
Useful /
UMMUMM Pembagian hak sumber daya kelautan Indonesia dengan negara lain di wilayah perbatasan baru dapat dilakukan Indonesia jika penentuan batas-batas teritorialPembagian hak sumber daya kelautan Indonesia dengan negara lain di wilayah perbatasan baru dapat dilakukan Indonesia jika penentuan batas-batas teritorial
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI ha-1), A2 (abu sekam padi 40 ton. ha-1), dan A3 (abu sekam 60 ton. ha-1), sedangkan faktor kedua adalah dosis pupuk kandang kotoran sapi (S) yang terdiriha-1), A2 (abu sekam padi 40 ton. ha-1), dan A3 (abu sekam 60 ton. ha-1), sedangkan faktor kedua adalah dosis pupuk kandang kotoran sapi (S) yang terdiri
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Secara bersama-sama, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan BLT-Desa. Penelitian ini menunjukkan pentingnya akuntabilitas dalamSecara bersama-sama, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan BLT-Desa. Penelitian ini menunjukkan pentingnya akuntabilitas dalam
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Meskipun berbagai model pendeteksian objek berbasis RGB-D dengan kinerja yang menjanjikan telah diusulkan selama beberapa tahun terakhir, pemahaman mendalamMeskipun berbagai model pendeteksian objek berbasis RGB-D dengan kinerja yang menjanjikan telah diusulkan selama beberapa tahun terakhir, pemahaman mendalam